Dewan Minta Guru di Inhil Kerap Mangkir Mengajar Ditindak

Dewan Minta Guru di Inhil Kerap Mangkir Mengajar Ditindak

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TEMBILAHAN

Tembilahan, MI – Dewan mengharapkan Dinas Pendidikan Indragiri Hilir berlaku tegas terhadap Kepala Sekolah (Kepsek) dan guru yang selalu meninggalkan tempat tugasnya. Karena tindakan mereka ini mengancam dunia pendidikan di Inhil.

Pernyataan ini dikemukakan anggota DPRD Inhil dari PKPB, Zulkarnain, ia menyebutkan tindakan Kepsek dan tenaga pengajar yang kerap meninggalkan tempat tugasnya mengganggu proses belajar mengajar di sekolah bersangkutan. “Kita harapkan pihak Dinas Pendidikan Inhil dapat memberikan sanksi kepada Kepsek dan guru yang selalu tidak berada di tempat. Karena hal ini mengganggu proses belajar mengajar di sekolah tersebut,” anggota Komisi III DPRD Inhil, Rabu (20/4/11) lalu. Kasus seperti ini kerap ditemui di sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah.

Zulkarnain melanjutkan, ia selalu mendapatkan pengaduan dari warga mengenai Kepala SDN 013 Dusun Sungai Tebas, Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuindra, yang lebih baik berada di luar daripada di sekolah yang dipimpinnya.

Menurutnya, bagaimana berbicara mengenai peningkatan mutu dan SDM dunia pendidikan di Inhil. Kalau para siswanya sering tidak belajar, karena tenaga pendidik yang kerap tak ada,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Inhil, Amar Nawang, menyatakan akan melakukan pemanggilan kepada Kepsek yang melakukan tindakan indisipliner tersebut.

“Kita akan lakukan pemanggilan dan mengkonfirmasi mengenai hal tersebut, kalau terbukti tentunya akan diberikan teguran kepada yang bersangkutan,” tegasnya.   (Syams)***

Sumber: Koran METRO INDONESIA; Edisi 354: Tahun ke-VII; Senin 25 April-01 Mei 2011; Hal 10

Foto-fot: Ist***

Warga Minta Bupati Cabut Izin HGU PT. PMI

Warga Minta Bupati Cabut Izin HGU PT. PMI

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BULUNGAN

Bulungan, MI – Bupati Bulungan Drs. Budiman Arifin minta 1 bulan kepada perwakilan dari kedua Desa di Kecamatan Sekatak untuk mencari solusi dan menjawab tuntutan tentang pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) PT. PMI, (14/4).

Budiman Arifin juga mengatakan, hal ini sudah dia sampaikan kepada Wakil Bupati, dua Desa telah melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut pencabutan izin HGU PT. PMI.

Sebelumnya, puluhan warga dari dua Desa di Kecamatan Sekatak mendatangi kantor Bupati Bulungan di Jl. Jelarai Raya tanjung Selor. Mereka didampingi LSM PPKH-LH (Pemuda Peduli Kelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup), menuntut agar pemerintah daerah mencabut HGU perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah mereka.

Izin perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan kepada PT. PMI seluas 20.000 ha di Kecamatan Sekatak. Pihak warga merasa bahwa perusahaan telah melakukan aktifitas di dua desa tersebut tanpa ada pemberitahuan terhadap mereka. Sehingga mereka menolak dan meminta kepada pemerintah daerah untuk mencabut HGU yang sudah dikeluarkan.

“Kami sudah menampung aspirasi dari warga semua, dan ini akan kami sampaikan kepada Pak Bupati, sehingga jawabannya nanti menunggu Bupati,” ujar Wabup didampingi oleh Kepala BPN Bulungan Syarifuddin. Hadir juga dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari manajemen PT. Pipit Mutiara Indah.

Dua Desa merasa tidak puas dengan jawaban pemerintah daerah, sehingga warga kemudian mendatangi kantor BPN Bulungan di Jl. Kol. Soetadji. Mereka ditemui langsung oleh Syarifuddin. Pihak BPN Bulungan berjanji belum akan menandatangani HGU kepada perusahaan sebelum persoalan antara warga dengan perusahaan PT. PMI selesai.  (AL)***

Sumber: Koran METRO INDONESIA; Edisi 354: Tahun ke-VII; Senin 25 April-01 Mei 2011; Hal 9

Foto-fot: Ist***

LSM GEPAR dan RAPEL Ungkap Borok PU Binamarga Sidoarjo

LSM GEPAR dan RAPEL Ungkap Borok PU Binamarga Sidoarjo

REALITA NUSANTARA – ONLINE. SIDOARJO

Sidoarjo, MI – PU Bina Marga kab. Sidoarjo akhir-akhir ini banyak disoal oleh beberapa kalangan LSM, terkait maraknya beberapa paket proyek yang terkesan dimainkan oleh oknum PU tersebut untuk mencari keuntungan keuntungan pribadi. Mulai dari paket yang dilelangkan umum sampai yang melalui penunjukkan langsung (PL).

Dan yang lebih parah lagi SBU (Surat Badan Usaha) salah satu CV ijinnya sudah mati dan belum diperpanjang tetap diloloskan. Hal tersebut dibenarkan Ketua LSM RAPEL, Chamim. Ia mengatakan ada beberapa paket yang diatur, sekilas memang terlihat dilelangkan tapi hanya formalitas saja tetap ujung-ujungnya diatur. “Kontraktor yang royal dan dekat dengan dinas tersebut pasti dimenangkan dan itu sudah umum. Kalau ada kontraktor baru dari luar Sidoarjo harapan untuk bisa menang tipis. Walaupun sekarang sudah memakai lelang system e.prok,” ujar Chamim.

Selain itu kata Chamim, proyek penunjukan langsung (PL) juga dikuasai kontraktor-kontraktor besar saja, dan satu kontraktor bisa dapat 2 hingga 3 paket pekerjaan PL sehingga kontraktor kecil hanya bisa gigit jari. Hal ini kata Chamim, dikarenakan untuk mendapat paket, baik yang melalui lelang umum maupun PL si pemenang harus rela nilai paketnya dipotong hingga 10% oleh Dinas tersebut dengan alas an dana pengamanan, dan itu sudah bukan rahasia umum lagi.

“Yang jelas saya akan soroti masalah dugaan permainan dan persekongkolan tender PU Bina Marga ini. Dan kalau terbukti ada penyimpangan saya akan melakukan somasi dan class action (demo),” ujar Chamim geram.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM GEPAR, Hertanto. “Saya menduga memang ada beberapa paket yang sengaja dibagi-bagi ke beberapa rekanan dan yang saya heran satu bendera (CV/PT) bisa mendapatkan 2 hingga 3 paket pekerjaan. Jelas itu menyalahi aturan,” kata Hertanto.

Menurut Tanto, paket PL di SKPD Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo cukup banyak namun perekrutan pihak ketiganya (CV/PT) untuk pelaksanaannya tak transparan. Hal ini jelas melanggar UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No.14 Tahun 2008. “Saya juga menduga potongan 10% yang dilakukan oleh oknum dinas tersebut memang benar,” kata Tanto.

Sementara itu panitia lelang Dinas PU Bina Marga, Yunan, beberapa kali hendak dikonfirmasi di ruang kerjanya enggan menemui wartawan, begitu juga ketika dihubungi lewat telepon selulernya nadanya aktif, tetapi tidak diangkat.  (Rey)***

Sumber: Koran METRO INDONESIA; Edisi 354: Tahun ke-VII; Senin 25 April-01 Mei 2011; Hal 9

Foto-fot: Ist***

Kanwil Mutasi Kemenag Bermasalah

Terkait Dugaan Pungli Sertifikasi Guru Se-Jombang dan Panggilan Kajati

Kanwil Mutasi Kemenag Bermasalah

REALITA NUSANTARA – ONLINE. SIDOARJO

Sidoarjo, MI – Kepala Kemenag (Kementerian Agama) Kab. Sidoarjo yang baru beberapa bulan menjabat yang dulunya bertugas di Kemenag Kab. Jombang diduga dimutasi untuk menghindar dari beberapa masalah yang terjadi di Kab. Jombang.

Semenjak H. Rohmat meninggalkan Kemenag Jombang dan pindah ke Sidoarjo menjadi perbincangan hangat di kalangan Kemenag Jombang. Pasalnya, H. Rohmat dinilai gagal oleh beberapa kalangan dan kepergiannya menyisakan sejumlah masalah yang belum terselesaikan, diantaranya dugaan pungli kepada guru-guru yang akan mendapatkan sertifikasi se-Kab. Jombang dengan motif guru yang mau dan ingin mendapatkan sertifikasi diwajibkan member uang pelican sebesar Rp 250 ribu per guru.

Memang kejadian ini sudah lama sekitar Mei 2009 dan tahun 2011 baru ramai dibicarakan lagi, karena ada dugaan pihak-pihak yang terkait sempat dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) beberapa bulan yang lalu. Hal tersebut dibenarkan salah satu sumber terpercaya di lingkungan Kemenag Kab. Jombang.

“Memang pungutan sertifikasi itu benar dan terjadi tahun 2009 dan itu sudah dilaporkan ke Kejati beberapa tahun yang lalu dan rumornya 3 pejabat yang terkait kemarin tanggal 3 Maret dipanggil Kajati untuk dimintai keterangannya terkait pungli sertifikasi tahun 2009 tersebut. Yang saya tahu, yang dipanggil adalah Kepala Kemenag Jombang yang sekarang pindah ke Sidoarjo, Kasi Mapenda, dan TU. Hal tersebt sudah umum di lingkungan Kemenag Jombang terkait pemanggilan masalah tersebut,” ujar sumber terpercaya di lingkungan Kemenag Jombang.

Senada dengan sumber, TW salah satu guru MTs di Kab. Jombang, membenarkan adanya pungutan tersebut memang itu terjadi tahun 2009 lalu dan alasannya uang tersebut untuk administrasi biaya sertifikasi. “Kalau permasalahan Kemenag yang lama bukan hanya itu saja, juga meninggalkan masalah yang belum terselesaikan seperti tanah wakaf MAN 5 Jombang dan yang lebih hangat diperbincangkan sampai sekarang terkait dugaan 3 Kepala KUA memakai ijasah palsu S1 saat menjadi Kepala KUA. Ketiga Kepala KUA tersebut adalah KUA Gudo, Ploso, dan Megaluh yang sampai sekarang terkatung-katung semenjak ditinggal Pak Rohmat ke Sidoarjo. Justru yang saya dengar yang menyuruh atau yang menganjurkan membuat ijasah S1 palsu tidak tersentuh sama sekali,” ujar TW.

Terpisah, Kabag TU Kemenag Kanwil, Hartoyo, ketika dihubungi lewat telepon selulernya terkait permasalahan tersebut justru terkesan menutup-nutupi. Bahkan dia hanya mengarahkan MI ke Kemenag Sidoarjo, Hartoyo, justru memberi No kantor Kemenag Sidoarjo dan berjanji bahwa dia (Hartoyo) sudah mengontak Rohmat.

Dari temuan dan data-data yang diperoleh MI kuat indikasi bahwa Kanwil ikut bermain terkait mutasi Kemenag Jombang ke Sidoarjo untuk menyelamatkan dia dari beberapa masalah. Kuat dugaan Kanwil juga ikut menikmati hasil dari dugaan pungutan sertifikasi guru tersebut.   (Rey)***

Sumber: Koran METRO INDONESIA; Edisi 354: Tahun ke-VII; Senin 25 April-01 Mei 2011; Hal 8

Foto-fot: Ist***