Perusahaan Buang Limbah Ke Sungai
BPLHD DKI Diminta Bertanggungjawab
REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA
Jakarta, PELITA Indonesia – Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, sepertinya ingin menunjukkan adanya niatan baik untuk menghindari masyarakat Jakarta ini dari permasalahan limbah yang dibuang perusahaan, dengan cara memanggil 836 perusahaan yang belum mempunyai izin pembuangan limbah cair ke 13 sungai di Jakarta.
Namun niatan baik itu mengundang berbagai pertanyaan dari berbagai kalangan. Pasalnya, mengapa batu kini BPLHD DKI terlihat sibuk melakukan sosialisasi?. “Selama ini mereka kemana? Sudah jelas-jelas mereka mengetahui ada sekitar 836 perusahaan yang tidak memiliki ijin pembuangan limbah cair ke sungai yang ada di Jakarta, kanapa tidak melakukan tindakan?” kata Harry K Hutagalung, Ketua Umum Lembaga Pemantau dan Masalah Perkotaan kepada PELITA Indonesia baru-baru ini.
Harry mengatakan, seharusnya BPLHD DKI Jakarta tidak lagi melakukan sosialisasi terhadap perusahaan yang tidak memiliki ijin pembuangan limbah tersebut, tetapi harus memberikan sanksi. “Seharusnya BPLHD DKI tidak lagimemberikan sosialisasi terhadap perusahaan yang tidak memiliki ijin pembuangan limbah tersebut., tetapi memberikan sanksi, sebab mereka tidak memiliki ijin pembuangan limbah, yang berarti perusahaan itu telah melanggar aturan,” jelasnya.
Seperti diketahui, usai silaturahmi dengan Wakil Gubernur dan Kepala Dinas DKI, Kepala BPLHD DKI, Peni Susasnti, kepada wartawan menyebutkan, bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap perusahaan yang tidak memiliki ijin pembuangan limbah ke sungai. “Kami akan lakukan sosialisasi pada 27 April 2011 kepada semua perusahaan yang tidak punya ijin pembuangan air limbah,” katanya.
Peni membantah laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kinerja BPLHD DKI untuk tahun anggaran 2009-2010, yang menyebutkan 931 perusahaan belum mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) dan sebanyak 105 perusahaan belum memperpanjang IPLC pada 2009-2010. “Jumlahnya bukan 931 perusahaan, tetapi 836 perusahaan,” katanya.
Peni mengakui, laporan BPK itu bahwa 13 sungai dalam status tercemar berat dan kegiatan pengendalian pencemaran air sungai belum menjadi program prioritas Pemprov DKI 2007-2012. “Lebih dari 80persen cemaran adalah limbah domestik, karea Jakarta tidak punya sanitasi terpadu, sehingga sampah dibuang ke sungai dan sungai tercemar,” katanya.
Bahkan, tingkat pencemaran 13 sungai di Jakarta sudah melewati tingkat kelas pencemaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menangani pencemaran sungai itu, terutama d sungai Ciliwung, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerjasama dengan BPLHD DKI dan Jawa Barat membuat program terpadu penanganan Sungai Ciliwung. “Tindak lanjut penanganan Sungai Ciliwung berkoordinasi dengan KLH yaitu dengan membuat Raperpres (Rencana Peraturan Presiden),” katanya.
Belum lama ini, BPK Perwakilan Jakarta merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (kinerja) atas efektivitas pengendalian pencemaran air sungai pada BPLHD DKI dan instansi terkait pada tahun anggaran 2009 dan 2010. Dalam laporan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa BPLHD Provinsi DKI Jakarta kurang efektif dalam mengendalikan pencemaran air sungai, karena ditemukan antara lain, sebagian besar sungai di DKI Jakarta dalam kondisi tercemar berat.
BPK melihat kegiatan pengendalian pencemaran air sungai belum menjadi program prioritas Pemprov DKI 2007-2012. BPK mengatakan, kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air belum dilaksanakan secara optimal sehingga informasi mengenai sumber pencemaran air di Jakarta belum terinventarisasi dan teridentifikasi secara komprehensif. as***
Sumber: SKU PELITA Indonesia; No.0006 Thn Ke-002/ Selasa, 26 April – 09 Mei 2011; Hal 4***
Foto-Foto: Ist***
