Pembangunan DAK Perpus SD Cibungur Salahi Bestek

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BOGOR

Bogor, SNP – Pembangunan gedung perpustakaan Sekolah Dasar Cibungur Kecamatan Tanjung Sari Kab. Bogor pelaksanaannya diduga salahi bestek hal tersebut terlihat dari gambar spek rencana pembangunan dengan realitas yang dikerjakan oleh para tukang, terutama pemasangan besi tulang dinding hanya menggunakan besi 1/8 mm yang seharusnya digambar tertera 2/10 mm.

Pengerjaan pemasangan dindingnya pun seolah asal-asalan, terlihat dinding sebelah selatan tidak digali padahal tebing tanah lebih tinggi sehingga ketika pasang bata merah keadaannya sudah melengkung hal ini dibenarkan oleh salah seorang tukang yang bertanggung jawab dan tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kepada SNP bahwa nanti tanah tersebut akan digali dan pemasangan besi-besi behel tulang tidak akan dicor dulu karena akan diganti dan memang membenarkan bahwa ukuran besi tersebut tidak sesuai spek gambar, makanya kami tidak akan melakukan pengcoran sebelum besinya diganti, tandasnya, saat ditemui SNP pelaksana lapangan yang bertanggung jawab tidak berada ditempat, saat dihubungi melalui telepon seluler tidak dapat tersambung.

Hal tersebut dibenarkan pula oleh Kepala UPTK Kec. Tanjungsari, A. Tajudin, M.Pd, saya merasa prihatin melihat pengerjaan bangunan seperti itu bahkan saya melihat sendiri ke lokasi sekolah memang benar ketika ditanyakan kepada tukangnya, bahwa pemasangan besi tersebut tidak sesuai, imbuh Tajudin. Pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dari sumber Dana Alokasi Khusus ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya, sistemnya ditenderkan, pengerjaan bangunan yang senilai ± 90 jutaan itu ditenderkan  proyeknya kepada rekanan tidak lagi berbentuk swakelola murni yang dilakukan oleh Kep. SD dan Komite Sekolah, sampai berita ini diturunkan kami belum bisa mengkonfirmasi penanggung jawab dari CV mana pelaksananya, mengingat pekerjanya pun tidak mengetahui, nama CV nya karena proyek tersebut tidak memasang papan proyek sebagai sumber informasi untuk masyarakat luas.   AD/DI***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 5

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

Pola Pendidikan di Asahan Kurang Proporsional

REALITA NUSANTARA – ONLINE. ASAHAN – SUMATERA UTARA

Asahan, SNP – Menurut salah seorang pemantau dunia pendidikan di Kabupaten Asahan Ruslan, S.Pd yang saat ini sedang menyelesaikan S2 (Administrasi Pendidikan) di Medan, berpendapat proporsional pembagian ruang kelas antara sekolah negeri dan swasta harus dilakukan.

Hal ini dikatakannya, Senin (15/11) menanggapi adanya kecenderungan monopoli penerimaan siswa baru, untuk menghindarinya ia berpendapat bahwa dalam penerimaan siswa baru yang sebenarnya harus dihitung adalah sesuai jumlah guru yang ada, selama ini di Kabupaten Asahan terkesan dengan banyaknya jumlah ruangan maka jumlah siswa akan bertambah banyak. Akibatnya dana BOS akan bertambah besar.

Kondisi ini memungkinkan hanya sekolah negeri saja yang diuntungkan sebab jumlah lokal yang banyak hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah negeri.   US***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 5

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

Pelayanan UPPK dan BPKD Jakut Mengecewakan

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta, SNP – Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas; dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (UPPK BPKD) Jakarta Utara yang berhak melayani penagihan sejumlah penyedia barang/jasa yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, Selasa (16/11) sangat kecewa dengan sistem pelayanannya. Kepala Kantor yang diharapkan penyedia barang/jasa menandatangani berkas penagihan yang sudah dinyatakan validasi ternyata tidak berada di kantor.

Sejumlah penyedia barang/jasa (rekanan) Kota Administrasi Jakarta Utara mencak-mencak akibat pelayanan yang mengecewakan dilakukan oleh kepala kantor UPPK dan BPKD, h. Achmad Setiadi, S.Sos yang tidak mematuhi jam kerja sehingga mengakibatkan terbengkalainya proses penagihan yang sudah dinyatakan valid dan tinggal tanda tangan kepala kantor, ternyata tidak berada di tempat.

Seperti kontraktor Manurung, misalnya, mengatakan kepada SNP, dari jam 11 hingg 15 saya menunggu Kepala Kantor tidak berada di kantornya, padahal berkas penagihan saya sudah dimejanya. Seharusnya Kepala Kantor harus mengerti tugas pokoknya apa, jangan masih jam kerja sudah tidak berada di kantor sehingga kita sebagai penyedia barang/jasa kecewa. Penagihan inikan menyangkut pekerja kita di lapangan, apalagi besok (17/11) hari raya Idul Adha mereka pada pulang kampung butuh biaya agar bisa bersama keluarga merayakannya. Kalau penagihan tidak bisa hari ini kita berhadapan dengan kekecewaan mereka.

Hal yang sama juga diungkapkan beberapa rekanan lain kepada SNP, bagaimana kita menghadapi para pekerja kita di lapangan yang sudah jauh hari mereka sudah mengingatkan kita bahwa mereka akan bergabung dengan keluarga merayakan bersama hari raya idul adha 1431 H, kalau penagihan tersendat begini, merekakan sangat kecewa kalau tidak bisa merayakan hari raya tersebut.

Dalam hal ini kami berharap kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya meninjau kembali sistem pelayanan UPPK dan BPKD Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh, ujar para penyedia barang/jasa tersebut.    RBN***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 4

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

Penyaluran ADD tak Transparan

Penyaluran ADD tak Transparan

Disinyalir Kepala Desa Pete Lakukan Kebohongan Publik

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TANGERANG

Tangerang, SNP – Penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Pemkab Tangerang beberapa waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di seluruh wilayah desa terutama untuk membangun infrastruktur jalan, namun tak sedikit anggaran hibah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut penyalurannya tidak efektif sehingga banyak sekali disalahgunakan oleh oknum-oknum kepala desa.

Seperti halnya di Desa Pete Kec. Tigaraksa Kabupaten Tngerang-Banten, yang mana menurut sumber yang diperoleh media ini bahwa dana ADD tersebut hanya dibelikan sepuluh truck batu sebagai macadam jalan diantaranya, Kp Pabuaran asem kidul RT 03/02, RT 01/01; Kp Kadu RT 02/01; Kp Kadu Dalam, dan warga yang bekerja menurunkan batu dari truck pun sebagian besar upahnya belum dibayar oleh Kepala Desa.

Salah seorang warga yang ridak mau disebutkan namanya ketika dimintai komentarnya oleh media, mengatakan pihaknya merasa kecewa terhadap kepala desa tersebut, karena menurut dirinya pihak kepala desa terkesan tidak mau transparan terhadap masyarakat, pasalnya sampai saat ini tidak ada pemberitahuan oleh dirinya “Kalau waktu pengajuan pencairan kami tahu, namun setelah pencairan dana tersebut dibelanjakan kami tidak dikasih tembusan,” ujar sumber tersebut.

Pada berita edisi sebelumnya Supardi selaku Kepala Desa Pete ketika dikonfirmasi oleh media ini di kantornya dengan singkat ian mengatakan, “memang anggaran itu dibelikan batu sepuluh truck, tapi sekarang ada penambahan lima truck lagi jadi jumlahnya 15 truck,” katanya namun itu semua patut dipertanyakan karena anggaran ADD untuk desa pete Rp 92.000.000 sementara itu untuk fisik Rp 38.000.000 dan sisanya dislaurkan kemana peruntukkannya tidak jelas.??

Tetapi ketika dipertanyakan kepada warga terkait penambahan batu lima truck seperti yang dikatakan oleh Kades Pete, salah seorang warga pun angkat bicara bahwa sejauh ini belum ada penambahan jangankan lima truck sedikit pun tidak ada pak. “Kalau memang kepala desa bilang ada penambahan batu sebanyak lima truck itu pembohongan publik karena sejauh ini memang belum ada penambahan,” terang salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Ini merupakan PR bagi pemdes Kabupaten Tangerang yang karena sebelumnya Kabag Pemdes H. Uyung Mulyadi pernah menegaskan kalau ADD Tahun 2010 ini akan dikawal ketat oleh pemerintah desa supaya tidak disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa yang tidak bertanggung jawab dan kami sudah membentuk tim untuk mengawasi penyalurannya, kata Kabag Pemdesa pada waktu itu, namun kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan Kabag Pemdes tersebut karena masih banyak oknum-oknum Kepala Desa yang tidak transparan menggunakan dana tersebut, salah satu contoh kecil yang terjadi di Desa Pete yang mana penyaluran dana ADD masih saja tak transparan, pemerintah desa diminta segera menindak tegas oknum Kepala Desa supaya penyaluran dana tersebut sampai ke masyarakat.   RH***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 4

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***