Gaji Ke-13 Guru Dipotong

Gaji Ke-13 Guru Dipotong

REALITA NUSANTARA – ONLINE. LAMTIM

Lamtim, Jaya Pos – Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) karena gaji ke-13 bantuan dari pemerintah pusat untuk PNS tersebut telah dicairkan. Namun kabar gembira tersebut tidak dialami kalangan guru PNS di wilayah ini. Sebab, dana bantuan yang diprogramkan pemerintah pusat tersebut terindikasi banyak terjadi pemotongan, seperti yang terjadi di Kecamatan Melinting misalnya. Di wilayah yang memiliki 102 guru SDN ini, ada pemotongan sebesar Rp 90 ribu – Rp 100 ribu pada gaji ke-13 yang dicairkan berapa pekan terakhir ini. Bahkan parahnya lagi, pemotongan pada gaji guru tersebut tanpa ada musyawarah terlebih dahulu, sehingga sejumlah guru mengeluhkan pemotongan pada gaji ke-13nya tersebut.

Sumber Jaya Pos menyebutkan, hampir semua guru di wilayah Kecamatan Melinting mengeluhkan adanya pemotongan pada gaji ke-13 milik mereka. Sebab, selain pemotongan. Sebab, selain pemotongan yang dilakukan dalam jumlah yang cukup besar, pemotongan juga tidak melalui musyawarah terlebih dahulu. Pemotongan yang dilakukan bendahara tersebut dengan alasan Rp 50 ribu untuk kantor, Rp 40 ribu untuk bendahara KPD setempat dan Rp 10 ribu untuk fotocopy bendahara sekolah. “Kalau pemotongan hanya sebatas Rp 10 ribu – Rp 20 ribu ya tidak ada masalah. Ini dipotong Rp 100 ribu,” ujar sumber yang juga merupakan guru PNS.

Pemotongan ini juga dibenarkan oleh Kepala Desa Wana, Kecamatan Melinting, Muhsinin. Ia mengaku, istrinya yang juga salah satu guru PNS di Kecamatan ini, juga mengalami pemotongan pada gaji ke-13 yang dibagikan Selasa lalu, sebesar Rp 90 ribu. “Gaji ke-13 milik istri saya juga dipotong Rp 90 ribu, yang katanya untuk perbaikan kantor. Tapi tidak ada musyawarah sebelumnya,” ujarnya. Ia sendirir sempat menyarankan pada istrinya untuk menolak bila ada pemotongan tersebut.

Ditemui terpisah, bendahara KPD Dikpora Kecamatan Melinting, setempat, Sayit Hadi, Priatno, membenarkan bila ada pemotongan pada gaji ke-13 milik guru PNS sebesar Rp 90 ribu. Dikatakannya, pemotongan yang dilakukan bendahara sekolah tersebut berdasarkan dengan hasil musyawarah bendahara sekolah dan K3S, serta seluruh Kepala Sekolah dan pengawas sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Melinting. “Pemotongan itu dilakukan berdasarkan hasil musyawarah, yang mana K3S sendiri telah membentuk panitia pembangunan kantor,” ujarnya

Menurutnya, hasil rapat tersebut disepakati bahwa untuk pembangunan kantor dan administrasi Kantor KPD Dikpora yang jumlahnya sebesar Rp 90 ribu. Namun pada rapat tersebut, Bendahara KPD Kecamatan setempat tidak dilibatkan. Pembagian yang dilakukan bendahara KPD setetempat pada gaji ke-13 untuk 102 guru PNS yang adadi wilayahnya tersebut, juga dilakukan sesuai dengan SPJ yang ada. “Kalau saya yang memberikannya penuh sesuai denga SPJ, itu yang melakukan pemotongan bendahara sekolah berdasarkan rapat tersebut,” tegasnya

Dijelaskan, pembagian gaji guru PNS ke-13 dari 11 SD Negeri yang ada di Kecamatan ini, dibagikan di masing-masing bendahara sekolah. Yang mana pembagian dilakukan pada hari yang berbeda. “Hari Senin (27/6) kita bagikan 9 sekolah dan Selasa (28/6) dua sekolah yang kita bagikan. Dan uang iuran sebesar Rp 90 ribu itu juga sampai saat ini belum di tangan saya,” jelasnya.   Hamami Toni***

Sumber: Harian JAYA POS; Edisi 131 Thn III/ 12-18 Juli 2010; Hal 2***

Foto-Foto: Ist***

Tanggul Limbah TPA Sampah Terjun Kota Medan Jebol

Tanggul Limbah TPA Sampah Terjun Kota Medan Jebol

Telan Biaya APBN Rp 2,8 miliar

REALITA NUSANTARA – ONLINE. MEDAN

Medan, Jaya Pos – Bangunan tangul untuk tempat pembuangan air limbah di TPA sampah Terjun Kota Medan, rusak parah. Berdasarkan pengamatan Jaya Pos di lokasi baru-baru ini, pada bangunan tanggul tersebut terlihat jelas ada beberapa titik mengalami retak yang cukup parah dan sebagian lagi ada yang jebol.

Dari kondisi ini, terlihat bangunan menggunakan tanah timbun kemudian dipasang batu pantai lalu dipasang kawat has halus yang kemudian diplester tipis ketebalan berkisar 1 inci.

Diduga, pelaksanaan bangunan tidak sesuai spek. Hal ini tentunya sangat riskan mengingat bangunan limbah itu bakal difungsikan untuk jangka panjang. Artinya, baru beberapa bulan selesai tetapi bangunan itu telah mengalami keretakan cukup parah.

Menurut beberapa pekerja yang ditemukan di lokasi mengatakan, tidak tahu menahu soal bangunan itu sebab mereka juga mengerjakan tanggul baru di lokasi yang sama yaitu pekerjaan Tahun Anggaran 2010.

Sesuai data yang diperoleh Jaya Pos, pembangunan tanggul tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 bersumber dana dari APBN senilai Rp 2.805.952.000 dikerjakan oleh PT Cipta Crown Simbol dari Komplek Perkantoran Cibadak Blok A-7 Jalan Raya Cibadak KKO No.2 Jakarta Selatan

Terkait kerusakan tanggul tersebut Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara melalui Ihgsanal Fata selaku perencanaan teknis saat dihubungi Jaya Pos di kantornya, mengaku belum mengetahui adanya kerusakan pada tanggul tersebut.

Fata yang didampingi Nurhabis, salah satu stafnya, mengatakan, akan secepatnya turun ke lokasi dan setelah itu memberitahukan kepada pihak kontraktor agar bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut.

Menyangkut, apakah kontruksi proyek pembangunan tanggul tersebut telah sesuai spek, Fata malah tidak mau berkomentar. “Tanggul memang sengaja dijebol untuk tempat pipa saluran pembuangan air limbah sampah, sementara keretakan terjadi kemungkinan karena di lokasi itu sedang melakukan penimbunan untuk pembuatan tanggul baru,” kilahnya

Namun, melihat gambar keretakan tanggul yang diperlihatkan Jaya Pos, Fata malah kaget, karena pada gambar yang ditunjukkan jelas kelihatan plesternya yang sangat tipis selain menggunakan kawat has halus.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Lembaga Pengkajian Pembangunan dan Korupsi Nasional (LPKN), Dominikus Siahaan SH, meminta kepada pihak Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut agar memeriksa dan mengaudit proyek pembangunan tanggul tempat pembuangan limbah sampah yang berlokasi di TPA Sampah Terjun Kota Medan pada TA 2009 tersebut.

Sebab, lanjut dia, proyek itu telah menelan biaya yang cukup besar namun hasilnya terkesan sia-sia. “Dan jika terbukti ada temuan yang merugikan keuangan negara terkait proyek itu, diminta pihak BPKP Sumut tidak segan-segan melaporkan ke KPK, karena perbuatan korupsi dapat menghancurkan perekonomian bangsa.         Udin P/Imam S***

Sumber: Harian JAYA POS; Edisi 131 Thn III/ 12-18 Juli 2010; Hal 1***

Foto-Foto: Ist***

Kabupaten Kuker Ladangnya Proyek Sarat KKN

Kabupaten Kuker Ladangnya Proyek Sarat KKN

REALITA NUSANTARA – ONLINE. SAMARINDA

Samarinda, Jaya Pos – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kuker), Kalimantan Timur diduga ladang proyek bermasalah dan syarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pasalnya, proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan terkesan dikerjakan asal jadi. Seperti proyek pengerasan jalan di Desa Prangat Selatan, Kecamatan Marang Kayu dengan nilai proyek Rp 1 Milyar dengan panjang pengerasan jalan 2 km dan lebar 3 m. Pengerasan jalan tersebut tidak dikerjakan sepenuhnya namun dalam kenyataannya proyek tetap dibayar lunas. Salah seorang anggota BPD  Prangat Selatan yang ditemui Jaya Pos mengatakan, proyek tersebut memang tidak selesai sepenuhnya, namun pembiayaannya diselesaikan 100% oleh PPTK karena adanya rekomendasi Kepala Desa Prangat Selatan. Bahkan pada tahun lalu pernah juga ada proyek jalan yang panjangnya 1 km tapi dikerjakan hanya 300 meter, tetapi pembayaran tetap dilaksanakan lunas. Anehnya, Kepala Desa Prangat Selatan, Wono Ardjo, yang dikonfirmasi melalui telepon seluler terkait hal ini tidak mau memberikan keterangan yang lebih banyak.

Selain itu, masih ada proyek yang bermasalah yaitu program rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak senilai Rp 2.083.088.000, tahun anggaran 2009 APBD Kuker. Jalan tersebut hingga kini sudah menjadi kubangan lumpur karena dilalui aktivitas tambang batu bara dan jalan tersebut tidak dapat digunakan oleh masyarakat, sebab jalan hanya dapat dilalui oleh pengusaha batu bara. Diduga, proyek tersebut hanya dikerjakan lebih kurang 400 meter dan diyakini sarat dengan KKN. Keberadaan tambang batu bara yang terletak di pemukiman masyarakat sangat meresahkan petani yang penghidupannya bercocok tanam buah semangka dan buah labu merah. Sebab, pertambangan batu bara diduga mencemari lingkungan yang berdampak menurunnya produksi hasil tanam petani karena buah yang ditanam tidak bisa besar.

PPTK Dinas Pekerjaan Umum Kuker, Tomo, ketika ditemui Jaya Pos di ruang kerjanya mengatakan, hanya meneruskan tanggung jawab PPTK terdahulu. “Untuk lebih jelasnya tanyakan saja ke DPRD Kuker, Bappeda, Kuker dan Camat Muara Badak.,” ujarnya.

Proyek yang disinyalir sarat dengan KKN lainnya adalah program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan stop over di Kawasan Bukit Soeharto yang bernilai Rp 13.679.195.000, sumber dana APBD I Kalimantan Tiumr tahun anggaran 2008, dengan penanggung jawab proyek Dinas Perhubungan Kabupaten Kuker. Pembangunan Stop Over sebanyak 40 petak yang berlokasi di hutan pendidikan Universitas Mulawarman yang hingga kini belum difungsikan.

PPTK Dinas Perhubungan Kuker, Sumianto, kepada Jaya Pos mengatakan, stop over belum difungsikan karena masih ada bangunan pusat informasi hutan tropis yang belum dikerjakan karena anggaran tidak cukup. Di lain pihak, Direktur Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Universitas Mulawarman, Samarinda, Candra Buer yang dikonfirmasi melalui telepon seluler, Kamis (7/7) sangat menyesalkan belum juga difungsikan bangunan tersebut. Padahal menurutnya, rencana awal stop over dan gedung pusat informasi hutan tropis sudah selesai sebelum pelaksanaan PON beberapa waktu lalu. Candra Buer mengatakan, pada awalnya proyek tersebut merupakan usulan Universitas Mulawarman Samarinda.     Tim***

Sumber: Harian JAYA POS; Edisi 131 Thn III/ 12-18 Juli 2010; Hal 1***

Foto-Foto: Ist***