Pemkab Asahan Jual Beli Jabatan

Pemkab Asahan Jual Beli Jabatan

REALITA NUSANTARA – ONLINE. KISARAN

Kisaran, Cakrawala – Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan ujung tombak dalam kemajuan pembangunan dan bertanggung jawab penuh atas kinerjanya. Karena itu, pegawai negeri sipil (PNS) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terlepas dari segala tekanan dan diharapkan netral.

Namun, hal ini sangat memperihatinkan dimana pejabat yang sekarang ini tidak mencerminkan contoh dan teladan, karena boleh dikatakan jabatan tersebut tidak dari hasil penilaian yang sesungguhnya, bahkan terbilang PNS yang diangkat saat ini carut marut.

Ketua LSM transparansi Anggaran Pedesaan Indonesia (Terapi) Asahan, Demak Situmorang, menyatakan, kekesalannya kepada Cakrawala, Senin (16/8) usai mengikuti pelantikan pejabat di kantor Bupati Kisaran.

Demak mengatakan, selama tiga bulan terakhir dirinya mendapatkan informasi tentang adanya praktek jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Asahan. “Bupati Asahan H. Taufan Gama Simatupan, sebaiknya melakukan penilaian sesuai dengan kemampuan, pengalaman, kesetiaan serta disiplin dan tidak terindikasi politik uang,” tegasnya.

Pejabat yang terindikasi memperoleh jabatan dengan mengeluarkan uang sampai mencapai puluhan juta rupiah atau jabatan diperoleh dengan cara tidak halal, sebaiknya tidak dipromosikan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Asahan melalui Humas, ketika dihubungi Cakrawala, menjawab, “Pejabat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Pernyataan Bupati melalui juru bicaranya, dilihat kondisi saat ini tidaklah seperti yang dikatakan. Bahkan, dari kalangan pejabat ada yang menjadi agen promosi jabatan dengan mudah mencopot jabatan orang lain, dengan mendapat imbalan puluhan juta rupiah. Jika pejabat berubah menjadi agen (mafia jabatan) apa jadinya kinerja yang dihasilkan. Untuk itu, pejabat yang bermental korup sebaiknya tidak ada kata kompromi.  (DS/F04)***

Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 6

Foto-foto: Ist ***

Proyek Miliaran Dinas PU Asahan Diduga Bermasalah

Proyek Miliaran Dinas PU Asahan Diduga Bermasalah

REALITA NUSANTARA – ONLINE. KISARAN

Kisaran, Cakrawala – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru-baru ini datang ke Kisaran. Selama di Kisaran, dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Asahan, BPK diduga menemukan berbagai proyek yang bermasalah. Proyek sekitar Rp 8,2 M yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU) Asahan dalam pembangunan proyek pembangunan tembok penahan jalan di Kecamatan Sei Kepayang yang oleh masyarakat akan digunakan akses untuk memperlancar hubungan komunikasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pembangunan tembok penahan jalan dari Pangkal Titi menuju Sei Kepayang dan jalan menuju Desa Sarang Olang yang anggarannya dari APBD Asahan tahun 2009 tersebut saat ini laporannya telah sampai ke Jakarta.

Ketua LSM Transparansi Anggaran Pedesaan Indonesia (Terapi) Asahan, Demak Situmorang Kepala Cakrawala, menduga proses pekerjaan proyek yang menelan anggaran terbesar pada anggaran 2009 tersebut ada yang bermain mata antara penanggungjawab Dinas PU Asahan dengan rekanan, sehingga fisik bangunan tidak sesuai dengan bestek. Proyek yang diduga merugikan keuangan Negara ini sejak awal sebenarnya sudah menjadi sorotan LSM Terapi dimana indikasi permainan kotor tersebut sudah mulai tampak dalam proses tembok.

“Sejak awal indikasi adanya penyimpangan sebenarnya sudah mulai terlihat,” ujar Demak Situmorang.

Situmorang mengharapkan, kasus ini tidak ditutup-tutupi namun harus diungkap jika benar-benar merugikan keuangan negara dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) harus turun tangan karena proyek pembangunan di Pemkab Asahan selama ini dikerjakan asal-asalan. Sampai saat ini pihak dinas pekerjaan umum (PU) belum bisa dikonfirmasi dengan alasan sibuk di lapangan.   (DS/F04)***

Sumber: Surat Kabar CAKRAWALA; No. 384 Thn IX; 23-30 Agustus 2010; hal 1

Foto-foto: Ist ***

Muscab HNSI ke 5 Asahan Ilegal

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TANJUNGBALAI

Tanjungbalai, MI – Musyawarah Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ke 5 Kabupaten Asahan, Selasa (6/4) di jalan Besar Bagai Asahan diwarnai unjuk rasa. Puluhan massa yang tergabung dalam 35 rukun nelayan HNSI se Kabupaten Asahan menilai Muscab yang digelar itu ilegal.

Menurut massa, Muscab tersebut yang dihadiri pengurus DPD HNSI Sumut dinilai ilegal, karena 35 rukun nelayan HNSI tidak diundang panitia sebagai peserta. Padahal, dalam menentukan Ketua HNSI adalah rukun nelayan sesuai dengan AD/ART.

Dalam unjuk rasa itu, sempat terjadi dorong mendorong antara massa dengan kubuh calon Ketua DPC HNSI Asahan DTM Edward, karena massa ingin masuk ke dalam areal Muscab. Namun, aksi itu dapat diamankan petugas Kepolisian.

Selain itu, massa menilai Muscab itu ilegal, karena Jefri Saragih telah terpilih sebagai Ketua HNSI Asahan Periode 2009-2014 pada Muscab HNSI Asahan (4/3/2009), namun hingga saat ini surat keputusan bahwa Jefri Saragih sah sebagai Ketua HNSI dari DPD HNSI Sumut belum dikeluarkan.

Massa menuding, digelarnya Muscab ke 5 HNSI tersebut karena adanya permainan DPD HNSI Sumut sehingga pemilihan Ketua HNSI dijadikan ajang mencari duit.

Menurut DPD HNSI Sumut, Ihya Uwuluddin Muscab ini resmi. “Namun begitu saya akan adakan Musyawarah di DPD Sumut,” ujar Ihya.   (EAS)***

Sumber: Koran METRO INDONESIA; Edisi 354: Tahun ke-VII; Senin 25 April-01 Mei 2011; Hal 3

Foto-fot: Ist***

Pola Pendidikan di Asahan Kurang Proporsional

REALITA NUSANTARA – ONLINE. ASAHAN – SUMATERA UTARA

Asahan, SNP – Menurut salah seorang pemantau dunia pendidikan di Kabupaten Asahan Ruslan, S.Pd yang saat ini sedang menyelesaikan S2 (Administrasi Pendidikan) di Medan, berpendapat proporsional pembagian ruang kelas antara sekolah negeri dan swasta harus dilakukan.

Hal ini dikatakannya, Senin (15/11) menanggapi adanya kecenderungan monopoli penerimaan siswa baru, untuk menghindarinya ia berpendapat bahwa dalam penerimaan siswa baru yang sebenarnya harus dihitung adalah sesuai jumlah guru yang ada, selama ini di Kabupaten Asahan terkesan dengan banyaknya jumlah ruangan maka jumlah siswa akan bertambah banyak. Akibatnya dana BOS akan bertambah besar.

Kondisi ini memungkinkan hanya sekolah negeri saja yang diuntungkan sebab jumlah lokal yang banyak hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah negeri.   US***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 5

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***