KADIS PUBM BANYUASIN DIDUGA SUAP DANA Ad Hoc

REALITA NUSANTARA – ONLINE. PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

Palembang, Cakrawala – Kepala Dinas Pekejaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Palembang diduga menyuap untuk dapatkan dana Ad Hoc. Dana hibah dari pemerintah pusat yang biasa disebut dana Ad Hoc yang diperoleh Kab. Banyuasin mencapai puluhan miliar diduga didapat dari hasil suap. Ironisnya dugaan suap tersebut dilakukan oleh Kadin PU Bina Marga, Ir Firmansyah Msc.

Hal tersebut diungkapkan langsung Kabid Program PUBM, Ir M Syahrial, menurut Syahrial dana Ad Hoc yang dikucurkan ke Kab. Banyuasin harusnya melalui berbagai tahapan terutama Dinas PUBM yang akan mendapatkan proyek dari dana ad hoc. “Semua program strategis Bupati Banyuasin untuk membangun daerahnya sebagian besar dari dana ad hoc. Wilayah banyuasin yang sebagian besar perairan tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar demi pemerataan pembangunan. Oleh sebab itu Bupati Banyuasin membuat surat dan proposal ke Pemerintah Pusat terkait pembangunan yang akan dilakukan untuk mendapatkan tersebut,” tegas Syahrial.

Surat Bupati tersebutlanjutnya, ditindaklanjuti lagi oleh Kadin PUBM dengan loby-loby, kata Syahrial tidak hanya dengan lisan melainkan dengan trik-trik lain seperti dugaan suap agar dana tersebut dikucurkan oleh pemerintah pusat seperti Kementerian PU dan DPR kepada Kabupaten Banyuasin. “Seperti proyek jembatan di Kecamatan Tungkal Ilir dan jalan Prajen Muara itu dari dana Ad Hoc yang didapatkan dengan lobby Kadis PUBM. Itupun pembangunannya belum selesai dan untuk mendapatkan dana lanjutan pembangunan lanjutannya kita harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk agar dana ad hoc kita dapatkan kembali,” ungkap Syahrial.  (HULMAN N-A02)***

Sumber: Cakrawala; Tahun X No.407,  24 Mei – 1 Juni 2011; Hal 6 Daerah

PENYERAPAN ANGGARAN SUDIN PU AIR JAKSEL PANTAS DIPERTANYAKAN

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta, Dialog – Penyerapan Anggaran Suku Dinas (Sudin) PU Air Jakarta Selatan (Jaksel) Tahun Anggaran 2010/2011 pantas dipertanyakan. Semisal dalam penggunaan anggaran miliaran rupiah anggaran tak terprediksi pada tahun anggaran 2010/2011, yang peruntukkannya untuk pengendalian banjir, memelihara setiap saluran atau drainase yang tidak berfungsi sehingga mengakibatkan banjir di musim hujan.

Penggunaan dana yang bersumber dari pajak rakyat ini diduga kuat tak jelas rimbanya. Bahkan ketika Dialog berulang kali berusaha untuk konfirmasi mengenai penyerapan anggaran maupun pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan terkait dana tak terprediksi, baik Kasudin PU Air Jaksel Irvan justru melemparkan hal itu untuk dijawab kepala seksi yang bersangkutan dalam hal itu. Namun, Kasi Pemeliharaan Noviar juga tidak mau memberikan jawaban maupun tanggapan dalam konfirmasi secara langsung yang dilakukan Dialog. Selain ingin mengetahui berapa titik lokasi yang dikerjakan guna melakukan sosial kontrol.

Terkait hal itu, anggota Dewan kota (Dekot) Jakarta Selatan Warjoko ketika diminta komentarnya di kantornya Selasa (24/5) mengatakan good governance terpasang di setiap sudut ruangan kerja mengenai sistem pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilita. Seharusnya Sudin PU Air memberikan jawaban konfirmasi yang transparan dan akuntabilitas mengingat dana yang digunakan berasal dari uang rakyat melalui pajak, karena itu perlu adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat. Bukan malah menutup-nutupi.   (hbm)***

Sumber: Surat Kabar DIALOG; Kamis 26 Mei–Rabu 1 Juni 2011/Tahun XII Nomor 606

KADIS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN DKI JAKARTA DISEBUT MENYALAHGUNAKAN WEWENANGNYA

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta, Dialog – Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ir. Cahtarina Suryowati, Msi, disebut telah menyalahgunakan wewenangnya terkait penyelenggaraan Pameran Flora tahun 2011 yang akan diselenggarakan 24 Juni hingga 25 Juli mendatang.

Menurut sebuah sumber yang layak dipercaya, untuk pelaksana acara pameran Flora di Lapangan Banteng Jakarta Pusat itu, Ir. Cahtarina Suryowati, telah berkolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) karena telah menunjuk langsung putrinya Theresia gayatri K. Sehngga, dinilai telah ber KKN dan mengesampingkan Keppres No.80 tahun 2003.

Untuk itu, karena telah mendapat restu dengan memperoleh penunjukkan langsung, putrinya Theresia Gayatri K, telah menyebarkan informasi agar para penyewa stand wajib menyetorkan pembayaran sewa ke rekeningnya di Bank Mandiri dengan nomor: 006-006-731677. Bahkan, para calon pemakai stand sangat terkejut dengan mahalnya harga sewa. Untuk kejadian yang main tunjuk langsung pelaksana pameran, Wakil Gubernur DKI Jakarta, telah memerintahkan Inspektorat guna melakukan penyelidikan kebenaran KKN tersebut.

Informasi yang diperoleh redaksi berikut bukti-bukti, diupayakan konfirmasi secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, tertanggal 10 Mei 2011. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan atau penjelasan. Padahal, surat konfirmasi tertulis diterima langsung oleh salah seorang stafnya.  (tob)***

Sumber: Surat Kabar DIALOG; Kamis 26 Mei–Rabu 1 Juni 2011/Tahun XII Nomor 606

Proyek APBD 2010 Sebesar Rp 48,029 Miliar

Proyek APBD 2010 Sebesar Rp 48,029 Miliar

SUDIN KEBERSIHAN JAKUT DIDUGA KKN

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta, Dialog – Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara disebut telah melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) untuk proyek pengadaan maupun proyek fisik tahun anggaran 2010 yang besaran pagu Rp 48.029.916.266.

Sumber yang juga menyerahkan data anggaran bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 menyebutkan KKN karena sudah berlangsung dari tahun ke tahun alias sudah menjadi kebiasaan di kantor dengan alamat di Jln. Alur Laut Plumpang No.1 Jakarta Utara.

Disoroti juga tentang pagu anggaran bahan bakar minyak untuk kendaraan di Sudin Kebersihan Jakarta yang jumlahnya Rp 17,505 miliar

Namun, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara Djamaludin, M.Si menyebutkan seluruh kendaraan ada 160 unit dan perusahaan pelaksana pelumas adalah PT Herona Harapan sedangkan pengisian bahan bakar minyak di SPBU 34 14311 PT SGS. Satu lagi di Jln. Yus Sudarso tanpa menyebutkan nama perusahaannya.

Baik pengisian BBM maupun pelumas dilaksanakan melalui lelang terbuka sesuai Kepres 80 tahun 2003.

Sumber juga menyebutkan bahwa Sudin Kebersihan Jakarta Utara, untuk anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 42 juta dengan 3 kegiatan, serta pemeliharaan peralatan kantor maupun perlengkapan sebesar Rp 80 juta, sepihak karena tidak terbuka. Namun, lagi-lagi Kasudin menyebutkan semuanya dilaksanakan sesuai Kepres No.80 tahun 2003.

Bahkan, sumber menyebutkan, Sudin Kebersihan Jakarta Utara, tidak berani memberikan data dana yang tidak terserap mana saja khususnya berita acara pengembalian serta tanggal berapa.

Kasudin memberikan bukti setoran STS No.02/351.72 pertanggal 30 Desember 2010 (hari Jum’at). Jumlah yang dikembalikan ke Kas Daerah 20,11 persen dan terserap hanya 70,89 persen.   (het/tob/bersambung)***

Sumber: Surat Kabar DIALOG; Kamis 26 Mei–Rabu 1 Juni 2011/Tahun XII Nomor 606