KEPALA UPTD PENDIDIKAN KEC. HAURGEULIS DIDUGA PERAS CALON KEPALA SEKOLAH

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

INDRAMAYU, INTI JAYA – Kepala UPTD Pendidikan Kec. Haurgeulis Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Riyanto, S.Pd., M.Si diduga peras sejumlah calon kepala sekolah di wilayah kerjanya saat rekruitmen dan fit and proper test.

Lembaga pendidikan yang notabene untuk mencetak orang-orang seperti Habibie, namun, ketika menempatkan seorang kepala sekolah diduga dilakukan asal-asalan dan berlumuran uang, yang penting ada sejumlah pulus (uang-red). Seharusnya penyaringan serta penjaringan para calon kepala sekolah dilakukan secara profesional dan sesuai aturan yang ada, tidak asal punya pulus otomatis duduk menjadi kepala sekolah.

Bahkan, fenomena seperti ini diduga terjadi pada hampir setiap UPTD Pendidikan di Kabupaten Indramayu, tidak hanya di UPTD Kecamatan Haurgeulis saja, sehingga kualitas kepala sekolah banyak yang tidak siap pakai, baik mengelola manajemen proses belajar mengajar maupun memprogsess administrasi bahkan tak banyak ada kepala sekolah yang kelihatan linglung, akibat dari salah perekrutan menambah buruknya citra pendidikan di Kabupaten Indramayu.

Kepala UPTD Kecamatan Haurgeulis ketika ditemui Inti Jaya (1/10) di kantornya mengelak semua tuduhan tersebut dan berusaha menghindar dari wartawan sambil berkata, kenapa kalian menjustice saya dan ditengarai malah Riyanto menuding Ahmadi selaku Ketua PGRI Kecamatan Haurgeulis yang bermain uang. Saya sama sekali tidak pernah memungut apalagi memeras para calon kepala sekolah, sambil bergegas pergi naik ke mobil dinas UPTD mengupat wartawan mencari-cari saja masalah, tunggu saya karena ada yang lebih krusial dari persoalan ini, orang tua saya sakit, ingat tolong dicatat dan tidak dipelintir beritanya, tegas Riyanto.

Sementara Drs. Oyo Haryanto, MM Pengawas SD di UPTD Haurgeulis mengomentari tentang carut marutnya penerimaan calon kepala sekolah beberapa waktu lalu, sebetulnya tentang pencalonan kepala sekolah semua berdasarkan mekanisme dan aturan tidak acakadul apa yang ditudingkan, tugas saya hanya menjalankan perintah atasan tidak lebih dari itu. Bicara tentang penerimaan uang pelicin saya sama sekali tidak tahu menahu kalaupun demikian kami sudah menempuh secara aturan, seolah sang pengawas membela atasannya UPTD Haurgeulis (Riyanto-red). “MIKUL DUWUR MENDEM JERO”, karena kita semua bukan terlahir dari rahim malaikat pasti ada kelemahan dan kekeliruan, tidak ada gading yang tak retak, kata Oyo pada Inti Jaya.

Menurut sumber Inti Jaya kalau penerimaan calon kepala sekolah beberapa pekan lalu jelas memakai pulus berkisar 10 juta rupiah setiap calon, namun ironisnya, Kepala UPTD Kecamatan Haurgeulis Riyanto, S.Pd., M.Si mengatakan, kalau kutipan-kutipan pulus tersebut diperuntukkan untuk dana perjuangan, hal tersebut menirukan statemennya Kepala UPTD.

Adapun sejumlah calon kepala sekolah yang kini sudah duduk di kursi panas pemimpin diantaranya, Eka, Ela, Eem dan Nur, sayang bagi Ade malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih sampai sekarang beliau belum mendapatkan tempat padahal menurut informasi seluruh akomodasi serta biaya-biaya pencalonan sudah dipenuhi tapi masih masuk daftar tunggu.                                                    (M. Ghozali/Benyamin/MS)***

Sumber : Surat Kabar Independen INTI JAYA; Edisi 2470 Tahun Ke-42 07 – 13 November 2012; Hal 5***

PROYEK JUKSUNG DIDUGA JADI BANCAKAN

Juga Sarat dengan Uang Pelicin

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Indramayu, KC – Proyek penunjukan langsung (juksung) perbaikan jalan di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Indramayu diduga kuat menjadi bancakan sejumlah kalangan.

Proyek Juksung tersebut telah “dikavling” oleh beberapa kalangan. Bahkan, selain menjadi bancakan, proyek juksung tersebut juga diduga sarat dengan uang pelicin yang nilainya mencapai jutaan rupiah.

Malahan, untuk mendapatkan proyek juksung tersebut, sejumlah orang yang sudah dijanjikan dapat proyek diharuskan menyetor dana pada pihak Dinas PU Bina Marga sebesar 10 persen dari nilai total proyek. Sebaliknya, kalau tidak membayar maka tidak akan mendapat proyek.

“Saya sudah setor uang melalui mediator proyek senilai Rp 7 juta, namun hingga kini belum ada kejelasan. Baik itu SPK (Surat Perintah Kerja) maupun sejenisnya,” ungkap salah seorang warga Desa Panyingkiran Lor Kecamatan Cantigi yang enggan disebutkan namanya.

Ia mengaku, dijanjikan proyek juksung Dinas PU Bina Marga Kabupaten Indramayu untuk pekerjaan tembok penahan jalan. Ia juga tidak mengetahui, penyebab gagalnya mendapatkan proyek juksung di dinas setempat.

“Selain membayar Rp 7 juta, saya juga diharuskan membayar uang tambahan sebesar Rp 6 juta. Uang tambahan itu akan kita serahkan setelah SPK jadi. Ternyata, sampai sekarang belum juga SPK itu ada di tangan saya. Sebenarnya saya pun siap bayar uang tambahan tersebut kalau SPK sudah turun. Tapi karena belum ada kejelasan, saya jadi bingung mas,” ungkapnya.

Dugaan proyek juksung yang jadi bancakan tersebut, mendapatkan tanggapan dari institute transformasi sosial (Intras). Mereka menilai proyek yang menjadi bancakan dan terjadi fee proyek sebesar 10 persen dikhawatirkan akan mengurangi kualitas proyek yang akan dilakukan. Pasalnya, anggaran untuk pekerjaan akan mengalami penyusutan yang tidak sedikit atau pekerjaan akan dilakukan asal jadi.

“Kalau ada fee proyek, dipastikan akan ada pengurangan kualitas pekerjaandan hasilnya saya yakin tidak akan maksimal. Terlebih, proyek itu dijual dan dijual lagi,” kata Ketua Intras, Agus Somad.

Ia menilai, bagi-bagi proyek juksung tersebut juga dikhawatirkan akan berimbas pada profesionalitas kontraktor yang mengerjakan proyek. Proyek bancakan ini juga diduga tidak hanya untuk segelintir pengusaha kontruksi, melainkan juga dinikmati kalangan lain.

Dua tipe

Sementara itu, Kabid Jalan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Indramayu, Nurman mengatakan, proyek juksung di dinasnya dalam APBD Perubahan 2012 sebanyak 38 paket. Dari jumlah tersebut, nominal anggaran pekerjaan antara 60-70 juta per paketnya. Dalam proyek juksung tersebut dikerjakan dua tipe yakni pengerjaan tembok penahan jalan serta labur aspal satu lapis.

“Pekerjaan tengah dilakukan karena proses pemaketan proyek telah dilakukan. Itu pun kalau yang bayar, kalau tidak, tidak saya beri,” katanya.

Sementara itu, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Bidang Jalan Dinas PU Bina Marga, Wimbanu menambahkan, paket-paket pengerjaan didsarkan atas usulan dari pemerintah desa untuk perbaikan jalan di wilayah masing-masing.

“Paket-paket juksung dilakukan tidak secara merata di masing-masing kecamatan, namun disesuaikan dengan usulan yang ada, diantaranya di Kecamatan Indramayu, dan Kecamatan Sidang,” ulasnya.

Ketika ditanya adanya fee proyek sebesar 10 persen, Wimbanu tidak membantahnya. Ia mengaku, fee proyek ini digunakan untuk penunjang kegiatan operasional pemantauan di lapangan.

“Dana 10 persen itu sifatnya adalah dana nonbudgeter yang digunakan untuk keperluan teknis. Itu pun kita lakukan karena perintah dari pimpinan. Setelah terkumpul selanjutnya akan saya serahkan pada pimpinan juga,” tegasnya.    (C-24)***

Sumber       :  Harian Umum KABAR CIREBON, No. 787 Tahun II; Rabu-Kliwon (7 Nopember 2012); Hal 4***