This is featured post 1 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.
This is featured post 2 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.
Kamis, 27 Desember 2012
Proyek Rehabilitasi Seuseupan Beraroma Korupsi?
Posted by Realita Nusantara
17.45, under CIREBON JAWA BARAT |
REALITA NUSANTARA – ONLINE. CIREBON
CIREBON, INTI JAYA - Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.1 Seuseupan Karang
Wareng Cirebon (sungai induk jurai) diduga beraroma Korupsi hal tersebut
ditengarai saat wartawan terbitan ibu kota ini lakukan investigasi kelokasi
proyek. Nyatanya proyek yang dananya bersumber dari APBN 2012 dengan nilai
kontrak Rp. 1.749.864.000,- diduga tidak sesuai Bestek.
Buktinya bangunan belum rampung dan
terkesan asal jadi terlihat dibeberapa bagian seperti adukan yang masih tampak
kelihatan tanah seperti tidak ada semen. Nyatanya pihak BBWS tidak segera
menegur CV Pemenang Tender kalau tidak mau disebut kongkalikong mestinya pihak
BBWS segera bertindak membeklis rekanan yang nakal.
Menurut Humas BBWS saat dikonfirmasi
via ponselnya mengatakan, seharusnya jika ada penyelewengan, dilaporkan sejak
awal. Sehingga bisa ditindaklanjuti. “Jangan sudah selesai baru melapor, kalau
begini kan kami yang repot. Masih menurut Staf Humas, namun kami BBWS terima
kasih sekali atas informasi mas, tentu ini akan menjadi masukan yang paling
berharga buat BBWS,” ujarnya saat dikonfirmasi. (Akmad Khotib MF)***
Sumber:
KUWU PURWAJAYA DIDUGA PUNGLI SOAL PEMASANGAN LISTRIK DESA
Posted by Realita Nusantara
17.33, under INDRAMAYU JAWA BARAT |
REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU
Indramayu, Inti Jaya - Program pemasangan instalasi listrik desa (Lindes) tahun
2012 di Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu diduga sarat
penyimpangan, hal tersebut dikuatkan berdasarkan hasil rekam jejak yang
dilakukan Inti Jaya di beberapa lokasi, ternyata dari 85 penerima bantuan
Lindes yang ada di tiga dusun desa tersebut telah dipungut biaya sebesar Rp.
500.000,- lalu untuk apa dana tersebut ?
Saat Inti Jaya berhasil mewawancarai
salah satu warga yang tidak mau disebutkan jati dirinya mengatakan “saya
diminta 500 ribu pak, namun saya keberatan, sebab program ini kan gratis
nyatanya dari 85 penerima semuanya telah dipungut, menurut koordinator
pemasangan Lindes, kalau tidak membayar 500 ribu, tidak bakal dipasang, bahkan
dengan nada mengancam kalau tidak bayar akan diberikan pemasangannya kepada
pihak lain, masih menurut sumber “yang lebih gilanya lagi, nawar saja tidak
boleh, sebab saya sudah ngomong kepada bekel Sayidi koordinator pemasangan
Lindes bahwa saya punya uang hanya 200 ribu, nyatanya tetap ditolak dengan
alasan sudah menjadi keputusan, kalau sudah menjadi keputusan mestinya jangan
mengatakan sumbangan, yang namanya sumbangan itu kan suka rela, apalagi menurut
pejabat Dinas ESDM wilayah V Cirebon, bahwa pemasangan itu gratis, yang tidak
habis pikir, kenapa dalam daftar penerima program blok templik itu hanya 19,
nyatanya bisa bertambah menjadi 29, kemudian penerima yang sudah ada daftarnya
kok bisa tidak menerima, ada apa ini? Jelas berarti ada yang tidak beres.
Pada kesempatan yang sama Inti Jaya
berhasil mewawancarai H. Mino di kediamannya terkait pungutan Rp. 500 Ribu
mengatakan “Program pemasangan Listrik Desa (Lindes) tahun 2012 yang diberikan
Provinsi Jawa Barat memang benar itu gratis, tapi bukan berarti gratis tis,
menurut saya itu hal yang lumrah, saat dicegat pertanyaan terkait pungutan 500
Ribu, menurut H. Mino, pungutan itu untuk operasional dan honor yang kerja,
sebab saya sendiri sudah mendapatkan semacam dukungan dari Kabag Pemerintahan
Kab. Indramayu, katanya bahwa yang namanya kuwu itu harus mampu menciptakan
pembangunan, jadi saya sebagai kuwu depinitif hanya melaksanakan tugas dan
bertanggung jawab dengan pungutan tersebut, lanjutnya pada Inti Jaya, pungutan
tersebut sudah berdasarkan musyawarah dengan Lembaga Desa, jadi tolong mengenai
pungutan Lindes jangan dikaitkan dengan program.
Masih menurut H. Mino “intinya Mas,
saya tidak akan mundur dalam memperjuangkan pembangunan di Purwajaya, dengan mencuatnya
masalah ini jelas ada pihak-pihak yang bermain yang sengaja menghasut dan
memprovokasi warga, kalau itu caranya jelas orang tersebut tandanya mau
menghancurkan masa depan Desa Purwajaya, ujarnya sambil meminta kepada Inti
Jaya agar masalah pungutan tidak diberitakan di media.
Namun beberapa warga yang berhasil
dikonfirmasi Inti Jaya beberapa waktu lalu menyangkal ucapan H. Mino “kalau
yang namanya sumbangan itu harus suka rela, bukan ditentukan nominalnya, lagi
pula harus kepada semua masyarakat Desa Purwajaya, kenapa ini hanya memungut
kepada penerima Lindes saja, ini kan jelas-jelas tidak benar, jadi apa yang
dilakukan H. Mino itu hanya bentuk pembelaan dirinya saja, karena sudah
diketahui Mas-mas yang dari media “Bebernya dengan nada tinggi. (A. Khotib/Walim SH. MH./Monang Sembiring)***
Sumber:
PDAM Juntinyuat Rentan KKN
Posted by Realita Nusantara
14.25, under INDRAMAYU JAWA BARAT |
REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU
INDRAMAYU, SINAR PAGI
– Direktur Utama PDAM Tirta Darma Ayu Kab. Indramayu, Ir. Suyanto selayaknya
mengganti Kepala Unit PDAM Juntinyuat Jubaedi dengan personil yang lebih
profesional, terutama dalam urusan pelayanan kepada masyarakat.
Pasalnya,
Jubaedi cenderung rentan terhadap praktek berindikasi korupsi (KKN). Tengok
saja praktek percaloan yang marak dilingkup PDAM Juntinyuat diduga kuat
melibatkan orang dalam berinisial DAR, tapi hingga kini masih adem ayem saja.
“Saya
tidak mengendalikan di lapangan, benar atau tidaknya,” kata Jubaedi diruang
kerjanya, saat disinggung SINAR PAGI terkait percaloan pemasangan saluan air
hingga bernilai 2 juta.
Padahal,
Humas PDAM Tirta Darma Ayu, Lilik menegaskan, harga pemasangan saluran air PDAM
berkisar antara Rp 825 ribu hingga Rp 925 ribu.
Tak
hanya itu, keluhan juga dialami warga Desa Lombang berinisial PEN, lantaran
pihaknya sudah menyetorkan uang Rp 1 juta.
Namun,
setoran uang tersebut sempat lambat sampai ke petugas PDAM Juntinyuat,
gara-gara peran calo yang cukup dominan.
Ironisnya,
Kepala Unit PDAM Juntinyuat Jubaedi juga terkesan lemah dalam urusan pengawasan
dan penindakan terkait percaloan, kepada pejabat yang satu ini justru
berpotensi besar membiarkan atau menyuburkan praktek yang merugikan masyarakat.
“Kalau
ada seorang Kuwu (Kepala Desa) yang datang ke saya untuk meminta bantuan agar
saudaranya dimudahkan dalam urusan pemasangan saluran air PDAM Juntinyuat,
masak iya saya tidak melayaninya atau membantunya,” seru Jubaedi dengan
enteng. Sutawijaya***
Sumber: Harian Umum SINAR PAGI, edisi 17-23 Desember 2012; Hal. 9