Rp 70 M APBD Perubahan Dikmen Jakbar Diseminarkan

Rp 70 M APBD Perubahan Dikmen Jakbar Diseminarkan

Ø     Abdul Hamid dan Alex Usman Harus Bertanggungjawab

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta, PELITA Indonesia – Pola-pola penggerogotan uang Negara melalui berbagai cara terus berlangsung, Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat (Jakbar) misalnya, pada tahun 2010 lalu, APBD Perubahan ang ditaksir berkisar Rp 70 miliar dilelang dengan cara-cara yang tidak lazimdan jelas telah melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku.

Kasudin Dikmen Jakbar, Drs. A. Hamid dan Alex Usman sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) merupakan dua pejabat yang memiliki peran vital dalam menggerogoti anggaran tersebut. Kedua pejabat ini jugalah yang mestinya mempertanggungjawabkan segala penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat. Kenapa tidak, sebagai Kasudin, Abdul Hamid adalah penanggungjawab penuh penggunaan anggaran di unit kerja yang dipimpinnya. Sementara Alex Usman sebagai PPK merupakan pejabat resmi yang ditugaskan melakukan hubungan langsung dengan sejumlah rekanan. Yang menjadi persoalan adalah, ketika wewenang yang dipercayakan kepada kedua pejabat tersebut diselewengkan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara. Maka, sangat patut apabila kedua pejabat tersebut segera diproses dan diperiksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Anggaran Rp 70 miliar yang diseminarkan ala Abdul Hamid dan Alex Usman menjadi bahan bancakan kedua pejabat diatas beserta kroni-kroninya, tempat lelang yang sifatnya eksklusif dan berada di ruangan hotel mewah menunjukkan ada yan didesain Abdul Hamid dan Alex Usman bersama kroni-kroninya, kalau memang prose pemasukkan dan pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) berlangsung terbuka tanpa ada kepentingan para pejabat terkait, maka tempat lelang dan pemasukkan serta pembukaan SPH akan dilakukan di tempat ang patut, misalnya, di gedung milik Pemda DKI Jakarta, apakah di kantor Walikota Jakarta Barat, atau di gedung lain yang tidak mesti mengeluarkan anggaran hanya untuk menyewa tempat.

Indikasi adanya korupsi sangat jelas terlihat, bagaimana panitia lelang membayar sewa ruangan hotel mewah sekelas Hotel Ciputra hanya untuk melakukan pemasukkan SPH, apakah Pemda DKI Jakarta menyiapkan anggaran untuk melakukankegiatan umum di tempat khusus nan mewah seperti yang dipraktekkan Abdul Hamid dan Alex Usman? Padahal, apabila mengacu pada Perpres 95 tahun 2007 dan Pergub DKI No. 37 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan APBD, sebagaimana pasal 7 disebutkan: bahwa pelaksanaan anggaran belanja daerah didasarkan atas prinsip hemat, tidak mewah, efisien, terarah, transparan, akuntabilitas dan patut/layak.

Terkait pemberitaan tersebut, PELITA Indonesia berusaha melakukan konfirmasi kepada Abdul Hamid, namun yang bersangkutan tidak merespon. Mungkin dengan alasan bahwa dirinya akan dimutasi, Abdul Hamid tidak berkenan bertemu dengan wartawan bahkan tidak menggubris permintaan untuk wawancara. Kini, Drs. Abdul Hamid yang tadinya Kasudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat, telah dimutasi menjadi Kasi PLS Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jabatan baru yang disandangnya kemungkinan menjadi upaya mengalihkan perhatian wartawan dan LSM yang melakukan konfirmasi terkait berbagai permasalahan di unit kerja yang dipimpinnya beberapa tahun belakangan.

Kasubag TU Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat, Usman yang ditemui wartawan PELITA Indonesia di ruang kerjanya, mengaku belum mengetahui adanya pemberitaan terkait pelaksanaan lelang di Hotel Ciputra tahun lalu, sebagaimana diberitakan media ini edisi sebelumnya, “Saya belum tahu, saya nggak sempat membaca, masih sibuk banyak kerjaan,” ujarnya kepada wartawan. Ketika diminta bagaimana tanggapan Sudin Dikmen terkait hal tersebut, Usman mengaku tidak tahu-menahu, dan sebaiknya menghubungi Kasudin Abdul Hamid,” tandasnya.

“Cobalah menghubungi beliau,” ujarnya, sembari menyodorkan amplop mencoba menyuap wartawan agar menghentikan pemberitaan terkait lelang di Hotel Ciputra tahun lalu. ‘Udahlah, Bang, kita kan teman, ga usahlah, tulis yang jelek-jelek,” ujarnya, sambil mengomentari pemberitaan lain di PELITA Indonesia, bahwa tidak ada berita yang benar di PELITA Indonesia. Ketika ditanya maksud dan tujuan komentar Usman yang mengatakan bahwa pemberitaan di PELITA Indonesia tidak ada yang benar, Usman buru-buru mengoreksi pernyataannya, “maksud saya bukan begitu, Bang, beritanya menghantam semua,” tandasnya.

Paska mutasi kedinasan kepada Drs. Abdul Hamid yang kini menjadi kasi PLS Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama menjalankan tugas sebagai Kasudin Dikmen Jakarta Barat. Kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diminta untuk mengusut tuntas dugaan adanya penyimpangan dalam menjalankan tugas terkait pelaksanaan pemasukkan dan pembukaan SPH puluhan paket di Dikmen Jakarta melalui APBD perubahan sebesar Rp 70 miliar.

Terkait denga itu, Ketua DPW LSM SISIR DKI Jakarta, Muller S, mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta mengamankan pejabat-pejabatnya dari jeratan hukum, termasuk memutasi pejabat merupakan tindakan ang tidak dapat ditoleransi. “Mutasi terhadap seorang pejabat merupakan hal lumrah dilakukan, namun apabila pejabat yang bersangkutan dianggap bermasalah, bahkan penegak hukum sudah melakukan pemeriksaan, tentunya harus menuntaskannya dan kalau terbukti melakukan pelanggaran tugas harus diproses dan dicopot dari jabatannya, mutasi terhadap Abdul Hamid sudah benar, tapi yang tidak benar adalah masih diberikannya kepercayaan kepada Abdul Hamid menjadi salah seorang Kepala Seksi di Dinas Pendidikan,” tandas Muller.

Muller juga mengatakan, bahwa tindakan tegas juga harus diberikan kepada Alex Usman, sebagai Kasi Sarpras Dikmen Jakarta Barat yang juga PPK harus diperiksa, konon, pejabat yang merasa dirinya memiliki kedekatan pejabat teras DKI Jakarta ini tidak takut sama siapa pun, baik wartawan dan LSM, baginya semuanya tidak ada apa-apanya. Pandangan Usman tersebut terbukti dengan sulitnya dengan sulitnya dirinya untuk ditemui wartawan. Kalaupun Alex Usman menjawab konfirmasi wartawan, Alex selalu berpenampilan arogan, seolah semua orang dapat dibelinya. Konon, Alex merupakan orang dekat pejabat DKI Jakarta. Kedekatan yang dimiliki Usman tersebut membuat dirinya sering gelap mata dan sesuka hati dalam menjalankan tugas.

Kini, Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat berada di bawah pimpinan Slamet Widodo, diharapkan pejabat yang kenyang sebagai tenaga pengajar ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diwariskan Abdul Hamid. Masyarakat berharap agar Slamet Widodo mampu menjalankan tugasnya dengan manajerial yang baik, sehingga permasalahan-permasalahan yang mengesampingkan kepentingan masyarakat luas tidak timbul lagi.    sutan***

Sumber: SKU PELITA Indonesia; No.0006 Thn Ke-002/ Selasa, 26 April – 09 Mei 2011; Hal 12***

Foto-Foto: Ist***

Fasum BSD Berubah Fungsi?

Fasum BSD Berubah Fungsi?

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TANGSEL

Tangsel, PELITA Indonesia – Sudah sejak lama penyalahgunaan fasilitas publik di Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangsel, dikeluhkan warga sekitar. Pasalnya, dibeberapa titik taman perumahan terbesar di Kota Tangsel ini, kini sudah berubah fungsi. Banyak kalangan masyarakat menyaksikan, tempat tersebut kini sering dijadikan tempat berkencan.

Akibatnya, sejumlah warga mengaku tidak nyaman menggunakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi penghuni perumahan tersebut.

Dari hasil pantauan PELITA Indonesia, taman BSD yang merupakan fasilitas rekreasi gratis bagi penghuni perumahan tersebut, beberapa pasangan ABG tampak memadu kasih di beberapa lokasi taman.

Walau tidak melakukan perbuatan diluar batas, tetapi hal itu membuat beberapa pengunjung risih. “Inikan taman yang banyak anak-anak bermain. Tetapi karena banyak yang pacaran, jadinya kami malas bermain di taman ini,” jelas beberapa pengunjung yang tidak bersedia identitasnya dipublikasikan

Para warga ini berharap, agar pengelola perumahan BSD tidak memberikan keleluasaan terhadap para pengunjung ke taman perumahan tersebut. “Kami berharap pengelola perumahan ini tidak memberikan keleluasaan kepada para pengunjung yang hanya datang kesini untuk memadu kasih,” pinta pengunjung

Selain risih terhadap banyaknya ditemukan pengunjung yang memadu kasih, warga juga mengeluhkan ailh fungsi fasilitas umum oleh para kelompok anak muda menggelar aksi kebut-kebutan itu kerap terjadi di sepanjang Jalan Buaran, tepatnya di depan Cluster Green Cove dan juga Jalan Letnan Sutopo tepatnya di depan Pasar Modern BSD.

Aksi pacu kendaraan roda dua dan roda empat pun dilakukan para remaja tanggung ini tanpa menghiraukan kepentingan pengendara lain. Padahal, aksi kebut-kebutan itu mengancam nyawa warga perumahan tersebut.

Namun, untuk mendapatkan keterangan terkait berbagai keluhan masyarakat sekitar tersebut, hingga saat ini pihak pengembang belum berhasil dikonfirmasi PELITA Indonesia.    red***

Sumber: SKU PELITA Indonesia; No.0006 Thn Ke-002/ Selasa, 26 April – 09 Mei 2011; Hal 10***

Foto-Foto: Ist***

SDM SKPD di Tangsel ‘Tidak Bermutu’

SDM SKPD di Tangsel ‘Tidak Bermutu’

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TANGSEL

Tangsel, PELITA Indonesia – Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), hingga saat ini masih dipertanyakan. Bahkan, kalangan DPRD setempat menilai, bahwa SDM SKPD di Tangsel, tidak bermutu.

Karena itu, untuk terjadinya peningkatan kinerja, kalangan anggota dewan ini meminta Walikota yang baru, Airin Rahmi Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie, melakukan perombakkan besar-besaran.

Menurut kalangan dewan sendiri, sekitar 50 persen SDM, di tiap SKPD tidak bermutu. Sebagai tolok ukurnya, tidak adanya respon dan tindak lanjut hasil rapat koordinasi antara DPRD dengan seluruh SKPD.

“Karena itu harus ada perombakkan besar-besaran pimpinan SKPD setelah pelantikan walikota dan wakil walikota definitif,” terang anggota Komisi A DPRD Kota Tangsel, Amar, kepada wartawan belum lama ini.

Politisi Parta Hanura ini meminta perombakkan para pejabat dengan menempatkan orangyang memiliki kompetensi pada bidang masing-masing. “Jangan asal menempatkan seorang pejabat, tetapi harus dilihat kemampuan dan kompetensinya,” jelasnya.

Dikatakannya, salah satu penilaian rendahnya mutu SDM di lingkungan SKPD Kota Tangsel, terlihat dalam hal penyelesaian masalah sampah, dan masih maraknya pungutan liar (pungli-red) di beberapa pelayanan publik.

Menurut Amar, apabila setiap pimpinan SKPD memiliki kepekaan, hasil rapat dijalankan pasti menghasilkan perubahan. “Selalu digelar rapat evaluasi triwulan. Khususnya antara legislatif dan eksekutif. Namun hasilnya tidak pernah mecing dan menghasilkan apa pun. Contohnya, sampah, menjadi masalah pelik di Kota ini,” ungkapnya.

Akibat rendahnya mutu SDM yang dimiliki Tangsel selama ini, masyarakat Tangsel tidak mendapatkan pelayanan yang lebih baik bahkan cenderung makin buruk dari yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang saat kota itu di bawah Kabupaten Tangerang.

“Karena itu, sala satu tugas Walikota Tangsel yang baru ini untuk menempatkan pejabat yang tepat di setiap SKPD dengan mempertimbangkan kajian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maupun Baperjakat. Terutama untuk penempatan para pejabat eselon II, III dan eselon IV terhadap jabatan tertentu,” ungkap Amar.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pemantau Pembangunan dan Masalah Perkotaan (LP2MP), Anggiat  S, mengatakan, bahwa buruknya kinerja SKPD di Tangsel selama ini harus sesegera mungkin dilakukan perubahan secara mendasar.

“Jangan jadikan jabatan hanya sekedar untuk balas budi. Saya berharap Airin benar-benar melakukan seleksi  terhadap orang-orang yang akan didudukkannya pada satu jabatan tertentu,” jelasnya Anggiat.

Dikatakan Anggiat, sebagai daerah otonom baru, Airin memiliki tugas dan tanggungjawab yang cukup berat, untuk menunjukkan kepada publik, bahwa ditangan pasangan Airin Rahmi-Benyamin Davnie, Tangsel bisa maju dan berkembang. “Kerjaan Airin bukan perkara mudah. Saat ini ditangannya Tangsel harus bisa berubah dan berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangsel, Nur Slamet, yang dihubungi PELITA Indonesia terkait penanganan sampah yang menjadi salah satu bahan pembicaraan berbagai kalangan saat ini, mengungkapkan, bahwa pihaknya telah melakukanberbagai upaya guna mengatasi permasalahan sampah di Tangsel.

“Kita sudah melakukan beberapa langkah guna mengatasi masalah sampah tersebut, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 12 Kelurahan terkait pengolahan sampah. Dan dalam waktu dekat ini, realisasi pengadaan 15 unit truk sampah segera dilakukan. Selain itu, akhir tahun ini tempat pembuangan akhir (TPA) Cipeucang difungsikan,” kata Nur.

Dikatakannya, pihaknya menyiasati persoalan sampah dengan membangun TPST di setiap lingkungan warga. Termasuk pengadaan bak penampung sampah. “Permasalahan sampah ini terkait psikologis masyarakat. Masyarakat Kota Tangsel masih membuang sampah seenaknya,” ujarnya.    red***

Sumber: SKU PELITA Indonesia; No.0006 Thn Ke-002/ Selasa, 26 April – 09 Mei 2011; Hal 10***

Foto-Foto: Ist***