MEMASUKKAN TENAGA SUKWAN DIDUGA PAKAI UANG PELICIN

REALITA NUSANTARA – ONLINE. SUMEDANG

SUMEDANG, DIALOG ­– Maraknya tenaga honorer di tiap instansi maupun dinas diperlihatkan dengan makin banyaknya wajah-wajah baru hampir di semua dinas. Kasubag Prasarana Kepegawaian, Sutisna ketika dikonfirmasi oleh Dialog di ruang kerjanya mengatakan hanya menerima laporan dari dinas-dinas, masalah di lapangan tidak tahu diduga main uang atau tidak.

Sedangkan yang tercatat sukwan di BKD tahun 2011, 7000 orang, belum yang tidak tercatat, sukwan di tiap-tiap kantor dinas titipan jatah. Di Dishub seperti menjamur di musim hujan, dinas lainnya pula sama.

Sejak Dialog konfirmasi ke kantor perpustakaan, Drs. Kusmayadi mengungkapkan kepada Dialog “Saya hanya menerima titipan, tidak sanggup honornya/gajinya karena tidak ada anggaran untuk sukwan dan tenaga honor yang puluhan tahun masih banyak belum diangkat dan belum tentu nasibnya. Sementara di lain tempat diduga salah seorang ada yang pakai uang pelicin puluhan juta,” katanya kepada Dialog.

Sedangkan BKD telah informasikan surat Nomor 800/923/BKD tanggal 25 Maret 2010, sampai saat ini belum ada kebijakan pengangkatan pegawai baru, baik itu Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), tanaga kontrak/honorer. Sehubungan hal di atas, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.             Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, bahwa pada pasal 8 disebutkan “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lainnya di Lingkungan Instansi Dilarang mengangkat Tenaga Honorer atau yang sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

2.             Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer di Lingkungan instansi pemerintah, sampai saat ini belum ada realisasinya dari tingkat pusat.

3.             Bahwa Penerimaan CPNS tahun 2011 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk formasi umum sampai saat ini belum ada.
4.             Agar tidak/jangan mudah percaya apabila ada oknum yang menawarkan jasa untuk bisa menguruskan atau mengangkat menjadi CPNS, Tenaga Honorer ataupun Tenaga Sukarelawan (Sukwan). Demikian data yang disampaikan dari BKD dan disampaikan kepada Dialog.  (dns/es)

Sumber: Surat Kabar DIALOG; Kamis 26 Mei–Rabu 1 Juni 2011/Tahun XII Nomor 606

PROYEK TAMAN BERMAIN DIDUGA GUNAKAN MATERIAL BEKAS

REALITA NUSANTARA – ONLINE.  PEKANBARU

PEKANBARU, DIALOG – Salah satu item pekerjaan proyek pengembangan pariwisata danau buatan Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Riau, adalah pekerjaan taman bermain. Dari beberapa item pekerjaan lainnya seperti jalan tangga, drainase, pekerjaan gorong-gorong penanaman rumpun dan pekerjaan genset, semuanya sudah mengalami kerusakan yang cukup parah.

Yang sangat disayangkan adalah pekerjaan taman bermain, pekerjaan itu diduga kuat menggunakan material bekas. Sebagimana diberitakan sebelumnya pada pekerjaan taman bermain itu, terdapat meterial baja yang sudah kropos dan patah. Material baja yang patah dan kropos itu ditemui pada pekerjaan ungkit dan pekerjaan kursi duduk.

Kuatnya dugaan pemakaian meterial bekas pada item pekerjaan itu, adalah umur pekerjaan. Karena menurut penjelasam dari Kartika sebagai PPTK dalam kegiatan itu, pekerjaan itu baru FHO pada bulan Juni mendatang. Artinya saat masih dalam tahap pemeliharaan akan tetapi sudah mengalami kerusakan dan kropos. Pekerjaan beton yang dilakukan pun sudah pecah-pecah dan runtuh.

Adanya indikasi kuat penggunaan material bekas dalam pelaksanaan pekerjaan itu, adalah tindakan pelanggaran. Kontraktor terindikasi melakukan pekerjaan yang menyimpang dari kontrak dan terkesan mengkibuli pejabat pejabat di dinas Pariwisata Riau. Sebab sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Riau, M. Yamin kepada Dialog dalam edisi sebelumnya mengatakan pekerjaan cukup bagus, tetapi kenyataan di lapangan sangat bertolak belakang dengan pengakuan Yamin.

Abel Vols SH, salah satu aktivis Riau, menyikapi hal ini, mengatakan, “jika benar ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan material bekas, sangat bertentangan dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Kepala Dinas Pariwisata Riau harus meminta kontraktor melakukan perbaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, karena masih dalam pelaksanaan pemeliharaan kontraktor harus mengganti semua material yang disinyalir bekas sesuai kontrak. Dan memasukkan perusahaan itu dalam daftar hitam dan di bleakclis. Apabila Dinas Pariwisata tidak melakukan hal itu dan sampai pada masa pemeliharaan pekerjaan itu tidak diperbaiki, itu artinya ada indikasi kesengajaan dan dapat dilaporkan kepada pihak berwajib.

Pemerintah kota sendiri nantinya harus menolak pekerjaan itu, jika provinsi menyerahkannya kepada kota. Kasus ini akan menjadi catatan saya, kalau masa pemeliharaan sudah berakhir dan pekerjaan tidak diperbaiki, saya akan melaporkan dan meminta kejaksaan supaya menjadikan kasus ini prioritas. Karena sebelumnya sudah diberitahukan melalui informasi media dan kontrol dari wartawan. (rh/tun)

Sumber: Surat Kabar DIALOG; Kamis 26 Mei–Rabu 1 Juni 2011/Tahun XII Nomor 606; Hal  1