Sidak Petugas Disperindag ke SPBE Dihadang Sekuriti

Sidak Petugas Disperindag ke SPBE Dihadang Sekuriti

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BOGOR

Bogor, Jaya Pos – Inspeksi mendadak (sidak) petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kbupaten Bogor ke tempat Stasiun Pengisian Bahan Elpiji (SPBE) yang terletak di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor mendapat hadangan dari sekuriti perusahaan, Kamis (8/7) pagi.

Petugas keamanan SPBE menolak masuknya petugas Disperindag dengan alasan karyawan dan managemen tidak masuk kerja. Namun petugas tetap memaksa masuk dengan dalih telah mendapat perintah langsung dari Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Petugas keamanan yang melihat surat Bupati, lalu mengizinkan petugas masuk dan mengecek di dalam SPBE.

Dalam Sidak di dalam SPBE, petugas menemukan ratusan tabung elpiji gas ukuran 3 kg tidak memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI). Tidak hanya itu, petugas juga menemukan puluhan tabung gas elpiji yang sudah bocor.

Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Disperindag Kabupaten Bogor, Ridwan Said mengatakan, pihaknya melakukan Sidak ke beberapa tempat SPBE yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor, bertujuan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Salah satu penyebab ledakan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, karena asesorisnya yang tidak memenuhi Standar SNI. Temuan kami tentang kurangnya faktor keamanan, kami akan mengirim surat kepada Menteri Perdagangan RI agar menarik tabung gas yang tidak sesuai dengan SNI. Wilayah yang menjadi perhatian kami adalah SPBE Sukahati, di Kecamatan Cibinong,” katanya

Sementara itu, Abi Kusno, Kepala Produksi SPBE Sukahati, Kecamatan Cibinong, mengatakan, pihaknya belum memeriksa tabung gas elpiji yang tidak sesuai dengan kriteria SNI. “Ratusan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram ini dikirim langsung dari Pertamina Pusat,” papar Kusno kepada wartawan.    Red***

Sumber: Harian JAYA POS; Edisi 131 Thn III/ 12-18 Juli 2010; Hal 5***

Foto-Foto: Ist***

Rencana Pembangunan Universitas Bakrie Langgar Aturan

Rencana Pembangunan Universitas Bakrie Langgar Aturan

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BOGOR

Bogor, MI – Rencana Pembangunan Universitas Bakrie di Bogor Nirwana Residen (BNR) mendapat tantangan dari banyak pihak. Salah satunya oleh Maman Herman, Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor.

Menurut Maman, pembangunan Universitas Bakrie terkesan ditutup-tutupi karena hingga kini belum ada tembusan mengenai data BNR ke pihaknya, padahal Komisi A memiliki kewenangan untuk mengawasi. “Kita akan turun langsung meninvestigasi,” tegas Maman.

Lanjut Maman, Pembangunan Universitas Bakrie akan merugikan masyarakat karena warga sekitar yang akan tergusur. Selain itu juga karena kawasan Bogor Selatan dicanangkan sebagai lokasi serapan air, sehingga pembangunan harus dibatasi.   (Imas)***

Sumber: Koran METRO INDONESIA; Edisi 354: Tahun ke-VII; Senin 25 April-01 Mei 2011; Hal 5

Foto-fot: Ist***

Pembangunan DAK Perpus SD Cibungur Salahi Bestek

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BOGOR

Bogor, SNP – Pembangunan gedung perpustakaan Sekolah Dasar Cibungur Kecamatan Tanjung Sari Kab. Bogor pelaksanaannya diduga salahi bestek hal tersebut terlihat dari gambar spek rencana pembangunan dengan realitas yang dikerjakan oleh para tukang, terutama pemasangan besi tulang dinding hanya menggunakan besi 1/8 mm yang seharusnya digambar tertera 2/10 mm.

Pengerjaan pemasangan dindingnya pun seolah asal-asalan, terlihat dinding sebelah selatan tidak digali padahal tebing tanah lebih tinggi sehingga ketika pasang bata merah keadaannya sudah melengkung hal ini dibenarkan oleh salah seorang tukang yang bertanggung jawab dan tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kepada SNP bahwa nanti tanah tersebut akan digali dan pemasangan besi-besi behel tulang tidak akan dicor dulu karena akan diganti dan memang membenarkan bahwa ukuran besi tersebut tidak sesuai spek gambar, makanya kami tidak akan melakukan pengcoran sebelum besinya diganti, tandasnya, saat ditemui SNP pelaksana lapangan yang bertanggung jawab tidak berada ditempat, saat dihubungi melalui telepon seluler tidak dapat tersambung.

Hal tersebut dibenarkan pula oleh Kepala UPTK Kec. Tanjungsari, A. Tajudin, M.Pd, saya merasa prihatin melihat pengerjaan bangunan seperti itu bahkan saya melihat sendiri ke lokasi sekolah memang benar ketika ditanyakan kepada tukangnya, bahwa pemasangan besi tersebut tidak sesuai, imbuh Tajudin. Pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dari sumber Dana Alokasi Khusus ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya, sistemnya ditenderkan, pengerjaan bangunan yang senilai ± 90 jutaan itu ditenderkan  proyeknya kepada rekanan tidak lagi berbentuk swakelola murni yang dilakukan oleh Kep. SD dan Komite Sekolah, sampai berita ini diturunkan kami belum bisa mengkonfirmasi penanggung jawab dari CV mana pelaksananya, mengingat pekerjanya pun tidak mengetahui, nama CV nya karena proyek tersebut tidak memasang papan proyek sebagai sumber informasi untuk masyarakat luas.   AD/DI***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 5

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

DPKBD Kabupaten Bogor Akui Endapkan Dana BOS

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BOGOR

Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah Pemkab Bogor, Dedi Ade Bachtiar, akhirnya mengakui bahwa dana BOS yang seharusnya dibagikan kepada ribuan sekolah SD dan SMP di wilayah Kabupaten Bogor pada bulan Januari lalu sampai saat ini masih tersimpan di Bank jabar Banten.

“Dana Rp 77 Miliar tersebut masih tersimpan di Bank jabar Cabang Cibinong, sejak kami terima tanggal 14 Januari 2011 yang lalu. Untuk tahun 2011 ini ada perubahan mekanisme pencairan, jika sebelumnya langsung kepada pihak sekolah tapi untuk tahun ini dana BOS tersebut masuk ke Kas Daerah (Kasda) untuk selanjutnya disalurkan ke masing-masing sekolah,” kata Dedi kemarin.

Dikatakan keterlambatan pencairan dana BOS tersebut karena adanya perubahan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (juklak dan juknis) pencairan BOS tahun 2011. Dalam ketentuan tersebut pihak sekolah diminta membuat rencana anggaran belanja sekolah (ABS).

:dalam ABS tersebut masing-masing sekolah harus alokasikan 20% untuk belanja pegawai, 10% untuk belanja modal, dan 70% untuk belanja barang dan jasa. Hal tersebut membuat proses pencairan menjadi terhambat,” ungkapnya

Dia mengatakan untuk proses pencairannya pihak sekolah harus membuat pengajuan kepada DPKBD. Selanjutnya jika proses administrasinya sudah terpenuhi maka dana BOS tersebut baru bisa dicairkan.

“DPKBD tidak menghambat pencairan dana tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada permintaan pencairan dari pihak sekolah,” tandasnya.

Menurut Dedi, meskipun dana tersebut belum dicairkannamun posisi uang sebesar Rp 77 miliar tersebut dipastikan aman. Dia mengatakan hal tersebut juga menguntungkan pemerintah daerah karena dapat memperoleh bunga deposito dari uang yang disimpan tersebut.

“Bunga deposito tersebut akan dimasukan sebagai penerimaan daerah. Ini kan menguntungkan daerah,” pungkasnya.

Sementara itu menanggapi tentang pernyataan Menteri Pendidikan Muhamad Nuh yang memberikan batas waktu pencairan dana tersebut tanggal 15 bMaret 2011 dan akan memberikan sangsi finansial bagi daerah yang terlambat mencairkan dana BOS, dia mengatakan daerah lain juga masih banyak yang belum mencairkan BOS.

“Di Jawa Barat saja dari 26 kabupaten/Kota baru 5 (lima) daerah mencairkan dana tersebut. Kalau untuk sanksi tentunya kami akan meminta toleransi kepada pemerintah pusat agar tidak dikenakan sanksi, karena keterlambatan ini bukan kesalahan dari kami,” terangnya.

Akibat keterlambatan pencairan dana BOS tersebut banyak kepala sekolah yang mengeluh dan terpaksa mencari pinjaman itu guna menutupi operasional sekolahnya.  *irawan***

Sumber: Harian Umum SINAR PAGI; Edisi 23-29 Maret 2011; Hal 2 Jabodetabek

DISDIK UANGKAN ISU JABATAN ?

REALITA NUSANTARA. BOGOR

Hasil sidak yang dilakukan anggota DPRD Kota Bogor Komisi D menyimpulkan bahwa banyak permasalahan di Dinas Pendidikan Kota Bogor, bukan saja di dalam dinas itu sendiri, tetapi jelas juga terlihat untuk Kepala Sekolah saat ini. Beberapa anggota Komisi D yang datang ke Disdik menjelaskan hasil sidak “Kita nih sudah setahun lebih menjadi anggota DPRD Kota Bogor, rangkap jabatan Kepsek juga ada” tegas LND

Diakuinya, pihaknya sudah mempertanyakan masalah itu ke Kepala Dinas, namun hingga kini belum ada realisasi. Hal senada juga dilontarkan anggota Komisi D yang lainnya (I).

Menurutnya, seharusnya Pemda Kota Bogor jauh sebelumnya sudah mengambil tindakan untuk rangkap jabatan Kepala Sekolah yang terjadi saat ini, sehingga dapat dipastikan jika salah satu sekolah ada yang dikorbankan dan tidak mungkin konsentrasi seorang Kepala Sekolah berada di 2 (dua) sekolah negeri.

Diakuinya sesuai UU Otonomi Daerah (Otda), pemerintah memang boleh menentukan sendiri. “Tetapi kalau di lapangan begini keadaannya kami akan mendorong percepatan pembentukan Perda Pendidikan untuk menyelesaikan ini, bagaimana pendidikan akan baik kalau pimpro sekolahnya tidak maksimal”. Jelas Ketua Komisi D.

Sedangkan terkait kepegawaiannya, LND berjanji akan memanggil instansi terkait. Saat ini, lanjutnya, pihaknya juga mendapatkan keluhan-keluhan dari tiap pegawai adanya beberapa pegawai yang seharusnya sudah dipensiunkan, tapi saat ini masih duduk manis. “Mungkin kami perlu memberikan pendapat bahwa saat ini Pemda Kota Bogor tidak kerja maksimal, pihak kepegawaian lebih tahu akan hal ini dan kami akan memanggil instansi yang berwenang untuk masalah kepegawaian”. Lanjut LND  (renta)***

Source Surat Kabar Independen Inti Jaya, edisi: 2943/19-25 Januari 2011 Hal. 1***