STIKES BANYUWANGI MAKIN DISOROTI

REALITA NUSANTARA. BANYUWANGI

Dugaan pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum pejabat tinggi STIKES Banyuwangi dengan embel-embel sejumlah dana yang diklaim sebagai dana kemitraan menimbulkan reaksi tudingan pungli dan upaya pemeriksaan di internal. Sumber di Pemkab Banyuwangi mengatakan, pengawasan yang lemah pada STIKES Banyuwangi beresiko terjadinya perilaku penyalahgunaan wewenang. “STIKES Banyuwangi berdiri awalnya juga dari dana Pemkab Banyuwangi, tak pernah ada laporan akhirnya STIKES Banyuwangi jadi swakelola. Tapi jangan sampai seperti pepatah kacang lupa kulitnya kita harus sadari itu bukan milik perorangan lalu seenaknya”. Katanya (Foto: Logo STIKES Banyuwangi *** Foto-foto: facebook.com)

Sebelumnya diberitakan Majalah FAKTA edisi lalu bahwa STIKES Banyuwangi meloloskan mahasiswa yang jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam brosur (maksimal 24 tahun dan belum berkeluarga) namanya Ari Diah kelas A Jurusan D3 Bidan kelas 2 semester 3 dan Ayik yang sudah berusia 29 tahun dan sudah berkeluargalolos setelah diminta dana Rp 50 juta. Namun hal itu diakui Direktur STIKES Banyuwangi merupakan dana kemitraan.

Buntutnya, kasus dugaan pemalsuan data mahasiswa baru ini disoroti oleh aktivis LSM di Banyuwangi, Suparmin, SH. Menurutnya, jika kasus tersebut berkaitan dengan pemalsuan usia dan status maka identifikasinya manipulasi data yang arahnya masuk kepada ranah pidana. Dan, penarikan uang tanpa aturan maka identifikasinya adalah pungutan liar atau pungli dan ini melanggar ketentuan UU 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korups. “Aparat hukum bisa bergerak melakukan tindakan, dan ingat berdirinya STIKES Banyuwangi juga ada sumbangan dana negara rakyat Banyuwangi”. Katanya

Penasehat hukum STIKES Banyuwangi, Sugihartoyo, SH, juga mulai angkat bicara. Ditemui di ruangannya sekaligus via telepon, Sugihartoyo yang juga Rektor Untag Banyuwangi ini mengatakan bahwa dirinya akan turun lapangan guna melihat sejauh mana pelanggaran yang dilakukan. Apakah pelanggaran yang dilakukan oknum STIKES Banyuwangi ini merupakan pelanggaran etika atau pelanggaran undang-undang? Jika persoalan etika maka hukum sosial yaitu kepercayaan masyarakat khususnya wali murid dari mahasiswa terhadap STIKES Banyuwangi, sedangkan kalau pelanggarannya undang-undang maka secara rasional ijin pendirian kampus tersebut bisa dicabut oleh yang berwenang. “Kita akan turun lapangan Mas, melihat pelanggarannya,” Ungkap Sugihartoyo.

Diberitakan sebelumnya bahwa dugaan praktek suap dan pemalsuan data di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi ini ternyata kerap kali terjadi. Untuk memuluskan niatnya belajar di kampus yang menjanjikan pekerjaan di bidang kesehatan tersebut, berbagai cara bakal dilakukan.

Dalam brosur penerimaan mahasiswa baru di STIKES Banyuwangi ditentukan untuk mahasiswa baru jurusan D3 Kebidanan harus berusia maksimal 24 tahun, begitu juga dengan jurusan S1 Keperawatan. Tetapi, kenyataannya, ada beberapa mahasiwa yang berusia di atas 24 tahun diterima di kampus yang letaknya di jalan Letkol Istiqlal, Kelurahan Penataban, Kecamatan giri, tersebut. Dengan embel-embel sejumlah dana yang diakui sebagai dana kemitraan.

Praktek pemerasan dan pungli semacam ini kerap kali terjadi di kampus itu dengan membayar uang puluhan juta rupiah kepada oknum kampus meskipun tidak lolos persyaratan langsung bisa diterima. Tetapi, anehnya, tidak ada tindakan tegas dari pihak yayasan terhadap oknum tersebut. (F.512) R.26

Sumber: Majalah FAKTA No.564 Edisi 1-31 Maret 2011 Hal. 7 Banyuwangi

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN GEMPUR GAKIN INDRAMAYU TAHUN BUKU 2010 DAN 2009

 

Sumber: Radar Indramayu. Kamis 10 Maret 2011. Hal 3 Metro Pantura

KONSTRUKSI TANGGUL ASAL-ASALAN BBWS DIMINTA SERIUS TANGANI CISANGGARUNG

REALITA NUSANTARA – ONLINE. CILEDUG CIREBON

Banjir tak hanya menyisakan lumpur yang berserakan, juga merusak insfrastruktur umum maupun milik warga. Kerusakan tersebut diantaranya adalah jebolnya kelep tanggul sungai Cisanggarung yang terletak di Blok Palabuan Kulon Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Kab. Cirebon

Menurut Kuwu Desa Ciledug Kuswara, jebolnya kelep tanggul sungai Cisanggarung diakibatkan kontruksinya yang cenderung asal-asalan sehingga tidak bisa menahan tekanan air ketika kecepatan dan volume air sungai bertambah.

“Kelep ini sebenarnya baru diperbaiki satu bulan yang lalu, tapi sekarang rusak lagi. Bahkan kerusakannya lebih parah dari kerusakan akhir tahun lalu”. Paparnya saat melihat kondisi langsung Blok Palabuan dan Cihoe pasca banjir, kemarin (9/3)

Dikatakan, jika konstruksinya tidak asal-asalan tidak mungkin kerusakannya akan lebih parah. Melihat kondisi demikian, dirinya berinisiatif mengajak Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi, MM untuk melihat secara langsung saat mengunjungi berbagai daerah yang diterjang banjir, selasa (8/3) lalu. “Alhamdulillah Bupati melihat langsung kondisi tanggul dan meminta kepada pihak BBWS Cimanuk-Cisanggarung untuk segera memperbaikinya”. Katanya

Tidak hanya di Blok Palabuan, kondisi tanggul sungai Cijangkelok (anak sungai Cisanggarung) di Blok Cihoe yang dulu pernah longsor kondisinya juga semakin parah. Longsoran tanggul kini semakin melebar. “Kita bisa lihat secara langsung, badan jalan sedikit demi sedikit amblas”. Tuturnya

Selain rusaknya tanggul, rumah penduduk pun ikut rusak. Seperti rumah milik Darsono warga blok Palabuan Kulon. Tembok samping sebelah barat ambruk dikarenakan tak kuat menahan arus air limpasan yang begitu deras. “Ketika air mulai masuk rumah, kami tidak tahu kalau tembok samping rumah runtuh, tahunya setelah air sudah mulai surut”. Papar Darti, istri Darsono

Pihaknya berharap agar bajir tidak datang lagi dan bantuan perbaikan rumah yang diberikan Bupati Cirebon segera cair. “Kalau kondisinya demikian, kami takut ketika malam hari, barangkali ada binatang buas yang masuk rumah dan mengganggu istirahat kami sekeluarga”. Harapnya

Terpisah, aktivis lingkungan asal wilayah Timur Cirebon (WTC) Dedi Madjmoe saat dihubungi mengatakan meluapnya air sungai Cisanggarung diakibatkan pendangkalan dasar sungai dan kritisnya tanggul yang tersebar di berbagai wilayah bantaran sungai. Konversi lahan di wilayah hulu (Kab. Kuningan) menjadikan sungai Cisanggarung dangkal. Untuk itu perlu ada komitmen antar daerah yakni Kab. Kuningan yang berada di wilayah hulu dan Kab. Cirebon yang berada di wilayah hilir. “Kalau ada perjanjian antar daerah tersebut penanganannya akan lebih komprehensif, selain mengandalkan upaya perbaikan dari BBWS Cimanuk – Cisanggarung untuk lebih serius dalam melakukan normalisasi sungai yang membelah dua Provinsi di pulau Jawa ini. Penanggulan dengan menggunakan karung hanyalah upaya instan yang tak bisa menolong masyarakat dan cenderung buang-buang anggaran.

Tidak hanya itu saja, berdasarkan data yang dihimpun dari UPTD Pendidikan Kec. Pasaleman, banjir Cisanggarung juga merendam beberapa Sekolah Dasar (SD), sehingga para guru terpaksa meliburkan siswanya selama satu hari pasca banjir. Ada 4 SD dan 1 PAUD yang terendam diantaranya: SD Negeri 1 Cilengkrang, SD Negeri 1 Tanjunganom, SD Negeri 2 Tanjunganom, SD Negeri 2 Tonjong dan PAUD Rosalinda Cilengkrang. (Jun)***

Sumber: Radar Indramayu, Kamis 10 Maret 2011 Hal 5 Kabupaten Cirebon***