LSM GEPAR dan RAPEL Ungkap Borok PU Binamarga Sidoarjo
REALITA NUSANTARA – ONLINE. SIDOARJO
Sidoarjo, MI – PU Bina Marga kab. Sidoarjo akhir-akhir ini banyak disoal oleh beberapa kalangan LSM, terkait maraknya beberapa paket proyek yang terkesan dimainkan oleh oknum PU tersebut untuk mencari keuntungan keuntungan pribadi. Mulai dari paket yang dilelangkan umum sampai yang melalui penunjukkan langsung (PL).
Dan yang lebih parah lagi SBU (Surat Badan Usaha) salah satu CV ijinnya sudah mati dan belum diperpanjang tetap diloloskan. Hal tersebut dibenarkan Ketua LSM RAPEL, Chamim. Ia mengatakan ada beberapa paket yang diatur, sekilas memang terlihat dilelangkan tapi hanya formalitas saja tetap ujung-ujungnya diatur. “Kontraktor yang royal dan dekat dengan dinas tersebut pasti dimenangkan dan itu sudah umum. Kalau ada kontraktor baru dari luar Sidoarjo harapan untuk bisa menang tipis. Walaupun sekarang sudah memakai lelang system e.prok,” ujar Chamim.
Selain itu kata Chamim, proyek penunjukan langsung (PL) juga dikuasai kontraktor-kontraktor besar saja, dan satu kontraktor bisa dapat 2 hingga 3 paket pekerjaan PL sehingga kontraktor kecil hanya bisa gigit jari. Hal ini kata Chamim, dikarenakan untuk mendapat paket, baik yang melalui lelang umum maupun PL si pemenang harus rela nilai paketnya dipotong hingga 10% oleh Dinas tersebut dengan alas an dana pengamanan, dan itu sudah bukan rahasia umum lagi.
“Yang jelas saya akan soroti masalah dugaan permainan dan persekongkolan tender PU Bina Marga ini. Dan kalau terbukti ada penyimpangan saya akan melakukan somasi dan class action (demo),” ujar Chamim geram.
Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM GEPAR, Hertanto. “Saya menduga memang ada beberapa paket yang sengaja dibagi-bagi ke beberapa rekanan dan yang saya heran satu bendera (CV/PT) bisa mendapatkan 2 hingga 3 paket pekerjaan. Jelas itu menyalahi aturan,” kata Hertanto.
Menurut Tanto, paket PL di SKPD Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo cukup banyak namun perekrutan pihak ketiganya (CV/PT) untuk pelaksanaannya tak transparan. Hal ini jelas melanggar UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No.14 Tahun 2008. “Saya juga menduga potongan 10% yang dilakukan oleh oknum dinas tersebut memang benar,” kata Tanto.
Sementara itu panitia lelang Dinas PU Bina Marga, Yunan, beberapa kali hendak dikonfirmasi di ruang kerjanya enggan menemui wartawan, begitu juga ketika dihubungi lewat telepon selulernya nadanya aktif, tetapi tidak diangkat. (Rey)***
Sumber: Koran METRO INDONESIA; Edisi 354: Tahun ke-VII; Senin 25 April-01 Mei 2011; Hal 9
Foto-fot: Ist***
