Kadiknas Sidoarjo Restui Kepsek Bisnis Buku KLKS
REALITA NUSANTARA – ONLINE. SIDOARJO
Sidoarjo, MI – Penjualan buku KLKS (Kumpulan Lembar kerja Siswa) marak dihampir semua SMP Negeri se-Kabupaten Sidoarjo. Ironisnya, walaupun hal ini sudah berjalan beberapa tahun tapi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Ir. Agoes Boedi Tjahjono, justru mengaku baru tahu setelah dikonfirmasi beberapa wartawan. “Saya baru tahu ini kalau KLKS itu dijualbelikan. Yang saya tahu itu sifatnya tidak wajib,” kata Agoes, ketika dihubungi lewat telepon selulernya.
Tetapi ketika didesak apakah jual beli buku yang dilakukan sekumpulan guru dan Kepala Sekolah tidak bertentangan dengan Perpres 80 tahun 2003 dan juga melanggar Permendiknas No.2 tahun 2008. Agoes tidak menjawab justru menutup telepon selulernya.
Dari penelusuran MI sungguh mengejutkan. Hampir di tiap SMPN buku KLKS tersebut dijual belikan dan wajib dengan harga Rp 50.000,- per paket. Seperti di SMPN 1 Wonoayu, murid-murid wajib beli buku KLKS tersebut. TM, salah satu murid yang sempat ditemui MI mengatakan, Kepala Sekolah atau guru mengharuskan semua murid membeli buku KLKS tersebut. Walaupun memang bayarnya bisa belakangan tapi sifatnya wajib beli. “Apalagi sekarang murid-murid kelas 3 yang belum lunas tunggakan buku KLKS diancam salah satu oknum guru kalau tidak segera melunasi tidak akan diberi nomor ujian,” ujar TM.
Di sekolah lain, ANT salah satu siswi SMPN 1 Prambon, juga membenarkan buku KLKS dia beli permata pelajaran seharga Rp 50.000,- dan sifatnya wajib semua murid harus membeli. “Mengenai bayarnya tidak harus langsung yang jelas harus ambil dulu bukunya mengenai pembayarannya bisa dicicil, seperti buku Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan hampir semua mata pelajaran ada KLKS nya, kalau per biji Rp 50.000,- kalau ditotal Rp 450.000,-,” kata ANT.
Yang lebih mengejutkan, buku-buku tersebut harus segera dilunasi sebelum mendekati UNAS dan kalaupun belum lunas juga terkesan ada ancaman tidak akan diberi nomor ujian.
Sementara itu salah satu wali murid SMP 1 Wonoayu, Sri, mengaku baru saja melunasi buku KLKS, sebab kalau tidak dilunasi anaknya diancam tidak diberi nomor UNAS. “Ya akhirnya saya cari-carikan utang ke tetangga,” keluh Sri.
Dari penelusuran MI di beberapa SMP Negeri di Kab. Sidoarjo, beberapa buku KLKS yang beredar ditulis oleh Drs. Abdul Basith, Drs. Khoirul Watihin, Drs. Akhsin, Drs. Subagyo, Drs. H. Agus Daenuri, dan Drs. Sugeng Yulianto. Sedangkan pembinanya Drs. Tri Widodo, Kasek SMPN 1 Wonoayu, Drs. Sururi, M.Pd Kasek SMPN 1 Prambon, dan Drs. Retno Untasi. Semua guru dan Kasek ini ikut berperan dalam menjual belikan buku-buku tersebut di kalangan sekolah-sekolah SMPN se-Kab. Sidoarjo. Tapi yang paling berperan justru guru SMPN Prambon YN yang bertugas mencetak dan mendistribusikan ke sekolah-sekolah.
Pebisnis ilegal para insan pendidikan ini diduga mendapat keuntungan ratusan juta rupiah per sekali terbit, tanpa harus membayar pajak juga memakai CV yang tidak jelas dan hal itu sudah berjalan hingga beberapa tahun. Bisnis KLKS ini berjalan secara sembunyi-sembunyi.
Tapi yang lebih mengherankan Kadiknas Agoes Boedi baru tahu dan justru mendukung bisnis ilegal para Kasek tersebut, padahal jelas-jelas melanggar Permendiknas No.2 tahun 2008 tentang larangan lembaga pendidikan dijadikan ajang bisnis apapun.
Hingga berita ini diturunkan Kasek SMPN 1 Wonoayu maupun SMPN 1 Prambon yang berperan dalam pembuatan buku KLKS tersebut ketika hendak dikonfirmasi selalu tidak berada di tempat. (Tim)***
Sumber: Koran METRO INDONESIA; Edisi 354: Tahun ke-VII; Senin 25 April-01 Mei 2011; Hal 1
Foto-fot: Ist***
