Ubah Plat, Anggota DPRD DKI Terancam Pidana
REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA
Jakarta, PELITA Indonesia – Sejumlah anggota DPRD DKI terancam kena pidana, akibat mengubah plat mobil dinasnya, yang selama ini menggunakan plat merah, menjadi plat hitam. Pasalnya, selain melakukan pelanggaran yang berkibat hukuman pidana, penggantian plat mobil milik Pemprov DKI ini dinilai merupakan perbuatan yang memalukan.
“Anggota DPRD sekarang ini sepertinya sudah tidak memiliki aturan. Kendaraan yang dipakai sekarang inikan asset Pemprov DKI, bukan milik pribadi, yang bisa dengan sesuka hatinya mengganti plat,” kata Harry K Hutagalung, Ketua Umum Lembaga Pemantau Pembangunan dan Masalah Perkotaan (LP2MP).
Seperti diketahui, saat ini, puluhan kendaraan dinas anggota DPRD DKI telah berubah plat hitam, layaknya kendaraan pribadi. Kendaraan senilai Rp 400 juta per unit itu merupakan asset Pemprov DKI Jakarta yang dipinjamkan kepada 89 anggota dewan.
Beberapa anggota dewan yang berhasil dimintai komentarnya seputar perubahan plat kendaraan dinas tersebut mengungkapkan, bahwa pihaknya merubah plat kendaraan dinas menjadi plat hitam, bertujuan untuk rasa aman ketika berhadapan dengan pengunjuk rasa.
“Sah-sah saja oknum anggota dewan beralasan untuk adanya rasa aman ketika berhadapan dengan pengunjuk rasa. Tapi menurut saya, itu alasan yang tidak memiliki dasar sama sekali. Buktinya, mereka yang masih mempertahankan plat merah mobil dinasnya tidak diamuk massa pengunjuk rasa,” tandas Harry.
Sejatinya, kata Harry, para anggota dewan ini memiliki rasa bangga menjadi Anggota DPRD, bukan malu, apalagi takut. “Saya heran, dulu sebelum anggota dewan, mereka berkoar-koar untuk meminta dukungan agar dipilih. Tetapi sekarang, setelah terpilih, perilakunya seperti bukan anggota dewan,” kata Harry.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rudin Akbar Lubis yang masih setia menggunakan plat merah kepada wartawan beberapa waktu lalu, mengungkapkan, bahwa plat merah mobil dinasnya merupakan salah satu identitasnya sebagai anggota dewan.
“Itu (plat merah-red) salah satu identitas saya, yang menandakan saya salah satu anggota dewan, wakil rakyat, saya tidak mau menggantinya, kenapa harus malu,” tegasnya
Menurut Rudin, terdapat beberapa plat seri kendaraan dinas yang boleh menggunakan plat hitam, seperti plat dengan kode IR, RFS, dan RFQ. Sementara yang tidak boleh mengganti dari plat merah menjadi plat hitam yakni berkode PQA. “Plat berkode IR, RFS, dan RFQ itu bisa menggunakan plat hitam. Kalau PQA tidak boleh,” katanya.
“Saya sih nggak mau ganti, kenapa harus malu,” ujar dia kepada wartawan, kemarin.
Menurut Politisi asal Partai Golkar itu, banyak kalangan dewan beralasan mengganti plat berwarna hitam untuk kendaraan operasional agar aman ketika berhadapan dengan unjuk rasa. “Padahal kita ini wakil rakyat. Kenapa takut dengan rakyat. Lucu jadinya, saya bangga menggunakan plat merah,” tandas Rudin.
Kalau menggantinya jadi plat hitam justru bisa dianggap sebagai kebohongan publik. “Mengganti plat merah jadi hitam bisa dikenakan pidana, karena mobil negara/daerah tidak boleh seperti mobil pribadi,” imbuhnya.
Harry menambahkan, kalau anggota DPRD DKI malu atau takut menggunakan kendaraan dinas dengan plat merah, sebaiknya mobil dinas tersebut dikembalikan saja kepada Negara. “Kalau malu dan takut menggunakan plat merah, beli sendiri mobil pribadi, jangan pakai kendaraan dinas,” ujarnya. as***
Sumber: SKU PELITA Indonesia; No.0006 Thn Ke-002/ Selasa, 26 April – 09 Mei 2011; Hal 8***
Foto-Foto: Ist***
