REALITA NUSANTARA. JAKARTA
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kemeneg BUMN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan layanan teknologi komunikasi informasi (ICT) dan pengadaan alat berat di PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman di Jakarta, selasa mengaku adanya dugaan penyimpangan pada kedua proyek pengadaan tersebut makin mencuat ketika direktur keuangan Pelindo II, Dian M Noer melalui nota dinas No. KU 29/3/7/Ditkeu-10 yang ditujukan kepada Dirut Pelindo II, tanggal 15 November 2010, menolak permintaan Dirit Pelindo II, RJ Lino untuk membayar tagihan PT. Telkom sebagai pelaksana proyek ICT senilai Rp 105 miliar lebih itu. “Pada surat yang sama, Dirkeu Pelindo II juga menolak surat Lino untuk membayar uang muka sebesar 20 persen, alat berat rail-mounted gantry crane (RMGC) kepada perusahaan Cina ‘Wuxi Hua Dong Heavy Machinery (HDHM) senilai 3.3juta dolar AS”, katanya
Dalam nota dinas tersebut, Dirkeu Dian M Noer mengatakan bahwa kedua proyek tersebut tidak memiliki payung hukum karena tidak melalui lelang resmi dan hanya penunjukkandari Dirut Pelindo II RJ Lino ke PT. Telkom. Selain itu terdapat perbedaan nilai kontrak dalam pengembangan layanan ICT dengan anggaran yang ada dan tidak ada surat permintaan pelaksanaan pekerjaan (SP3) seperti lazimnya orang memulai pekerjaan.
Bahkan nota dinas tersebut juga membeberkan bahwa pembayaran yang dilakukan Dirut Pelindo II pada Juli 2010 kepada perusahaan asing HDHM atas pembelian tiga unit alat berat (QCC) Twin Lift masih bermasalah. Nota dinasnya No.PL62/2/1 Ditkeu-10 tanggal 21 Juni 2010 kepada Dirut itu menyatakan terdapat ketidak taatan prosedur dalam proses pelelangan yang dilakukan penunjukkan langsung kepada HDHM.
Saat ini unit pemeriksaan khusus dari BPKP atas permintaan Dewan Komisaris PT. Pelindo II sedang melakukan investigasi atas pengadaan tiga unit QCC di Pelindo II berikut pembayarannya. “Namun anehnya, Dirut RJ Lino seakan tidak peduli dan memerintahkan agar Direktur Keuangan untuk membayar uang muka lainnya RMGC dan membayar tagihan PT. Telkom atas proyek ICT”, katanya
Sementara itu Humas Pelindo II, Edy Hastiadi, saat dihubungi membenarkan ada dua proyek ICT dan RMGC di Pelindo II. Namun dia menolak memberikan keterangan mengenai prosedur pelelangan tersebut. “maaf nanti saya koordinasikan dulu dengan Direksi.” Kata Edy
Sementara kami dari SORAK (Solidaritas Rakyat Anti Korupsi) juga mengapresiasi tentang program CSR yang dalam penerapannya masih tumpang tindih, sehingga tidak tepat sasaran dan dinilai gagal. Karena program UKM yang dilaksanakan Pelindo II sebagai implementasi dari program CSR jelas-jelas tidak berjalan dengan efektif, terbukti dengan kredit macet sebesar 27,25 miliar atau sekitar 49,48% dari total pinjaman yang dikucurkan ke masyarakat. Padahal kita tahu masih banyak yang harus dikontribusikan oleh Pelindo II dalam konteks program CSR untuk masyarakat komunitas lokal, artinya PT. Pelindo II tidak dapat memenej dengan baik anggaran yang ada, itu artinya PT. Pelindo II tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada masyarakat komunikasi lokal dalam konteks CSR sebagaiman diatur dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
Kami juga mengapresiasi amblasnya Jl. RE Martadinata beberapa waktu yang lalu, kami menilai proyek pengembangan perluasan Dermaga Tanjung Priok dengan melakukan pengerukan/pendalaman kali dapat menjadi salah satu faktor terjadinya abrasi tanah di bawah jalan RE Martadinata, sehingga menyebabkan retaknya insfrastruktur jalan hingga amblas. (Komala)***
Sumber Kompass Indonesia, edisi 465/Tahun XIII/13-20 Desember 2010 Hal 3 Metropolitan
Foto: beritajakarta.com + primaironline.com****
