Ke Mana Masyarakat Balongan harus Menagih?

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Idealnya, program corporate social responsibility (CSR) lahir dari keinginan tulus perusahaan untuk menyejahterakan masyarakat, serta memberikan kontribusi kepada rakyat dalam aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Melalui program pertanggungjawaban sosial inilah, perusahaan berinteraksi secara lansung dengan masyarakat sekitar.

Namun, masyarakat sekitar PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan VI Balongan Kab. Indramayu justru mengaku kebingungan sekaligus kecewa. Entah ke mana mereka harus menagih program pertanggungjawaban sosial atas beroperasinya projek eksplorasi, pengolahan, dan Pemasaran Pertamina

Mereka mengaku, keberadaan BUMN itu tidak memberikan manfaat bagi warga sekitar. Bahkan, kerap memicu konflik dan berbagai pencemaran yang menimbulkan kecaman dan keresahan.

Padahal, kewajiban pelaksanaan CSR sudah berbingkai hukum, dengan keberadaan UU PT No.40 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam, wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1).

Namun, apa yang dirasakan warga? Aturan tinggal aturan. “Sudah berkali-kali kami menuntut, berkali-kali juga kami tidak mendapatkan kejelasan. Pertemuan sering dilakukan, tetapi tidak pernah berujung pada pelaksanaan tanggung jawab sosial mereka (Pertamina).” Ujar Abdul Kholik, seorang warga yang berunjuk rasa, beberapa waktu lalu.

Salah satu sumber di kalangan pemerintahan menegaskan, dana sebesar Rp 15 miliar yang diberikan Pertamina ke Pemkab Indramayu merupakan dana kompensasi atas Perda Pajak Pengolahan Minyak dan Gas No. 25 Tahun 2002 yang tak bisa dibayar oleh Pertamina

Menurut dia, dana itu diluar dana CSR yang seharusnya dikelola dan diimplementasikan langsung oleh Pertamina kepada masyarakat Balongan dan sekitarnya.

Tidak ada bantahan ataupun konfirmasi yang bisa didapatkan dari Pertamina Balongan karena pihak-pihak yang dihubungi bungkam. Masalah tuntutan CSR inipun sampai saat ini masih mengambang bagi masyarakat Balongan, Majakerta, dan sekitarnya yang tidak puas dengan keberadaan Pertamina Balongan.

Entah ke mana mereka harus menagih hak CSR, karena Pemkab dan Pertaminaseolah saling lempar tanggung jawab. Kondisi tak jelas ini ibarat BOM waktu yang bisa meledak kapan saja. (Arif Budi K./”PR”)

Sumber: Harian Umum PIKIRAN RAKYAT. Senin, 21 Maret 2011 No. 274 Tahun XLV – Tahun Republik LXV. Hal 17 Jawa Barat

Foto-Foto: Arif Budi K/"PR"

KONFLIK CSR AKAN TERUS TERJADI

INDRAMAYU. REALITA NUSANTARA – ONLINE

Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Balongan, mengamuk dan merobohkan pagar besi Depot Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Unit Pemasaran III Terminal Transit Pertamina Balongan, Kab. Indramayu, belum lama ini. Masalah “corporate social resposibility (CSR) Pertamina Balongan, terus menjadi polemik di kalangan masyarakat. Foto-foto: ARIF BUDI K/”PR” ***

Pemkab Indramayu Dan PT Pertamina Harus Tegas dan Transparan

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Pemerintah Kabupaten Indramayu dan PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan VI Balongan diminta tegas dan transparan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai program dan dana corporate social responsibility (CSR). Jika tidak, unjuk rasa dan konflik berkepanjangan akan terus terjadi.

Dalam tiga bulan terakhir ini saja, gelombang unjuk rasa terus muncul dari kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar Pertamina Balongan. Sedikitnya terjadi empat unjuk rasa yang dilakukan masyarakat yang tinggal dekat dengan Pertamina, yakni Desa Majakerta dan Balongan

Selain oleh warga umum, aksi juga dilakukan para nelayan dan petani ikan Kec. Losarang, Juntinyuat, dan Kandanghaur. Mereka menuntut program CSR ataupun dana kompensasi atas pencemaran laut dan tambak akibat tumpahan minyak mentah beberapa tahun silam yang diduga dilakukan Pertamina.

Setiap aksi diwarnai dengan pemblokiran Jalan Raya Balongan yang menjadi jalur penting penghubung Indramayu Cirebon. Dampaknya, kepentingan umum kerap terusik oleh pemblokiran tersebut.

Puncaknya, unjuk rasa pada 14 Maret 2011 berakhir ricuh. Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Balongan mengamuk. Mereka merobohkan pagar besi setinggi dua meter dengan panjang 10 meter.

Lantas, para pengunjuk rasa merangsek masuk ke halaman Depot Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Unit Pemasaran III Terminal Transit Pertamina Balongan. Mereka marah karena tidak kunjung mendapatkan kejelasan mengenai program ataupun dana CSR Pertamina yang seharusnya mereka rasakan sebagai warga yang terkena segala dampak atas beroperasinya projek Pertamina Balongan

Selain kerusakan pagar, distribusi BBM dari depot ke berbagai SPBU di wilayah Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Tegal, sempat terganggu karena pendudukan depot selama 6 jam itu.

RELOKASI

Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKPSD) O’ushj Dialambaqa menegaskan, konflik dan parade unjuk rasa akan terus terjadi. Bahkan, aksi itu berpotensi lebih merugikan jika Pertamina ataupun Pemkab Indramayu tidak transparan mengenai pengelolaan ataupun pelaksanaan program-program CSR, khususnya CSR Pertamina Balongan.

“Pada 2010 ada aliran dana Rp 15 miliar dari Pertamina ke Pemkab Indramayu. Namun, Pemkab mengklaim hal itu bukanlah dana CSR, sementara Pertamina sendiri tidak pernah dengan tegas menjelaskan status dana itu. Persepsi masyarakat, dana itu adalah dana CSR. Ketidaktegasan Pemkab Indramayu dan Pertamina mengenai maslah itu menjadi pemicu konflik yang bisa berkepanjangan.” Kata O’ushj, Minggu (20/3/2011)

Dia menjelaskan, selain butuh ketegasan dan sikap transparan Pemkab Indramayu dan Pertamina kepada masyarakat, kisruh CSR Pertamina Balongan juga bisa diselesaikan dengan solusi relokasi warga.

“Harus ada zona bebas hunian yang meliputi masyarakat Majakerta ataupun Balongan untuk menghindari dampak buruk pencemaran pada kesehatan masyarakat.” Ujarnya

Sementara itu, sejak kericuhan di depot pengisian BBM Pertamina Balongan pekan lalu, belum ada penjelasan resmi dari Pertamina ataupun Pemkab Indramayu mengenai dana Rp 15 miliar yang dianggap masyarakat sebagai CSR.

Saat negosiasi dengan pengunjuk rasa, Terminal Area Manajer Region II Supply & Distribution Pertamina UPMS III Ahmad Duki Suryogo mengatakan, dia tidak bisa menjelaskan dana itu. “Hal itu merupakatan kesepakatan Pertamina Pusat dengan Pemkab Indramayu.” Kata Duki

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab. Indramayu Rinto Waluyo mengatakan, bantuan senilai Rp 15 miliar itu bukan merupakan dana CSR, melainkan dana bantuan Pertamina khusus untuk Pemkab.

Namun, hal itu tidak disertai penjelasan terperinci terkait tujuan pemberian ataupun penggunaan dana tersebut. “Tentang penggunaan dan penjelasan dana itu, harus dibicarakan lagi dengan bupati karena kami tak bisa mengambil kebijakan saat ini juga.” Ujar Rinto (A-168)***

Sumber: Harian Umum PIKIRAN RAKYAT. Senin, 21 Maret 2011 No. 274 Tahun XLV – Tahun Republik LXV. Hal 17 Jawa Barat

Sumber Gambar: Tabloid Mulih Harja "MH"; Edisi 009-Tahun I, 15-30 Nopember 2010; Hal 4 Warta Lembaga

DUA ALUMNI SMKN 2 MASIH DICARI

MAGANG JADI ABK, HILANG KONTAK PASCA TSUNAMI JEPANG

REALITA NUSANTARA ­– ONLINE. INDRAMAYU

Dua dari 35 alumni SMKN 2 Indramayu yang bekerja magang di Jepang hingga kini belum ditemukan. Keduanya adalah Karmani, warga Desa Karangsong Kec/Kab. Indramayu dan Tofik Hidayat, warga Desa Pasekan Kecamatan Pasekan, Kab. Indramayu. Pihak masih terus mencari informasi keberadaan keduanya yang hilang kontak pasca tsunami yang terjadi beberapa hari lalu.

Kepala SMKN 2 Indramayu Eddy Romdhon, M.Pd menjelaskan, kedua mantan siswanya itu bekerja sebagai ABK (anak buah kapal). Karmani bekerja di Kapal Fumi Maru-31, Ishinomaki Jepang, sedangkan Tofik Hidayat di Kapal Kagone Maru-21, juga di Ishinomaki. Keduanya diberangkatkan melalui Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 lalu.

“Kami akan terus mencari informasi, baik melalui internet maupun menghubungi pihak-pihak yang ikut memberangkatkan mereka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera ada kabar.” Kata Eddy

Ia menjelaskan, sejak 2008 hingga 2011 SMKN 2 Indramayu telah memberangkatkan 41 orang siswa ke Jepang. Dari jumlah tersebut, 35 siswa berasal dari SMKN 2 Indramayu, 5 siswa dari SMKN Kandanghaur, dan 1 siswa dari SMKN Mundu Cirebon.

Sementara Kepala Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 2 Indramayu, Sukarma Achiamuna menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kerjasama megeng dengan sejumlah perusahaan Jepang sejak tahun 2008. Selain kerjasama langsung dengan perusahaan di Jepang, kerjasama juga dilakukan melalui sejumlah perusahaan penghubung yang ada di Indonesia.

“Kerjasama magang dengan perusahaan di Jepang memang sangat menguntungkan. Sebab banyak juga alumnus kita yang langsung bekerja di sejumlah perusahaan.” Tandasnya

Achiamuna juga menghimbau kepada pihak keluarga atau orang tua siswa agar tetap tenang. Sebab BKK SMKN 2 Indramayu setiap saat terus melakukan pemantauan terhadap pekerja yang ada di Jepang. Baik melalui internet maupun melalui jejaring sosial seperti facebook dan sebagianya. (oet).

Sumber: RADAR INDRAMAYU, Senin 21 Maret 2011 Hal 1