BPPT DAN DISTARKIM KOTA DEPOK LEGALKAN TANAH BERMASALAH

REALITA NUSANTARA – ONLINE. DEPOK

Banyak tanah yang masih bermasalah namun tetap saja dilegalkan pembengunannya, seperti pembangunan Perumahan Pijar Nirwana yang masih dalam proses hukum, namun tampaknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok dinilai tidak ragu dan berniat untuk memproses menerbitkan site plan.

“Kejar target PAD jangan menjadi alasan sesuatu yang masih dalam proses hukum dipaksakan untuk diterbitkan ijinnya. Ini jelas dalam aturan bahwa kedua instansi itu sudah melanggar hukum.” Tegas Harto Mayapsi, SH. Juru bicara Bambang Tuswadi, selaku penggugat, kepada wartwan baru-baru ini

Harto memaparkan, proyek Perumahan Pijar Nirwana terletak di kampung Tipar, Rt002/RW007, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggi, Kota Depok. Untuk membangun perumahan tersebut, kata dia, kliennya membeli tanah seluas 6687 M2

Bahkan, pihaknya sudah mulai memproses izin untuk pembangunan perumahan tersebut. Namun secara sepihak, pihak tergugat mambatalkan perjanjian jual beli tanah

“Proses seperti ini lah yang tengah dalam proses hukum. Seharusnya BPPT dan Distarkim menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Padahal pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada dua institusi tersebut, bahwa tanah perumahan itu dalam proses hukum.” Ujarnya

Harto menambahkan, dalam surat yang ditujukan ke BPPT dan Distarkim, juga dilampirkan surat pemblokiran dari Kelurahan Mekarsari. Surat dari Kecamatan dan surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok. Ketiga surat tersebut, seharusnya dijadikan landasan hukum lembaga lebih tinggi untuk tidak mengeluarkan izin selama proses hukum belum selesai. “saya kok jadi bingung, kenapa lembaga yang lebih tinggi tidak mengindahkan rekomendasi lembaga di bawahnya.” Paparnya

Ia curiga ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab bermain di dua lembaga ini. Sehingga site plan yang seharusnya tidak keluar, menjadi keluar. Keluarnya site plan ini bisa berdampak panjang. “Bagi mereka yang ingin mengambil rumah bisa tertipu. Soalnya mereka menganggap tanah tersebut tidak ada masalah. Padahal bermasalah.” Ujarnya

Harto menegaskan pihak BPPT dan pihak Distarkim harus melakukan cek and ricek secara mendalam sebelum menerbitkan izin. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dengan keluarnya site plan tersebut. “Kalau mereka bilang tidak tahu kalau ada permasalahan hukum, itu bohong. Kita sudah mengirimkan surat kepada mereka.” Jelasnya

Ia mengaku memiliki bukti kalau surat pemblokiran izin sudah masuk kepada ke dua dinas tersebut. Pasalnya, setiap mengirim surat, ia selalu meminta surat tanda terima. “Contohnya tanda terima dokumen nomor 4945/2001 yang dikeluarkan BPN Depok. Jangan pernah beralasan kalau mereka belum terima surat pemberitahuan dari kita.“ tandasnya (BS)

Sumber: Harian METRO INDONESIA. EDISI 346: Tahun Ke-VII; Senin 28 Februari – 06 Maret 2011. Hal 1

PEJABAT BERMOBIL MEWAH RAKYAT SUSAH

Lagi-Lagi sebuah kebijakan Pemkot Cirebon mendapat Kritikan Tajam. Pasalnya, rakyat kembali terancam termarginalkan gara-gara langkah kontroversial tersebut. Namun ibarat pepatah, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Foto dan Data ***: Harian Umum KABAR CIREBON, Jum'at 4 Maret 2011; Nomor. 282 Tahun I; Hal. 9 Benang Merah ***

REALITA NUSANTAR – ONLINE. CIREBON

Hingga saat ini APBD Kota Cirebon 2011 masih dievaluasi oleh gubernur. Meski sudah disahkan oleh DPRD setempat, namun APBD tersebut belum berlaku efektif sebelum ‘disahkan’ oleh gubernur lewat mekanisme evaluasi ini

Belum lagi diterapkan di lapangan, APBD 2011 diatas telah mengundang sorotan tajam masyarakat karena dinilai tidak pro-rakyat. Apa pasal? Di tengah situasi kesejahteraan masyarakatnyayang masih rendah, Pemkot malah menganggarkan dana buat pengadaan mobil dan sepeda motor dinas yang nilainya cukup wah. Yakni totalnya nyaris menyentuh angka Rp 4 miliar.

Anggaran tersebut tak hanya buat pengadaan mobil dan sepeda motor dinas di lingkungan Pemkot saja, namun juga bagi DPRD Kota Cirebon. (Lihat Tabel)

Angka tadi cukup fantastis. Banyak yang menilai, besaran dana tersebut sebenarnya bakal lebih bermanfaat kalau dialihkan untuk sektor lain. Contohnya buat bidang pendidikan, kesehatan dan yang menunjang pada peningkatan IPM. Serta masih banyak lagi kebutuhan mendesak, yang diinginkan masyarakat seperti terungkap dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) antar-OPD.

Di sisi lain, Pemkot Cirebon dianggap berbagai kalangan masih bisa mengoptimalkan kendaraan dinas yang ada ketimbang membeli lagi yang baru. Kebijakan tersebut selain pemborosan terhadap keuangan anggaran daerah, juga disinyalir hanya akan melahirkan berbagai penyimpangan serta benih-benih korupsi.

Potensi itu sangat terbuka lebar karena setiap perusahaan otomotif akan berlomba-lomba untuk memenangkan tender tersebut dengan berbagai daya dan upaya. Lalu, tak heran, bila rencana pengadaan kendaraan dinas di atas menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Alami Kerusakan

Menyikapi polemik pengadaan mobil dinas baru di atas, terutama yang diperuntukkan bagi mobil komisi DPRD Kota Cirebon, Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD setempat, Djaeni angkat bicara. Ia menuturkan, berdasarkan anggaran yang tersedia pada APBD tahun ini, pihaknya berencana akan mengganti empat mobil Komisi DPRD yang bermerek KIA Travello dan satu buah mobil merek Mitsubishi Kuda dengan jenis lain.

Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan itu, kurang lebih permobil Rp 180 juta. “Sampai saat ini jenis mobil yang akan dibeli masih belum pasti. Sebab ituakan ditentukan dalam tender melalui sistem online (biasa disebut Lelang Pengadaan Sistem Elektronik/LPSE). Namun yang pasti, anggaran pembelian mobil tersebut tidak jauh dari itu.” Paparnya

Mengenai mobil yang lama, lanjut dia, itu akan diserahkan kepada bagian Perlengkapan Pemkot Cirebon, untuk didistribusikan pada institusi atau lembaga lainnya yang membutuhkan kendaraan dinas. “Pengadaan mobil ini, dilatarbelakangi karena mobil Komisi DPRD saat ini, sering mengalami kerusakan dan tidak bisa menampung jumlah anggota Komisi yang berjumlah 9 orang ketika melaksanakan tugasnya,” ujarnya

Namun apapun alasannya, rencana pengadaan kendaraan baru tersebut, tetap mendapat reaksi penolakan dari berbagai elemen, seperti disampaikan Direktur LSM Komunal Cirebon, Sohib Muslim. Ia menilai, pemegang kebijakan baik eksekutif maupun legislatif tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan, melainkan harus mengutamakan kepentingan umum. Sebab masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Cirebon yang lebih urgen. Seperti menjamurnya angka pengangguran, rendahnya kesehatan masyarakat, melonjaknya angka kemiskinan, tingkat kesejahteraan. Lebih baik anggaran buat pengadaan kendaraan dinas yang mencapai miliaran rupiah itu digunakan untuk menuntaskan persoalan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.” Tegasnya

Para wakil rakyat dan Wali Kota seharusnya lebih peka terhadap persoalan dan kondisi riil yang terjadi di masyarakat saat ini. Jangan hanya melulu mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan, sedangkan kepentingan masyarakat kerap diabaikan. “Intinya, kami dan masyarakat Kota Cirebon pada umumnya pasti menolak terhadap pengadaan mobil dan motor dinas tersebut, karena itu dinilai pemborosan, ada yang lebih penting dari hal itu.” Tandasnya

Terlalu Mahal

Penolakan serupa juga ditegaskan pemerhati dan pengamat pemerintahan, Daroji. Menurutnya, kebijakan pengadaan kendaraan dinas dinilai terlalu mahal. Maka dari itu, kebijakan itu tidak bisa ditoleransi dan harus segera dibatalkan oleh Gubernur Jawa Barat, mumpung APBD Kota Cirebon masih dalam tahapan evaluasi di Provinsi.

Ditambahkan, pembelian kendaraan dinas pada dasarnya telah menyalahi hakekat penggunaan uang rakyat itu sendiri. Karena sudah barang tentu rakyat tidak akan menyetujui uangnya dipakai bermewah ria.

“Setiap orang yang diangkat menjadi pejabat, sudah diberikan berbagai fasilitas dan tunjangan, termasuk kendaraan. Jadi, manfaatkan dan pelihara fasilitas yang ada. Jangan segala sesuatunya diganti dengan barang baru, dengan berbagai alasan.” Paparnya

Menyikapi kritikan dari masyarakat, salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cirebon, Cecep Suhardiman menilai, pengadaan mobil dan motor dinas secara aturan diperbolehkan. Hal ini demi menunjang kelancaran tugas-tugas aparatur negara. Tetapi ini pun dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan yang lebih urgen untuk kepentingan masyarakat.

“Pengadaan mobil dinas itu kami usahakan tidak diberlakukan sekaligus, sebab ada perioritas lainnya yang lebih penting.” Ucap anggota komisi A DPRD Kota Cirebon ini.

Penuturan serupa juga dikemukakan Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, H. Hendi Nurhudaya yang menyetujui rencana pengadaan mobdin baru bagi setiap komisi tersebut. Karena saat ini kondisinya sudah mulai rusak. “Memang sudah waktunya untuk ganti, karena mobil yang ada saat ini banyak mengalami kerusakan,” katanya

Ia mengatakan pengadaan mobdin tadi demi menunjang operasional dewan dan penggunaannya pun dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan itupun bukan untuk kepentingan pribadi semata. “Ini untuk menunjang tugas lembaga, dan difungsikan sebagaimana mestinya. Tentunya akan diperingatkan atau diberikan sanksi jika ada yang menyimpang tadi,” katanya

Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Cirebon, H. Sunaryo H.W, ketika diminta komentarnya terkait hal sama mengatakan, pengadaan motor maupun mobil dinas di OPD maupun DPRD pada 2011 karena didasarkan pada kebutuhan untuk membantu kelancaran operasional. “Kalau tidak dibutuhkan, tidak mungkin diadakan. Jadi (Mobdin) ini perlu untuk mobilitas,” ujarnya

Saat ditanya mengapa ada program penyediaan kendaraan dinas baru padahal masih ada yang layak untuk digunakan, Sunaryo mengaku memang masih terdapat mobil atau motor dinas yang relatif masih bisa dimanfaatkan. “Namun kalau ada yang bekas, pastinya tetap memerlukan mobil baru.” Ujarnya

Menurut Sunaryo, pengadaan kendaraan dinas yang sudah dianggarkan dan tinggal dilelangkan itu memang sebetulnya bisa saja dialihkan ke kebutuhan yang dinilai lebih menyentuh masyarakat. Namun dalam pandangan dirinya, kebutuhan lain yang menyentuh langsung masyarakat tersebut sudah diperhatikan semua oleh Pemkot.

“Sebaiknya memang dialokasikan untuk keperluan yang lain. Ini bisa-bisa saja dilakukan, tapi kebutuhan yang memang dirasakan langsung masyarakat semuanya sudah diberikan oleh Pemkot.” Katanya. ****

Sumber: Harian Umum KABAR CIREBON, Jum’at 4 Maret 2011 Nomor. 282 Tahun I, Hal. 9 Benang Merah

DANA BOS UNTUK BAYAR UTANG

REALITA NUSANTARA – ONLINE. LEMAHWUNGKUK, CIREBON

Ø     Pencairan Sekolah Swasta Diagendakan Minggu Depan

Di tengah sebagian sekolah negeri di Kota Cirebon, Jawa Barat mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pusat triwulan pertama tahun 2011 pada Jum’at (18/03), tapi sekolah swasta harus menunggu sampai Senin (21/03) mendatang.

“Kalau proses di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) sudah beres, tapi untuk mencairkan harus ada surat perintah pencairan dana (SP₂D). Sekarang SP₂D mulai digarap di bagian keuangan. Jadi, mungkin baru bisa ditransfer ke rekening masing-masing sekolah pada Senin nanti,” kata H. Agus Sunandar, Ketua Forum Komunikasi Kepala SMP/MTs swasta di Kota Cirebon, Jum’at (18/03/2011).

Menurut Agus yang juga Kepala SMP Widya Utama, kalau nanti telah dicairkan, dana BOS sifatnya hanya mampir sementara karena langsung dimanfaatkan untuk membayar utang berbagai kegiatan sekolah ketika menunggu pencairan sejak Januari – Maret.

Gadaikan BPKB

Kondisi ini telah terjadi di sekolah negeri. Sebagian besar dana BOS pusat triwulan pertama tahun 2011 di SD maupun SMP negeri di Kota Cirebon habis dimanfaatkan untuk menutupi pembiayaan dan kewajiban selama Januari-Maret. Selama tiga bulan tersebut, rata-rata sekolah harus meminjam ke berbagai pihak untuk menutupi keperluan dan operasional sekolah yang bersifat rutin.

“Bon-bonan banyak, jadi istilah uang cair yang belakangan langsung untuk melunasi utang. Apalagi, kemarin BPKB mobil saya juga terpaksa harus digadaikan untuk membiayai berbagai operasional sekolah selama BOS pusat belum cair,” ungkap Raden Agus Setiadiningrat, Kepala SMPN 7 Kota Cirebon.

Pada triwulan pertama 2011 ini, sekolah yang dipimpinnya menerima BOS sekitar 160 juta. Sebagaimana dimanfaatkan yang telah diatur, anggaran sebesar itu untuk operasional sekolah yang telah dibiayai melalui dana pinjaman dan gaji guru honorer sejak Januari lalu. (Toni/”KC”)

Sumber: Harian Umum KABAR CIREBON, Sabtu 19 Maret 2011 Nomor 294 Tahun I, Hal 4 KAMPUSIANA

NASIB 14 ALUMNI MASIH MISTERI

PEKERJA MAGANG SMKN 2, HILANG KONTAK PASCA TSUNAMI

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Nasib 14 pekerja magang asal Kabupaten Indramayu yang bekerja di Jepang masih misterius. Pasca gempa dan Tsunami beberapa hari lalu, hingga saat ini mereka belum bisa dihubungi, apakah selamat atau malah menjadi korban keganasan musibah di Negeri Matahari Terbit tersebut. Foto-Foto***: Utoyo Prie Achdie/Radar Indramayu **** 
Kepala SMKN 2 Indramayu Drs. H. Eddy Romdhon, M.Pd menjelaskan, ke-14 pekerja magang itu adalah alumni yang berangkat tahun 2008 hingga 2011. Menurut Eddy, sejak 2008 hingga 2011 SMKN 2 Indramayutelah memberangkatkan 41 siswa ke Jepang. Dari jumlah tersebut, 35 berasal dari SMKN 2 Indramayu, 5 siswa SMKN Kandanghaur, dan 1 siswa SMKN Mundu Cirebon.

“Dari jumlah tersebut, 14 orang sampai saat ini belum ada beritanya. Meskipun demikian, kepada para orang tua diminta tetap tenang sebab kami akan terus mencari informasi keberadaan mereka setiap saat.” Kata Eddy kepada wartawan, Rabu (16/3/2011).

Ia menjelaskan, dari 14 orang tersebut 11 diantaranya diberangkatkan melalui Dinas Perikanan Prov Jawa Barat pada tahun 2008-2009. Mereka bekerja di Ishinomarki Jepang. Sementara 3 orang lainnya diberangkatkan langsung oleh SMKN 2 Indramayu pada tahun 2009 lalu. Ketiganya adalah perempuan, yaitu Ista Mukaromah, Astuti, dan Siti Wijayanti. Ketiganya bekerja di bagian processing di Ishinomarki Copersi Vista Jepang.

Eddy mengaku sedikit lega, karena berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh, ternyata perusahaan maupun mes dari ketiga pekerja perempuan ini masih utuh. Jadi besar kemungkinan ketiganya selamat, dan mungkin juga berada di tempat penampungan.

“Kami tentunya berharap mereka semua selamat. Apalagi mes dan tempat mereka bekerja dikabarkan utuh,” tuturnya

Sementara Kepala Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 2 Indramayu, Sukarma Achiamuna menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kerjasama magang dengan sejumlah perusahaan Jepang sejak tahun 2008. Selain secara langsung, kerjasama juga dilakukan melalui sejumlah perusahaan penghubung yang ada di Indonesia.

“Kerjasama magang dengan perusahaan di Jepang memang sangat menguntungkan. Sebab banyak juga alumnus kita yang langsung bisa bekerja di sejumlah perusahaan,’ tandasnya

Sukarma juga mengimbau kepada pihak keluarga atau orang tua siswa agar tetap tenang. Sebab BKK SMKN 2 Indramayu setiap saat terus melakukan pemantauan terhadap pekerja yang ada di sana. Baik melalui internet maupun jejaring sosial seperti facebook, twitter dan sebagainya.  (Oet/Alw)

Sumber: Radar Indramayu. Kamis, 17 Maret 2011, Hal 1

SISWI SMPN 1 PATROL DIDUGA RANGKAP JADI PSK

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Anak Baru Gede (ABG) siswi kelas III SMPN 1 Patrol , Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berinisial SL, yang baru saja usai mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (USBN)di sekolahnya, kini menjadi buah bibir masyarakat. Diduga yang bersangkutan selain berstatus sebagai pelajar, dia juga sebagai kupu-kupu malam, Pekerja Seks Komersial (PSK).

Menurut sumber yang layak dipercaya, SL putri dari pasangan rumah tangga Bapak Karsam dengan Ibu Sut, yang bertempat tinggal di Desa/Kecamatan Sukra, yang berstatus masih sekolah, terlihat sering berada di lokasi warung remang-remang pamanukan pada malam hari, nongkrong dengan beberapa lelaki hidung belang, mereka sambil mengkonsumsi minuman keras, dang mendengarkan suara alunan musik dangdut jawa sambil bergoyang ria, tuturnya

Bahkan salah seorang lelaki yang tidak mau disebut namanya kepada wartawan menuturkan, SL adalah salah satu Anak Baru Gede (ABG) yang masih duduk di bangku sekolah, namun dia juga sebagai PSK secara terselubung. “saya pernah berkencan dengan dia, sampai menghabiskan uang puluhan juta rupiah, isteri saya sempat mendatangi sekolah SL di Patrol.” Cetusnya

Karsam selaku orang tua SL, ketika dihubungi melalui ponselnya, kepada wartawan mengaku tidak tahu, bahkan dia meminta agar kasus anaknya tidak diekspos. Namun Sut Ibu SL terkesan menantang, dengan nada emosi mengatakan “saya tidak takut, karena ada salah satu anggota Polsek Pamanukan yang siap membantu, karena semua yang dilakukan SL tanpa ada bukti.” Ucap Sut tampak emosi

Kalaulah yang dilakukan gadis itu benar, sunguh sangat ironis apabila kedua orang tuanya itu tidak tahu. Sebab SL dengan kedua orang tuanya tinggal satu rumah, setiap anaknya keluar malam pasti mereka tahu, terkesan kedua orang tua menutup-nutupi perbuatan anaknya, padahal mereka sudah banyak menikmati uang haram hasil dari anaknya. Mereka tampaknya tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukan SL itu merupakan penyakit masyarakat yang dilarang negara serta agama, sebab penyakit masyarakat itu jelas merusak moral generasi muda. (rj)

Sumber: Berita Metro, edisi 129, Selasa, 11 – 18 Mei 2010. Hal 10 Pendidikan

LAYANAN SUPERMARKET Alfamart KECEWAKAN KONSUMEN

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Supermarket merupakan pusat perbelanjaan bagi keluarga, sehingga semua jenis pelayanan pun perlu disajikan dengan berbagai macam yang bertujuan untuk memuaskan para pembelinya. Dari mulai kebutuhan rumah tangga, makanan ringan, susu, dan lain sebagainya, semuanya tersedia di sana. Bahkan jenis pelayanan pun sangat dibutuhkan oleh supermarket termasuk Alfamart. Foto-Foto ***: realitanusantara.blogspot.com***

Bukan saja pada pelayanan dari Karyawan/pekerja di Supermarket yang akan membuat konsumen merasa puas, dari barang-barang yang dijual pun harus benar-benar ada. Tetapi ini sungguh sangat terbalik dengan kenyataan yang ada, khususnya untuk Supermarket Alfamart, pasalnya dalam pelayanannya Alfamart diduga sangat mengecewakan konsumen, bukan datang dari pelayanan dari karyawannya, tetapi dari segi barang yang dipasarkan.

Salah satunya dari produk susu Indomilk. Dalam pembelian produk tersebut, seharusnya konsumen diberi sedotan sesuai ukuran botol susu Indomilk, tetapi kenyataannya pembeli hanya diberi sedotan yang berukuran lebih kecil dari botol susu Indomilk, sehingga ketika dimasukkan ke dalam botol susu tersebut, sedotan dapat masuk semua (amblas) ke dalam botol. (tampak pada gambar)

Ironisnya lagi, hal tersebut sering terjadi pada konsumen/pembeli. Seperti dikatakan oleh sumber sebagai konsumen/pembeli tetap Alfamart bahwa hal tersebut sering terjadi tidak

“Saya sering membeli produk susu botol Indomilk rasa Strawbery hampir 3 hari sekali. Saya begitu kecewa dengan layanan di sini, masalahnya setiap membeli susu selalu berurusan dengan karyawannya mengenai sedotan yang diberi tidak sesuai dengan ukuran botol susu Indomilk tersebut, sehingga kalau dipaksakan sedotan itu masuk semua (jeblos) ke dalam botol susu. Masa anak saya yang baru berumur 3 tahun harus meminum susu secara langsung tanpa sedotan.” Pungkasnya

Sumber juga menambahkan, “saya tidak mengerti dengan layanan Alfamart ini, masa susu botol belum habis sedotan sudah habis?” Tandasnya

Pantauan Realita Nusantara disejumlah supermarket Alfamart di Kabupaten Indramayu, seperti, Alfamart di Jalan D.I Panjaitan, Alfamart Pasar Mambo, dan Alfamart di Jalan Sudirman, yang konon kepemilikan atau Mitra Usaha dari Alfamart di Jalan Sudirman adalah Supomo Adrianto, permasalahannya hampir sama yakni permasalahan mengenai ukuran sedotan yang diberi kepada pembeli susu botol Indomilk tidak sesuai dengan ukuran botol susu Indomilk

Hal ini diakui oleh sejumlah karyawan di Alfamart tersebut, mengenai sedotan ini, memang dari suplayer tidak memberikan sesuai dengan jumlah susu botol Indomilk yang dipesan.

Sejumlah karyawan Alfamart di Jalan Sudirman saat dikonfirmasi Realita Nusanatara, mengatakan, untuk stok sedotan yang sesuai dengan ukuran susu botol Indomilk sangat terbatas, memang dari suplayer kami diberi sedotan tidak sesuai dengan jumlah susu botol Indomilk yang kami pesan, sehingga, kami karyawan di sini hanya bisa memberi sedotan yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran botol susu Indomilk, apabila ada konsumen yang membeli susu tersebut. Ujarnya. (Selasa, 15/3/2011)

Mengenai sedotan ini, kami hanya diberi setengahnya dari jumlah Susu Botol Indomilk yang dipesan. Tutur sejumlah karyawan Alfamart di Jalan Sudirman

Hal senada juga dikatakan oleh beberapa Karyawan Alfamart di Pasar Mambo, dan Alfamart di Jalan D.I Panjaitan Kabupaten Indramayu, “kami diberi sedotan dari suplayer tidak sesuai dengan jumlah Susu Botol Indomilk yang dipesan”. Ujarnya (Red)

SISWI SMP MELAHIRKAN DI SEKOLAH

REALITA NUSANTARA – ONLINE. MADINA

Terkait siswi kelas VIIIc atau kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kecamatan Sinunukan, “YS” (15) warga Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu yang melahirkan di belakang sekolah tepatnya di kebun sawit wrga yang berjarak 25 meter dari sekolah pada Jum’at (18/2/2011) (Foto: inyomanrudi.blogspot.com***)

Dari pengakuan korban “YS” kepada Polisi, yang menghamili dia adalah abang kandungnya sendiri “HS” (27), dan sejak kejadian itu “HS” sudah melarikan diri dan masih dalam pencarian Pihak Polsek Linggabayu.

Kapolres Madina AKBP Hirbak Wahyu Setiawan, SIK yang dikonfirmasi, melalui Kapolsek Linggabayu AKP R Siregar membenarkan bahwa ada Murid SMP Negeri 1 Lingga Bayu yang melahirkan di sekitar lokasi dengan memakai seragam sekolah. “Kita dari Kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap keluarga korban dan akan melakukan pengejaran kepada pelaku,” ungkap AKP R Siregar

“Korban mengaku pernah sekali disetubuhi abang sulungnya itu pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, tatkala itu ibunya bersama saudara yang lain melaksanakan malam baktian, kejadiannya malam minggu di bulan Juli tahun lalu, tetapi tanggal tak diingat lagi,” terang Kapolsek

Setelah kejadian ini Kepala Sekolah juga sempat memanggil kakak korban yang masih murid kelas 3 di sekolah itu, dan teman dekat korban. Kepala Sekolah menanyakan apa selama ini korban pernah bercerita terkait kehamilannya itu.

Wali Kelas juga sempat memanggil orang tua “YS” beberapa bulan yang lewat, setelah melihat adanya kelainan di perut “YS”, namun yang bersangkutan mengatakan, dihadapan orang tuanya, dan gurunya, bahwa dia sedang mengidap penyakit tumor.  (EH)

Sumber: METRO INDONESIA. Edisi 346, Senin 28 Februari – 06 Maret 2011

Hal.10 Pendidikan & Tenologi

KONFLIK TANAH GARAPAN DI PERBATASAN : TANAH 48 HEKTAR “DUKUASAI” SUMEDANG

REALITA NUSANTARA - ONLINE.  INDRAMAYU

Warga Perbatasan Kehilangan Garapan

Tanah 48 Hektar “Dukuasai” Sumedang

Sejumlah warga yang tinggal di perbatasan Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya warga Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu mengeluh, karena kehilangan lahan garapan. Mereka mengadukan persoalan ini ke DPRD Indramayu, dan berharap segera ada penyelesaian.

Wakil Ketua DPRD Indramayu, Drs. H. Sanusi Gofur, membenarkan kalau pihaknya telah menerima pengaduan tersebut. Dikatakannya, DPRD melalui Komisi A bersama Pemkab juga telah melakukan pengukuran ulang. Disamping itu, telah datang langsung ke Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal) dan Kementerian Dalam Negeri, guna melakukan konsultasi terkait permasalahan ini.

Sanusi menambahkan, pada Kamis (10/3) lalu telah dilakukan pertemuan antara masyarakat Indramayu dengan Sumedang, yang mengambil tempat di Sumedang. Dalam pertemuan itu yang dihadiri pihak DPRD kedua wilayah, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta dari Bakorsurtanal tersebut belum dicapai penyelesaian. Namun kedua pihak sepakat untuk membentuk tim yang akan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan akan mengadakan pertemuan lanjutan di Bandung.

“Kami berharap, dalam pertemuan nanti bisa dicapai kesepakatan, sehingga warga yang kehilangan garapan bisa bekerja kembali,” kata Sanusi.

Sementara, Wakil Ketua Komisi A, Raden Rio Resmana ST didampingi Sekretaris Komisi A, Dalam SH, KN dan anggota Komisi, Salimi Sholeh SpdI menjelaskan, persoalan yang dialami warga perbatasan berawal ketika terjadi pemekaran Desa Ciawitali, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang yang merupakan pemekaran dari Desa Genderek.

Sejak saat itulah, warga Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu tidak bisa lagi mengolah lahan garapan seluas 48 hektar. “Tanah tersebut merupakan sawah dan ladang yang sudah bertahun-tahun digarap warga Desa Sanca, Kecamatan Gantar, dan menjadi mata pencaharian mereka.

“Untuk itulah kami akan memperjuangkan masalah ini agar bisa segera selesai,” ujar politisi Partai Demokrat asal Haurgeulis itu. (oet)***

Sumber:      Radar Indramayu, Sabtu (Wage), 12 Maret 2011/ 7 Rabiul Akhir 1432 H / Hal. 1

Sumber:      www.pendopoindramayu.blogspot.com Sabtu 12 Maret 2011

Posted at: 12:32:00 | Filed Under: Politik dan Hukum

Diduga Asal Jadi, SDN Unggulan Indramayu Belum Punya IMB

 H. Rosidi SPd, Kepala SDN Unggulan Indramayu. (Foto : Satim)***

 Kondisi SDN Unggulan Indramayu. (Foto : Satim)***

SD Unggulan Indramayu Belum Punya IMB

Sebelumnya Diduga Asal Berdiri Saja

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU.

Keberadaan Sekolah Dasar Negeri Unggulan (SD Unggulan) Indramayu di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat merupakan sekolah dasar percontohan dari sisi kualitas pendidikannya yang diharapkan jauh lebih unggul dibanding sekolah setara lainnya di Kota Mangga itu. Ironisnya, SD Unggulan Indramayu itu justru diduga tidak dilengkapi dengan administrasi yang benar, sehingga dimungkinkan bermasalah di kemudian hari. Mengapa ?

Gedung SD Unggulan Indramayu tersebut dibangun di atas tanah yang bukan miliknya, alias masih hak pihak lain, yakni tanah milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Darma Ayu” Indramayu, dan hingga berita ini diturunkan belum ada kejelasan tentang ganti rugi atau tukar gulingnya dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu maupun dari pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Masih terkesan karut-marutnya tata adminsitrasi yang dimiliki SD Negeri Unggulan Indramayu itu, tampaknya berimbas pula ruwetnya penerapan administarsi di sekolahan tersebut, yakni ketika pihak pemerintah Pusat meminta data administrasi lengkap mengenai sekolah yang sementara ini menjadi kebanggaan Kabupaten Indramayu itu. Pasalnya, hingga berita ditulis, SD Negeri Unggulan Indramayu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Realita tersebut diakui Kepala SDN Unggulan Indramayu, H. Rosidi SPd kepada ToeNTAS News di kantornya, pekan lalu. Ia mengaku, hingga kini pihaknya masih kesulitan untuk memenuhi kelengkapan administrasi sekolahannya gara-gara belum jelasnya status tanah sehingga SDN Unggulan Indramayu hingga kini belum memiliki IMB.

“Padahal, persyaratan IMB itu sangat penting dan tengah dinantikan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun pusat. Karena sebagai persyaratan pengesahan status strata SDN Unggulan yang bestandar SSN hingga menuju jenjang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Saya juga pusing ketika dihadapkan pada persyaratan IMB SDN Unggulan ini, karean hingga kini tak sekolah kami tak punya IMB,” kata H. Rosidi SPd yang mengaku dirinya tengah dililit masalah dana tunjangan khusus sekolah unggulan yang sekarang tengah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Indramayu, sehingga Drs. H. Suhaeli MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu terseret sebagai tersangkanya.

Menurutnya, IMB itu sebetuknya bukan bagian dari tugasnya, namun menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu. “Saya juga tidak tahu, mungkin dulunya asal membangun saja, sementara adminsitrasi lainnya tidak ditempuh. Akhirnya, kini muncul masalah seputar IMB,” ungkap Rosidi yang mengaku tengah pusing, selain soal IMB juga ia harus mengembalikan dana tunjangan khusus sekolah unggulan yang pernah diterimanya pada tahun lalu ke kas negara atas dasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

            Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Indramayu, Yahya Ruhiyat mengatakan, pihaknya hingga kini masih mempelajari adanya informasi seputar status tanah dan solusinya seperti apa tentang SDN Unggulan Indramayu itu.

“Kami sudah meminta penjelasan dan sertifikat kepemilikan tanah kepada pihak PDAM Tirta Darma Ayu untuk dipelajari dan untuk dibicarakan dengan pimpinan. Harap maklum, lembaga Bidang Aset ini tergolong baru, dan ketika SDN Unggulan itu dibangun, saya secara pribadi belum mengetahui ketertiban administrasinya seperti apa, dan lembaga yang saya pimpin ini pun belum ada saa itu,” ujar Yahya di kantornya, belum lama ini.

Sedangkan Yuyun yang kini sebagai Kepala Seksi Aset Daerah mengatakan, pihaknya tengah menunggu usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu mengenai rencana tukar guling dengan pihak PDAM Indramayu. “Tapi sampai sekarang, kami belum menerima surat resmi permohonan itu,” ungkap pemilik Radio Ria Chindelaras itu.

Rumor yang beredar saat itu, SDN Unggulan Indramayu sebelumnya diduga asal berdiri saja. Inilah yang kemudian menyisakan persoalan yang berkepanjangan hingga kini. Entah bagaimana kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Suhaeli MSi saat itu, sehingga memicu berlarut-larutnya status kepemilikan tanah milik PDAM yang kini telah berdiri SDN Unggulan Indramayu.

Perihal tukar guling tanah yang digunakan SDN Unggulan itu rupanya belum kelar hingga kini. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Mas’ud MPd ketika ditanya soal IMB dan masih runyamnya tukar guling tanah yang digunakan SDN Unggulan Indramayu, Mas’ud berdalih lain waktu saja biar bisa santai dan banyak waktu untuk membicarakan soal IMB SDN Unggulan tadi.

“Bagaimana kalau lain waktu saja. Harap maklum, karena sekarang saya tengah ditunggu rapat di Kecamatan Sindang. Penjelasan IMB SDN Unggulan itu dan soal tukar gulingnya, harus banyak waktu untuk menjelaskannya,” tutur Mas’ud, Senin (22/2), di kantornya. (Satim/ToeNTAS News)***

Sumber:        www.pendopoindramayu.blogspot.com

Posted at: 07:39:00 | Filed Under: Pendidikan

Ambruk, Bangunan SMPN 3 Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

SEKOLAH AMBRUK – Dua lokal bangunan SMPN 3 Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, ambruk, Sabtu (24/7) malam sekitar Pukul 10.36 WIB. Tampak bangunan SMPN 3 Sindang yang roboh itu. Gambar diambil, Minggu (25/7) sore sekitar pukul 14.05 WIB. (Foto-foto : Satim) ***

Dua Lokal Bangunan SMPN 3 Sindang Ambruk

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Sabtu (24/7) malam, sekitar pukul 10.35 WIB, beberapa warga yang tengah berada di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu dibuat terkejut adanya suara gemuruh mirip bangunan roboh dari halaman sebelah. Belasan warga pun berdatangan ke lokasi kejadian. Dan ternyata, dua ruang belajar milik SMP Negeri 3 Sindang di Jalan Murah Nara, Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ambruk malam itu juga. Padahal, malam itu tidak ada angin puting beliung atau bencana alam lainnya.

Rangka atas bangunan itu yang terbuat dari kayu meski tidak keropos diduga tak mampu menahan beban. Akibatnya, genteng dan rangka atas berikut atapnya ambrol dan berserakan di lantai. Sekitar ribuan genteng hancur bersamaan dengan terpatah-patahnya rangka atas sekolahan tersebut. Tidak ada korban jiwa, karena bangunan itu tidak sedang digunakan untuk belajar.

“Orang-orang yang ada di sekitar sini pada kaget dan berdatangan ke lokasi kejadian. Meski tidak ada korban jiwa, namun seisi bangunan itu pada rusak dan hancur,” kata Sawinto (52) didampingi Lingga (35), keduanya penjaga sekolah di SMPN 3 Sindang, Minggu (25/7) sore, sekitar pukul 14.05 WIB.

Keterangan yang dihimpun wartawan dari lokasi ambruknya dua ruang belajar siswa SMPN 3 Sindang itu menyebutkan, bangunan tersebut memang sudah lama berdiri. Namun pada tahun 2008 lalu, sudah mengalami renovasi total dengan mengganti rangka atap dan genteng sampai dengan dengan perbaikan tembok dan pengecatan. Dalam perjalannya, bangunan yang semula hanya satu ruangan untuk keterampilan siswa, dan kemudian disekat menjadi dua ruangan digunakan untuk ruang belajar siswa Kelas VII E itu, tiba-tiba ambruk.

Hanya belum diperoleh keterangan pasti, jumlah dana yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan yang kini ambruk tersebut. Tapi beberapa sumber menerangkan, meski kerangka kayunya tidak ada yang keropos, diduga tidak kuat menahan beban sehingga ambrol dan menghantam tembok samping kanan sampai jebol dan nyaris runtuh. Dugaan lainnya, renovasi bangunan tadi disinyalir ada yang kurang beres, karena tidak ada tihang penyangga susuhunan di tengahnya, sehingga tidak bisa bertahan lama untuk menahan beban genteng dan plafon lainnya.

Sawinto menerangkan, seusai kejadian, ia langsung menghubungi Kepala Sekolah SMPN 3 Sindang, Drs. H. Faoji, dan memberitahukan tentang kejadian ambruknya dua lokal bangunan SMPN 3 Sindang.

“Malam itu juga, Pak Haji Faoji langsung datang dan melihat-lihat bangunan sekolahnya yang roboh. Kemudian Beliau langsung menghubungi pihak berwajib, dan melaporkan tentang kejadian robohnya dua lokal bangunan sekolah yang dipimpinnya. Tidak lama kemudian, Polisi pun datang melakukan olah TKP, dan langsung melingkarinya dengan garis polisi,” ujarnya.

Lingga dan Sawinto yang kebetulan tengah jaga malam, keduanya mengaku orang yang mengetahui adanya kejadian tersebut. “Saya dan Pak Sawinto malam Minggu (24/7) itu, memang tengah berjaga di depan sekolah. Saya juga ikut kaget begitu mendengar suara gemuruh ambruknya bangunan sekolah yang kami jaga ini,” ungkap Lingga.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMPN 3 Sindang, Drs. H. Faoji belum berhasil dikonfirmasi. Ketika wartawan menghubunginya via handphone, sedang tidak aktif. Sementara ambruknya bangunan sekolah milik SMPN 3 Sindang itu, diduga telah menambah jumlah bangunan sekolah yang terbilang baru, namun ambruk sebelum dimakan usia yang diduga karena sesuatu hal berkaitan dengan bangunan sekolah tadi.

Catatan, Selain SMPN 3 Sindang yang direnovasi pada tahun 2008 yang kemudian ambruk, dialami bangunan Akademi Keperawatan (Akper) Pemda Indramayu yang dibangun oleh kontraktor pada tahun 2008, lalu ambruk pada Kamis (31/12/2009) sekitar pukul 07.35 WIB. Kini, kasus ambruknya Akper Pemda Indramayu yang terbuat dari rangka baja ringan itu, tengah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Indramayu. (Satim)**** Foto-foto : Satim

Sumber:        www.pendopoindramayu.blogspot.com

                     Posted at: 19:35:00 | Filed Under: Pendidikan