LSM & Ormas: Terlibat Bansos Gate
Tangkap Nurmahmudi
REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA
Jakarta, Cakrawala – Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, diminta oleh sejumlah ormas dan LSM agar segera menangkap Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, mereka menuding bahwa Walikota Depok tersebut diduga sangat kuat terlibat dalam kasus dana bantuan sosial (bansos) alat kesehatan senilai Rp 800 juta. Selain itu, menurut mereka (LSM & Ormas) Walikota adalah dalang dan aktor utama terjadinya dugaan korupsi di Dinkes.
“Tangkap Walikota, dia adalah aktornya, dia biang keladinya,” demikian teriakan yel-yel massa di halaman gedung DPRD Depok, Senin (16/8) pekan lalu.
Sejumlah LSM dan ormas seperti Cornelis Lamongi. Cahyo Putranto, Adi Kumis, dan Fikri yang ditemui wartawan di sela-sela aksi massa mengatakan, bahwa Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, telah terlibat kuat dan sebagai aktor utama dibalik perkara kasus korupsi alat-alat kesehatan.
Hal ini terungkap setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mengatakan, bahwa semestinya SK Walikota muncul setelah ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Anehnya SK Walikota sudah muncul duluan sebelum rekomendasi Dinkes,” ungkap Cornelis.
Hal senada dikatakan anggota LSM lainnya Fikri, bahwa dia melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, maka mereka yang tergabung dalam koalisi LSM dan Ormas “Bongkat Toentas Bansos gate Kota Depok” mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Depok dan Majelis Hakim persidangan kasus bansos dan kasus korupsi Alkes Gate untuk memanggil dan memeriksa secara saksama Nur Mahmudi Ismail.
“Kami yakin Walikota Depok diduga kuat terlibat sebagai aktor utama dibalik perkara kasus korupsi alat kesehatan senilai Rp 800 juta,” tegas Fikri
Fikri juga meminta Kejari Depok, menjelaskan kepada masyarakat mengapa Walikota Depok tidak pernah diperiksa terkait kasus Bansos Gate ini. Bahkan sejak dari awal, nama Nur Mahmudi Ismail sama sekali tidak muncul dalam berita acara pemeriksaan (BAP) perkara korupsi yang telah merugikan Negara ratusan juta rupiah itu.
Fakta tentang SK Walikota yang keluar sebelum adanya rekomendasi dari dinas terkait dalam hal Dinas Kesehatan Kota Depok, seharusnya sudah bisa diketahui sebelum kasus ini naik ke persidangan. Tetapi mengapa justru hal tersebut baru terungkap setelah persidangan.
“Apakah ada upaya main mata antara pihak penyidik Kejaksaan Negeri dengan Walikota Depok, sehingga fakta besar ini seperti disembunyikan,” tandas Fikri. (tardip-A02)***
Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 1
Foto-foto: Ist ***
