Program Mutasi Perdana Bupati Hj. Anna Shopanah: 237 Pejabat Pemkab Indramayu Dimutasi

REALITA NUSANTARA - INDRAMAYU.

Sebagai Upaya penyegaran, pembinaan dan pengembangan karier dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Pada hari Rabu (9/2) Bupati Indramayu selaku pejabat Pembina kepegawaian melantik para pejabat structural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu sebanyak 237 orang

Pada pelantikan dan pengambilan sumpah  tersebut pejabat structural esselon II sebanyak 16 orang, esselon III sebanyak 61 orang, dan esselon IV sebanyak 160 orang. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini tidak terlepas dari rotasi dan promosi dari pejabat tersebut.

Pada esselon II beberapa pejabat yang mengalami rotasi diantaranya Drs. H. Giri Priyono yang semula Sekretaris DPRD kini menjadi Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Peyuluhan Pertanian. Drs. H. Dono Djoenda Endo semula Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kini menjadi Asisten Administrasi. Ir. Tonni Sudjana yang semula Asisten Administrasi kini menjadi Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Drs. Nuradi, M.Si semula Kabag Umum pada Setda kini menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kemudian Pada esselon III yang mengalami rotasi diantaranya Dra. Masayu Nurhayati Roni yang semula Kabag Humas dan Protokol kini menjadi Kabag Umum pada Sekretariat Daerah. Drs. Wawan yang semula Kasie Program dan Pengembangan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan kini menjadi Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah. Maman Kostaman, SH yang semula Kabag Pertanahan kini menjadi Kabag Hukum. Rotasi juga terjadi pada camat diantaranya H. Cusomo, SH.CN. semula Camat Gantar kini menjadi Camat Krangkeng. Dudung Indra Ariska yang semula Camat Jatibarang kini menjadi Camat Indramayu. Sementara yang promosi diantaranya Drs. Asep Kusdianti yang semula Sekretaris Kecamatan Sukra kini promosi menjadi Camat Gantar. Sunardi, SH. yang semula Kasubbag Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Otonomi Desa Sekretariat Daerah kini promosi menjadi Camat Cantigi

Selanjutnya pada esselon IV yang mengalami mutasi dan promosi diantaranya Sukma Citra Pertiwi, S.STP yang semula Sekretaris Kelurahan Paoman kini menjadi Kasubbag Perencanaan dan Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Nana, S.Pd yang semula pelaksana pada Bagian Humas dan Protokol kini menjadi Kasubbag Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah. H. Wahidin, SKM semula pelaksana pada UPTD Puskesmas Juntinyuat kini menjadi Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Cantigi

Bupati Indramayu Hj. Anna Shopanah dalam sambutannya mengatakan di era sekarang ini sumber daya manusia dinilai sebagai salah satu faktor yang besar pengaruhnya terhadap aktivitas kinerja. sumber daya manusia juga diakui sangat berperan sebagai perencana, pemikir, dan pelaku dalam suatu organisasi, lembaga atau instansi pemerintahan. Terutama sekali bagi para aparatur pemerintah, yang dalam kedudukannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Oleh karena itu, eksistensi suatu instansi pemerintah di tengah-tengah percaturan global ini, akan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kemampuan dan kualitas sumber   daya aparaturnya.  Tuntutan pembangunan, tuntutan sosial-ekonomi kemasyarakatan, serta tuntutan tugas-tugas pemerintahan dapat menjadi suatu problema yang berkepanjangan, menyusahkan bahkan mungkin tidak bisa terselesaikan apabila tidak ditangani oleh profil aparatur pemerintahan yang mumpuni secara keilmuan, mempunyai strategi, dan wawasan ke depan yang memadai serta ditopang dengan kepribadian yang berakhlak mulia

Kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah hanya dapat terwujud apabila didukung oleh profil sumber daya aparatur yang berkualitas, memiliki disiplin, dan etos kerja yang tinggi oleh karena itu, pelaksanaan pelantikan pejabat saat ini merupakan bagian dari upaya pengembangan dan pemberdayaan potensi aparatur, khususnya aparat pemerintah Kabupaten Indramayu

Untuk itu kepada para pejabat yang baru dilantik, bupati berharap secara optimal menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan. kepercayaan yang diberikan juga diharapkan benar-benar dijalankan dengan penuh amanah dan rasa tanggung jawab serta dimanfaatkan seoptimal mungkin, di samping sebagai wahana belajar juga sebagai media menggali dan memberdayakan potensi serta memaksimalkan kemampuan diri

“Perlu diketahui, bahwa penunjukkan saudara-saudara dalam menduduki jabatan ini, bukan karena didasarkan selera atau kedekatan saudara dengan pimpinan, tetapi justru didasarkan pada kemampuan dan prestasi yang saudara capai selama menjalankan tugas kedinasan serta ditunjang oleh sikap, dedikasi, loyalitas, serta komitmen, dan tanggung jawab yang saudara tunjukkan selama menjalankan tugas.” Tegas Bupati Anna

Disamping merupakan upaya penyegaran, pembinaan dan pengembangan karier pegawai kegiatan mutas kali ini juga dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan/formasi beberapa pejabat yang telah memasuki usia pensiun / purna bhakti.  (Deni/Humas Indramayu)****

KEPALA KUA DUREN SAWIT AROGAN TERHADAP WARTAWAN

REALITA NUSANTARA. JAKARTA

Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah profesi yang sangat mulia ditengah masyarakat. Namun sebaliknya Kepala KUA Kec. Duren Sawit Mas’ud HM, S.Ag itu yang baru seumuran jagung dilantik sebagai Kepala KUA di Duren Sawit. Dengan pelayanannya itu terkesan tidak baik dan arogan. Ketika ditemui wartawan yang ingin konfirmasi tentang biaya nikah yang DIDUGA tidak sesuai dengan Instruksi Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada KUA Kecamatan. Mas’ud  AROGAN, silahkan saja lihat dipapan tulis itu, tegasnya, saya sudah kasih tahu paman saya di MABES. Katanya

Demikian juga kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan di lingkungannya masing-masing. Untuk tidak memungut biaya tambahan terhadap pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelaksanaan sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah). Sebagaimana mestinyayang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan juga membebaskan biaya pencatatan nikah bagi pasangan calon pengantin yang tidak mampu dengan menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

Sedangkan di Kantor KUA tersebut Biaya Nikah mencekik leher yang kenyataannya sudah bertolak belakang dengan Instruksi Menteri Agama RI  begitu juga beberapa sumber yang dapat dipercaya mengatakan “Biaya Nikah sudah dipatok pasarannya Rp 800.000,- dan paling murah Rp 500.000,-. Tambahnya

Kemudian atas pelantikan Mas’ud dan Umar Fauzi yang dipromosikan sebagai Kepala KUA itu mengundang kecemburuan sosial bagi seluruh Penghulu maupun Kepala KUA yang senior, karena banyak kejanggalan-kejanggalannya, baru dilantik sudah ditempatkan yang N”nya tertinggi se-DKI. Dan diduga keras terjadi KKN juga dikategorikan TIM SUKSESNYA Kepala Kanwil Jelas sumber kepada wartawan  (TIM)***

Sumber: Kompass Indonesia. Edisi 464/Tahun XIII/ 6-13 Desember 2010. Hal 3 Metropolitan***

KASIE DIKDAS SDN KEC. PASAR REBO DIDUGA MEMPERJUAL BELIKAN BUKU PENGHUBUNG

REALITA NUSANTARA. JAKARTA

Berdasarkan pengamatan dan hasil pemantauan di lapangan sesuai dengan informasi dari beberapa nara sumber yang dipercaya, masalah penjualan buku penghubung yang dilakukan Manik sebagai Kasie Dikdas SDN Kec. Pasar Rebo ke salah satu CV. Budjo Karna Mandiri sebagai pendistribusian Buku Penghubung perihal penawaran harga sebesar Rp 15.000,-/eks

Diduga penjualan buku penghubung tersebut ke sekolah-sekolah sekitar Rp 19.000,-/eks di wilayah Kec. Pasar Rebo. Berdasarkan kata sambutan Kepala Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Timur dengan meraup keuntungan pribadi, sedangkan orang tua murid menjerit untuk biaya pendidikan. Berdasarkan hasil temuan Ketua Umum LSM P2P (Lembaga Pendidikan Bangsa) Saidin Yusuf mengatakan.

Terkait permasalahan tersebut, saat dikonfirmasi beberapa kali kepada Kasie Dikdas Kec. Pasar Rebo Manik, selalu tidak pernah ada di tempat. Namun setelah dihubungi melalui ponselnya Manik berjanji ketemu di kantornya pada tanggal 2/12 sore hari, ternyata Manik mengingkari janjinya dengan mengatakan saya lagi di gereja, padahal saat itu masih jam kerja, dia tidak ada di kantornya. Berarti kuat dugaan manik terlibat (CH)***

Sumber: Kompass Indonesia. Edisi 464/Tahun XIII/ 6-13 Desember 2010. Hal 3 Metropolitan

AKTIVIS INDRAMAYU DIANIAYA

REALITA NUSANTARA - INDRAMAYU,

– Aktivis Indramayu, Ulumudin (47) yang akrab disapa Oushj Dialambaqa atau Oo, dianiaya oleh dua orang tak dikenal, tadi malam malam (23/1) pukul 19.00 di rumahnya Desa Singaraja, Kecamatan/Kabupaten Indramayu. Pria yang juga Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) Indramayu itu mengalami luka cukup parah dan sempat mengalami koma.

Kepala bagian atas aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakkan supremasi hukum ini, mengalami luka robek cukup lebar. Tangan kirinya diperkirakan patah tulang. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Bumi Patra Indramayu. Namun, karena lukanya cukup berat, korban selanjutnya dipindahkan ke Rumah Sakit Pertamina Klayan, Cirebon.

Informasi yang diterima Radar, peristiwa penganiayaan yang dialami Direktur PKSPD ini berawal dari pintu rumah korban yang diketuk orang sekitar pukul 19.00. Mendengar pintu rumah diketuk beberapa kali, korban yang sedang santai usai salat Maghrib, langsung membuka pintu. Setelah dibuka, terlihat dua pria tak dikenal langsung mengayunkan benda keras yang dibungkus kertas koran ke arah kepalanya.

“Pelakunya dua orang dengan membawa benda keras seperti kayu yang dibungkus kertas koran. Ukuran kayu itu panjangnya kira-kira 25 cm. Saat pintu rumah saya buka, salahsatunya langsung memukulkan benda keras itu ke kepala saya berkali-kali. Dengan tangan kiri saya berusaha menangkisnya,” ujar Oushj Dialambaqa kepada Radar usai melewati masa kritis di RS Pertamina Bumi Patra.

Dengan suara terbata-bata. Ousjh menyebutkan, dua lelaki tak dikenal itu berciri-ciri, satu berbadan tinggi tapi kurus dan satunya lagi berbadan pendek dan gemuk dengan wajah bulat. Mereka tergolong pria dewasa. ”Sebenarnya ancaman kekerasan itu sudah yang kelima kalinya. Cuma yang terakhir ini menjadi kenyataan,” tambah Ousjh.

Aktivis kesenian di Indramayu itu sempat ambruk di pintu rumahnya setelah beberapa kali pentungan. Setelah korban ambruk dengan darah yang tercecer, dua palaku langsung kabur. Korban berteriak kesakitan yang didengar langsung oleh istrinya yang ada dalam rumah. Melihat suaminya terluka di pintu rumah, sang istri langsung memeluk dan membawanya ke RS Pertamina Bumi Patra. Tidak berapa lama, petugas kepolisian datang untuk olah TKP.

Peristiwa penganiayaan terhadap Ousjh itu langsung menyebar luas ke masyarakat, terutama lewat SMS. Saat korban dibawa ke RS Pertamina Bumi Patra, selain banyak petugas kepolisian berbaju dinas maupun preman, juga dibanjiri rekan aktivis, baik dari kalangan LSM, ormas, maupun parpol. Bahkan salahsatu Wakil Ketua DPRD Indramayu dari PDIP, Kuswanto langsung tiba dengan kendaraan dinasnya E 9 P untuk melihat korban. Kuswanto juga yang selanjutnya mendampingi istri korban untuk melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polres Indramayu.

Plh Ketua LSM Radikal, Taryono bersama lima rekannya yang langsung datang ke RS Pertamina Bumi Patra untuk melihat korban. Mereka merasa prihatin dan mengecam keras kekerasan terhadap aktivis ini. Taryono memprediksi kasus penganiayaan terhadap Ousjh Dialambaqa sengaja dilakukan oleh pihak tertentu yang tidak suka dengan sikap kritis korban selama ini.

”Tindakan kekerasan ini tidak bisa ditolerir dan harus diusut tuntas siapa pelakunya. Polisi harus mampu mengungkap siapa pelaku dari aksi kekerasan ini, termasuk aktor intelektualnya. Karena kami yakin, ini bukan penganiayaan biasa, tapi ada unsur politisnya,” ujar Taryono.

Hal senada disampaikan Solikhin (32) rekan aktivis yang cukup dekat dengan korban. Solikhin yang ikut mendampingi korban saat diobati di RS Pertamina Bumi Patra maupun mendampingi korban saat dipindahkan ke RS Klayan Cirebon, mengatakan kasus penganiayaan itu akan menjadi momentum bersatunya para aktivis dari berbagai elemen untuk melakukan perlawanan. Terutama melawan para pihak yang melakukan tindak kekerasan untuk mematikan semangat kebenaran dan keadilan.

”Kami yakin, penganiayaan terhadap mas Ousjh ini ada kaitannya dengan sikap kritis korban belakangan ini. Baik menyangkut keterlibatan korban dalam aksi unjuk rasa ke Kejagung maupun diskusi tentang kasus korupsi PLTU di Dian TV sehari sebelum kejadian. Kebetulan saya dan mas Ousjh menjadi narasumber dalam diskusi itu. Mas Ousjh dikenal kritis dan konsisten untuk menegakkan supremasi hukum dalam kasus korupsi PLTU Sumuradem yang melibatkan mantan pejabat elit pemkab,” ujarnya.

Solikhin bersama puluhan aktivis kota mangga akan berkumpul untuk melakukan aksi bersama supaya polisi segera menangkap pelaku penganiayaan ini. Aktivisi juga akan terus melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap aktivis yang prodemokrasi dan penegakkan supremasi hukum. (hsn)*** Foto : dok.PR

Source : www.pendopoindramayu.blogspot.com  Senin, 24 Januari 2011

radarcirebon.com, Senin, 24 Januari 2011

MENTERI PU TIDAK MENYIKAPI LAPORAN

REALITA NUSANTARA. JAMBI

v   Soal Jembatan Batanghari, Sebagian Dana Masuk Saku Pejabat

Proyek pemeliharaan Jembatan Batanghari Satuyang terbentang di atas sungai Batanghari Kota Jambi Tahun 2008 yang sudah mengahbiskan keuangan kas negara bernilai milyaran rupiah dan yang mana proyek pemeliharaan jembatan ini diduga diciptakan hanya untuk menggerogoti uang dari kas APBN, pasalnya pelaksanaan proyek pemeliharaan jembatan batanghari satutersebut disinyalir adanya penyimpangan dan pembohongan publik yang dilakukan oleh sejumlah oknum  yang terkait dengan dilaksanakan proyek bernilai milyaran rupiah itu.

Proyek pemeliharaan jembatan Batanghari satu ini sudah dilaksanakan dua tahun yang lalu melalui Satuan Kerja SNVT pemeliharaan jalan dan jembatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI yang berkantor di Dinas PU Provinsi Jambi sudah dilaporkan kepada Menteri PU RI dan juga kepada sejumlah pejabat di Kementerian PU RI di Jakarta namun ironisnya Menteri PU RI dan sejumlah pejabat di Kementerian PU itu tidak menyingkapi atas laporan terkait adanya dugaan pembohongan dan penyimpangan pada pelaksanaan proyek pemeliharaan jembatan batanghari satu ini.

Keterangan Ir. Asmarjani selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SNVT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kementerian PU RI yang berkantor di Dinas PU Provinsi Jambi yang saat ini menjabat Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Jambi di ruang kerjanya kepada Kepala Perwakilan mengatakan adanya pendongkratkan jembatan Batanghari satu setinggi 5 cm pada siang hari karena ada arahan dari Dirjen Bina Marga Kementerian PU Pusat dan keterangan Kasatker SNVT ini diduga sangat kuat berbohong, pasalnya menurut informasi KI di Lapangan yang dihimpun bahwa tidak ada pendongkratkan jembatan Batanghari satu setinggi 5 cm dilaksanakan karena tidak akan muat karet last timer setebal lebih kurang 20 cm dimasukkan ke dalam tengah-tengah diantara tiang dengan lantai jembatan.

Informasi yang didapat KI dilapangan bahwa bila ada pendongkratkan jembatan Batanghari satu itu pada waktu siang hari dan sudah jelas pihak dari kepolisian sektor (Kapolsek) Danau Teluk Kota Jambi mengetahuinya karena kantor Kapolsek tidak jauh dari jembatan batanghari satu itu, tapi tidak pernah terlihat macet kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda lebih dari dua yang melintas jembatan Batanghari tersebut. Informasi baru-baru ini yang didapatkan KI di sekitar lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi bahwa mantan Kasatker SNVT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi itu dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi, informasi ini menimbulkan pertanyaan “Apakah benar ada pemanggilan Mantan Kasatker itu oleh aparat hukum Kejaksaan Tinggi Jambi dan kenapa dipanggil?”

Menurut salah satu masyarakat Kota Jambi yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan sangat disayangkan sekali bila menteri PU RI di Jakarta tidak menyikapi laporan yang disampaikan oleh masyarakat Jambi terkait adanya dugaan pembohongan publik khususnya masyarakat Provinsi Jambi dan Korupsi pada pekerjaan proyek pemeliharaan Jembatan Batanghari satu tahun 2008 dan tidak salah bila ada dugaan maupun tudingan dari masyarakat bahwa sebagian dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk pemeliharaan jembatan Batanghari satu tersebut dibagi-bagi masuk ke saku sejumlah pejabat di Kementerian PU di Jakarta

Ir. Asmarjani selaku Kasatker SNVT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kementerian PU Tahun 2008 ketika dikonfirmasi lewat telepon selulernya via Short Masage Service (SMS) seputar proyek pemeliharaan Jembatan Batanghari satu TIDAK MENDAPAT JAWABAN  (TIM)***

Sumber: Kompass Indonesia. Edisi 464/Tahun XIII/ 6-13 Desember 2010. Hal 4 Nusantara

Foto: Jembatan Batanghari I melintasi Sungai Batanghari

archive.kaskus.us

Jembatan Batanghari I kaskus.us

Diduga Salah Operasi, Anus Yadin Pindah ke Samping Perut

REALITA NUSANTAR. GARUT

DIDUGA MAL PRAKTEK

Kegagalan operasi diduga menjadi penyebab anus Yadin Supriadin (41) yang menyembul ke bagian samping perut, persis di sobekan bekas operasi bedah untuk mengatasi penyakit wasirnya.

Kondisi itu membuat warga kampung Babakan Abid RT 02/02 Desa Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), itu hanya bisa terbaring lemas di atas tempat tidur sederhana di rumahnya.

Awalnya normal-normal saja, namun pasca penyakit wasir korban dioperasi oleh dokter akhli bedah di RSU dr Slamet Garut setahun silam, kelainan pada anusnya itu muncul, kata Yadin saat ditemui, Minggu (3/1/2010).

Selama ini Yadin megaku terus menahan rasa sakit berkepanjangan, setiap terjaga dari tidurnya menyusul kondisi penyakit yang semakin parah, katanya.

Ia mengaku pasrah, karena tak mungkin bisa berobat dengan biaya sendiri ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, sebagaimana disarankan seorang dokter akhli bedah RSU Garut.

Dokter akhi bedah yang semula mengoparasi penyakit wasir Yadin, hanya menyarankan agar Yadin dirujuk ke RSHS Bandung, dengan alasan RSU Garut kekurangan perangkat medis untuk operasi.

Warga miskin yang ditinggal pergi istrinya itu, juga tak mampu lagi membiayai pengobatan lanjutannya, selain hanya keluhan dan berkeinginan sembuh kembali dari sakitnya itu.

Namun sejauh ini, nyaris tak satu pun aparat pemerintahan kecamatan dan Dinas Kesehatan kabupaten, yang datang memberikan pertolongan proses operasi serta pengobatan secara gratis.

Yadin juga mengemukakan, jika Allah SWT masih memberikan panjang usia maka diharapkan datangnya aparat pemerintah daerah memberikan jalan untuk proses penyembuhan, tutur Yadin Supriadin dengan nada lirih. [sy/ris]

Sumber:  www.detikpos.net

Senin, 04 Januari 2010

OKNUM PETUGAS RSUD KAB. GARUT DIDUGA PALSUKAN TANDA TANGAN

REALITA NUSANTARA. GARUT

Berbagai modus operandi penipuan akhir-akhir ini tengah marak di Kab. Garut, aktor dari pelaku penipuan tersebut ternyata bukan saja dari kalangan masyarakat biasa, melainkan mereka yang berprofesi dari kalangan medis. Masyarakat cukup tergiur oleh penampilan oknum PNS di BPRSUD dr. Slamet Garut yang menawarkan jasa untuk meloloskan menjadi TKK di lingkungan BP RSUD dr. Slamet Garut.

Ironisnya Kepala BPRSUD menganggap kejadian ini seolah biasa saja bahkan ketika Mr. X selama hampir 4 bulan tidak masuk kerja, sampai dengan berita ini diturunkan belum ada tindakan sangsi disiplin yang dikeluarkan oleh Kepala direktur kepada Mr. X oknum pegawai. Modus operandi yang dilakukan Mr X diduga melakukan pemalsuan tanda tangan dan pembuatan Surat Perintah (SP) dan Surat Tugas (ST) kepada salah satu korban yang dirugikan dengan menggunakan nama inisial “A” bahkan korban diminta uang dengan jumlah relatif cukup besar Rp 30.000.000,- bahkan ada yang lebih dari itu. Korban berharap agar pihak yang berwajib harus segera mengusut modus operandi penipuan tersebut.

Saat dikonfirmasi Direktur RSUD dr. Slamet dr. H. Maskut Farid, MM membantah masalah ini, kami sudah serahkan kepada Inspektorat sepenuhnya, yang diduga ada penyelewengan di staf kami, bahkan kami belum punya bukti kuat untuk melakukan tindakan kepada yang bersangkutan, kami menyarankan kepada orang yang merasa tertipu silahkan saja laporkan kepada pihak berwajib tetapi itu bukan kesalahan rumah sakit bahkan saya dengar kejadian ini bukan hanya menimpa rumah sakit saja melainkan ada di instansi lain yang merasa dirugikan oleh oknum berinisial Mister X. Ungkapnya

Seharusnya “Maskut” harus segera bertindak apalagi ini melanggar disiplinier PNS, bukan malah mengkelit dari tanggung jawab sebagai seorang direktur dan secara profesional dia harus tahu betul apa yang telah dilakukan oleh karyawannya, apalagi ini yang dipalsukan adalah tanda tangan dirinya.

Secara terpisah dari Inspektorat saat ditemui yang bernama “Slamet” mengatakan kami tidak punya wewenang untuk melakukan tindakan karena belum ada masukan dari dinas terkait itu sendiri yang melaporkan tentang dugaan pemalsuan tersebut. Jika ada laporan kami selaku pimpinan baru bisa melakukan investigasi, kalau bisa saja melaporkan kepada pimpinan kami, yang kebetulan ini ada orang yang sudah menanggulangi permasalahan ini. Ungkapnya

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu karyawan RSUD dr. Slamet Kab. Garut yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan “Kepala/Direktur RSUD dr. Slamet Garut harus segera menyikapi permasalahan ini jangan sampai berlarut-larut, tentang dugaan pemalsuan tanda tangan, baik oleh Direktur maupun oleh Kepala Bidang Kepegawaian yang sudah dimanipulasi, kalau toh itu benar kenapa itu tidak dituntut secara pribadi ataupun secara institusi kedinasan.

Kami khawatir ada kesan dari masyarakat seperti ada main pihak Direktur dengan Kepala Bidang Kepegawaian, padahal itu adalah ulah oknum staff RSUD dr. Slamet Garut, jangan sampai kita sebagai pegawai yang tidak punya salah di cap bersalah oleh masyarakat. Ujarnya

Hal yang sama dituturkan oleh Yogie Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr. Slamet Garut bahwa persoalan yang menyangkut oknum Petugas RSUD Garut itu semua diluar tanggungjawab kami, karena kami tidak mengetahui motif dan janji apa yang telah disampaikannya, lebih baik pihak korban langsung saja melapor kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai prosedur hukum, sedangkan dari pihak RSUD telah melaporkannya kepada pihak Inspektorat Kab. Garut untuk dilakukan tindakan karyawan tersebut, karena telah mencoreng nama institusi.   (Asep S)***

Sumber: Kompass Indonesia. Edisi 464/Tahun XIII/ 6-13 Desember 2010. Hal 4 Nasional

Foto-foto: garutkab.go.id ******

www.kebebasaninformasi.org *****
otoritasdaerah.blogspot.com ****

DIDUGA KEPSEK SDN 175601 BATU MANUMPAK SARAT KKN

REALITA NUSANTARA. TAPUT

Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia ialah Wajib Belajar 9 Tahun. Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003. Pendidikan bagi anak Indonesia dalam Wajib Belajar 9 Tahun biaya pendidikan sudah menjadi tanggungan pemerintah. Dari anak bangsa Indonesia yang tingkat ekonominya lemah sampai tingkat ekonomi kuat sudah menjadi tanggungan pemerintah untuk mengenyam pendidikan di seluruh Indonesia. Lain halnya yang terjadi di SDN 175601 Batu Manumpak Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara diduga banyak penyelewengan.

Menurut laporan, hasil badan investigasi LSM NCW M. Simaremare, kepada wartawan Kompass Indonesia (KI) tanggal 2 Desember 2010 di kantor KI. Siborongborong dan sudah pernah terbit di salah satu media. Kepala Sekolah SDN 175601 Batu Manumpak RL. BL. Tambunan, telah mengadakan pengutipan uang guna penebusan ijazah untuk kelas VI sebesar Rp 50.000,-  persiswa dan dana UASBN dikutip Rp 21.000,- persiswa dengan tidak pernah mengadakan rapat dengan orangtua siswa dalam pembuatan Rencana Anggaran Belanjar Sekolah (RABS) dari dana BOS 2008 s.d 2010.

Menurut pengakuan siswa JG,  kepada Badan Investigasi LSM NCW M. Simaremare membenarkan adanya pengutipan penebusan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) kelas VI sebesar Rp 50.000,- dan pengutipan dana Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) sebesar Rp 21.000,- persiswa.

Juga masih sekitar laporan Badan Investigasi LSM NCW kepada KI tentang bantuan siswa miskin (BSM) 2009/2010 yang berhak untuk mendapatkan sebanyak 80 orang dalam pembagiannya tidak jelas. Apabila pihak Dinas Pendidikan dan Dinas terkait tidak segera menindak lanjuti, maka pihak Badan Investigasi LSM NCW Tapanuli Utara akan membuat surat pengaduan ke pihak yang berwajib.  (TS)***

 

Sumber: Kompass Indonesia. Edisi 465/Tahun XIII/ 13-20 Desember 2010

Foto-foto: Dinas Pendidikan Tapanuli Utara - anastasia-moertodjo.blogspot.com

Logo Tut Wuri Handayani - masdurohman.blogspot.com

DIDUGA KORUPSI SUDAH BERAKAR DI BBWS STANDUY JABAR

DIDUGA KORUPSI SUDAH BERAKAR DI BBWS STANDUY JABAR

REALITA NUSANTARA. BANJAR

Besarnya anggaran yang dihabiskan untuk proyek-proyek balai besar wilayah sungai (BBWS) Standuy Jawa Barat sesuai jumlah satuan kerja dan alokasi dana tahun 2010.

Menurut Satuan Kerja (Satker) “PPK Irigasi” Standuy dalam ribuan rupiah dana Rp 28.000.500.000,- yang diperuntukkan untuk rehabilitasi jaringan irigasi 7 paket dan alokasi dana menghabiskan Rp 10.000.000.000,- dan untuk pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku 2 paket juga menghabiskan dana Rp 18.000.500.000,-

Dibagian Satker PPK PKSDA Standuy juga menghabiskan Rp 7.000.650.000,- untuk pembangunan Waduk Embung Situ dan bangunan penampung air lainnya untuk 5 paket pekerjaan

Untuk bagian PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Standuy, sesuai dengan nama sub kegiatan, Pembangunan Sarana/Prasarana pengendalian banjir volume lokasi 12 paket, total dana untuk itu Rp 20.000.000.000,- yang dihabiskan, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa sudah terjadi pemborosan (Mark Up) dari pantauan di lapangan, pekerjaan diduga dilaksankan tidak sesuai dengan volume seperti yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga pelaksanaan proyek tampak kurang baik.

Team Kompass Indonesia dan Lembaga Palapa Sakti Nusantara – Pemersatu Bangsa (LPSN-PB) masih melakukan investigasi terhadap pelaksanaan proyek tersebut dan masih dalam pengumpulan data-data dari laporan masyarakat.

Menyinggung permsalahan proyek-proyek balai besar wilayah sungai (BBWS) Standuy, Kepala Balai Standuy selalu tidak dapat ditemui team Kompass Indonesia dan Lembaga Palapa Sakti Nusantara – Pemersatu Bangsa (LPSN-PB) karena selalu sibuk dengan alasan-alasan rapat dan rapat terus, kalaupun PPK dapat ditemui di Standuy selalu dengan waktu terbatas dengan alasan yang sama “mau rapat” hingga berita ini diturunkan (Jonner Aritonang)

Sumber: Kompass Indonesia, edisi 461/Tahun XIII/ 15-22 November 2010 Hal. 1

Foto: Kantor Dep. PU Tahun 2004 – sekarang. Internet

KABAG KESRA KUMPUL KEBO DENGAN JANDA CANTIK

REALITA NUSANTARA, KARAWANG

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karawang Drs. Wahyu Suhudi kumpul kebo dengan seorang janda cantik yang ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun yang lalu. Setelah kian lama ditinggal mati si janda cantik tersebut seolah jatuh hati ke pangkuan seorang pejabat yang menjabat sebagai Kabag Kesra Setda Karawang Drs. Wahyu Suhudi.

Kedua orang ini, antara Kabag Kesra dengan si janda cantik tersebut sama-sama pegawai negeri sipil (PNS)  di lingkungan Pemda Karawang, sementara Kabag Kesra bertugas di lingkungan Setda Karawang dan si Janda cantik ini bertugas menjabat sebagai Kepala SD Negeri Pucung 5 UPTD Kotabaru Disdikpora Kabupaten Karawang bernama Hj. Imas. Sementara itu Kepala Bagian Kesra pada Setda Karawang Drs. Wahyu Suhudi baru saja beberapa hari ini pulang dari tanah suci mekah. Setelah pulang dari tanah suci mekah dikonfirmasi oleh KI di kantornya beberapa hari kemarin mereka Wahyu Suhudi menjelaskan semua permasalahan seputar terkait hubungan kumpul kebo dengan janda cantik tersebut dengan diawali kasihan terhadap Hj. Imas yang ditinggal mati oleh suaminya. Katanya

Dengan atas dorongan dan dukungan dari pihak orang tua Hj. Imas kata Wahyu Suhudi dengan nada santun. Kronologis terjadinya antara Wahyu Suhudi dengan Hj. Imas menjalin cinta gelapterhitung sejak tahun 2005 yang lalu. Disinggung masalah soal perkawinan Wahyu Suhudi dengan Hj. Imas menurut wahyu membeberkan kepada KI dia mengaku sejujurnya karena saya sudah punya istri dan punya anak. Kata Wahyu

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid. Dikdas) Disdikpora Kab. Karawang Drs. Suhendar ketika ngobrol-ngobrol dengan KI di ruang kerjanya Kabid Dikdas menjelaskan bahwa Hj. Imas pernah ditegur oleh saya terkait informasi hubungan dengan pejabat di lingkungan Setda Kab. Karawang. Maksudnya teguran dari pihak dikdas yang berbunyi jangan sampai mencoreng nama baik Dinas Pendidikan karena Hj. Imas sebagai Kepala Sekolah dan sekaligus bahwa Hj. Imas itu memang bekas murid saya dulunya. Kata Kabid Dikdas Suhendar   (Sar/Rp)***

Sumber Kompass Indonesia, edisi 465/Tahun XIII/13-20 Desember 2010 hal.13***