Kepala SMPN 7 Tangsel Peras Orang Tua Murid

Kepala SMPN 7 Tangsel Peras Orang Tua Murid

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TANGERANG

Tangerang, Cakrawala – Dewasa ini kebutuhan akan pendidikan sangat didambakan para orang tua., sehingga orang tua yang anaknya hendak memasuki dunia pendidikan dengan tingkat pertama berusaha mencari sekolah yang berprofil baik dari sisi akademis agar anak-anaknya kelak menjadi anak yang berprestasi dan berakhlak mulia.

Hal itu banyak diperoleh di sekolah-sekolah negeri yang secara pembiayaan akademis maupun infrastrukturnya telah disediakan oleh pemerintah, baik melalui dana APBN maupun APBD, dan pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana 20% dari APBN untuk membiayai pendidikan.

Sehingga tidak alasan bagi Kepala Sekolah yang memanfaatkan orang tua siswanya untuk memenuhi kebutuhannya melalui penerimaan siswa baru (PSB). Seperti halnya salah satu orang tua orang tua yang meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan pada Cakrawala, Jum’at (13/8) lalu.

Di SMPN 7, ia mengeluhkan besarnya biaya yang harus ia keluarkan untuk menyekolahkan anaknya di SMPN 7 itu kurang lebih mencapai Rp 7 juta per siswa. Dengan rincian untuk bangunan Rp 4 juta dan Rp 3 juta untuk buku dan MOS. Kenapa SMPN 7 melakukan pungutan PSB hingga sebesar itu, padahal pemerintah telah membuat program wajib belajar 9 tahun.

Ketika hal itu akan dikonfirmasi kepada Kepala SMPN 7, Rabu (18/8), Drs. Marhaen Husantara, M.Pd yang akrab disapa Toton itu tidak berada di tempat kerjanya, salah seorang yang menerima Cakrawala yang tidak mau menyebutkan namanya itu membantah keluhan orang tua siswa tersebut, namun ketika dikonfirmasi lebih jauh lagi mengenai pungutan liar itu, orang itu langsung melempar kepada Alwi wakil Kepala sekolah, Alwi didamping orang tadi pada Cakrawala mengatakan bahwa di sekolah itu tidak ada pungutan uang bangunan.

“Yang ada hanya uang investasi sebesar Rp 2 juta,” ujar Alwi tanpa mau merinci apa maksud uang investasi yang ia katakan.

Sementara untuk buku LKS yang harus dibayarnya sebesar Rp 7.000/LKS ujar Alwi, ditengah perbincangan dengan Cakrawala.    (Alek-A02)***

Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 4

Foto-foto: Ist ***

Unit Krimsus Satrekrim Polres Jakbar Tolak Perwakilan Kasudin Dikmen Terkait Penyelidikan

Unit Krimsus Satrekrim Polres Jakbar Tolak Perwakilan Kasudin Dikmen Terkait Penyelidikan

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta, Cakrawala – Pihak Polres Metro Jakarta Barat menunda klarifikasi terkait adanya dugaan permainan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2010, di Sudin Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat. Penundaan penyelidikan tersebut, karena Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, selaku penyidik menolak perwakilan yang dihadiri oleh salah satu staf Sudin Dikmen Jakarta Barat.

Dalam surat pemanggilan Polres Jakarta Barat No. B/402/VIII/Res JB, jelas tertulis nama H. Abdul Hamid, diminta hadir pada 13 Agustus 2010 Pukul 10.00 WIB di lantai 2 kamar No.220 Unit Krimsus. Namun, yang datang salah satu stafnya, menyikapi hal ini pihak Polres Jakarta Barat dengan tegas menolak dan meminta H. Abdul Hamid sendiri yang hadir untuk diminta klarifikasinya.

Dalam surat undangan klarifikasi itu tertulis rujukan, a. pasal 1 butir 5, pasal 5 dan pasal 102 KUHP. b. pasal 14 ayat (1) huruf g UU RI No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. c. Laporan Informasi No. LI/18/VII/  2010/Res JB tanggal 31 Juli 2010.

Pada poin 2, isi surat undangan klarifikasi disebutkan, pemanggilan merupakan rujukan dalam kaitan penjelasan tentang landasan atau dasar hukum pelelangan atau tender pengadaan barang dan jasa, bidang pengadaan peralatan laboratorium di SMAN dan SMKN di Jakarta Barat, yang dilakukan oleh Sudin Dikmen Jakarta Barat pada Mei sampai Juli 2010.

Pada surat laporan No. 27/KL/DP/G-KKN/7-10, tertanggal 9 Juli 2010, disebutkan penetapan pemenang peralatan laboratorium fisika SMAN (L-1) Jakarta, yang dimenangkan CV. Putri Kembar Sejati sebesar Rp 874.336.100,- padahal masih ada penawaran yang lebih rendah, yakni CV Garuda Jaya Rp 734.800.000,-.

Pemenang peralatan laboratorium SMAN (L-2) dimenangkan oleh CV Asih Pitulung Rp 997.349.000,- padahal masih ada penawaran yang lebih rendah yakni, PT. Pane Putratama sebesar Rp 826.650.000,-.

Pemenang peralatan UKS SMAN/SMKN (J-3) yang dimenangkan CV Diana Simba Rp 818.862.000. Padahal penawaran lebih rendah dari CV Lintas Samudra Pratiwi, dikalahkan dengan penawaran Rp 667.260.000.

Pemenang terakhir yang dilaporkan oleh LSM Garuk KKN adalah pengadaan paket fisika L1 (Umum) alat difital fisika laboratorium 8 set, dengan harga satuan Rp 20. ,916.000. Jumlah harga keseluruhan Rp 167.328.000.

“Alat atau barang tersebut tidak ada di pasaran diduga hanya akal-akalan panitia lelang. Sengaja menciptakan nama barang yang tidak ada/fiktif, dengan tujuan bekerjasama dengan rekanan yang dimenangkan paket tersebut, agar bisa membagi-baginya dengan panitia lelang,” katanya pekan lalu di Walikota Jakarta Barat.

Dalam surat laporan yang ditandatangani M. Syarudin dan Sekjen Abdul Haris SH, tertera nama-nama pejabat Sudin Dikmen Jakarta Barat yang diduga terkait dan bertanggungjawab atas pengadaan barang dan jasa tahun 2010, yakni Kasudin Dikmen Jakarta Barat, H. Abdul Hamid. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Alex Usman. Ketua Panitia Lelang, Kusnadi SE, Sekretaris Panitia Lelang, Arif Trihatmanto.   (Udin/Bram-A02)***

Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 3

Foto-foto: Ist ***

Inspektorat Prov. DKI Diminta Usut Lelang Proyek Dinas Pendidikan

Inspektorat Prov. DKI Diminta Usut Lelang Proyek Dinas Pendidikan Ricuh

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta, Cakrawala – Inspektorat Prov. DKI Jakarta diminta agar lebih proaktif menangani setiap permasalahan yang terjadi di unit-unit lingkup Pemda DKI, khususnya di lapangan, terutama pada pelaksanaan pelelangan. Karena rekanan peserta lelang kerap bersaing dengan curang dan diduga bermain dengan panitia lelang, akibatnya kerap menimbulkan kericuhan. Pada edisi sebelumnya, Cakrawala telah memberitakan, bahwa pelaksanaan lelang barang dan jasa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sempat ricuh, Senin (9/8) di Kebun Jeruk Jakarta Barat.

Awal terjadinya kericuhan, saat itu seorang pelaku kontrol sosial, Sr masuk ke ruangan tempat pelaksanaan lelang, namun pihak panitia keberatan dan menyuruh Sr keluar oleh panitia lelang. Mendapat perlakuan yang dinilai menyimpang dari azas transparansi, pria yang berprofesi sebagai aktivis LSM tersebut mengatakan kehadirannya di sini tidak melanggar aturan, sehingga terjadi adu argumentasi antara kedua belah pihak, tapi akhirnya Sr terpaksa keluar setelah terus mendapat desakan dari panitia. Tidak hanya sampai disitu saja kejadian itu, tak lama kemudian Sr bersama sejumlah wartawan kembali memasuki ruangan lelang yang dijaga aparat keamanan Polisi dan TNI, untuk konfirmasi kepada Ketua panitia Lelang, Subagio. Mendapat pertanyaan seputar pengusiran aktivis LSM tersebut, sang Ketua Panitia Lelang marah dan memberi penjelasan dengan suara keras dan berteriak.

Mendengar ada kericuhan dalam ruangan lelang puluhan rekanan yang berada diluar berhamburan mendekat pintu ingin mengetahui apa yang terjadi. Bahkan anggota panitia yang tengah melakukan aktivitas lelang pembukaan surat penawaran harga (SPH) berhenti bekerja.

Selanjutnya, seorang anggota panitia mendekati ketua panitia lelang dan wartawan yang tengah berhadapan dengan mengeluarkan suara keras membela rekannya. Melihat suasana semakin panas, pihak keamanan bertindak cepat meredakan suasana ricuh tersebut dan panitia lelang diminta tenang, wartawan diminta duduk duduk di bangku yang terletak di belakang ruangan.

Kedua belah pihak diminta menghentikan kericuhan agar pelaksanaan pembukaan SPH bisa diteruskan kembali. Kepada wartawan, ketua lelang mengatakan pihaknya tidak pernah melarang mereka untuk mengikuti proses lelang. Namun dirinya meminta keluar Sr, karena para rekanan tengah dipanggil masuk ruang lelang. “Saya hanya menginginkan pelaksanaan lelang berjalan baik, jadi sementara keluar dulu dan kami bukan tidak transparan, kalau menyaksikan silahkan saja, tapi jangan sampai mengganggu jalannya lelang,” katanya.

Ketika ditanya kenapa ada anggota polisi dan TNI dalam pelaksanaan lelang, kata dia, panitia memang sengaja memanggil institusi keamanan tersebut. Pantauan selama proses pembukaan SPH, para rekanan dipanggil dan disuruh absen sesuai dengan paket yang diikuti. Sehingga para rekanan tampak berkerumun di luar ruangan menunggu giliran.

Menurut seorang rekanan, pelaksanaan lelang Dinas Pendidikan  ini dinilai banyak hal yang tidak lazim secara umum. Contoh, pencatatan penawaran harga dari peserta lelang ditulis pada kertas kecil ukuran kertas polio, sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang.

Selain itu, penyebutan nama-nama perusahaan dan besar penawaran tidak kedengaran jelas, karena disebutkan dengan pelan, dan tidak menggunakan sound system.

Menurut anggota LSM yang hadir pada pelaksanaan lelang 37 paket tersebut, diduga kuat lelang tersebut penuh rekayasa. “Banyak trik-trik dalam lelang ini,” umpatnya.   (Udin/Bram-A02)***

Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 3

Foto-foto: Ist ***

PNPM Mandiri Ds Babat Tidak Tepat Sasaran

PNPM Mandiri Ds Babat Tidak Tepat Sasaran

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TANGERANG

Tangerang, Cakrawala – Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten adalah salah satu desa penerima PNPM Mandiri. Pemerintah meluncurkan program PNPM Mandiri ini bertujuan untuk membantu program pembangunan di pedesaan termasuk pembangunan peningkatan jalan, bedah rumah, dana bergulir dan lainnya.

Dengan dikucurkannya dana miliaran rupiah melalui program PNPM Mandiri, pemerintah pusat betul-betul ingin membantu pembangunan di pedesaan agar kemiskinan dapat berkurang, artinya pelaksanaan dan penerapannya benar-benar supaya tepat sasaran agar tidak mubazir.

Pemerintah berharap dan menekan kan pengelola dan pelaksanaan program PNPM Mandiri tidak bertindak semaunya harus musyawarah dengan warga agar pembangunan yang dilakukan betul-betul dapat diketahui dan yang harus diperioritaskan adalah kepentingan masyarakat secara umum jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan, bisa saja pengawas pengelola lebih mementingkan pembangunan untuk keluarganya sendiri.

Kejadian pembangunan yang didanai PNPM Mandiri yang tidak tepat sasaran dan diduga penuh kecurangan ini disesalkan oleh warga desa Babat. Menurut seorang warga setempat yang tidak mau disebut namanya, ketika ditemui Cakrawala mengatakan, di desa Babat ini banyak dugaan telah terjadi penyimpangan dan tidak transparan dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri.

“Kalau seperti ini harapan pemerintah untuk mengikis kemiskinan masyarakat pedesaan dengan dana PNPM Mandiri akan jadi sia-sia belaka,” ujarnya.   (Fahruddin-A02)***

Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 2

Foto-foto: Ist ***

Pajak Pabrik Panel Beton Berkah Jaya Diduga Bermasalah

Pajak Pabrik Panel Beton Berkah Jaya Diduga Bermasalah

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TANGERANG

Tangerang, Cakrawala – Perusahaan Panel Beton Berkag Jaya, beralamat di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, diduga bermasalah tentang pajak, hal ini terendus setelah Cakrawala wawancara dengan Antonius Raharjo, yang didampingi Ismu, Staf Panel Beton Berkah Jaya, diruang kantornya belum lama ini.

Dalam penjelasan Antonius, mengatakan, tentang pajak, itu sepenuhnya yang melaporkan pada petugas pajak adalah Ismu. Karena Antonius baru 3 bulan bekeja di Perusahaan tersebut, jadi yang lebih banyak mengetahuinya tentang pajak yaitu Ismu. “Kalau tentang pajak yang banyak mengetahui Pak Ismu, tapi kalau pertanyaan soal tehnisi bisa saya yang menjelaskan,” ujar Antonius.

Menanggapi tentang keberadaan pekerja, lagi-lagi urusannya diserahkan kepada Ismu. Kata Antonius dan menurut Ismu dirinya selama dipercaya bertanggung jawab tentang karyawan selama ini berjalan sesuai aturan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), antara lain soal upah, jam kerja, dan lain-lainnya selalu mengutamakan putra daerah setempat.

Kembali tentang pajak, kata Ismu, perusahaan panel beton berkah jaya, selalu taat membayar, namun ketika Cakrawala menyinggung berapa yang dibayar untuk pajak dan mengapa perusahaan ini belum membentuk serikat buruh, Ismu mengelak untuk menjawab pertanyaan tersebut dan dia berjanji akan memberikan penjelasan setelah mendapat izin dari pimpinannya. Sehingga timbul kesan seolah-olah ada yang disembunyikan oleh Ismu, terhadap pertanyaan Cakrawala tentang pajak perusahaan tersebut yang harus dibayar kepada Negara.  (Fahruddin/A02)***

Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 2

Foto-foto: Ist ***

Pelayanan Publik Harus Ditingkatkan

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Indramayu

Pelayanan Publik Harus Ditingkatkan

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Indramayu, Cakrawala – Satu hari menjelang kemerdekaan Republik Indonesia ke 65, maka sudah menjadi kebiasaan dalam tatanan kenegaraan di Indonesia dilakukan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan disimak oleh seluruh rakyat Indonesia. Di Kabupaten Indramayu pidato kenegaraan Presiden RI didengarkan secara bersama-sama oleh anggota DPRD bersama dengan Muspida dalam suatu rapat paripurna istimewa.

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Drs. H. Abdul Rojak Muslim dalam pembukaan sidang mengatakan, dengan mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden RI ini maka akan diketahui arah dan kebijakan umum pemerintah secara nasional dan bagaimana aplikasinya di lapangan.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya yang disampaikan tanpa teks mengungkapkan, pemerintah daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik agar dapat dirasakan menfaatnya bagi masyarakat.

Kemudian, dalam pembangunan saat ini ketahanan pangan dan juga perbaikan infrastruktur masih menjadi perioritas pembangunan, dikarenakan dua sektor ini saat sekarang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara disisi yang lain dalam pembangunan di Indonesia juga terdapat tantangan yang sangat besar, yakni bagaimana pemerintah mampu untuk melakukan penggalangan dana untuk investasi di Indonesia. Selain itu, yang juga harus diperhatikan adalah konsistensi dari pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dan juga mafia hukum.

Dalam bidang kesejahteraan rakyat, Presiden mengklaim telah berhasil menekan angka kemiskinan antara 8-10 persen. Dan penciptaan 10,7 juta lapangan pekerjaan saat masih terus dilakukan oleh pemerintahnya.

Dalam sidang paripurna istimewa tersebut, hadir Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Drs. H. Cecep Nana Suryana T, M.Si, Kapolres Indramayu AKBP Drs Nasri Wiharto, SIK, Dandim 0616 Letkol Arh. Hindro Martono, Ketua Pengadilan Negeri Indramayu dan juga undangan lainnya.   (Saut Purba/F04)***

Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 2

Foto-foto: Ist ***

Fungsi Pengawasan Disnakertrans Bekasi Lemah

Fungsi Pengawasan Disnakertrans Bekasi Lemah

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BEKASI

Bekasi, Cakrawala – Aksi turun ke jalan, mungkin hanya itu cara yang harus ditempuh dalam rangka menyampaikan aspirasi serta hak-hak buruh. Dan, mungkin itulah sketsa perburuhan di negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Bekasi.

Buruh berhak sejahtera, buruh berhak berserikat, slogan danterikan yang terus menerus disuarakan para peserta aksi turun ke jalan yang dilakukan KASBI-Bekasi dan DPC GSBM, yang berhumlah ± 100 orang peserta aksi, di depan halaman kantor Bupati Bekasi.

Dalam aksi yang dilakukan di depan halaman kantor Bupati, peserta aksi disambut kawalan Satpol PP, setelah melalui perdebatan dan negosiasi, akhirnya sejumlah perwakilan aksi diterima, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, H. Roni Harjanto SH MM, bersedia menjadi mediator pertemuan antara KASBI Bekasi, DPC GSBM dan Disnakertrans.

Dalam dialog perwakilan aksi dan DISNAKERTRANS yang diwakili oleh Kabid Pengawasan, Edward dan Otang, dalam kesempatan tersebut perwakilan aksi menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya:

1.        Hapus sistem kontrak dan outssourching

2.        Tolak upah murah terapkan UMK

3.        Tegakkan fungsi pengawasan DISNAKERTRANS, dll

Menanggapi aspirasi yang disampaikan perwakilan aksi, Disnakertrans yang diwakili Kabid Pengawasan, memaparkan, sesuai edaran dan instruksi Bupati Bekasi, telah jelas bahwa ruang lingkup kerja outsourching telah dipersempit dan hanya beberapa saja yang boleh dikelola sendiri seperti transportasi, catering, cleaning service, mengenai pengawasan dan UMK. “Kami akan menyampaikan permasalahan tersebut langsung kepada Kepala Disnakertrans,” ujarnya.

Dalam kesempatan penutup dialog yang dilaksanakan di ruang kerja Badan Satuan Pamong Praja, H. Roni Harjanto SH yang juga pernah menduduki posisi di Disnakertrans, menyatakan, saat ini harus berani menindak dan mencabut ijin outsourching yang nakal.  (MESDI/F04)***

Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 1

Foto-foto: Ist ***

Lelang Sudin Dikdas Jaksel Diminta Transparan dan Kompetitif

Lelang Sudin Dikdas Jaksel Diminta Transparan dan Kompetitif

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta, Cakrawala – Sejumlah rekanan yang mengikuti kegiatan Lelang Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, meminta panitia menciptakan situasi yang kompetitif dan transparan. Hal ini diungkapkan, menanggapi situasi kegiatan lelang yang selama ini, di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, dikuasai beberapa rekanan yang diduga merupakan kaki tangan Kasudin H. Arief dan Kasi Sarpras, Drs H. Dwi Agung ST. Juga beredar rumor bahwa semua paket yang akan dilelang sudah diplot alias dibagi-bagi untuk kroni-kroni dengan menyetor sejumlah uang yang dikoordinir rekanan kaki tangan sebagai upeti bagi pejabat Dikdas.

Menurut Ger, salah seorang rekanan yang biasa mengikuti tende di wilayah Jakarta Selatan selalu diatur pemenangnya sesuai selera kaki tangan pejabat Dikdas dan panitia setelah menyetor sejumlah uang dan juga tahu siapa orangnya.

Pantauan Cakrawala di lapangan, Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan membuka pelelangan umum nmr.005/PPBJ/DIKDAS/J-S/VIII/2010, dengan 125 paket kegiatan, tempat pendaftaran Gedung PKG, Jl. Pondok Labu 1A, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Melihat sulitnya menjangkau lokasi pendaftaran, banyak rekanan yang ingin mendaftar, kesulitan mencari lokasi tempat pendaftaran, seperti yang diungkapkan Gerson di Kantor Walikota, Rabu (18/8), ketika karyawannya tidak menemukan alamat lokasi pendaftaran, walaupun sudah bolak balik menanyai tukang ojek di sekitar Pondok Labu dan akhirnya ketemu setelah 3 jam mencari lokasi pendaftaran.

Gerson menduga kalau hal ini juga sudah direkayasa panitia dan rekanan kaki tangan Dikdas Jakarta Selatan. “Kalau mau transparan kenapa mendaftar aja dibuat di lokasi yang sulit dijangkau angkutan dan tidak diketahui publik. Kalau tidak mau dituduh ada persekongkokolan,” ucapnya menggerutu.

Ia meminta agar masyarakat, pers, LSM dan Walikota dapat memantau kegiatan lelang ini agar transparan sesuai Keppres 80/2003 demi terciptanya persaingan yang sehat, dengan demikian akan menghasilkan kontraktor yang profesional dan tidak ada jual beli proyek seperti yang terjadi selama ini, sehingga pekerjaannya bisa dipertanggungjawabkan.

Mengingat selama ini buruknya pekerjaan yang dihasilkan kontraktor abal-abal, dapat proyek tapi tidak mampu bekerja, karena tidak mempunyai modal akibat adanya makelar proyek yang mendapat puluhan paket proyek di Dikdas Jakarta Selatan.

Ketika masalah ini hendak dikonfirmasikan ke Kasudin Dikdas Jakarta Selatan H. Arief di kantornya, pajabat dimaksud tidak berada di kantornya. Begitu juga Kasi Sarpras, Dwi Agung, juga jarang sekali bisa ditemui di meja tugasnya. “Mungkin ia ke lapangan,” kata salah seorang stafnya.

Ketua LSM Deras, Maruli Siahaan, meminta ketua panitia lelang Dikdas Jakarta Selatan dapat menciptakan proses lelang yang kompetitif dan transparan yang mengacu kepada Keppres 80/2003. “Saya akan selalu memantau kegiatan lelang yang menghabiskan biaya ratusan miliar ini, apalagi selama ini, proyek Dikdas di Jakarta Selatan selalu amburadul akibat buruknya kinerja panitia dalam menentukan pemenang tender,” tandasnya.

Maruli mengingatkan, panitia harus mampu memilih kontraktor yang handal dan berani menolak tekanan dari makelar proyek, yang sebenarnya hanya mencari keuntungan pribadi. Hal ini dikatakan menyikapi buruknya pekerjaan kontraktor Dikdas tahun 2009.

Menanggapi ada rekanan kaki tangan alias makelar proyek di Sudin Dikdas Jakarta Selatan, Maruli mengatakan, sudah mencium aroma ini dan sudah mengetahui nama-nama ini. “Kita lihat nanti aja. Kalau hal ini masih ada, akan kita laporkan ke Kejaksaan bahwa dalam proses lelang Dikdas ada makelar proyek,” ujarnya mengancam   (Golden/F04)***

Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 1

Foto-foto: Ist ***

Kinerja Buruk Kadinkes Beltim, Tender Proyek Pengadaan Alkes Dibatalkan

Kinerja Buruk Kadinkes Beltim,

Tender Proyek Pengadaan Alkes Dibatalkan

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BELTIM BANGKA

Beltim, Cakrawala – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Beltim terkesan carut marut, bahkan kinerja dinilai tidak proporsional dan tidak profesional dalam pelaksaan tugas sebagai aparatur negara. Menyusul pelaksanaan pembangunan di bidang pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Bukan sebaliknya pengadaan proyek tersebut harus dibatalkan. Walaupun dananya dikembalikan ke negara, tetapi pejabat yang terlibat harus ditindak tegas agar kasus-kasus serupa tidak terulang kembali dan ada efek jera terhadap kinerja Kepala Dinas disetiap SKPD.

Hal ini dibuktikan pengadaan proyek Alkes milik Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim tahun 2009. Menurut sumber Cakrawala ada 3 proyek vital ditiadakan akibat ulah oknum pejabat, oknum panitia, oknum PPTK yang diduga ikut terlibat permainan api. Isu permainan curang antara oknum pejabat pejabat dengan oknum kontraktor bukan rahasia umum. Apalagi nilai proyek mencapai miliaran rupiah, bahkan disebut-sebut ada titipan. Seperti pengadaan proyek mobil ambulance senilai Rp 300.000.000,- terjadi polemik sanggah menyanggah kontraktor terhadap panitia. “Hingga proyek tersebut ditiadakan, akibatnya masyarakat dirugikan terhadap pelayanan pemerintah akan transportasi ambulance untuk kepentingan mengangkut pasien,” kesal warga menambahkan.

Kasus pengadaan Alkes umum bernilai Rp 500.000.000,- juga dibatalkan. Disinyalir terjadi mafia proyek alias pesanan titipan dari oknum pejabat terhadap salah satu kontraktor (Mr. X). Akhirnya pengadaan Alkes tersebut tidak ditenderkan, termasuk pengadaan Alkes untuk kebutuhan Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (BKM) senilai Rp 200.000.000,- pemenang tendernya kecewa akibat ulah oknum pejabat di Dinkes Beltim tersebut, yang disebut-sebut sebagai Plt Kadinkes (Inisial B) membatal pemenang tender yang sudah diumumkan panitia, aneh bin ajaib.

Menurut pakar hukum dan pakar intelektual, kegagalan suatu proyek pemerintah yang seharusnya ditenderkan kepada kontraktor melalui mekanisme Keppres 80/2003 harus dilaksanakan secara profesional, netral dan tidak ada unsur kepentingan oknum pejabat dengan kontraktor, khususnya masalah gratifikasi yang sudah menjamur di negeri ini.

“Jika benar” ada tiga proyek pengadaan Alkes di Dinkes Beltim itu dibatalkan dan dananya dikembalikan kepada negara. Berarti kinerja buruk di SKPD tersebut harus dipertanggungjawabkan,” tegas pakar hukum tersebut yang enggan disebutkannya kepada Cakrawala.

Apalagi pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) setiap tahun digulirkan untuk kebutuhan kabupaten dan kota memenuhi standar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. “Jadi aneh bin ajaib jika pemerintah pusat sudah memberikan fasilitas dana untuk pengadaan proyek Alkes tersebut, seharusnya dimanfaatkan bukan sebaliknya dibatalkan. Yang rugi pemerintah dan masyarakat,” keluh mereka

Apakah ada sanksi terhadap kinerja buruk setiap kepala SKPD? Jelas ada dan Bupati harus mengambil sikap dan memberikan sanksi tegas terhadap pejabat dan oknum PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek tersebut, diberikan  sanksi sesuai aturan PNS. “Karena mereka sebagai aparatur pemerintah wajib memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dengan profesional dan proporsional sesuai dengan jabatan yang diembannya,” tegas pakar intelektual menambahkan, seray mengingatkan aparat penegak hukum diminta proaktif menyikapi setiap pemberitaan media massa, terutama yang menyangkut kasus-kasus KKN berkaitan dengan keuangan negara yang dituangkan dalam setiap pengadaan proyek pemerintah, termasuk kasus 12 instalator yang dikabarkan berada  di setiap puskesmas disebut-sebut kurang berfungsi. Padahal alat tersebut digunakan untuk pembakaran sampah bekas alat-alat medis.

Seperti diberitakan Cakrawala, sebanyak lima edisi beberapa kasus kejahatan KKN diprasangkakan kepada oknum panitia dan oknum kontraktor terus bergulir dan digemari oleh oknum PNS di lingkungan Pemkab Beltim. Terbukti beberapa oknum pejabat dan PNS masuk bui menjadi penghuni hotel Prodeo Lapas Kelas IIB Cerucuk – Belitung.   (Yustami/D03)***

Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 1

Foto-foto: Ist ***

Proyek Miliaran Dinas PU Asahan Diduga Bermasalah

Proyek Miliaran Dinas PU Asahan Diduga Bermasalah

REALITA NUSANTARA – ONLINE. KISARAN

Kisaran, Cakrawala – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru-baru ini datang ke Kisaran. Selama di Kisaran, dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Asahan, BPK diduga menemukan berbagai proyek yang bermasalah. Proyek sekitar Rp 8,2 M yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU) Asahan dalam pembangunan proyek pembangunan tembok penahan jalan di Kecamatan Sei Kepayang yang oleh masyarakat akan digunakan akses untuk memperlancar hubungan komunikasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pembangunan tembok penahan jalan dari Pangkal Titi menuju Sei Kepayang dan jalan menuju Desa Sarang Olang yang anggarannya dari APBD Asahan tahun 2009 tersebut saat ini laporannya telah sampai ke Jakarta.

Ketua LSM Transparansi Anggaran Pedesaan Indonesia (Terapi) Asahan, Demak Situmorang Kepala Cakrawala, menduga proses pekerjaan proyek yang menelan anggaran terbesar pada anggaran 2009 tersebut ada yang bermain mata antara penanggungjawab Dinas PU Asahan dengan rekanan, sehingga fisik bangunan tidak sesuai dengan bestek. Proyek yang diduga merugikan keuangan Negara ini sejak awal sebenarnya sudah menjadi sorotan LSM Terapi dimana indikasi permainan kotor tersebut sudah mulai tampak dalam proses tembok.

“Sejak awal indikasi adanya penyimpangan sebenarnya sudah mulai terlihat,” ujar Demak Situmorang.

Situmorang mengharapkan, kasus ini tidak ditutup-tutupi namun harus diungkap jika benar-benar merugikan keuangan negara dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) harus turun tangan karena proyek pembangunan di Pemkab Asahan selama ini dikerjakan asal-asalan. Sampai saat ini pihak dinas pekerjaan umum (PU) belum bisa dikonfirmasi dengan alasan sibuk di lapangan.   (DS/F04)***

Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 1

Foto-foto: Ist ***