REALITA NUSANTARA ONLINE
Terjadi di SMK Farmasi Widya Utama
SMK FARMASI WIDYA UTAMA Foto-Foto: Realita Nusantara ***
INDRAMAYU, REALITA NUSANTARA ONLINE – Pemerintah tampaknya telah banyak mengeluarkan dana untuk memperbaiki nasib guru, baik di sekolah negeri maupun swasta. Salah satunya, Dana Tunjangan Guru non Pegawai Negeri Sipil (non PNS), seperti untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
Ironisnya, kebijakan pemerintah itu dalam prakteknya diduga disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga dana tunjangan guru non PNS yang seharusnya hanya bisa diterima oleh guru-guru yang masa baktinya lima tahun ke atas, namun realita di lapangan ditengarai dimanipulasi. Beberapa oknum yang diduga bukan guru pun berhasil “menikmati” duit tunjangan itu. Alhasil, dana tunjangan guru non PNS itu yang nilainya sekitar Rp 200.000 per bulan, dan dicairkan setiap 6 bulan sekali tersebut, kenyataannya diduga ikut dicairkan oleh beberapa oknum yang bukan guru.
Infromasi yang diterima Realita Nusantara Online, Rabu (2/3/2011) menyebutkan, beberapa pegawai SMK Farmasi Widya Utama di Kabupaten Indramayu ditengarai ikut memperoleh dana tunjangan guru non PNS itu. Konon, ada 4 orang yang dicurigai “menikmati” dana tunjangan tersebut sejak beberapa tahun lalu. Keempat orang itu, kata sumber Realita Nusantara Online, diantaranya W, Mk, AA, dan Wr. “Hingga tahun 2010, keempat karyawan SMK itu diduga telah kecipratan uang tunjangan guru non PNS dari Pemerintah Pusat,” kata sumber tadi.
Menurut sumber, indikasi pemalsuan data yang mengarah pada dugaan tindak pidana itu, karena yang mencairkan, konon, sebenarnya bukan guru-guru yang sehari-harinya mengajar di kelas, dan punya tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMK yang bersangkutan, sesuai kriteria sebagai guru dan diketahui oleh pihak Dinas Pendidikan setempat.
Dijelaskan, W kapasitasnya hanya sebagai penjaga laboratorium, bahkan diduga agak ngawurnya karena dipasang sebagai Wali Kelas. Sedangkan Mk, penanggung jawab laboratorium. AA juga sehari-harinya tenaga Tata Usaha (TU), dan Wr meski sebagai guru, namun baru sekitar 2 tahun berjalan mengajar di SMK Farmasi Widya Utama itu.
Agak Berkelit
Realita Nusantara Online yang berusaha mengkonformasikan permasalahan itu sejak Rabu (2/3/2011) siang, namun Kepala SMK Farmasi Widya Utama, Upik Taufikurrokhman, SPd meminta agar pertemuannya di rumahnya, malam hari sehabis Ba’da Isya. Namun karena yang bersangkutan juga ada acara lain, sehingga dijanjikan bertemu di kantornya saja pada Kamis (3/3/2011) siang.
Upik Taufikurrokhman mengatakan, memang betul keempat nama karyawannya seperti W, Mk, AA, dan Wr itu diusulkan untuk memperoleh Dana Tunjangan Guru non PNS dari Pemerintah Pusat. Bahkan memang sudah dicairkan ke rekeningnya masing-masing. “Tapi untuk W dan Mk masih dalam tahap pengusulan. Kalau AA dan Wr sudah menikmatinya,” kata Upik di kantornya, Kamis (3/3/2011) siang.
Upik berdalih, W dan Mk juga harus dapat dana tunjangan itu, karena mereka juga sebagai penjaga dan penanggung jawab lab. Meski diakuinya tidak mengajar secara rutin di kelas. Kemudian AA meski TU juga sesekali mengajar pendidikan agama. Sedangkan Wr kendati baru sekitar dua tahun aktif di SMK Farmasi Widya Utama, namun tadinya sudah aktif di sekolah dasar. Walaupun Upik tidak mau menjelaskan sekolah dasar mana asal keaktifan Wr sebagai pengajar, mengingat ketentuan dari orang-orang yang berhak memperoleh dana tunjangan guru non PNS tersebut, adalah guru-guru yang aktif mengajar di kelas dan karirnya sebagai guru sudah berjalan sekitar 5 tahun atau lebih aktif mengajar di sekolah yang bersangkutan.
Disinyalir, keterangan Upik Taufikurrokhman agak berkelit dengan realita dari aktifitas orang-orang yang disebut-sebut tadi. Dari daftar nama-nama guru SMK Farmasi Widya Utama yang di tempel di ruangan TU kantornya, nama W, AA, Mk, dan Wr tampaknya tidak tercatat sebagai guru di sekolah yang dipimpinnya. Mengapa keempat orang itu diduga ikut memperoleh Dana Tunjangan Guru non PNS dari pemerintah ? (Satim)***
