Anggaran Mamin Nguap Rp 1,1 juta per hari
Anggota DPRD Kab. Bekasi Tak Selera Menu Catering
REALITA NUSANTARA – ONLINE. BEKASI
Semua berawal dari ketidakpastian order untuk makan dan minum (Mamin) para anggota Dewan di DPRD TK II Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Bekasi, KOPI – Pihak marketing sebuah catering yang pernah mendapatkan order dari Bagian Umum Sekretariat Dewan (Sekwan), tiba-tiba ordernya distop. Ada apa gerangan? Itulah yang terlintas dibenak pengusaha catering.
Keputusan sepihak itu tentu membuat pengusaha catering tersebut merasa dipermainkan. Tanpa catering pun (makan siang) para Anggota Dewan tidak akan kelaparan. Namun persoalannya, bukan masalah kelaparan wakil rakyat. Tetapi pihak catering merasa tidak mempunyai kesalahan, karena menu yang diajukan sesuai dengan test food yang telah dilakukan.
Untuk mencari tahu apa persoalan yang terjadi, akhirnya ditanyakan langsung ke Bagian Umum Sekretariat Dewan. Dan jawaban itu pun akhirnya terlontar hingga membuat terkesiap pengusaha catering. Tentu saja jawaban itu tidak beralasan dan kurang memuaskan.
Menurut Dewi, Kabag Umum Sekwan, menyatakan bahwa menu masakannya tidak sesuai dengan selera para anggota Dewan. Seiring dengan complain tersebut, pihak catering mendapat pertanyaan dari seorang anggota Dewan. “Emang harga makanan itu 1 porsinya berapa?”
Pertanyaan wakil rakyat itupun dijawab apa adanya, sesuai kondisi sebenarnya. Bahwasannya harga per porsi dari catering Rp 15.000,-. Harga yang dirasa belum memenuhi standar untuk makan minum anggota dewan yang terhormat. Bagaimana mungkin untuk pemenuhan gizi wakil rakyat. Dan disinilah letak permasalahan itu terkuak.
Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan Koran Pagi, sesuai data DPA makan dan minum untuk Dewan, ternyata sebesar Rp 25.000,- per porsi untuk makan siang dan Rp 15.000,- per porsi untuk snack. Nah, apa mungkin jatah untuk makan siang anggota dewan dimakan tikus, lalu ditutupi belanja untuk snack? Tentu saja harga ini akan mempengaruhi menu makanan.
Barangkali cara seperti ini akan meniru kasus yang terjadi di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Kasus itu sendiri sudah menggelinding ke peradilan dan beberapa pejabat yang terlihat digelandang ke penjara. Sebab, untuk mamin di pemerintah daerah tersebut mencapai belasan milyar rupiah untuk satu tahun anggaran.
Harga DPA – harga beli dari catering ada kelebihan uang sebesar Rp 10.000,-. Setiap hari di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, order makan kurang lebih 110 porsi. Jadi, kelebihan itu sangat signifikan. Bila dikalkulasi 110 porsi X Rp 10.000,- = Rp 1.100.000,- per hari.
Dari harga beli nasi dus dengan DPA saja sudah jelas berbeda jauh. Artinya, akan timbul pertanyaan kemana larinya kelebihan dana dari uang makan tersebut? Pertanyaan itu lebih pas apabila diarahkan ke Mustakim selaku Ketua DPRD TK II Kabupaten Bekasi. (fah/maste)***
Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 3***
Foto-Foto: Ist***
