PROYEK JUKSUNG DIDUGA JADI BANCAKAN

Juga Sarat dengan Uang Pelicin

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Indramayu, KC – Proyek penunjukan langsung (juksung) perbaikan jalan di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Indramayu diduga kuat menjadi bancakan sejumlah kalangan.

Proyek Juksung tersebut telah “dikavling” oleh beberapa kalangan. Bahkan, selain menjadi bancakan, proyek juksung tersebut juga diduga sarat dengan uang pelicin yang nilainya mencapai jutaan rupiah.

Malahan, untuk mendapatkan proyek juksung tersebut, sejumlah orang yang sudah dijanjikan dapat proyek diharuskan menyetor dana pada pihak Dinas PU Bina Marga sebesar 10 persen dari nilai total proyek. Sebaliknya, kalau tidak membayar maka tidak akan mendapat proyek.

“Saya sudah setor uang melalui mediator proyek senilai Rp 7 juta, namun hingga kini belum ada kejelasan. Baik itu SPK (Surat Perintah Kerja) maupun sejenisnya,” ungkap salah seorang warga Desa Panyingkiran Lor Kecamatan Cantigi yang enggan disebutkan namanya.

Ia mengaku, dijanjikan proyek juksung Dinas PU Bina Marga Kabupaten Indramayu untuk pekerjaan tembok penahan jalan. Ia juga tidak mengetahui, penyebab gagalnya mendapatkan proyek juksung di dinas setempat.

“Selain membayar Rp 7 juta, saya juga diharuskan membayar uang tambahan sebesar Rp 6 juta. Uang tambahan itu akan kita serahkan setelah SPK jadi. Ternyata, sampai sekarang belum juga SPK itu ada di tangan saya. Sebenarnya saya pun siap bayar uang tambahan tersebut kalau SPK sudah turun. Tapi karena belum ada kejelasan, saya jadi bingung mas,” ungkapnya.

Dugaan proyek juksung yang jadi bancakan tersebut, mendapatkan tanggapan dari institute transformasi sosial (Intras). Mereka menilai proyek yang menjadi bancakan dan terjadi fee proyek sebesar 10 persen dikhawatirkan akan mengurangi kualitas proyek yang akan dilakukan. Pasalnya, anggaran untuk pekerjaan akan mengalami penyusutan yang tidak sedikit atau pekerjaan akan dilakukan asal jadi.

“Kalau ada fee proyek, dipastikan akan ada pengurangan kualitas pekerjaandan hasilnya saya yakin tidak akan maksimal. Terlebih, proyek itu dijual dan dijual lagi,” kata Ketua Intras, Agus Somad.

Ia menilai, bagi-bagi proyek juksung tersebut juga dikhawatirkan akan berimbas pada profesionalitas kontraktor yang mengerjakan proyek. Proyek bancakan ini juga diduga tidak hanya untuk segelintir pengusaha kontruksi, melainkan juga dinikmati kalangan lain.

Dua tipe

Sementara itu, Kabid Jalan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Indramayu, Nurman mengatakan, proyek juksung di dinasnya dalam APBD Perubahan 2012 sebanyak 38 paket. Dari jumlah tersebut, nominal anggaran pekerjaan antara 60-70 juta per paketnya. Dalam proyek juksung tersebut dikerjakan dua tipe yakni pengerjaan tembok penahan jalan serta labur aspal satu lapis.

“Pekerjaan tengah dilakukan karena proses pemaketan proyek telah dilakukan. Itu pun kalau yang bayar, kalau tidak, tidak saya beri,” katanya.

Sementara itu, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Bidang Jalan Dinas PU Bina Marga, Wimbanu menambahkan, paket-paket pengerjaan didsarkan atas usulan dari pemerintah desa untuk perbaikan jalan di wilayah masing-masing.

“Paket-paket juksung dilakukan tidak secara merata di masing-masing kecamatan, namun disesuaikan dengan usulan yang ada, diantaranya di Kecamatan Indramayu, dan Kecamatan Sidang,” ulasnya.

Ketika ditanya adanya fee proyek sebesar 10 persen, Wimbanu tidak membantahnya. Ia mengaku, fee proyek ini digunakan untuk penunjang kegiatan operasional pemantauan di lapangan.

“Dana 10 persen itu sifatnya adalah dana nonbudgeter yang digunakan untuk keperluan teknis. Itu pun kita lakukan karena perintah dari pimpinan. Setelah terkumpul selanjutnya akan saya serahkan pada pimpinan juga,” tegasnya.    (C-24)***

Sumber       :  Harian Umum KABAR CIREBON, No. 787 Tahun II; Rabu-Kliwon (7 Nopember 2012); Hal 4***

Pembuatan Drainase PNPM Mandiri Perkotaan Diduga Asal-Asalan

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Indramayu, Realita Nusantara­ – Proyek Pembuatan Drainase Program Nasional Pemberdayaam Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Tridaya Barat” di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu diduga bermasalah. Ditengarai dalam pelaksaan pekerjaan tersebut tidak sesuai bestek yang ada.

Maman selaku Ketua KSM saat dikonfirmasi Minggu (16/09) mengatakan, pembuatan drainase memakai beton selokan dengan kedalaman 30 cm.

Nurmelodi selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Karanganyar mengakui, adanya bata merah dibeberapa bagian yang tidak dipasang.

“Mengenai hal itu, nanti ada penambahan volume yang dilaksanakan di wilayah RT 1 RW 3 karena masih satu paket” kilahnya, saat dikonfirmasi Jum’at (28/09).

Bahkan Nurmelodi pun menganggap bahwa, wartawan tidak mempunyai hak untuk mempertanyakan tentang pekerjaan tersebut.

“Punya hak apa anda menanyakan pekerjaan tersebut? Yang punya hak untuk menanyakan pekerjaan tersebut adalah dinas terkait dan Fasilitator”, ujarnya

Pantauan Realita Nusantara di lapangan, Minggu (30/9) dalam pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan, dibeberapa bagian tampak mengalami kerusakan walaupun pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan belum lama ini. Pekerjaan tersebut juga walaupun belum dilakukan plesteran sudah mengalam retak. Dalam pembuatan adukan pun ditengarai tidak memakai metoda sesuai ketentuan yang ada di bestek

Iyan selaku fasilitator pengawas teknik mengakui, volume pekerjaan tersebut memang kurang sehingga ada penambahan pekerjaan untuk menutupi kekurangan volume tersebut.

“Sudah kami tambahkan kekurangan volume tersebut. Bahkan, sekarang malah kelebihan volume. Semula panjangnya hanya 363 meter sekarang menjadi 411 meter”, katanya saat dikonfirmasi dikantornya, Rabu (10/9).

Namun Iyan mengakui, bahwa dalam pengawasan tersebut banyak kekurangan, sehingga dirinya tidak mengetahui kalau pekerjaan tersebut banyak mengalami kerusakan.

Iyan menambahkan, dirinya telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan tersebut sekitar tanggal 5/10. Bahkan Iyan terkesan menyalahkan warga sekitar.

“Untuk pemeliharaan tersebut seharusnya dilakukan oleh warga sekitar, karena kami tidak menganggarkan untuk pemeliharaan tersebut”, ujarnya

Ketika disinggung bagaimana pengawasannya dalam pembuatan adukan pasir dan semen, berapa perbandingan antara semen dan pasir yang digunakan dalam mebuat adukan? Iyan  mengakui kalau dirinya tidak mengetahui metoda yang digunakan untuk percampuran adukan pasir dan semen oleh Ketua KSM sebagai pelaksana

“Saya tidak mengetahui hal itu, karena saya mengawasi bukan pada proyek itu saja, banyak proyek yang saya awasi. Yang jelas pembuatan adukan itu harus sesuai dengan metoda 4 : 1”, ujarnya

Diminta kepada pihak penegak hukum agar mngusut tuntas permasalahan tersebut.      Realita Nusantara***

KPK DIMINTA USUT TUNTAS

KADIS PERTANIAN DIDUGA SUAP KEJAKSAAN

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Indramayu, REALITA NUSANTARA – Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) senilai Rp 15 Milyar diduga menjadi bancakan beberapa oknum. Bahkan pihak Kejaksaan Negeri Indramayu menetapkan beberapa orang menjadi tersangka, salah satunya Kepala UPTD Pertanian Kec. Krangkeng, Udin S dan Camat Krangkeng sendiri, yakni Cusomo. Kasus tersebut kini sedang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.

Anehnya, justru pihak Kejaksaan Negeri Indramayu menetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Indramayu, hanya sebagai saksi.

Dikatakan Isteri Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Peternakan Kab. Indramayu kepada Realita Nusantara, konon menurutnya, Kejaksaan Negeri Indramayu meminta sejumlah uang kepada suaminya selaku Kadis yang bertanggung jawab terhadap program tersebut.

Pernyataan Istrinya tersebut dibantah oleh suaminya yang selaku Kadis. Menurut Kadis, Sugeng, bahwa pernyataan isterinya itu tidak benar.

“Itu tidak benar, pihak Kejaksaan tidak pernah meminta sejumlah uang kepada saya”, bantahnya, Senin (23/7) saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Namun, Sugeng mengakui kalau dirinya telah mengeluarkan uang untuk operasional Kejaksaan.

“Kalau untuk operasional Kejaksaan, saya memang mengeluarkan dan itu jumlah tidak seberapa, seperti untuk untuk biaya hotel, makan, dan lain sebagainya bilamana pihak Kejaksaan ke Bandung”, katanya.

Menanggapi hal tersebut, LSM Pemerhati Indramayu, Wirto, angkat bicara, apapun yang telah dilakukan oleh Kadis Sugeng itu sama saja telah melakukan gratifikasi.

“Walaupun pihak Kejaksaan tidak pernah meminta sejumlah uang, namun, Kadis Sugeng telah melakukan gratifikasi dengan membiayai operasional pihak Kejaksaan. Ada indikasi apa Kadis Sugeng menanggung biaya operasional Kejaksaan”, pungkasnya.

LSM Pemerhati Indramayu menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta agar segera mengusut tuntas permalahan ini.   TIM***

KUALITAS HASIL PEKERJAAN KUBUS DAN TETRAPOD DI PERTANYAKAN

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Indramayu, Realita Nusantara – Tahun 2012 Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Cirebon (BBWSCCC) menggelar beberapa kegiatan proyek antara lain: Pembangunan Penambahan Pemecah Gelombang (Breakwater) Tirtamaya sebagai Pelaksana PT. Polly Jasa Persada, Pembangunan Penambahan Jetty Glayem Kabupaten Indramayu sebagai Pelaksana PT. Inti Jawa Teknik dan Pembangunan Jetty Muara Lombang Kabupaten Indramayu sebagai Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara – PT. Area Bangun Putra (Join Operation) dengan nilai puluhan milyar rupiah. Namun sangatlah disayangkan semua kegiatan proyek tersebut, kualitas dari hasil pekerjaan dipertanyakan.

Pantauan Realita Nusantara di lapangan, pembuatan kubus dan tetrapod dilakukan di masing-masing tempat kegiatan proyek tersebut, dan berdasarkan hasil konfirmasi tertulis dengan pihak BBWSCCC dengan nilai surat Um.02.05/At/525 tertanggal 06 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kabid PJSA DR. Ir. Muhammad Rizal, M.Sc, mengakui, tidak ada standarisasi untuk produksi Kubus dan Tetrapod.

Menurutnya, bahwa pembuatan Kubus dan Tetrapod yang sekarang sedang dibuat di lapangan menggunakan bahan beton dari Ready Mix dengan campuran beton K225 sesuai dengan spesifikasi teknik yang ada.

“Tidak ada sertifikasi untuk pembuatan kubus dan tetrapod”, katanya

Menyikapi hal tersebut, Ketua LSM Formasi (Forum Masyarakat Indramayu) Kab. Indramayu, Amirudin, angkat bicara, semua kegiatan proyek apapun harus memakai standarisasi yang ditetapkan, kalau tidak ada acuan standarisasi diduga proyek tersebut dikerjakan asal-asalan.

“Standarisasi berhubungan dengan kualitas dari hasil pekerjaan tersebut. Kalau tidak ada standarisasi kualitas pekerjaan tersebut dipertanyakan”, pungkasnya.      TIM***

PENGECORAN JALAN OLEH PT. IMBUH REJEKI DIDUGA ASAL JADI

REALITA NUSANTARA – ONLINE - INDRAMAYU

Bharindo, Indramayu – Pengecoran Jalan Kabupaten sedang di kerjakan dengan tujuan untuk memperlancar dan mempermudah jalannya transportasi akan tetapi sangat disayangkan kadang-kadang PT atau CV yang mengerjakan asal-asalan atau asal jadi, kurang memperhatikan kualitas hasil pekerjaan tersebut dan diduga rampung tidak sesuai dengan bestek dan RAB nya. Salah satunya proyek peningkatan jalan, jalan Plawangan-Lempuyang yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Indramayu tahun 2012 sebesar Rp 1.514.588.000,- yang dikerjakan atau kontraktor PT. IMBUH REJEKI, yang sebagai pelaksana di lapangan Caming.

Caming saat dikonfirmasi wartawan Bharindo, selaku pelaksana di lapangan mengatakan, “masalah pekerjaan yang saya tangani semua ketentuan, baik pengiriman material atau tentang teknis di lapangan pengerjaan semuanya mentaati petunjuk dari orang yang mendapatkan tender pekerjaannya dan masalah teknis di lapangan memang saya yang mengeturnya mulai dari pemadatan atau refilling menggunakan batu, pemasangan rangka beton cor sampai teknis pengecorannya, jadi saya tinggal melaksanakan saja, segala sesuatunya petunjuk dari BOS”, tuturnya.

Nurman, ST sebagai Kabid Jalan Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, “memang selama ini saya akui pengawasan di lapangan dari kami kurang, karena banyaknya proyek yang diawasi tidak sebanding dengan tenaga personil yang ada dan tetap akan saya tindak apabila dalam pengerjaannya ada penyimpangan yang salah satunya yang salah satunya pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. IMBUH REJEKI itu”, paparnya.

Namun, sangat disayangkan pengerjaan pengecoran baru saja selesai dan belum dilalui kendaraan sudah pecah-pecah, baik serabut dan lebih lagi retak sampai ke dasar, awal pemadatan menggunakan batu merah yang mudah hancur padahal untuk lapisan bawah, rangka coran tidak ada kaki-kakinya, tidak ada dowel, dan jarak rangka beton cukup lebar, besi yang digunakan ada dua jenis ukuran, kesannya dikerjakan asal jadi tanpa mengindahkan kualitas pekerjaan.     (Sutarmin/Joy)***

Sumber: Tabloid Bhayangkara Indonesia (Bharindo); Edisi: 4 Tahun I 01-14 Juli 2012; Hal. 22***

TASRIPIN KETUA DPC KWRI KAB. INDRAMAYU SAH

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

INDRAMAYU, REALITA NUSANTARA – Gonjang-ganjing tentang kepengurusan DPC KWRI (Komite Wartawan Reformasi Indonesia) Kab. Indramayu tentang sah tidaknya sebuah kepengurusan, bahkan beberapa kalangan menuding Tasripin Ketua DPC KWRI Kab. Indramayu tidak sah. Bahkan, konon, permasalahan ini juga sampai ke pihak kepolisian.

Berkaitan dengan itu beberapa pengurus DPP KWRI angkat bicara, seperti halnya Ketua Umum DPP KWRI KRT. Heru Ansori, SH dan E. Sadi Humas DPP KWRI yang didampingi Bapak Sofyan yang akrab dipanggil Bapak Oyan, ketiga lelaki ini walaupun sudah berumur namun masih mempunyai semangat yang tinggi.

Sadi menjelaskan, sesuai dengan ketentuan AD/ART KWRI harus dilaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) untuk mengangkat Ketua DPC KWRI dan 3 (tiga) bulan sekali melaporkan perkembangan organisasi yang dipimpinnya.

Menurutnya, pengurus DPC KWRI yang di Ketuai saudara Duliman sudah dibekukan sejak Bulan Maret 2010. Sejak dibekukan hingga saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KWRI belum pernah mengeluarkan SK untuk siapa pun baik itu kepada Saudara Sony.

“Baru pada tanggal 6 Juni 2012, DPP KWRI mengeluarkan SK pengangkatan untuk Saudara Tasripin dengan Nomor: 106/SK/C/DPP-KWRI/IND/VI/2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP KWRI KRT. Heru Ansori, SH dan Sekjen DPP KWRI Raymond B Pardede, SH. Kepengurusan Tasripin ini untuk periode 2012 sampai 2017”, tutur Sadi, Senin (2/7)

Ketua Umum DPP KWRI KRT. Heru Ansori, SH, juga angkat bicara, saya baru kali ini mengeluarkan SK untuk Saudara Tasripin saja, untuk Saudara Sony saya sama sekali belum pernah mengeluarkan SK.

“Tanyakan kepada Sony mana SK yang dari saya, kalau benar saya mengeluarkan SK untuk Sony. Kita lihat saja Hari Rabu Tanggal 4 Juli 2012, saya akan melantik Saudara Tasripin” tandas Ketua Umum DPP KWRI, KRT. Heru Ansori, SH

Ketua umum menambahkan, baru kali ini saya turun langsung untuk melantik Ketua DPC KWRI. Saya bangga dengan Ketua DPC KWRI Indramayu Tasripin.

“Tasripin merupakan sosok Ketua yang mempunyai loyalitas yang tinggi  terhadap organisasi”, tandasnya

Lebih lanjut dikatakan Ketua Umum, dirinya tidak terima dengan ulah oknum wartawan yang menuding bahwa kepengurusan Tasripin tidak sah

“Saya akan menempuh jalur hukum kepada oknum yang sudah membuat rusak nama baik organisasi KWRI”, pungkas Ketua Umum      Realita Nusantara***

OKNUM MANTAN KARYAWAN COLOMBUS TILEP DANA SETORAN

REALITA NUSANTARA – ONLINE

Indramayu, REALITA NUSANTARA – Oknum mantan karyawan perusahaan pembiayaan kredit Colombus yang berinisial SHR diduga tilep dana setoran konsumen. Oknum tersebut berhasil menagih setoran kredit kepada konsumen yang bernama Warnoto padahal oknum tersebut sudah berhenti menjadi karyawan pada perusahaan Colombus. Berhentinya oknum karyawan tersebut, diketahui menurut beberapa karyawan yang masih aktif.

“SHR sudah berhenti dari perusahaan Colombus sekitar satu bulan. Dia bukan karyawan Colombus lagi”, ujar beberapa karyawan yang masih aktif bekerja.

Menurut Warnoto, dirinya tidak mengetahui bahwa oknum tersebut sudah keluar dari perusahaan Colombus, karena ditagih untuk membayar setoran kredit, akhirnya saya berikan uang setoran tersebut kepada SHR.

“Saya bayar setoran kredit kepada SHR terakhir pada bulan Mei sekitar tanggal 22, namun anehnya malah kwitansi bukti setoran diminta semuanya dengan alasan untuk pemberkasan dan mengurutkan angsuran-angsuran yang sudah saya lakukan”, ungkap Warnoto.

Warnoto menambahkan, konon, kata SHR, kwitansi bukti setoran akan di fotocopy untuk mengurutkan angsuran-angsuran yang telah dilakukan dari awal hingga terakhir dilakukan pembayaran dan akan dikembalikan besok setelah di fotocopy.

SHR saat didatangi oleh Warnoto dan Tim Realita Nusantara di kediamannya, mengatakan, saya bukan berhenti/keluar dari perusahaan Colombus, tetapi saya sedang diskorsing.

“Memang benar saya ambil uang setoran, awalnya saya hanya ingin mengambil uang dendanya saja, namun karena Bpk Warnoto memberikan uang setoran berikut dendanya sebesar Rp 300.000,- akhirnya saya terima uang itu dan rencananya akan saya setorkan ke kantor, namun karena ada kebutuhan mendesak maka uang tersebut saya gunakan setengahnya”, kilah SHR saat dikonfirmasi di kediamannya, Jum’at (01/06)

SHR menambahkan, saya mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan ini.

“Saya siap bertanggung jawab atas segala kesalahan yang saya lakukan”, ucapnya

Lebih lanjut dikatakan SHR, mengenai kwitansi/bukti angsuran akan saya kembalikan. Namun saya perlu waktu untuk mencari kwitansi tersebut.

“Saya perlu waktu untuk mengembalikan kwitansi tersebut, saya akan cari dulu kwitansi tersebut”, ujarnya.

Setelah didesak oleh Warnoto akhirya kwitansi/bukti angsuran tersebut diberikan. Namun, bukti kwitansi yang diberikannya, menurut Warnoto masih kurang satu kwitansi/bukti angsuran tersebut.

“Ada satu kwitansi/bukti angsuran yang disobek”, jelas SHR

Pendapat Ketua FP2I (Forum Pemuda Peduli Indramayu), sebaiknya permasalahan ini segera ditindak lanjuti sampai ke ranah hukum. Agar colektor-colektor yang nakal seperti itu jera. Ada dugaan bahwa kwitansi/bukti angsuran yang disobek itu sengaja untuk menghilangkan bukti yang diduga kuat bahwa uang setoran kredit tersebut juga ditilep olehnya, pungkas Ketua FP2I.    Realita Nusantara***

BINA MARGA INDRAMAYU KOMITMEN BANGUN JALAN

PT. KUSUMA LAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI ATURAN

REALITA NUSANTARA ONLINE – Indramayu

Indramayu, REALITA NUSANTARA – Banyaknya ruas jalan yang rusak di Kabupaten Indramayu membuat Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen akan membangunnya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Bina Marga H. Soen Soejarwo melalui Kepala Bidang Jalan Nurman, ST.

Menurut Nurman, tahun 2012 ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyiapkan dana baik untuk rehabilitasi maupun untuk peningkatan jalan di sejumlah ruas jalan yang rusak dengan anggaran yang tidak sedikit.

“Untuk tahun 2012 ini kami menyiapkan dana sedikitnya Rp 98 Miliar”, Jelas Nurman.

Lebih lanjut, dikatakan Nurman, dari anggaran Rp 98 Miliar tersebut, memakai skala prioritas jalan mana yang akan diperbaiki lebih dulu. Dengan cara betonisasi, hotmik, dan sistem burda.

“Untuk betonisasi sepanjang 48 km, untuk hotmik sepanjang 18 km dan untuk sistem burda sepanjang 8 km. Semua itu tersebar di masing-masing ruas jalan yang ada di Kabupaten Indramayu”, tandas Nurman

Dikatakan Nurman, bahwa untuk anggaran Rp 98 Miliar tersebut masih belum mencukupi untuk diadakannya perbaikan secara keselurahan dengan kondisi jalan yang rusak di beberapa ruas jalan di Indramayu.

“Kami menghimbau kepada pengguna jalan agar bersabar, pada akhirnya juga jalan-jalan yang belum dilaksanakan perbaikan akan mendapat giliran untuk diperbaiki”, himbaunya.

Sesuai Aturan

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Bina Marga untuk selalu meningkatkan kualitas jalan. Seperti contohnya, pekerjaan peningkatan Jalan Cilandak – Anjatan dengan biaya Rp 2,5 Miliar, sumber dana APBD Kabupaten Indramayu tahun 2012, sebagai pelaksana pekerjaan PT Kusuma.

Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu Nurman, ST di ruang kerjanya, mengatakan, pekerjaan tersebut sudah sesuai aturan. Karena pada pekerjaan tersebut, dengan sistem betonisasi dan hotmik.

“Untuk betonisasi dengan menggunakan K 350, karena pada titik-titik di daerah tersebut mengalami rusak berat dan ada juga beberapa titik-titik yang memakai hotmik karena dianggap rusak sedang”, jelas Nurman.

Menjumpai Direktur PT. Kusuma Peter, mengatakan, untuk pekerjaan tersebut memang sudah sesuai aturan. Karena untuk jalan yang dikategorikan rusak sedang memakai hotmik dan untuk jalan yang dikategorikan rusak berat memakai sistem betonisasi.

“Untuk sistem betonisasi ± 720 meter dan untuk hotmik kurang lebih ± 1.900 meter”, pungkas Peter

Peter menambahkan, sebagai pelaksana pekerjaan saya membantu Pemerintah Daerah. Pekerjaan tersebut juga, tidak ingin asal-asalan agar kualitas dari pekerjaan tersebut terjamin

Menurut Ali, salah satu warga Cilandak – Anjatan, sangat bersyukur dengan terlaksananya janji pemerintah daerah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu dengan segera dilaksanakannya pembangunan jalan di desanya.

“Semoga dengan jalan yang bagus ini banyak manfaat bagi pengguna jalan umumnya dan khususnya masyarakat desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan dengan adanya kualitas jalan yang bagus taraf kesejahteraan masyarakat di sini dapat meningkat”, harapnya.   (Realita Nusantara)***

Warga Kab. Tegal Keluhkan Penerbitan KTP

Warga Kab. Tegal Keluhkan Penerbitan KTP

REALITA NUSANTARA – ONLINE. SLAWI

Slawi,  KOPI – Susahnya membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memperpanjang KTP yang baru, selama ini dikeluhkan warga Kabupaten Tegal. Sampai-sampai warga pada menumpahkan kekesalannya ke masing-masing Kelurahan tempat mereka mengurus pembuatan KTP-nya. Dianggapnya Kepala Desa dan perangkat desa tak becus dalam bekerja. Padahal selama ini yang menjadi pokok persoalannya karena ketiadaannya blanko untuk pembuatan KTP.

Seperti penjelasan Heru Hermawan, SE Kepala Desa Adiwerna kepada Koran Pagi mengatakan, yang menjadi kendala susahnya dalam pembikinan KTP baru, dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman blanko KTP dari Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Tegal ke desa-desa. Coba tanyakan ke Disdukcapil kenapa sampai 3 bulan lebih blanko KTP tidak dikirim ke desa, padahal warga sudah sangat menunggu untuk penerbitan KTP. Pendapat Kepala Desa Adiwerna juga dibenarkan oleh Kepala Desa Lawatan Sutrisno. Diakui bahwa balnko KTP dan Akte Kelahiran mengalami keterlambatan dalam pengiriman oleh Disdukcapil ke desa-desa.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tegal Drs. HM. Masykur RS, M.Si, sewaktu ditemui Koran Pagi justru menghindar dan malah menyuruh stafnya yaitu R. Arumbinang, SH, Ketua Panitia Pengadaan blanko KTP, Akte Catatan Sipil, KK dan buku register didampingi Drs. Budi Prasetyo Seksi Identitas dan Perpindahan.

Arumbinang kepada Koran Pagi mengatakan, memang blanko untuk KTP dan Akte Catatan Sipil belum dicetak, karena untuk mencetak blanko KTP hanya percetakan yang mempunyai security printing yang telah ditentukan Mendagri. Di Indonesia hanya ada 10 percetakan yaitu 8 di Jakarta, 1 dari Bandung, dan 1 dari Riau.

Untuk kelancaran penerbitan KTP, Disdukcapil Kab. Tegal sudah mengadakan lelang sampai 3 kali. Lelang I yang mendaftar hanya dari Jakarta, itupun gagal karena tidak menyertakan dokumen pra kualifikasi. Lelang II yang mendaftar 4, dari Jakarta 3 dan Riau 1 gagal pula, dan keempat perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat security printing.

Lelang III sampai sekarang belum ada yang mendaftar, kalau sampai lelang III gagal, nantinya akan dilaporkan ke Mendagri, padahal nilai dari lelang cukup lumayan:

1.             Blanko Kutipan Akta Catatan Sipil volume 100.000 lembar harga satuan Rp 3.000,- jumlahnya sampai Rp 300 juta

2.             Blanko KTP volume 180.000 keping harga satuan Rp 1.250,- jumlah Rp 225 juta

3.             Blanko KK volume 100.000 satuan, harga satuan Rp 2.500,- jumlah Rp 250 juta

4.             Buku Register Catatan Sipil volume 2525 buku, harga satuan Rp 40.000,- jumlah Rp 101 juta, jumlah keseluruhan Rp 876 juta

Meningkatnya pembuatan KTP menurut Drs. Budi Prasetyo kepada Koran Pagi, setelah Disdukcapil Kabupaten Tegal mengadakan sosialisasi di tahun 2008 tentang UU No.23 Tahun 2006 masalah administrasi kependudukan, masyarakat Kabupaten Tegal mulai sadar pentingnya KTP.

Lebih lanjut, Arumbinang menambahkan, pembagian BLT dan konvesi kompor gas juga salah satu faktor meningkatnya pembikinan KTP, disamping faktor usia dari anak-anak ke dewasa.

Untuk mengatasi kelangkaan blanko KTP, lanjut Budi, Disdukcapil Kabupaten Tegal mengeluarkan semacam surat keterangan domisili pengganti KTP yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal.     (hengky s)***

Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 9***

Foto-Foto: Ist***

Pemkab Landak Hamburkan Dana APBD Polindes Pakkumbang Tidak Difungsikan

Pemkab Landak Hamburkan Dana APBD Polindes Pakkumbang Tidak Difungsikan

REALITA NUSANTARA – ONLINE. LANDAK

Landak,  KOPI – Pembangunan Polindes Pakkumbang, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang menelan dana anggaran TA 2008 sebesar Rp 135.000.000,- dinilai hanya menghamburkan uang Kas Daerah. Demikian dikatakan Bernadus, S.Ag guru agama Katolik SMA 1 Sompak.

“Kami sangat kesal, mengapa petugas di Polindes hanya seumur jagung. Ini sangat mengherankan, padahal masyarakat Pakumbang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan”, ujarnya

Masyarakat di wilayah Kabupaten Landak, khususnya di Pakkumbang, tetap menginginkan Polindes tersebut difungsikan kembali agar masyarakat mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Landak, membuka kembali Polindes dan menempatkan petugas kesehatan yang benar-benar peduli akan kesehatan masyarakat.

Sungguh sangat ironis, bangunan Polindes yang dibangun dengan notabene uang rakyat, dibiarkan begitu saja. Tak urung bangunan yang tidak berfungsi itu jelas akan dimakan rayap dari sekitar bangunan yang sudah ditumbuhi rumput-rumput liar.     (ags jahe/neo)***

Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 9***

Foto-Foto: Ist***