Tender Aspal Dituding Penuh Rakayasa

Tender Aspal Dituding Penuh Rakayasa

Rekanan Proyek Protes Keras

REALITA NUSANTARA ­– ONLINE. INDRAMAYU

Indramayu, (KC) – Proyek tender aspal di Dinas PU Bina Marga kab. Indramayu baru-baru ini senilai Rp 5,9 miliar lebih diindikasikan sarat dengan rekayasa mulai awal hingga pengumuman pemenangnya.

Dari tujuh perusahaan yang mendaftarkan diri pada saat pembukaan tender, penawar dengan nilai terendah malah digugurkan. Seperti yang dialami PT Alfindo Wijaya Mandiri, salah satu rekanan lelang. Perusahaan yang penawarannya terendah, yakni, senilai Rp 5.636.977.000,00 malah tidak dimenangkan. Sementara, penawaran tertinggi yang diusulkan oleh sebuah CV tertentu senilai Rp 5.934.967.000,00, justru dimenangkan.

“Ini jelas ada indikasi upaya merekayasa proses tender, pada pengadaan aspal di PU Bina Marga kab. Indramayu. Kami protes dengan proses tender ini,” tutur Direktur PT Alfindo Wijaya Mandiri, Muhammad Ivan Alfian.

Menurut Ivan, pihaknya berharap agar panitia lelang Dinas PU Bina Marga Kab. Indramayu, mampu mewujudkan sistem pelelangan yang transparan dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2011, tentang pengadaan Barang dan Jasa. Salah satunya harus mengedepankan azas kepatutan.

Jadi sebenarnya, kata Ivan, bukan hanya soal penawaran tertinggi yang dinilainya pemborosan anggaran saja yang disayangkan. Namun, juga soal kuantitas perusahaan pendukung yang tidak memenuhi nominal tetap dipaksakan untuk menjadi pemenang. “Jelas ini kemunduran untuk Indramayu, dalam kegiatan proses tender pengadaan barang dan jasa ini,” tandasnya.

Sehingga hal ini, lanjut Ivan, dalam proses tender aspal ini, pihaknya tidak hanya menduga ada rekayasa saja, tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih kurang Rp 300 juta oleh panitia tender, karena memenangkan perusahaan yang nilai penawarannya di atas penawaran terendah tersebut.

“Untuk itu, kami mengimbau dan berharap kepada penyidik Kejaksaan maupun Kepolisian Indramayu untuk segera melakukan penyelidikan terhadap proses tender aspal di PU Bina Marga Kab. Indramayu ini,” tegas Ivan, seraya mengatakan pihaknya siap memberikan bantuan informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk proses hukum tersebut.

Tidak ditemukan

Sedangkan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Bina Marga Kab. Indramayu pada tanggal 23 Juni 2011 lalu, telah mengumumkan hasil pelelangan pengadaan aspal. Hasil kesimpulan dan evaluasi administrasi maupun evaluasi teknis telah mengumumkan calon pemenang, yakni CV Setia dan CO dengan alamat Jalan Adipati Karna No. 6 BTN Marga Mekar, Kec. Indramayu, dengan harga penawaran terkoreksi Rp 5.934.967.000,00.

Namun ketika perusahaan tersebut dicoba didatangi ke alamat yang tertera di catatan Dinas PU Bina Marga, “KC” tidak menemukan perusahaan yang bersangkutan.

Terkait hal itu, Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PU Bina Marga Kab. Indramayu, Anggoro, saat dikonfirmasi mengungkapkan, kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk proyek aspal tersebut sudah sesuai aturan hukum yang ada. Pihaknya menampik kalau ada tudingan bahwa proses tender aspal tersebut menyimpang dari aturan. “Apalagi soal tender juga sudah langsung melalui internet dan pengumuman koran,” katanya.   (C-26)***

Sumber: Harian Umum KABAR CIREBON; Nomor 377 Tahun II; Selasa 28 Juni 2011; Hal 4

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online

Foto-foto: Ist***
Realita Nusantara Online

 

 

Ditagih SPP Belum Bisa Bayar

Ditagih SPP Belum Bisa Bayar

Siswi MAN Indramayu Berhenti Sekolah

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Indramayu, SNP – Gara-gara menunggak dan ditagih biaya SPP Rp 75 ribu, seorang siswi bernama Neng Susilawati kelas XI MAN Indramayu, harus berhenti dari sekolahnya. Hal itu diungkapkan oleh orang tuanya Mamat warga desa penganjang kecamatan Sindang Kab. Indramayu, beberapa kali pihak sekolah menagih biaya SPP dan biaya lainnya belum bisa dilunasi.

Menurut Mamat, dirinya hanya seorang penarik becak yang penghasilannya tidak menentu, memohon kepada pihak sekolah agar anaknya diberikan keringanan tentang pembayaran biaya SPP dan lain-lain. Pasalnya, anaknya menjadi minder dan trauma bila terus ditagih biaya tersebut. Tetapi pihak sekolah MAN Indramayu kurang peduli terhadap peserta didiknya yang tidak mampu.

Saat SNP mencoba mengkonfirmasikan pada Kepala Sekolah MAN Indramayu Drs. H Zaenal Arifin selalu tidak ada ditempat.

Ditempat terpisah ketua Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) Rhaskana S, mengatakan, selayaknya Bupati Indramayu DR H. Irianto Syafiuddin melalui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Indramayu H. Muhamad Rakhmat SH, MH lebih tanggap terhadap persoalan biaya pendidikan di Indramayu. Kejadian seperti ini cukup memperihatinkan, karena pemkab Indramayu telah mencanangkan program pendidikan dasar 12 tahun, jadi seharusnya pemkab lebih kritis menanggapi persoalan itu guna lancarnya program yang digembar gemborkan oleh Bupati. Ternyata masih banyak peserta didik di Indramayu yang hidup di bawah garis kemiskinan.  RAS/MNS/FK***

Sumber: Harian Umum Swara Nasional Pos; Edisi 347 Thn X 15-21 November 2010; Hal 3

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Warga Miskin Menjerit

Warga Miskin Menjerit

Biaya Program Lisdes Tinggi

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Indramayu, SNP – Program listrik desa (Lisdes) yang seharusnya gratis ternyata masih dipungut biaya oleh oknum aparat desa.

“Laporan yang masuk ke kami, warga miskin yang dapat lisdes dimintai uang antara Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu per kepala keluarga. Ini gak bener, wong program gratis dimintai uang,” kata Ketua Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) Rhaskana S, kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut Rhaskana, adanya pungutan liar membuktikan bahwa pengawasan terhadap program ini lemah sehingga harus dievaluasi. “Kalau lisdes saja harus bayar buat apa ada program ini. Ini merugikan masyarakattermasuk pemerintah karena masyarakat tahunya ini instruksi dari Pemkab Indramayu.” Tegasnya.

Aktivis ini mangaku telah mengkonfirmasi pejabat di Dinas PSDA Pertambangan dan Energi (Distamben) terkait laporan adanya pungutan tersebut. Tak hanya itu, dalam waktu dekat dirinya akan melayangkan surat kepada Kejaksaan Negeri Indramayu, Polres Indramayu dan Bupati Indramayu khususnya, guna mengusut dugaan kasus pungli yang sangat merugikan masyarakat karena, ditengarai warga miskin menjerit atas ulah segelintir oknum aparat desa, ini merupakan salah satu program pemerintah yang dibiayai melalui APBD I ternyata lisdes dipungut biaya cukup tinggi. “Ini tidak bisa dibiarkan, dikalkulasikan per KK diminta Rp 400 ribu sedangkan ada ribuan KK yang mendapatkan program lisdes.” Ungkap Rhaskana.

Dihubungi melalui telepon genggam, Kepala Bidang Kelistrikan pertambangan dan energi (Tamben) PSDA Kabupaten Indramayu Dody mengatakan, dirinya baru mendengar ada temuan pungutan liar, dan itu sudah jelas melanggar aturan karena apapun alasannya pungutan tersebut tidak dapat dibenarkan. “Kalau ada yang memungut di program lisdes jelas tidak benar karena program yang digulirkan Pemprov Jawa Barat ini gratis,” kata Dody.

Dijelaskan, di tahun 2010 Pemkab Indramayu mendapatkan jatah program lisdes kurang lebih sekitar 1.200 KK yang tersebar di 7 desa. Sedangkan jatah kapasitas daya yang terpasang untuk masing-masing rumah sebesar 450 VA. “Kalau diuangkan biaya instalasi rumahnya kurang lebih Rp 2 juta-an,” ungkap Dody.    FK/MNS/RAS***

Sumber: Harian Umum Swara Nasional Pos; Edisi 347 Thn X 15-21 November 2010; Hal 3

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***