Ke Mana Masyarakat Balongan harus Menagih?

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Idealnya, program corporate social responsibility (CSR) lahir dari keinginan tulus perusahaan untuk menyejahterakan masyarakat, serta memberikan kontribusi kepada rakyat dalam aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Melalui program pertanggungjawaban sosial inilah, perusahaan berinteraksi secara lansung dengan masyarakat sekitar.

Namun, masyarakat sekitar PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan VI Balongan Kab. Indramayu justru mengaku kebingungan sekaligus kecewa. Entah ke mana mereka harus menagih program pertanggungjawaban sosial atas beroperasinya projek eksplorasi, pengolahan, dan Pemasaran Pertamina

Mereka mengaku, keberadaan BUMN itu tidak memberikan manfaat bagi warga sekitar. Bahkan, kerap memicu konflik dan berbagai pencemaran yang menimbulkan kecaman dan keresahan.

Padahal, kewajiban pelaksanaan CSR sudah berbingkai hukum, dengan keberadaan UU PT No.40 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam, wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1).

Namun, apa yang dirasakan warga? Aturan tinggal aturan. “Sudah berkali-kali kami menuntut, berkali-kali juga kami tidak mendapatkan kejelasan. Pertemuan sering dilakukan, tetapi tidak pernah berujung pada pelaksanaan tanggung jawab sosial mereka (Pertamina).” Ujar Abdul Kholik, seorang warga yang berunjuk rasa, beberapa waktu lalu.

Salah satu sumber di kalangan pemerintahan menegaskan, dana sebesar Rp 15 miliar yang diberikan Pertamina ke Pemkab Indramayu merupakan dana kompensasi atas Perda Pajak Pengolahan Minyak dan Gas No. 25 Tahun 2002 yang tak bisa dibayar oleh Pertamina

Menurut dia, dana itu diluar dana CSR yang seharusnya dikelola dan diimplementasikan langsung oleh Pertamina kepada masyarakat Balongan dan sekitarnya.

Tidak ada bantahan ataupun konfirmasi yang bisa didapatkan dari Pertamina Balongan karena pihak-pihak yang dihubungi bungkam. Masalah tuntutan CSR inipun sampai saat ini masih mengambang bagi masyarakat Balongan, Majakerta, dan sekitarnya yang tidak puas dengan keberadaan Pertamina Balongan.

Entah ke mana mereka harus menagih hak CSR, karena Pemkab dan Pertaminaseolah saling lempar tanggung jawab. Kondisi tak jelas ini ibarat BOM waktu yang bisa meledak kapan saja. (Arif Budi K./”PR”)

Sumber: Harian Umum PIKIRAN RAKYAT. Senin, 21 Maret 2011 No. 274 Tahun XLV – Tahun Republik LXV. Hal 17 Jawa Barat

Foto-Foto: Arif Budi K/"PR"

KONFLIK CSR AKAN TERUS TERJADI

INDRAMAYU. REALITA NUSANTARA – ONLINE

Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Balongan, mengamuk dan merobohkan pagar besi Depot Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Unit Pemasaran III Terminal Transit Pertamina Balongan, Kab. Indramayu, belum lama ini. Masalah “corporate social resposibility (CSR) Pertamina Balongan, terus menjadi polemik di kalangan masyarakat. Foto-foto: ARIF BUDI K/”PR” ***

Pemkab Indramayu Dan PT Pertamina Harus Tegas dan Transparan

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Pemerintah Kabupaten Indramayu dan PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan VI Balongan diminta tegas dan transparan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai program dan dana corporate social responsibility (CSR). Jika tidak, unjuk rasa dan konflik berkepanjangan akan terus terjadi.

Dalam tiga bulan terakhir ini saja, gelombang unjuk rasa terus muncul dari kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar Pertamina Balongan. Sedikitnya terjadi empat unjuk rasa yang dilakukan masyarakat yang tinggal dekat dengan Pertamina, yakni Desa Majakerta dan Balongan

Selain oleh warga umum, aksi juga dilakukan para nelayan dan petani ikan Kec. Losarang, Juntinyuat, dan Kandanghaur. Mereka menuntut program CSR ataupun dana kompensasi atas pencemaran laut dan tambak akibat tumpahan minyak mentah beberapa tahun silam yang diduga dilakukan Pertamina.

Setiap aksi diwarnai dengan pemblokiran Jalan Raya Balongan yang menjadi jalur penting penghubung Indramayu Cirebon. Dampaknya, kepentingan umum kerap terusik oleh pemblokiran tersebut.

Puncaknya, unjuk rasa pada 14 Maret 2011 berakhir ricuh. Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Balongan mengamuk. Mereka merobohkan pagar besi setinggi dua meter dengan panjang 10 meter.

Lantas, para pengunjuk rasa merangsek masuk ke halaman Depot Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Unit Pemasaran III Terminal Transit Pertamina Balongan. Mereka marah karena tidak kunjung mendapatkan kejelasan mengenai program ataupun dana CSR Pertamina yang seharusnya mereka rasakan sebagai warga yang terkena segala dampak atas beroperasinya projek Pertamina Balongan

Selain kerusakan pagar, distribusi BBM dari depot ke berbagai SPBU di wilayah Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Tegal, sempat terganggu karena pendudukan depot selama 6 jam itu.

RELOKASI

Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKPSD) O’ushj Dialambaqa menegaskan, konflik dan parade unjuk rasa akan terus terjadi. Bahkan, aksi itu berpotensi lebih merugikan jika Pertamina ataupun Pemkab Indramayu tidak transparan mengenai pengelolaan ataupun pelaksanaan program-program CSR, khususnya CSR Pertamina Balongan.

“Pada 2010 ada aliran dana Rp 15 miliar dari Pertamina ke Pemkab Indramayu. Namun, Pemkab mengklaim hal itu bukanlah dana CSR, sementara Pertamina sendiri tidak pernah dengan tegas menjelaskan status dana itu. Persepsi masyarakat, dana itu adalah dana CSR. Ketidaktegasan Pemkab Indramayu dan Pertamina mengenai maslah itu menjadi pemicu konflik yang bisa berkepanjangan.” Kata O’ushj, Minggu (20/3/2011)

Dia menjelaskan, selain butuh ketegasan dan sikap transparan Pemkab Indramayu dan Pertamina kepada masyarakat, kisruh CSR Pertamina Balongan juga bisa diselesaikan dengan solusi relokasi warga.

“Harus ada zona bebas hunian yang meliputi masyarakat Majakerta ataupun Balongan untuk menghindari dampak buruk pencemaran pada kesehatan masyarakat.” Ujarnya

Sementara itu, sejak kericuhan di depot pengisian BBM Pertamina Balongan pekan lalu, belum ada penjelasan resmi dari Pertamina ataupun Pemkab Indramayu mengenai dana Rp 15 miliar yang dianggap masyarakat sebagai CSR.

Saat negosiasi dengan pengunjuk rasa, Terminal Area Manajer Region II Supply & Distribution Pertamina UPMS III Ahmad Duki Suryogo mengatakan, dia tidak bisa menjelaskan dana itu. “Hal itu merupakatan kesepakatan Pertamina Pusat dengan Pemkab Indramayu.” Kata Duki

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab. Indramayu Rinto Waluyo mengatakan, bantuan senilai Rp 15 miliar itu bukan merupakan dana CSR, melainkan dana bantuan Pertamina khusus untuk Pemkab.

Namun, hal itu tidak disertai penjelasan terperinci terkait tujuan pemberian ataupun penggunaan dana tersebut. “Tentang penggunaan dan penjelasan dana itu, harus dibicarakan lagi dengan bupati karena kami tak bisa mengambil kebijakan saat ini juga.” Ujar Rinto (A-168)***

Sumber: Harian Umum PIKIRAN RAKYAT. Senin, 21 Maret 2011 No. 274 Tahun XLV – Tahun Republik LXV. Hal 17 Jawa Barat

Sumber Gambar: Tabloid Mulih Harja "MH"; Edisi 009-Tahun I, 15-30 Nopember 2010; Hal 4 Warta Lembaga

DUA ALUMNI SMKN 2 MASIH DICARI

MAGANG JADI ABK, HILANG KONTAK PASCA TSUNAMI JEPANG

REALITA NUSANTARA ­– ONLINE. INDRAMAYU

Dua dari 35 alumni SMKN 2 Indramayu yang bekerja magang di Jepang hingga kini belum ditemukan. Keduanya adalah Karmani, warga Desa Karangsong Kec/Kab. Indramayu dan Tofik Hidayat, warga Desa Pasekan Kecamatan Pasekan, Kab. Indramayu. Pihak masih terus mencari informasi keberadaan keduanya yang hilang kontak pasca tsunami yang terjadi beberapa hari lalu.

Kepala SMKN 2 Indramayu Eddy Romdhon, M.Pd menjelaskan, kedua mantan siswanya itu bekerja sebagai ABK (anak buah kapal). Karmani bekerja di Kapal Fumi Maru-31, Ishinomaki Jepang, sedangkan Tofik Hidayat di Kapal Kagone Maru-21, juga di Ishinomaki. Keduanya diberangkatkan melalui Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 lalu.

“Kami akan terus mencari informasi, baik melalui internet maupun menghubungi pihak-pihak yang ikut memberangkatkan mereka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera ada kabar.” Kata Eddy

Ia menjelaskan, sejak 2008 hingga 2011 SMKN 2 Indramayu telah memberangkatkan 41 orang siswa ke Jepang. Dari jumlah tersebut, 35 siswa berasal dari SMKN 2 Indramayu, 5 siswa dari SMKN Kandanghaur, dan 1 siswa dari SMKN Mundu Cirebon.

Sementara Kepala Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 2 Indramayu, Sukarma Achiamuna menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kerjasama megeng dengan sejumlah perusahaan Jepang sejak tahun 2008. Selain kerjasama langsung dengan perusahaan di Jepang, kerjasama juga dilakukan melalui sejumlah perusahaan penghubung yang ada di Indonesia.

“Kerjasama magang dengan perusahaan di Jepang memang sangat menguntungkan. Sebab banyak juga alumnus kita yang langsung bekerja di sejumlah perusahaan.” Tandasnya

Achiamuna juga menghimbau kepada pihak keluarga atau orang tua siswa agar tetap tenang. Sebab BKK SMKN 2 Indramayu setiap saat terus melakukan pemantauan terhadap pekerja yang ada di Jepang. Baik melalui internet maupun melalui jejaring sosial seperti facebook dan sebagianya. (oet).

Sumber: RADAR INDRAMAYU, Senin 21 Maret 2011 Hal 1

BPPT DAN DISTARKIM KOTA DEPOK LEGALKAN TANAH BERMASALAH

REALITA NUSANTARA – ONLINE. DEPOK

Banyak tanah yang masih bermasalah namun tetap saja dilegalkan pembengunannya, seperti pembangunan Perumahan Pijar Nirwana yang masih dalam proses hukum, namun tampaknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok dinilai tidak ragu dan berniat untuk memproses menerbitkan site plan.

“Kejar target PAD jangan menjadi alasan sesuatu yang masih dalam proses hukum dipaksakan untuk diterbitkan ijinnya. Ini jelas dalam aturan bahwa kedua instansi itu sudah melanggar hukum.” Tegas Harto Mayapsi, SH. Juru bicara Bambang Tuswadi, selaku penggugat, kepada wartwan baru-baru ini

Harto memaparkan, proyek Perumahan Pijar Nirwana terletak di kampung Tipar, Rt002/RW007, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggi, Kota Depok. Untuk membangun perumahan tersebut, kata dia, kliennya membeli tanah seluas 6687 M2

Bahkan, pihaknya sudah mulai memproses izin untuk pembangunan perumahan tersebut. Namun secara sepihak, pihak tergugat mambatalkan perjanjian jual beli tanah

“Proses seperti ini lah yang tengah dalam proses hukum. Seharusnya BPPT dan Distarkim menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Padahal pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada dua institusi tersebut, bahwa tanah perumahan itu dalam proses hukum.” Ujarnya

Harto menambahkan, dalam surat yang ditujukan ke BPPT dan Distarkim, juga dilampirkan surat pemblokiran dari Kelurahan Mekarsari. Surat dari Kecamatan dan surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok. Ketiga surat tersebut, seharusnya dijadikan landasan hukum lembaga lebih tinggi untuk tidak mengeluarkan izin selama proses hukum belum selesai. “saya kok jadi bingung, kenapa lembaga yang lebih tinggi tidak mengindahkan rekomendasi lembaga di bawahnya.” Paparnya

Ia curiga ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab bermain di dua lembaga ini. Sehingga site plan yang seharusnya tidak keluar, menjadi keluar. Keluarnya site plan ini bisa berdampak panjang. “Bagi mereka yang ingin mengambil rumah bisa tertipu. Soalnya mereka menganggap tanah tersebut tidak ada masalah. Padahal bermasalah.” Ujarnya

Harto menegaskan pihak BPPT dan pihak Distarkim harus melakukan cek and ricek secara mendalam sebelum menerbitkan izin. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dengan keluarnya site plan tersebut. “Kalau mereka bilang tidak tahu kalau ada permasalahan hukum, itu bohong. Kita sudah mengirimkan surat kepada mereka.” Jelasnya

Ia mengaku memiliki bukti kalau surat pemblokiran izin sudah masuk kepada ke dua dinas tersebut. Pasalnya, setiap mengirim surat, ia selalu meminta surat tanda terima. “Contohnya tanda terima dokumen nomor 4945/2001 yang dikeluarkan BPN Depok. Jangan pernah beralasan kalau mereka belum terima surat pemberitahuan dari kita.“ tandasnya (BS)

Sumber: Harian METRO INDONESIA. EDISI 346: Tahun Ke-VII; Senin 28 Februari – 06 Maret 2011. Hal 1

PEJABAT BERMOBIL MEWAH RAKYAT SUSAH

Lagi-Lagi sebuah kebijakan Pemkot Cirebon mendapat Kritikan Tajam. Pasalnya, rakyat kembali terancam termarginalkan gara-gara langkah kontroversial tersebut. Namun ibarat pepatah, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Foto dan Data ***: Harian Umum KABAR CIREBON, Jum'at 4 Maret 2011; Nomor. 282 Tahun I; Hal. 9 Benang Merah ***

REALITA NUSANTAR – ONLINE. CIREBON

Hingga saat ini APBD Kota Cirebon 2011 masih dievaluasi oleh gubernur. Meski sudah disahkan oleh DPRD setempat, namun APBD tersebut belum berlaku efektif sebelum ‘disahkan’ oleh gubernur lewat mekanisme evaluasi ini

Belum lagi diterapkan di lapangan, APBD 2011 diatas telah mengundang sorotan tajam masyarakat karena dinilai tidak pro-rakyat. Apa pasal? Di tengah situasi kesejahteraan masyarakatnyayang masih rendah, Pemkot malah menganggarkan dana buat pengadaan mobil dan sepeda motor dinas yang nilainya cukup wah. Yakni totalnya nyaris menyentuh angka Rp 4 miliar.

Anggaran tersebut tak hanya buat pengadaan mobil dan sepeda motor dinas di lingkungan Pemkot saja, namun juga bagi DPRD Kota Cirebon. (Lihat Tabel)

Angka tadi cukup fantastis. Banyak yang menilai, besaran dana tersebut sebenarnya bakal lebih bermanfaat kalau dialihkan untuk sektor lain. Contohnya buat bidang pendidikan, kesehatan dan yang menunjang pada peningkatan IPM. Serta masih banyak lagi kebutuhan mendesak, yang diinginkan masyarakat seperti terungkap dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) antar-OPD.

Di sisi lain, Pemkot Cirebon dianggap berbagai kalangan masih bisa mengoptimalkan kendaraan dinas yang ada ketimbang membeli lagi yang baru. Kebijakan tersebut selain pemborosan terhadap keuangan anggaran daerah, juga disinyalir hanya akan melahirkan berbagai penyimpangan serta benih-benih korupsi.

Potensi itu sangat terbuka lebar karena setiap perusahaan otomotif akan berlomba-lomba untuk memenangkan tender tersebut dengan berbagai daya dan upaya. Lalu, tak heran, bila rencana pengadaan kendaraan dinas di atas menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Alami Kerusakan

Menyikapi polemik pengadaan mobil dinas baru di atas, terutama yang diperuntukkan bagi mobil komisi DPRD Kota Cirebon, Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD setempat, Djaeni angkat bicara. Ia menuturkan, berdasarkan anggaran yang tersedia pada APBD tahun ini, pihaknya berencana akan mengganti empat mobil Komisi DPRD yang bermerek KIA Travello dan satu buah mobil merek Mitsubishi Kuda dengan jenis lain.

Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan itu, kurang lebih permobil Rp 180 juta. “Sampai saat ini jenis mobil yang akan dibeli masih belum pasti. Sebab ituakan ditentukan dalam tender melalui sistem online (biasa disebut Lelang Pengadaan Sistem Elektronik/LPSE). Namun yang pasti, anggaran pembelian mobil tersebut tidak jauh dari itu.” Paparnya

Mengenai mobil yang lama, lanjut dia, itu akan diserahkan kepada bagian Perlengkapan Pemkot Cirebon, untuk didistribusikan pada institusi atau lembaga lainnya yang membutuhkan kendaraan dinas. “Pengadaan mobil ini, dilatarbelakangi karena mobil Komisi DPRD saat ini, sering mengalami kerusakan dan tidak bisa menampung jumlah anggota Komisi yang berjumlah 9 orang ketika melaksanakan tugasnya,” ujarnya

Namun apapun alasannya, rencana pengadaan kendaraan baru tersebut, tetap mendapat reaksi penolakan dari berbagai elemen, seperti disampaikan Direktur LSM Komunal Cirebon, Sohib Muslim. Ia menilai, pemegang kebijakan baik eksekutif maupun legislatif tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan, melainkan harus mengutamakan kepentingan umum. Sebab masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Cirebon yang lebih urgen. Seperti menjamurnya angka pengangguran, rendahnya kesehatan masyarakat, melonjaknya angka kemiskinan, tingkat kesejahteraan. Lebih baik anggaran buat pengadaan kendaraan dinas yang mencapai miliaran rupiah itu digunakan untuk menuntaskan persoalan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.” Tegasnya

Para wakil rakyat dan Wali Kota seharusnya lebih peka terhadap persoalan dan kondisi riil yang terjadi di masyarakat saat ini. Jangan hanya melulu mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan, sedangkan kepentingan masyarakat kerap diabaikan. “Intinya, kami dan masyarakat Kota Cirebon pada umumnya pasti menolak terhadap pengadaan mobil dan motor dinas tersebut, karena itu dinilai pemborosan, ada yang lebih penting dari hal itu.” Tandasnya

Terlalu Mahal

Penolakan serupa juga ditegaskan pemerhati dan pengamat pemerintahan, Daroji. Menurutnya, kebijakan pengadaan kendaraan dinas dinilai terlalu mahal. Maka dari itu, kebijakan itu tidak bisa ditoleransi dan harus segera dibatalkan oleh Gubernur Jawa Barat, mumpung APBD Kota Cirebon masih dalam tahapan evaluasi di Provinsi.

Ditambahkan, pembelian kendaraan dinas pada dasarnya telah menyalahi hakekat penggunaan uang rakyat itu sendiri. Karena sudah barang tentu rakyat tidak akan menyetujui uangnya dipakai bermewah ria.

“Setiap orang yang diangkat menjadi pejabat, sudah diberikan berbagai fasilitas dan tunjangan, termasuk kendaraan. Jadi, manfaatkan dan pelihara fasilitas yang ada. Jangan segala sesuatunya diganti dengan barang baru, dengan berbagai alasan.” Paparnya

Menyikapi kritikan dari masyarakat, salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cirebon, Cecep Suhardiman menilai, pengadaan mobil dan motor dinas secara aturan diperbolehkan. Hal ini demi menunjang kelancaran tugas-tugas aparatur negara. Tetapi ini pun dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan yang lebih urgen untuk kepentingan masyarakat.

“Pengadaan mobil dinas itu kami usahakan tidak diberlakukan sekaligus, sebab ada perioritas lainnya yang lebih penting.” Ucap anggota komisi A DPRD Kota Cirebon ini.

Penuturan serupa juga dikemukakan Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, H. Hendi Nurhudaya yang menyetujui rencana pengadaan mobdin baru bagi setiap komisi tersebut. Karena saat ini kondisinya sudah mulai rusak. “Memang sudah waktunya untuk ganti, karena mobil yang ada saat ini banyak mengalami kerusakan,” katanya

Ia mengatakan pengadaan mobdin tadi demi menunjang operasional dewan dan penggunaannya pun dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan itupun bukan untuk kepentingan pribadi semata. “Ini untuk menunjang tugas lembaga, dan difungsikan sebagaimana mestinya. Tentunya akan diperingatkan atau diberikan sanksi jika ada yang menyimpang tadi,” katanya

Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Cirebon, H. Sunaryo H.W, ketika diminta komentarnya terkait hal sama mengatakan, pengadaan motor maupun mobil dinas di OPD maupun DPRD pada 2011 karena didasarkan pada kebutuhan untuk membantu kelancaran operasional. “Kalau tidak dibutuhkan, tidak mungkin diadakan. Jadi (Mobdin) ini perlu untuk mobilitas,” ujarnya

Saat ditanya mengapa ada program penyediaan kendaraan dinas baru padahal masih ada yang layak untuk digunakan, Sunaryo mengaku memang masih terdapat mobil atau motor dinas yang relatif masih bisa dimanfaatkan. “Namun kalau ada yang bekas, pastinya tetap memerlukan mobil baru.” Ujarnya

Menurut Sunaryo, pengadaan kendaraan dinas yang sudah dianggarkan dan tinggal dilelangkan itu memang sebetulnya bisa saja dialihkan ke kebutuhan yang dinilai lebih menyentuh masyarakat. Namun dalam pandangan dirinya, kebutuhan lain yang menyentuh langsung masyarakat tersebut sudah diperhatikan semua oleh Pemkot.

“Sebaiknya memang dialokasikan untuk keperluan yang lain. Ini bisa-bisa saja dilakukan, tapi kebutuhan yang memang dirasakan langsung masyarakat semuanya sudah diberikan oleh Pemkot.” Katanya. ****

Sumber: Harian Umum KABAR CIREBON, Jum’at 4 Maret 2011 Nomor. 282 Tahun I, Hal. 9 Benang Merah

DANA BOS UNTUK BAYAR UTANG

REALITA NUSANTARA – ONLINE. LEMAHWUNGKUK, CIREBON

Ø     Pencairan Sekolah Swasta Diagendakan Minggu Depan

Di tengah sebagian sekolah negeri di Kota Cirebon, Jawa Barat mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pusat triwulan pertama tahun 2011 pada Jum’at (18/03), tapi sekolah swasta harus menunggu sampai Senin (21/03) mendatang.

“Kalau proses di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) sudah beres, tapi untuk mencairkan harus ada surat perintah pencairan dana (SP₂D). Sekarang SP₂D mulai digarap di bagian keuangan. Jadi, mungkin baru bisa ditransfer ke rekening masing-masing sekolah pada Senin nanti,” kata H. Agus Sunandar, Ketua Forum Komunikasi Kepala SMP/MTs swasta di Kota Cirebon, Jum’at (18/03/2011).

Menurut Agus yang juga Kepala SMP Widya Utama, kalau nanti telah dicairkan, dana BOS sifatnya hanya mampir sementara karena langsung dimanfaatkan untuk membayar utang berbagai kegiatan sekolah ketika menunggu pencairan sejak Januari – Maret.

Gadaikan BPKB

Kondisi ini telah terjadi di sekolah negeri. Sebagian besar dana BOS pusat triwulan pertama tahun 2011 di SD maupun SMP negeri di Kota Cirebon habis dimanfaatkan untuk menutupi pembiayaan dan kewajiban selama Januari-Maret. Selama tiga bulan tersebut, rata-rata sekolah harus meminjam ke berbagai pihak untuk menutupi keperluan dan operasional sekolah yang bersifat rutin.

“Bon-bonan banyak, jadi istilah uang cair yang belakangan langsung untuk melunasi utang. Apalagi, kemarin BPKB mobil saya juga terpaksa harus digadaikan untuk membiayai berbagai operasional sekolah selama BOS pusat belum cair,” ungkap Raden Agus Setiadiningrat, Kepala SMPN 7 Kota Cirebon.

Pada triwulan pertama 2011 ini, sekolah yang dipimpinnya menerima BOS sekitar 160 juta. Sebagaimana dimanfaatkan yang telah diatur, anggaran sebesar itu untuk operasional sekolah yang telah dibiayai melalui dana pinjaman dan gaji guru honorer sejak Januari lalu. (Toni/”KC”)

Sumber: Harian Umum KABAR CIREBON, Sabtu 19 Maret 2011 Nomor 294 Tahun I, Hal 4 KAMPUSIANA

NASIB 14 ALUMNI MASIH MISTERI

PEKERJA MAGANG SMKN 2, HILANG KONTAK PASCA TSUNAMI

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Nasib 14 pekerja magang asal Kabupaten Indramayu yang bekerja di Jepang masih misterius. Pasca gempa dan Tsunami beberapa hari lalu, hingga saat ini mereka belum bisa dihubungi, apakah selamat atau malah menjadi korban keganasan musibah di Negeri Matahari Terbit tersebut. Foto-Foto***: Utoyo Prie Achdie/Radar Indramayu **** 
Kepala SMKN 2 Indramayu Drs. H. Eddy Romdhon, M.Pd menjelaskan, ke-14 pekerja magang itu adalah alumni yang berangkat tahun 2008 hingga 2011. Menurut Eddy, sejak 2008 hingga 2011 SMKN 2 Indramayutelah memberangkatkan 41 siswa ke Jepang. Dari jumlah tersebut, 35 berasal dari SMKN 2 Indramayu, 5 siswa SMKN Kandanghaur, dan 1 siswa SMKN Mundu Cirebon.

“Dari jumlah tersebut, 14 orang sampai saat ini belum ada beritanya. Meskipun demikian, kepada para orang tua diminta tetap tenang sebab kami akan terus mencari informasi keberadaan mereka setiap saat.” Kata Eddy kepada wartawan, Rabu (16/3/2011).

Ia menjelaskan, dari 14 orang tersebut 11 diantaranya diberangkatkan melalui Dinas Perikanan Prov Jawa Barat pada tahun 2008-2009. Mereka bekerja di Ishinomarki Jepang. Sementara 3 orang lainnya diberangkatkan langsung oleh SMKN 2 Indramayu pada tahun 2009 lalu. Ketiganya adalah perempuan, yaitu Ista Mukaromah, Astuti, dan Siti Wijayanti. Ketiganya bekerja di bagian processing di Ishinomarki Copersi Vista Jepang.

Eddy mengaku sedikit lega, karena berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh, ternyata perusahaan maupun mes dari ketiga pekerja perempuan ini masih utuh. Jadi besar kemungkinan ketiganya selamat, dan mungkin juga berada di tempat penampungan.

“Kami tentunya berharap mereka semua selamat. Apalagi mes dan tempat mereka bekerja dikabarkan utuh,” tuturnya

Sementara Kepala Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 2 Indramayu, Sukarma Achiamuna menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kerjasama magang dengan sejumlah perusahaan Jepang sejak tahun 2008. Selain secara langsung, kerjasama juga dilakukan melalui sejumlah perusahaan penghubung yang ada di Indonesia.

“Kerjasama magang dengan perusahaan di Jepang memang sangat menguntungkan. Sebab banyak juga alumnus kita yang langsung bisa bekerja di sejumlah perusahaan,’ tandasnya

Sukarma juga mengimbau kepada pihak keluarga atau orang tua siswa agar tetap tenang. Sebab BKK SMKN 2 Indramayu setiap saat terus melakukan pemantauan terhadap pekerja yang ada di sana. Baik melalui internet maupun jejaring sosial seperti facebook, twitter dan sebagainya.  (Oet/Alw)

Sumber: Radar Indramayu. Kamis, 17 Maret 2011, Hal 1

SISWI SMPN 1 PATROL DIDUGA RANGKAP JADI PSK

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Anak Baru Gede (ABG) siswi kelas III SMPN 1 Patrol , Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berinisial SL, yang baru saja usai mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (USBN)di sekolahnya, kini menjadi buah bibir masyarakat. Diduga yang bersangkutan selain berstatus sebagai pelajar, dia juga sebagai kupu-kupu malam, Pekerja Seks Komersial (PSK).

Menurut sumber yang layak dipercaya, SL putri dari pasangan rumah tangga Bapak Karsam dengan Ibu Sut, yang bertempat tinggal di Desa/Kecamatan Sukra, yang berstatus masih sekolah, terlihat sering berada di lokasi warung remang-remang pamanukan pada malam hari, nongkrong dengan beberapa lelaki hidung belang, mereka sambil mengkonsumsi minuman keras, dang mendengarkan suara alunan musik dangdut jawa sambil bergoyang ria, tuturnya

Bahkan salah seorang lelaki yang tidak mau disebut namanya kepada wartawan menuturkan, SL adalah salah satu Anak Baru Gede (ABG) yang masih duduk di bangku sekolah, namun dia juga sebagai PSK secara terselubung. “saya pernah berkencan dengan dia, sampai menghabiskan uang puluhan juta rupiah, isteri saya sempat mendatangi sekolah SL di Patrol.” Cetusnya

Karsam selaku orang tua SL, ketika dihubungi melalui ponselnya, kepada wartawan mengaku tidak tahu, bahkan dia meminta agar kasus anaknya tidak diekspos. Namun Sut Ibu SL terkesan menantang, dengan nada emosi mengatakan “saya tidak takut, karena ada salah satu anggota Polsek Pamanukan yang siap membantu, karena semua yang dilakukan SL tanpa ada bukti.” Ucap Sut tampak emosi

Kalaulah yang dilakukan gadis itu benar, sunguh sangat ironis apabila kedua orang tuanya itu tidak tahu. Sebab SL dengan kedua orang tuanya tinggal satu rumah, setiap anaknya keluar malam pasti mereka tahu, terkesan kedua orang tua menutup-nutupi perbuatan anaknya, padahal mereka sudah banyak menikmati uang haram hasil dari anaknya. Mereka tampaknya tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukan SL itu merupakan penyakit masyarakat yang dilarang negara serta agama, sebab penyakit masyarakat itu jelas merusak moral generasi muda. (rj)

Sumber: Berita Metro, edisi 129, Selasa, 11 – 18 Mei 2010. Hal 10 Pendidikan

LAYANAN SUPERMARKET Alfamart KECEWAKAN KONSUMEN

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Supermarket merupakan pusat perbelanjaan bagi keluarga, sehingga semua jenis pelayanan pun perlu disajikan dengan berbagai macam yang bertujuan untuk memuaskan para pembelinya. Dari mulai kebutuhan rumah tangga, makanan ringan, susu, dan lain sebagainya, semuanya tersedia di sana. Bahkan jenis pelayanan pun sangat dibutuhkan oleh supermarket termasuk Alfamart. Foto-Foto ***: realitanusantara.blogspot.com***

Bukan saja pada pelayanan dari Karyawan/pekerja di Supermarket yang akan membuat konsumen merasa puas, dari barang-barang yang dijual pun harus benar-benar ada. Tetapi ini sungguh sangat terbalik dengan kenyataan yang ada, khususnya untuk Supermarket Alfamart, pasalnya dalam pelayanannya Alfamart diduga sangat mengecewakan konsumen, bukan datang dari pelayanan dari karyawannya, tetapi dari segi barang yang dipasarkan.

Salah satunya dari produk susu Indomilk. Dalam pembelian produk tersebut, seharusnya konsumen diberi sedotan sesuai ukuran botol susu Indomilk, tetapi kenyataannya pembeli hanya diberi sedotan yang berukuran lebih kecil dari botol susu Indomilk, sehingga ketika dimasukkan ke dalam botol susu tersebut, sedotan dapat masuk semua (amblas) ke dalam botol. (tampak pada gambar)

Ironisnya lagi, hal tersebut sering terjadi pada konsumen/pembeli. Seperti dikatakan oleh sumber sebagai konsumen/pembeli tetap Alfamart bahwa hal tersebut sering terjadi tidak

“Saya sering membeli produk susu botol Indomilk rasa Strawbery hampir 3 hari sekali. Saya begitu kecewa dengan layanan di sini, masalahnya setiap membeli susu selalu berurusan dengan karyawannya mengenai sedotan yang diberi tidak sesuai dengan ukuran botol susu Indomilk tersebut, sehingga kalau dipaksakan sedotan itu masuk semua (jeblos) ke dalam botol susu. Masa anak saya yang baru berumur 3 tahun harus meminum susu secara langsung tanpa sedotan.” Pungkasnya

Sumber juga menambahkan, “saya tidak mengerti dengan layanan Alfamart ini, masa susu botol belum habis sedotan sudah habis?” Tandasnya

Pantauan Realita Nusantara disejumlah supermarket Alfamart di Kabupaten Indramayu, seperti, Alfamart di Jalan D.I Panjaitan, Alfamart Pasar Mambo, dan Alfamart di Jalan Sudirman, yang konon kepemilikan atau Mitra Usaha dari Alfamart di Jalan Sudirman adalah Supomo Adrianto, permasalahannya hampir sama yakni permasalahan mengenai ukuran sedotan yang diberi kepada pembeli susu botol Indomilk tidak sesuai dengan ukuran botol susu Indomilk

Hal ini diakui oleh sejumlah karyawan di Alfamart tersebut, mengenai sedotan ini, memang dari suplayer tidak memberikan sesuai dengan jumlah susu botol Indomilk yang dipesan.

Sejumlah karyawan Alfamart di Jalan Sudirman saat dikonfirmasi Realita Nusanatara, mengatakan, untuk stok sedotan yang sesuai dengan ukuran susu botol Indomilk sangat terbatas, memang dari suplayer kami diberi sedotan tidak sesuai dengan jumlah susu botol Indomilk yang kami pesan, sehingga, kami karyawan di sini hanya bisa memberi sedotan yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran botol susu Indomilk, apabila ada konsumen yang membeli susu tersebut. Ujarnya. (Selasa, 15/3/2011)

Mengenai sedotan ini, kami hanya diberi setengahnya dari jumlah Susu Botol Indomilk yang dipesan. Tutur sejumlah karyawan Alfamart di Jalan Sudirman

Hal senada juga dikatakan oleh beberapa Karyawan Alfamart di Pasar Mambo, dan Alfamart di Jalan D.I Panjaitan Kabupaten Indramayu, “kami diberi sedotan dari suplayer tidak sesuai dengan jumlah Susu Botol Indomilk yang dipesan”. Ujarnya (Red)

SISWI SMP MELAHIRKAN DI SEKOLAH

REALITA NUSANTARA – ONLINE. MADINA

Terkait siswi kelas VIIIc atau kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kecamatan Sinunukan, “YS” (15) warga Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu yang melahirkan di belakang sekolah tepatnya di kebun sawit wrga yang berjarak 25 meter dari sekolah pada Jum’at (18/2/2011) (Foto: inyomanrudi.blogspot.com***)

Dari pengakuan korban “YS” kepada Polisi, yang menghamili dia adalah abang kandungnya sendiri “HS” (27), dan sejak kejadian itu “HS” sudah melarikan diri dan masih dalam pencarian Pihak Polsek Linggabayu.

Kapolres Madina AKBP Hirbak Wahyu Setiawan, SIK yang dikonfirmasi, melalui Kapolsek Linggabayu AKP R Siregar membenarkan bahwa ada Murid SMP Negeri 1 Lingga Bayu yang melahirkan di sekitar lokasi dengan memakai seragam sekolah. “Kita dari Kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap keluarga korban dan akan melakukan pengejaran kepada pelaku,” ungkap AKP R Siregar

“Korban mengaku pernah sekali disetubuhi abang sulungnya itu pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, tatkala itu ibunya bersama saudara yang lain melaksanakan malam baktian, kejadiannya malam minggu di bulan Juli tahun lalu, tetapi tanggal tak diingat lagi,” terang Kapolsek

Setelah kejadian ini Kepala Sekolah juga sempat memanggil kakak korban yang masih murid kelas 3 di sekolah itu, dan teman dekat korban. Kepala Sekolah menanyakan apa selama ini korban pernah bercerita terkait kehamilannya itu.

Wali Kelas juga sempat memanggil orang tua “YS” beberapa bulan yang lewat, setelah melihat adanya kelainan di perut “YS”, namun yang bersangkutan mengatakan, dihadapan orang tuanya, dan gurunya, bahwa dia sedang mengidap penyakit tumor.  (EH)

Sumber: METRO INDONESIA. Edisi 346, Senin 28 Februari – 06 Maret 2011

Hal.10 Pendidikan & Tenologi