REALITA NUSANTAR – ONLINE. CIREBON
Pemkot Cirebon setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan banjir khususnya di kawasan Perumnas, namun banjir belum juga teratasi. Salah satu penyebab tidak berhasilnya penanganan banjir tersebut karena tidak ada konsep yang jelas dan konkrit dalam penanganan banjir
Berkenaan dengan hal tersebut, Kabid Fisik dan Lingkungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ir Yoyon Indrayana MT, akan membuat master plan tentang penanganan banjir secara terpadu di Kota Cirebon
“Untuk pembuatan master plan tersebut kami mendapatkan bantuan dari provinsi Jabar sebesar Rp 900 juta. Nantinya dalam pembuatan master plan akan melibatkan konsultan dan ditargetkan selesai pada tahun 2011 ini,” kata dia, Senin (14/3/2011)
Dalam kesempatan itu, dia menyatakan, dalam master plan tersebut akan disusun prioritas penanganan genangan air, kondisi drainase yang ada, lokasi genangan air, hingga memprediksi jumlah volume air yang akan mengalir di kawasan Perumnas. Nantinya master plan tersebut, Pemkot Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum, Energi Sumber Daya Mineral (DPUESDM) mengetahui prioritas mana saja yang harus dikerjakan dalam menangani persoalan banjir
“Sehingga DPUESDM harus mengacu berdasarkan master plan dalam menangani banjir di Kota Cirebon masih bersifatparsial dan belum menyeluruh,” ujarnya
Pria berkacamata ini menyatakan, selain belum menyeluruhnya penanganan bajir, bajir yang kerap melanda kawasan Perumnas disebabkan dimensi saluran air yang ada sudah tidak cukup menampung jumlah volume air sehingga meluap ke pemukiman warga. Selain itu, dengan semakin padatnya pemukiman juga mengurangi lahan terbuka hijau di masing-masing rumah karena sudah berubah menjadi aspal maupun semen.
“Seharusnya setiap rumah menyediakan 10% dari luas lahan untuk ruang terbuka hijau sebagai daerah serapan air disaat turun hujan. Dengan tidak adanya daerah serapan, maka air tidak bisa terserap ke dalam tanah dan akhirnyamenjadi tergenang serta mengakibatkan banjir,” jelas Yoyon
Selain bersiap membuat master plan penanganan banjir, Yoyon mengungkapkan Bappeda juga akan melakukan kajian terhadap rencana pembangunan embung sebagai langkah penanggulangan banjir. Berdasarkan kajian sementara, ada dua daerah yang layak untuk dibangun embung yakni kawasan Larangan yang berdekatan dengan gudang Bulog dan kawasan Kalijaga yang dekat dengan situs petilasan Sunan Kalijaga. “Kalau di daerah Larangan bisa membuat embung seluas 5 hektar dan untuk di wilayah Kalijaga hanya tersedia lahan sekitar 2 hektar,” jelas dia.
Terpisah, Kepala DPUESDM, Ir H Supriyadi mengakui bahwa untuk anggaran penanggulangan banjir yang bersumber pada APBD 2011 sangat minim karena keterbatasan anggaran yang ada. “Kondisinya memang seperti itu sehingga kita berharap bantuan dari provinsi untuk penanggulangan banjir. Tetapi mudah-mudahan nantinya ada tambahan pada anggaran perubahan,” tegas dia
Pada tahun 2011 ini bantuan dari provinsi untuk DPUESDM mencapai Rp 5o miliar dan anggaran tersebut, Rp 10 miliar dialokasikan untuk bidang Sumber Daya Air (SDA). Meski belum mengetahui peruntukkan bantuan sebesar Rp 10 miliar di bidang SDA, penanganan banjir Perumnas akan menjadi prioritas .
“Sedangkan untuk tahun 2011 ini anggaran keseluruhan untuk DPUESDM kurang lebih 13 miliar. Dengan pertimbangan bahwa bidang SDA mendapatkan bantuan dari provinsi, maka anggaran DPUESDM dialihkan untuk bidang-bidang lain seperti Bina Marga yang dialokasikan untuk memperbaiki kerusakan jalanyang jumlahnya cukup banyak,” tandas Supriyadi
Khusus untuk solusi penanggulangan banjir di kawasan Perumnas yang tidak pernah selesai, DPUESDM mewacanakan untuk membuat kolam atau tempat penampungan air sementara di sekitar RS Putra Bahagia. Sebab, dengan kondisi saluran air di depan Putra Bahagia kurang normal, maka setiap turun hujan, sungai Cikenis selalu meluap.
“Karena persoalan ini menyangkut sunagi-sunagi besar maka kami akan berkoordinasi dengan Balai Besar Cimanuk-Cisanggarung. Dengan adanya air kiriman dari mana-mana, maka penyelesaiannya tidak hanya dilakukan oleh kita tetapi juga harus melibatkan daerah di bagian hulu,” tukas da (mam)
Sumber: Radar Cirebon, Selasa 15 Maret 2011; Hal 7 Aneka Berita
