Kejari Akan Segera Periksa Rekotomo

Terkait Pungli Izin Stadion Gedebage

Kejari Akan Segera Periksa Rekotomo

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BANDUNG

Bandung, Jaya Pos – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung segera akan memeriksa Ir. Ahmad Rekotomo, SE,. M.Si terkait dugaan korupsi.

Kasi Pidsus Kejari Bandung, Eko Sunarno, SH mengatakan, dugaan berbagai tindak pidana korupsi yang dilakukan Rekotomo cukup menarik. “Kami akan mengumpulkan data dan informasi. Bila wartawan punya bahan mohon bantu kami,” ujarnya pekan lalu.

Rekotomo diduga telah melakukan pengadaan fiktif perangkat IT Modem On Line bernilai miliaran rupiah saat masih di Dipenda. Kebiasaan buruk itu berlanjut saat dia dipromosikan menjadi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) yang kini berganti menjadi BPPT. Di Instansi yang mengeluarkan 30 jenis perizinan ini, Rekotomo semakin lancar memperkaya diri.

Sumber Jaya Pos mengatakan, untuk urusan pungli, Rekotomo lah jagonya. Bahkan penandatanganan berbagai perizinan untuk pembangunan stadion Gedebage. “Untuk mega proyek stadion itu, Reko tidak segan-segan minta uang untuk tanda tangan kepada kontraktor pemenangnya sebesar Rp 10 juta. Padahal itukan proyek pemkot sendiri. Bahkan untuk hotel Scarlet, Rekotomo minta Rp 100 juta,” ungkap sumber Jaya Pos di Pemkot Bandung.

Pihak manajemen hotel Scarlet kepada Jaya Pos pernah mengakui kebenaran uang Rp 100 juta itu untuk tanda tangan. Manajer hotel berbintang, yang perizinannya tidak lengkap itu mengaku diancam Rekotomo akan mengembalikan uang tersebut dan akan mencabut izin hotel yang terletak di Kawasan Dago.

Tidak hanya itu, Rekotomo juga disebut-sebut melakukan penyuapan oknum auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Penyuapan itu diduga terkait hasil temuan pada kegiatan pengadaan perangkat IT untuk pelayanan BPMPPT dengan nilai kisaran Rp 900 juta. Selain itu, tidak jelasnya dana sosialisasi untuk 26 Kecamatan se Kota Bandung pada tahun 2008.       Taslim/Nandang***

Sumber: Harian JAYA POS; Edisi 131 Thn III/ 12-18 Juli 2010; Hal 9***

Foto-Foto: Ist***

Sejumlah Wajib Pajak Keluhkan Pelayanan Pergantian BPKB/STNK

Sejumlah Wajib Pajak Keluhkan Pelayanan Pergantian BPKB/STNK

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BANDUNG

Bandung, Jaya Pos – Sejumlah wajib pajak (WP) mengeluhkan pelayanan penarikan BPKB lama diganti dengan yang baru, yang berlaku sejak Kamis (1/7/2010), karena WP dikutip biaya penggantian untuk roda dua (R2) Rp 80.0000 dan roda empat (R4) Rp 100.000. Begitu juga untuk STNK R2 Rp 80.000 dan R4 Rp 125.000. Kepada Jaya Pos, para WP sebenarnya tidak mempermasalahkan nilai biaya, namun metode pembayaran yang berbelit-belit karena untuk wilayah Samsat Tengah dan Barat dilakukan di BRI Samsat bandung Timur.

Berbelit-belitnya proses pembayaran tersebut dikeluhkan beberapa WP. Sebagaimana dikatakan Cecep Sutisna, warga Jl. Manisi, Cibiru, Kota Bandung, BPKB, KTP, STNK untuk mendapatkan sehelai kertas cek fisik harus rela antri. Cecep juga harus menghadirkan motor Honda Supra Fit 2005 untuk dilakukan cek fisik yang disahkan petugas di samsat, kemudian mengambil, harus melampirkan file dari gudang juga harus antri. Antrian tidak sampai disitu, kata WP lain, Suroso, penduduk Riung Bandung yang mengurus BBN R4 Suzuki Cary ’95 telah lengkap, harus kembali ke bagian formulir dimana lembaran fisik diberikan, didapatlah formulir isian status kendaraan. Lebih kaget lagi, berkas harus didaftarkan di loket pendaftaran, dari situ membayar ke BRI kembali lagi ke pendaftaran setelah formulir warna biru untuk BPKB diisi.

Ternyata pembayaran Samsat Tengah dan Barat, harus dibayar di BRI Samsat Timur, apa ini tidak ribet atau berbelit-belit, kata para WP. Pada dasarnya setiap BBN, mutasi BPKB harus diganti diperbaharui, keluhan tidak saja di Samsat Bandung Timur, justru dari Samsat Tengah dan Barat juga dibuat menyita waktu dan dibuat puyeng 7 keliling. Pantauan Jaya Pos, petugas di Samsat Bandung Timur harus kerja keras di tiap loket dan Aiptu Engken, Unit BPKB melaksanakan tugas pimpinan dan melayani, mengayomi masyarakat. “Pengabdian itu amanah dan ibadah,” tuturnya ditemui Jaya Pos.

Adanya peraturan baru dijabarkan Pamin STNK, Iptu Kurnia, dengan mengadakan penjelasan-penjelasan kepada WP. Mengarahkan jajarannya dalam pelayanan sementara itu, Drs. Adam, dari LSM Pemantauan Layanan Publik berharap agar Samsat lebih menyederhanakan loket pelayanan, contohnya Barat padat dibayar di Barat, pokoknya sesuai domisili WP. “Juga tidak banyak meja yang harus dilalui,” paparnya.    ND***

Sumber: Harian JAYA POS; Edisi 131 Thn III/ 12-18 Juli 2010; Hal 9***

Foto-Foto: Ist***

Rp 54 MILIAR DANA UN UNTUK JAWA BARAT AKHIRNYA TURUN

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BANDUNG

“Setelah dana turun segera akan kami distribusikan ke seluruh satuan pelaksana di Jawa Barat”

Foto-foto: Gedung Dinas Pendidikan Jawa Barat dari samping kanan****

www.bpptkpu-jabar.com***

Dana Ujian Nasional 2011 untuk Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 54 Miliar akhirnya turun. Pencairan dana ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan tahun lalu yang cair dua hari menjelang UN berlangsung.

“Saya sudah cek kemarin ke bendahara, katanya sudah ada. Meskipun sebenarnya sejak Senin, pusat sudah meminta untuk mengecek karena kabarnya sudah dicairkan. Setelah dana segera akan kami distribusikan ke seluruh satuan pelaksana di Jawa Barat,” kata Ketua Pelaksana Pengawas Satuan dari Perguruan Tinggi, Uyu Wahyudin, yang dihubungi, Jum’at (8/4/2011)

Sementara itu, kata Uyu, sampai saat ini pencetakan soal UN tingkat SMA masih terus berlangsung dan tidak ada masalah. Sesuai dengan jadwal, pencetakan soal akan selesai sekitar H-2 sebelum pelaksanaan UN untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat.

Bahkan, menurut Uyu, saat ini pemerintah pusat sudah menyerahkan master soal untuk UN tingkat SMP/MTs. Menurut rencana, soal tingkat SMP ini akan dicetak di salah satu percetakan Kota Bogor. “Sekarang saya sedang di Bogor untuk menerima soal. Namun karena pelaksanaannya masih cukup lama, soal belum akan diperbanyak dulu. Akan kami simpan dulu di brankas sampai jadwal percetakan nanti,” tuturnya.

Hal lainnya terkait pelaksanaan UN di sekolah, Uyu mengatakan, pengamanan oleh polisi di sekolah untuk tahun ini masih dipergunakan. Hanya, khususnya di sekolah, polisi yang akan mengamankan jalannya UN diupayakan tidak menggunakan seragam. “Bahkan, kami inginnya di sekolah tidak perlu ada polisi. Pasti akan berpengaruh terhadap siswa dan juga guru, terutama dari segi psikologis,” ucapnya.

Namun, kata Uyu, karena standar operasi prosedur tahun ini masih menyebutkan adanya pengamanan oleh polisi, pelaksanaan aturan tidak ada polisi di sekolah baru akan direkomendasikan pada UN tahun depan. “Apalagi, di sekolah, pengawas perguruan tinggi hanya satu orang per sekolah sehingga masih dibutuhkan polisi. Takutnya nanti ada kurang soal atau hal teknis lainnya yang memerlukan pengamanan sehingga polisi masih dibutuhkan,” tuturnya.

Sesuai dengan jumlah penyelenggaraan ujian, kata Uyu, tahun inisekitar 3.000 pengawas dari perguruan tinggi akan diturunkan sebagai pengawas satuan pendidikan. Satu sekolah akan diawasi oleh satu orang dosen. “Pengawas yang telibat berasal dari berbagai perguruan tinggi, negeri, dan swasta. Untuk negeri, semua terlibat, sedangkan untuk swasta setidaknya di tiap daerah ada yang terlibat. Kopertis yang mengaturnya,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, jumlah peserta UN tingkat SMA/SMK/MA di Provinsi Jawa Barat berjumlah 366.057 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 153.234 siswa SMA, 37.296 siswa MA, dan 175.527 siswa SMK.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Wahyudin Zarkasyi menuturkan,  jumlah sekolah penyelenggara di Jawa Barat mencapai 2.945 sekolah dengan jumlah ruang 20.223. “Sementara untuk pengawas sekitar 40.420. dua orang pengawas untuk setiap ruangan,” uacpnya      (A-157)***

Sumber: Harian Umum PIKIRAN RAKYAT, Sabtu 9 April 2011, Hal. 24 Pendidikan***

PNS SELINGKUH BISA DIPECAT

Ibu Netty Heryawan

Foto: lifestyle.kompasiana.com***

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BANDUNG

Anda pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat publik? Kalau ya, jangan coba-coba untuk berselingkuh, apalagi tak bisa membina keluarga dengan baik. Anda terancam dipecat.

Setidaknya, itulah wacana yang dikembangkan dalam diskusi di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (30/3). Tak tanggung-tanggung, wacana ancaman pemecatan itu disampaikan Netty Herywan yang tak lain adalah Istri Gubernur Jabar Ahmad Herywan. Menurut dia, aturan sanksi pemecatan bagi pejabat publik atau PNS yang berskandal itu, sangat mungkin diterapkan di Jawa Barat.

“Bisa saja. Kenapa tidak? Apalagi, keluarga merupakan pilar terkecil dalam masyarakat yang mempresentasikan sebuah pemerintahan kecil dan kepemimpinan seorang kepala keluarga,” katanya. Namun, untuk menerapkan aturan tersebut, bukanlah hal mudah. Banyak tahapan, persiapan, dan pertimbangan yang mesti dilakukan. Salah satunya adalah teknis pelaksanaan, anggaran, dan dukungan politis.

Wacana itu dipertegas Ustazah Mimin Aminah yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut. Menurut dia, kemajuan pembangunan Cina patut dicontoh, termasuk dalam penanganan tegas korupsi, serta sanksi tegas hingga pemecatan kepada para pejabat publik atau PNS (khususnya pria) yang terlibat skandal seks (perselingkuhan dan sebagainya), atau tak mampu membina keluarga dengan baik.

Menurut Mimin, jika seorang kepala keluarga tidak mampu menyelesaikan permasalahan keluarga, disangsikan pria bisa menyelesaikan permasalahan lain yang lebih besar. “Yang dilakukan Cina itu sama halnya dengan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khatab. Bagaimana seorang pejabat pemerintahan bisa mengurus rakyatnya jika mengurus istri dan anaknya saja tidak mampu,” kata Mimin.

**

Jika saja aturan pemecatan bagi PNS itu diberlakukan, agaknya para PNS di Kabupaten Bandung yang paling banyak terkena getahnya. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Bandung, angka perceraian di kalangan PNS Kabupaten Bandung rata-rata enam kasus cerai setiap bulannya yang tercatat di sana. Dalam setahun, terdapat 75 PNS cerai dari 3.576 kasus cerai pada tahun 2010 karena masalah ekonomi dan perselingkuhan.

“Perceraian tahun 2011 saja sudah mencapai delapan ratus kasus. Hanya, kasus cerai PNS belum kami pisahkan datanya. Yang jelas, setiap bulan ada saja PNS yang mengajukan cerai, baik gugatan maupun talak,” kata Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Abdul Fatah saat ditemui beberapa hari lalu.

Pada tahun 2010, Pengadilan Agama sudah menangani 3.578 kasus cerai dengan angka persentasi mencapai tujuh puluh persen kaum hawa menggugat cerai suaminya. Dari jumlah tersebut, 75 PNS mengaku pasangannya telah berselingkuh.

Tern cerai di kalangan PNS itu menunjukkan ketidakpuasan pasangannya karena tergoda rekan sekantor. Meskipun demikian, pengadilan tetap mengusahakan agar mereka tidak bercerai. Namun, karena ego dan emosi yang tak terkendali, jalan yang dibenci Tuhan itu tetap mereka tempuh. “Dalam sehari terdapat tujuh puluh orang mendaftar untuk bercerai,” kata Abdul menambahkan.

Atas dasar data itu pulalah, DPRD Kabupaten Bandung tengah mengusulkan pembuatan peraturan daerah perihal pembinaan rohani bagi PNS. “Saya prihatin dengan tingginya kasus perceraian di kalangan PNS yang diakibatkan oleh perselingkuhan. Dengan perda tersebut, diharapkan tidak terjadi lagi kasus-kasus perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Triska Hendriawan.

Perselingkuhan memang bukan masalah sepele. Jika Anda PNS dan mencoba bermain api dengan berselingkuh, siap-siap untuk kehilangan karier, jabatan, hingga penghasilan. Jadi, masih beranikah untuk berselingkuh?  (Satrya Graha/Miradin Syahbana/”PR”)***

Sumber: Harian Umum PIKIRAN RAKYAT. Bandung, Kamis 31 Maret 2011; No.08 Tahun XLVI; Hal 1***

KPK Akan Membentuk KPK Daerah

REALITA NUSANTARA – ONLINE.  BANDUNG

Komisi Pemberantasan Korupsi akan membentuk KPK daerah untuk membantu KPK pusat dalam memberantas kasus korupsi di daerah. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPK Busyro Muqoddas saat memberikan kuliah umum di Institut Teknologi Bandung, Rabu (9/3/2011). (Gambar KPK: padang-today.com***)

KPK daerah ini, kata Busyr,o terdiri dari sipil society dan bisa juga melibatkan mahasiswa dan akademisi. "Kewenangannya sama seperti KPK pusat, tetapi tanpa kewenangan penindakan. Untuk penindakan tetap dilakukan oleh pusat, sementara investigasi dilakukan oleh KPK daerah. Bulan ini akan segera dibentuk," katanya. (A-157/A-147)***

(Foto Gedung KPK. padang-today.com***)

Source :       www.Pikiran Rakyat Online, Rabu, 9 Maret 2011

Author:        www.pendopoindramayu.blogspot.com Rabu, 09/03/2011 - 16:30

                     Posted at: 22:54:00 | Filed Under: Politik dan Hukum

MENDESAK, PERBAIKAN SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG

REALITA NUSANTARA - ONLINE

Mendesak, Perbaikan Sungai Cimanuk-Cisanggarung

Foto: Istimewa

Oleh: Dery Fitriadi Ginanjar

Kamis, 10 Maret 2011 | 20:00 WIB

TERKAIT

• Ditolak Ahmadiyah, Gubernur Pakai Hak Pembinaan
• Mendesak, Perbaikan Sungai Cimanuk-Cisanggarung
• Gubernur Batal Khotbah Jumat di Masjid Ahmadiyah
• Heryawan Janji Bangun Kelas di Ponpes Darussalam
• Bupati Tasik Terpilih Diminta Tuntaskan Aset

REALITA NUSANTARA. BANDUNG, - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWSCC) segera melakukan perbaikan secara permanen di sepanjang Sungai Cimanuk-Cisanggarung.

Perbaikan mendesak dilakukan karena banjir yang melanda 5 Kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon pada 6-9 Maret lalu telah menjebol tanggul-tanggul di wilayah tersebut.

"Kita koordinasi dengan BBWSCC dan meminta mereka segera memperbaiki
tanggul-tanggul yang jebol. Kita juga meminta tanggul-tanggul itu dinaikkan dan dilakukan pengerukan. Sedimentasi di sepanjang sungai Cimanuk-Cisanggarung sudah sangat tinggi," kata Heryawan saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro No 22 Kota Bandung, Kamis (10/3/2011).

Menurut Heryawan, usulan pengerukan, perbaikan, dan peninggian tanggul sudah diajukan Pemprov Jabar kepada Pemerintah pusat. Meski begitu, Pemprov Jabar sudah melakukan upaya-upaya perbaikan yang sifatnya darurat, seperti penyediaan karung pasir sebagai tanggul sementara dan pemberian bantuan terhadap masyarakat korban banjir.

"Kita sudah usulkan kepada pemerintah pusat agar sesegera mungkin ada
perbaikan di sungai Cisanggarung. Walaupun perawatan dan perbaikan sungai Cisanggarung merupakan kewenangan pusat, Pemprov Jabar tetap
memperhatikan kondisi sekitar dengan kemampuan yang ada," tuturnya.

Heryawan akan memberikan ganti rugi kepada para petani yang mengalami kerugian akibat banjir dari Sungai Cisanggarung. Namun secara teknis bentuk bantuan masih dalam pembicaraan. "Kita tetap akan bantu mereka kok. Teknisnya nanti saja," tegasnya.

Banjir melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Cirebon akibat luapan
Sungai Cimanuk-Cisanggarung pada 7 Maret lalu. Ribuan rumah dan ratusan hektare lahan pertanian milik masyarakat terendam air banjir. Lima kecamatan yang terkena dampak banjir adalah Ciledug, Pabedilan, Pasaleman, Losari, dan Waled. [gin]***

Sumber: inilah.com, Kamis, 10 Maret 2011

Sumber:  www.pendopoindramayu.blogspot.com  Jumat 11 Maret 2011

Posted at: 18:47:00 Filed Under: Bencana Alam

DISDIK JABAR KUCURKAN RP 41,5 MILIAR UNTUK KADEUDEUH GURU

REALITA NUSANTARA. BANDUNG, (PRLM).

Pada tahun 2011, Dinas Pendidikan Prov. Jabar mengalokasikan dana Rp 66.666.700.000,00 untuk program peningkatan kesejahteraan guru di Jabar. Berdasarkan data yang dimiliki wartawan, dari Rp 66,666 miliar itu, sebesar Rp 150 juta dalam bentuk hibah dan sisanya dalam bentuk bantuan keuangan.

Data tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Disdik Jabar yang merupakan lampiran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Jabar Tahun Anggaran 2011. Dana sebesar

Dana itu terbagi dalam dua sasaran yaitu bantuan uang "kadeudeuh" gubernur untuk guru PNS/non PNS Jabar dan bantuan kesejahteraan guru bantu (gurban) dan guru non PNS daerah terpencil serta perbatasan Jabar.

Dana kadeudeuh menyedot porsi paling besar yaitu Rp 41.550.700.000 atau sekitar 62 persen dari dana program peningkatan kesejahteraan guru. Kadeudeuh itu akan diberikan kepada 415.507 guru non PNS SLB (1.500 orang) serta guru PNS dan non PNS daerah (414.007 orang). Tiap guru akan mendapat dana Rp 100.000,00.

Sisanya yang mencapai Rp 25,116 miliar dialokasikan untuk bantuan kesejahteraan gurban dan guru non PNS daerah terpencil serta perbatasan Jabar. Dana itu diberikan untuk 1.707 orang yang terdiri dari gurban SD/MI, guru non PNS (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA), tenaga operasional kab./kota, honor tim teknis kab./kota dan bantuan pendidikan S1 untuk gurban SD/MI.

DPRD Prov. Jabar, melalui Komisi E, pada intinya mendukung bantuan untuk kesejahteraan guru tersebut. Namun semestinya bantuan tersebut proporsional dan tidak mengada-ada. Bantuan tersebut juga harus sesuai nomenklatur, khususnya terkait dana kadeudeuh. "Dalam bahasa untuk anggaran, kata kadeudeuh itu tidak ada. Seharusnya tulis saja honorarium, kenaikan gaji, bonus, atau apa. Bukan kadeudeuh," kata anggota Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin.

Selain itu, dalam DPA itu jelas-jelas tertulis "kadeudeuh" gubernur untuk guru PNS dan non untuk guru PNS dan non PNS Jabar. Kalimat itu sangat mengganggu dan menimbulkan kecurigaan. "Jika tertulis kadeudeuh gubernur, menimbulkan pertanyaan. Itu berarti dana tersebut dari gubernur sehingga ada kecurigaan dana itu merupakan kampanye terselubung. Sama saja dong dengan kartu lebaran. Kalau dulu ke RT-RT, sekarang sasarannya para guru," katanya.

Kecurigaan tersebut kian menguat jika menilik alokasi dana itu yang sangat besar dan dibagikan hampir setengah juta orang. Terlebih lagi tahun sebelumnya tidak ada. "Kalau ada aturannya, ok. Namun kalau tidak ada, bisa disebut penyalahgunaan wewenang. Apalagi kalau tahun depan ada lagi. Padahal tulis saja bantuan Disdik Provinsi Jabar atau bantuan Pemprov. Jabar. Jangan merujuk ke satu orang.," ujar Didin. (A-128/A-147)***

• PENDIDIKAN
• PIKIRAN RAKYAT
• ONLINE

Sumber: www.pikiran-rakyat.com

Pikiran Rakyat Online Minggu, 27/02/2011 - 13:33 Pages Pendidikan

 

Foto-Foto ****: Dinas Pendidikan Jabar. www.skuglobalpost.blogspot.com ***

Komite Sekolah Berhak Terima Laporan Keuangan Sekolah

REALITA NUSANTAR. BANDUNG, (PRLM).

Komite sekolah dan guru berhak menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah dari kepala sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 54 ayat 4 disebutkan, pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah. Sehingga kepala sekolah wajib untuk melaporkan hasil pengelolaan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun pelajaran.

Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan mengungkapkan, selain komite, guru juga berhak menerima dan menolak pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dari kepala sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada pasal 45 disebutkan, guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, di antaranya penyampaian pendapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah.

Menurut Iwan, kepala Sekolah yang dengan sengaja tidak mau memberikan laporan keuangan sekolah dapat dipidanakan karena melanggar undang-undang. “Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Dan setiap warga negara berhak mendapatkan informasi tersebut. Jika dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan maka dapat dikenakan pidana kurungan selama satu tahun atau denda Rp 5 juta,” kata Iwan yang dihubungi Minggu (27/2). (A-187/A-147)***

• PENDIDIKAN
• PIKIRAN RAKYAT
• ONLINE

Sumber:   www.pikiran-rakyat.com

                 Pikran Rakyat Online Minggu, 27/02/2011 - 14:00 Pages Pendidikan