Siswa Miskin Dibebani Biaya

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Indramayu – SINAR PAGI – Kebijakan pemerintah membantu bea sekolah anak-anak dari keluarga miskin, khususnya di tingkat lanjutan, pada prakteknya kerap kali terbentur oleh kebijakan pengelola satuan pendidikan. Seperti halnya yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Gabuswetan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Para orang tua dari siswa tergolong miskin mengeluhkan sejumlah biaya yang dirasa sangat memberatkan. Biaya-biaya itu antara lain: pembelian seragam beserta alat kelengkapan sekolah, biaya pengadaan lembar kerja siswa (LKS) dan biaya praktikum komputer. Seluruhnya diwajibkan untuk dibayar oleh pihak pengelola sekolah.

Menurut penuturan beberapa orang tua siswa tersebut, biaya untuk seragam dan kelengkapan sekolah mencapai Rp 527ribu bagi siswa perempuan dan Rp 518ribu bagi siswa laki-laki. Adapun untuk praktikum komputer mereka dibebani Rp 7.000,- per siswa setiap bulan. Sedangkan biaya setiap paket LKS dikenakan Rp 100ribu per siswa untuk semester pertama dan Rp 108ribu untuk semester berikutnya.

Kendati di sekolah tersebut terdapat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari pemerintah, namun nyatanya para siswa dari keluarga miskin tetap dikenakan biaya. Tentu saja ini sangat disesalkan oleh para orang tua siswa. “Katanya sekolah digratiskan bagi orang-orang miskin seperti kami, tapi nyatanya pihak sekolah tetap membebani macam-macam.”, tutur salah satu orang tua siswa, saat ditemui di kediamannya di Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan kabupaten Indramayu, Minggu (29/5).

Di SMPN 1 Gabuswetan tercatat 74 siswa kelas I (VII) yang didaftarkan sebagai sasaran program BSM untuk tahun anggaran 2010. Hingga kini semua siswa yang terdaftar BSM belum menerima sesenpun bantuan tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh salah seorang siswa belum lama ini.

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, beberapa minggu lalu, tepatnya Senin (9/5), Kepala SMPN 1 Gabuswetan, Drs. H. Soleh, mengaku perihal adanya pungutan untuk biaya sekolah terhadap siswa miskin. Namun menurutnya seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh para siswa miskin akan dikembalikan seusai pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Tetapi janji Kepala Sekolah itu hingga kini belum juga dibuktikan. Selama ini praktik pungutan sekolah terhadap para siswa termasuk siswa miskin di SMPN 1 Gabuswetan dilakukan dengan modus penjualan sarana belajar dan seragam melalui koperasi sekolah. Tidak diperoleh keterangan, bagaimana pelaksanaan subsidi pemerintah lewat jalur Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BSM yang digunakan di sekolah tersebut.

Ketika ditanyakan, Kepala SMPN 1 Gabuswetan, Drs. H. Soleh, mengelak memberikan jawaban terkait edaran Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tentang pelaksanaan BOS. Ia berkilah, masalah pelaksanaan BOS di sekolahnya merupakan urusan rumah tangga sekolah sehingga tidak perlu dikemukakan kepada wartawan.

“Anda tidak perlu tahu masalah BOS, yang jelas sudah dimusyawarahkan dengan para orang tua atau wali siswa melalui Komite Sekolah.” Ujar Soleh. Lebih lanjut, ia mempersilahkan Sinar Pagi untuk mencari penjelasan soal BOS ke pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu.

Begitu pula ketika ditanyakan mengenai biaya sebenarnya dari pengadaan LKS. Soleh berkeberatan menyampaikan penjelasan. Alasannya, masalah itu merupakan urusan koperasi sekolah. “Itu kan bagian dari kegiatan koperasi kita.”, tukasnya. Saat Sinar Pagi hendak mengecek harga LKS di toko milik koperasi sekolah, Soleh sontak bersikeras melarang Sinar Pagi.

Pihak Disdik Kabupaten Indramayu belum memberikan tanggapan atas kejadian ini. Kepala Disdik Kabupaten Indramayu, H. Moh. Rakhmat SH MH, belum sempat ditemui Sinar Pagi untuk dimintakan komentarnya.   *rastim kenaji/tarma bw***

Sumber: Sinar Pagi; Edisi 8-14 Juni 2011; Hal 6

LSM Pertanyakan Proyek Paving Blok

REALITA NUSANTARA – ONLINE. LEBAK BANTEN

Lebak – SINAR PAGI. – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Multatuli mempertanyakan proyek pembangunan jalan lingkungan paving block di komplek perumahan BTN Bukit Kadu Agung, Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, hingga kini belum dilaksanakan oleh rekanan.

Padahal, proyek tersebut sudah dilakukan kontrak kerja dari tanggal 21 April 2010 antara CV Sinar Bahagia sebagai pemenang tender dengan Dinas Kimpraswil Banten, selaku kuasa pengguna anggaran dengan biaya pembangunan sebesar Rp 499.800.000,-

Sekjen LSM Multatuli Azis Hakim kepada sinar Pagi mengungkapkan, kegiatan pembuatan paving block di BTN Kadu Agung Mandala tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan oleh rekanan. Padahal kontrak kerja yang ditandatangani sudah berjalan hampir dua bulan.

“Kami mempertanyakan kenapa sampai saat ini pekerjaan pembuatan paving block tersebut belum juga dilaksanakan, sedangkan kegiatan yang sama di wilayah yang lain telah dilaksanakan bahkan hampir rampung,” kata Azis.

LSM Mutatuli mengaku akan melayangkan surat kepada Dirjen Cipta Karya untuk segera menindak lanjuti kasus tersebut.

Sementara Arifin, satker Jalan Lingkungan Dinas Kimpraswil Banten saat dikonfirmasi via HP mengatakan proyek itu tidak piktif, hanya saja kegiatan itu belum dilaksanakan oleh pihak kontraktor selaku pemenang tender. Apabila pihak rekanan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut maka akan dibeklist.

Bahkan Arifin terkesan menyalahkan pihak rekanan dalam hal ini CV Sinar Bahagia yang hingga saat ini tidak juga melaksanakan pekerjaan, bahkan dirinya mengaku sudah tiga kali melayangkan surat teguran kepada kontraktor dan pihak kontraktor berjanji akan segera memulai pekerjaan, setelah berhasil mendapatkan paving block dari produsen. “Kata siapa piktif, kontrak kerjanya ada jelas semuanya,silahkan tanya langsung ke kontraktornya kenapa belum melaksanakan kegiatan,” tukasnya.   *eli sahroni***

Sumber: Sinar Pagi; Edisi 8-14 Juni 2011; Hal 7
Dikutip Oleh: Realita Nusantara - Online; 26 Juni 2011