Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Tidak Sesuai Kontrak

Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Tidak Sesuai Kontrak

REALITA NUSANTARA – ONLINE. PONTIANAK

Pembangunan gedung terpadu dengan anggaran APBD 2009 sebesar Rp 2,5 M tidak sesuai dengan kontrak. Pembangunan gedung terpadu tersebut dalam kontrak direncanakan rampung pada bulan April 2010. Tetapi sampai sekarang pembangunan tersebut masih belum rampung.

Pontianak,  KOPI – Ketika dikonfirmasi Koran Pagi (Kopi), Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kota Pontianak, Krisna Ibrahim di ruang kerjanya Selasa (30/3), mengakui, bahwa masa waktu pengerjaan pembangunan gedung terpadu tersebut memang sampai bulan Desember 2009.

“Memang masa kontrak kerja sampai dengan Bulan Desember 2009, akan tetapi disebabkan waktu kontrak tersebut 300 hari kalender, maka pembangunannya menjadi tambah waktu”, katanya.

“Mana ada bangunan yang luasnya sekitar 6000M² dapat dibangun dalam waktu 300 hari, maksimal bangunan itu mencapai 1 tahun. Akan tetapi berhubung jangka waktu yang tersisa dalam pekerjaan tersebut, maka waktu pelaksanaannya lewat dari bulan Desember 2009, sebab analisa pada masa pelelangan yang dimaksimalkan pada 6 Juni tidak ada perpanjangan waktu,”, tegasnya kepada Koran Pagi.

Diketahui Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dikeluarkan pada Bulan Juni 2009, sehingga untuk dibuat Perda-nya kembali dan diamandemen. Hal itu mengacu pada pasal-pasal yang sesuai dengan kontrak 2009. Hal itu dilakukan adalah dalam rangka menarik dana APBD 2010.

Disamping itu, dalam pelaksanaan pembangunannya tidak perlu terburu-buru sebab waktu pelaksanaan efisiensinya 330 hari kalender hingga selesai 21 April 2010, sebab kondisi hasil pekerjaan sudah mencapai 90% tinggal finishing saja. Sementara untuk pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Ganda Putra yang Direkturnya Anton Limbong.

Perlu saya tambahkan bahwa, “Pembangunan gedung terpadu ini tidak ada Adendum; akan tetapi melanjutkan waktu pekerjaan, tegas Krisna kepada Koran Pagi (Kopi).     (Bunyanan)***

Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 7***

Foto-Foto: Ist***

Kambing Non Permanen Kok, Malah Jadi Pribadi

Bantuan Kambing Dinas Pertanian Pemkot Surabaya Diragukan

Embek…! Kambing Non Permanen

Kok, Malah Jadi Pribadi

REALITA NUSANTARA – ONLINE. SURAKARTA

Pemberian bantuan dan pembibitan ternak Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pertanian dalam bentuk modal usaha kepada peternak di wilayah Kota Surakarta diragukan penyaluran dan pengembaliannya.

Surakarta,  KOPI – Bantuan yang diwujudkan dalam bentuk ternak bergulir, berupa bibit kambing Peranakan Etawa (PE) dengan anggaran sebesar Rp 189.000.0000,-

Dari data audit diketahui, bahwa bantuan tersebut sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian TA. 2008. Alokasi anggaran dari Belanja Modal Pengadaan Ternak dengan anggaran sebesar Rp 198.000.000,- sedangkan yang direalisasikan Rp 189.059.000,-.

Untuk pengadaan bibt kambing dilaksanakan rekanan CV. Analta Jaya dengan kontrak Nomor: 050/527/PPK.KB/2008. Tanggal 10 April 2008 yang ditetapkan melalui pelelangan. Perguliran ternak dimulai sejak TA. 2008, yang pengadaannya dibebankan dalam APBD Kota Surakarta melalui pos Belanja Langsung pada objek Belanja Modal. Dana yang digunakan untuk membiayai perguliran ternak dimaksud, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pendamping APBD.

Berita acara serah terima barang Nomor: 050/02.KSP-PP/V/2008, tanggal 26 Mei 2008, berupa ternak kambing sebanyak 200 ekor (100 ekor jantan dan 100 ekor betina). Ternak hasil pengadaan tersebut dimaksudkan untuk digulirkan kepada masyarakat.

Hasil pengadaan bibit ternak tersebut seluruhnya disalurkan ke masyarakat sebagai pinjaman dana bergulir. Namun demikian pengakuan dan pencatatan oleh Dinas Pertanian Kota Surakarta, menunjukkan bahwa hasil pengadaan bibit kambing Peranakan Etawa (PE) sebanyak 200 ekor senilai Rp 189.059.000; diakui dan dicatat sebagai realisasi Belanja Modal pada kelompok Belanja Langsung, tetapi tidak dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. Ternak dalam Neraca Kota Surakartaper 31 Desember 2008.

Hal ini berbanding terbalik dengan Laporan Pemerintah Kota Surakarta yang telah melakukan koreksi atas laporan keuangannya dengan menyajikan ternak bergulir sebagai Investasi Non Permanen sebesar Rp 168.262.510 (Rp 189.059.000 – Rp 20.796.490) di neraca per 31 Desember 2008.

Atas laporan tersebut jelas tidak sesuai dengan, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomo: 06 tentang Akuntansi Investasi, dimana pada paragraf 20 disebutkan, suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sesuai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria dan kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atau suatu investasi tersbut dapat diperoleh pemerintah atau nilai peroehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Laporan tersebut tidak sesuai dengan paragraf 34 huruf (d) dimana disebutkan kepemilikan kepemilikan bersifat non permanen dinilai menggunakan menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Terlebih dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 26 Tahun 2008, tanggal 23 April 2008 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bibit Pemerintah Propinsi Jawa Tengah pasal 22 ayat (3). Kepada Dinas melakukan Pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak di Kabupaten/Kota.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, hasil pengadaan bibit kambing seluruhnya disalurkan langsung kepada peternak di Kelurahan-Kelurahan wilayah Kota Surakarta. Penyerahan ternak dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerja Ternak (Ternak Kambing Pemerintah) Nomor: 524/493/IV/2008, tanggal 21 April 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Kepala Kelurahan dan masing-masin peternak tersebut.

Berdasarkan perjanjian kerja dimaksud, peternak diberikan masing-masing 1 (satu) pasang ekor kambing (jantan dan betina) yang ditandai dengan anting bernomor yang diundi. Peternak diwajibkan untuk menyerahkan ternak kambing sebanyak 3 (tiga) ekor, yaitu 2 (dua) ekor induk betina dan 1 (satu) jantan yang besarnya setara dengan ternak pokok dalam jangka waktu dua tahun sebagai setoran dalam dua tahap dan menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Peternak diberikan hak untuk menguasai atau memiliki secara penuh ternak bibit, setelah menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal ternak mati atau hilang bukan karena kesalahan peternak, maka peternak bebas dari tanggungjawab mengganti ternak. Sedangkan dalam hal peternak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kesalahan atau kelalaiannya, maka ternak ditarik kembali tanpa ganti rugi apapun.

Peternak tidak berhak menjual, menukar dan memindahtangankan ternak pokok. Apabila ternak ditukarkan tanpa seijin petugas maka peternak wajib mengganti ternak yang nilainya 1½ kali nilai ternak pokok selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian.

Kambing Bergulir, Tapi Tak Jelas Bergulirnya

Ternyata, Dinas Pertanian tidak dapat menyajikan nilai bantuan perguliran ternak yang beredar di masyarakat, baik hasil atau pengembalian ternak pokok atau keturunan dan atau hasil penjualan ternak potong atau ternak yang tidak memberikan keturunan.

Penjelasan dari pihak Dinas Pertanian, yang diwakili oleh PPTK, selaku pengelola dana bergulir pada Dinas Pertanian Kota Surakarta, menyatakan bahwa pengawasan bantuan perguliran ternak di masyarakat dilakukan oleh Pengawas Lapangan.

Namun pada saat dilakukan cek fisik, kondisi kambing mati, sakit, ditukarkan ataupun dijual tidak terpantau oleh Dinas Pertanian, serta kambing dalam kondisi tidak memakai anting, sehingga tidak jelas antara ternak bantuan dan yang bukan bantuan (milik pribadi).

Dengan demikian, perkembangan dan posisi pinjaman dana bergulir dalam bentuk bantuan ternak ternak yang dikelola oleh Dinas Pertanian, yang merupakan kekayaan Pemerintah Kota Surakarta yang tidak dipisahkan  tidak dapat diketahui secara pasti perkembangannya dan tidak tersaji dalam LKPD Kota Surakarta.

Kondisi di atas mengakibatkan tujuan pengendalian atas perguliran ternak tidak dapat tercapai. Karena, Dinas Pertanian Kota Surakarta dalam melaksanakan akuntansi keuangan Daerah berkenaan dengan Investasi – Non Permanen berupa dana bergulir, kurang memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya PSAP Nomor: 06 tentang Akuntansi Investasi yang dilengkapi dengan Buletin Teknis No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir dan Dinas Pertanian tidak melakukan pengawasan atas bantuan modal ternak tersebut.

Keterangan dari Dinas Pertanian Kota Surakarta menjelaskan, bahwa dalam kenyataannya banyak pihak pengaduh tidak melapor ke Dinas mengenai ternak kambing yang diterimanya. Bahkan, tidak terpantau baik mengenai kematian, kelahiran, lepasnya anting, penyakit yang menyerang, potong paksa dan penjualan ternak.    (son)***

Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 6***

Foto-Foto: Ist***

PT. PLN Kota Tarakan Dinilai Lebay

Janji Tak Ada Lagi Pemadaman

PT. PLN Kota Tarakan Dinilai Lebay

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TARAKAN

Tarakan,  KOPI – Masyarakat bertanya-tanya, apa mungkin PT. PLN Kota Tarakan pada bulan April tidak ada pemadaman? Sesuai yang dijanjikan dalam sosialisasi PLN. Selaku Sekretaris Perusahaan Muyoto dari Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2010 tentang penetapan tarif tenaga listrik (TTL) yang berlaku mulai 1 April 2010, yang bertujuan memberikan pemahaman ke seluruh masyarakat Kota Tarakan mengenai naiknya Tarif Tenaga Listrik pada Bulan April ini dan dipastikan tidak ada pemadaman secara bergilir.

Namun hal protes dari masyarakat tidak disampaikan secara umum pada acara sosialisasi yang menurut mereka apa iya PT. PLN dengan mesin yang sekarang yang kondisinya sama seperti dulu. Apalagi nanti, alasan dari PT. PLN, kalau ada pemadaman. Masyarakat memahami pemadaman bergilir, namun untuk pemadaman per harinya dengan waktu yang ditentukan antara 2 sampai 4 jam mungkin akan terjadi pada pagi, siang, sore malam hari yang dapat merugikan konsumen dalam waktu kerja, bisnis maupun kegiatan lainnya.

Menurut beberapa sumber, akibat pemadaman listrik, tentu saja PT. PLN dinilai sangat banyak merugikan masyarakat. Kerugian tersebut meliputi rusaknya peralatan elektronik televisi, CD, Kulkas dan lainnya. Masyarakat tidak percaya akan penjelasan dalam acara sosiliasasi yang disampaikan oleh pihak PT. PLN mengenai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010. Bisa saja disampaikan namun realisasinya tidak akan dapat terjamin kesungguhannya. Hal itu bisa dilihat dari permasalahan PT. PLN yang diaudit BPK pada tahun lalu yang hasilnya tidak dapat disampaikan secara umum kepada masyarakat, dan Perwakilan Rakyat Daerah pun tidak dapat memberi suatu apapun dari penyampaian aspirasi masyarakat, hingga hilang dan berakhir begitu saja.    (hamsyah a/oriont. t)***

Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 6***

Foto-Foto: Ist***

Anggaran Mamin Nguap Rp 1,1 juta per hari

Anggaran Mamin Nguap Rp 1,1 juta per hari

Anggota DPRD Kab. Bekasi Tak Selera Menu Catering

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BEKASI

Semua berawal dari ketidakpastian order untuk makan dan minum (Mamin) para anggota Dewan di DPRD TK II Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

 

Bekasi,  KOPI – Pihak marketing sebuah catering yang pernah mendapatkan order dari Bagian Umum Sekretariat Dewan (Sekwan), tiba-tiba ordernya distop. Ada apa gerangan? Itulah yang terlintas dibenak pengusaha catering.

Keputusan sepihak itu tentu membuat pengusaha catering tersebut merasa dipermainkan. Tanpa catering pun (makan siang) para Anggota Dewan tidak akan kelaparan. Namun persoalannya, bukan masalah kelaparan wakil rakyat. Tetapi pihak catering merasa tidak mempunyai kesalahan, karena menu yang diajukan sesuai dengan test food yang telah dilakukan.

Untuk mencari tahu apa persoalan yang terjadi, akhirnya ditanyakan langsung ke Bagian Umum Sekretariat Dewan. Dan jawaban itu pun akhirnya terlontar hingga membuat terkesiap pengusaha catering. Tentu saja jawaban itu tidak beralasan dan kurang memuaskan.

Menurut Dewi, Kabag Umum Sekwan, menyatakan bahwa menu masakannya tidak sesuai dengan selera para anggota Dewan. Seiring dengan complain tersebut, pihak catering mendapat pertanyaan dari seorang anggota Dewan. “Emang harga makanan itu 1 porsinya berapa?”

Pertanyaan wakil rakyat itupun dijawab apa adanya, sesuai kondisi sebenarnya. Bahwasannya harga per porsi dari catering Rp 15.000,-. Harga yang dirasa belum memenuhi standar untuk makan minum anggota dewan yang terhormat. Bagaimana mungkin untuk pemenuhan gizi wakil rakyat. Dan disinilah letak permasalahan itu terkuak.

Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan Koran Pagi, sesuai data DPA makan dan minum untuk Dewan, ternyata sebesar Rp 25.000,- per porsi untuk makan siang dan Rp 15.000,- per porsi untuk snack. Nah, apa mungkin jatah untuk makan siang anggota dewan dimakan tikus, lalu ditutupi belanja untuk snack? Tentu saja harga ini akan mempengaruhi menu makanan.

Barangkali cara seperti ini akan meniru kasus yang terjadi di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Kasus itu sendiri sudah menggelinding ke peradilan dan beberapa pejabat yang terlihat digelandang ke penjara. Sebab, untuk mamin di pemerintah daerah tersebut mencapai belasan milyar rupiah untuk satu tahun anggaran.

Harga DPA – harga beli dari catering ada kelebihan uang sebesar Rp 10.000,-. Setiap hari di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, order makan kurang lebih 110 porsi. Jadi, kelebihan itu sangat signifikan. Bila dikalkulasi 110 porsi X Rp 10.000,- = Rp 1.100.000,- per hari.

Dari harga beli nasi dus dengan DPA saja sudah jelas berbeda jauh. Artinya, akan timbul pertanyaan kemana larinya kelebihan dana dari uang makan tersebut? Pertanyaan itu lebih pas apabila diarahkan ke Mustakim selaku Ketua DPRD TK II Kabupaten Bekasi.    (fah/maste)***

Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 3***

Foto-Foto: Ist***

Ungkap Mafia Hutan, Satgas Bidik DL Sitorus

Ungkap Mafia Hutan, Satgas Bidik DL Sitorus

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta,  KOPI – Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum menyelidiki adanya dugaan praktik mafia hukum dan peradilan dalam kasus pengusaha perkebunan Darianus Lungguk (DL) Sitorus. “Kasus DL. Sitorus diduga ada mafia hukum dan mafia peradilan”, kata Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana di Medan, Jum’at (30/04/10).

Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) menolk peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus pendudukan hutan Negara DL. Sitorus. Hal itu merupakan putusan rapat musyawarah majelis hakim MA yang menangani PK tersebut, dipimpin Ketua MA, Bagir Manan dengan anggota Paulus Lotulung, Harifin A Tumpa, Mugihardjo, dan Iskandar Kamil.

Dengan putusan itu berarti yang berlaku adalah putusan kasasi dengan hukuman penjara selama delapan tahun dan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 5 miliar subsider enam bulan kurungan.

Dalam putusan kasasi pada 12 Februari 2007, MA juga memerintahkan penyitaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 23 ribu hektar di Padang Lawas, Sumatera Utara yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda. Demikin juga lahan seluas 24 ribu hektar di kawasan yang sama yang dikuasai KPKS Parsub dan PT. Torus Ganda, disita oleh Negara cq Departemen Kehutanan.

Denny menyatakan, penyelidikan kasus DL Sitorus itu juga salah satunya berasal dari laporan pengaduan mantan Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban. “Mantan Menhut melaporkan pengaduan soal DL. Sitorus”, kata Denny.    (Ant/kop)***

Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 2***

Foto-Foto: Ist***

Jangan Hanya Markus Pajak, Libas Pula Markus Tanah di BPN

Jangan Hanya Markus Pajak, Libas Pula Markus Tanah di BPN

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta,  KOPI – Isu Makelar Kasus (Markus) di Ditjen Pajak yang melibatkan oknum penegak hukum di Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagaimana yang diungkap oleh mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI beberapa waktu yang lalu perlu segera diusut. Kalau memang benar dan terbukti ada oknum pejabat Polri maupun instansi terkait lainnya yang terlibat dalam kasus KKN tersebut, haruslah diproses lanjut, hingga ke Pengadilan.

Demikian antara lain komentar yang disampaikan oleh Js Leo Siagian, mantan Eksponen Angkatan ’66 kepada Koran Pagi di Jakarta, Senin (12/4) lalu menanggapi tentang isu markus yang ada di Mabes Polri. “Kami minta, kasus tersebut supaya diusut tuntas, isu yang diungkap oleh Pak Susno harus dituntut sebagai penyebar fitnah atau pencemaran nama baik terhadap orang-orang yang ditudingnya sebagai sindikat markus”, ujar Leo Siagian.

Tentang masalah Pak Susno yang dianggap melanggar disiplin atau aturan/etika profesi Polri, menurut Leo, bisa saja diusut oleh pihak Propam. Yang jelas, kasus tersebut harus diusut tuntas agar upaya Pemberantasan KKN dan Penegakkan supremasi hukum di negeri ini berjalan sebagaimana mestinya. Tidak boleh berhenti atau dihentikan dengan alasan apapun, begitu juga tentang isu kasus rekening bernilai puluhan miliar milik oknum-oknum PNS, TNI, Polri dan jajaran birokrasi pemerintah di negeri ini haruslah diusut dan diajukan ke Pengadilan.

Markus Tanah di BPN

Kalau kasus pajak sudah diungkap, maka tambah Leo, kini kita menunggu kapan giliran markus tanah di jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan diungkap ?! Kalau kasus tanah tersebut diungkap, pastilah akan lebih seru, lebih heboh dan menggemparkan. “Berbagai kasus tanah di BPN, antara lain seperti adanya Pemalsuan KTP, Girik, Tanda tangan ahli waris, Penggandaan Sertifikat, Manipulasi akte notaris bahkan pembobolan kredit bank dengan sertifikat palsu dan lain-lain. Ganyang mafia hukum dan makelar kasus”, beber Leo. “Mari kita ganyang mafia hukum dan makelar kasus dari negeri tercinta ini”, ajaknya    (bcc)***

Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 2***

Foto-Foto: Ist***

Tangkap Penimbun Pupuk Bersubsidi Ilegal di Blintang

Tangkap Penimbun Pupuk Bersubsidi Ilegal di Blintang

REALITA NUSANTARA – ONLINE. OKUT

OKUT,  KOPI – Jual beli pupuk urea bersubsidi ilegal kian marak di daerah Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan. Parahnya, para pelaku yang mengangkut pupuk menggunakan mobil truk dengan menggunakan surat jalan angkut beras.

Aparat hukum ternyata selama ini dikelabui para cukong pupuk ilegal. Jual beli pupuk ilegal tersebut secara tidak langsung akan merugikan para petani. Aksi tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Berdasarkan investigasi Koran Pagi, pupuk itu diantaranya diangkut dari gudang milik Tar di BK 12 Blintang dengan tujuan Betung Sekayu.

Dari Tar pupuk tersebut dijual ke JT sebagai suplayer ilegal.

Dan yang lebih memperihatinkan, setelah pupuk yang beratnya sekitar 8 ton, setibanya di Betung Sekayu langsung diterima oleh seorang oknum aparat di perkebunan sawit. Anggota tersebut merupakan rekanan bisnis JT.

Pupuk yang diangkut 2 truk masing-masing dengan nomor polisi B 9337 UK 120 PS Kuning bak putih (8 ton) dan truk BA 9258 K 120 PS Kuning bak kuning mengangkut 8 ton.

Keterangan yang didapat Koran Pagi (Kopi), penimbun pupuk urea yang tak lain Tar selalu mengatasnamakan kelompok.

Rupanya aksi tersebut telak-telak mengelabui kepala gudang pupuk di Kecamatan Kurungan Nyawa yang dinilai tidak teliti dan kurang memperhatikan keluar masuknya pupuk yang dibawa kelompok.    (tim)***

Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 1***

Foto-Foto: Ist***

Lurah Pluit Patut Dituding Sewakan Halaman Rumah Dinas

Lurah Pluit Patut Dituding Sewakan Halaman Rumah Dinas

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta,  KOPI – Lurah Pluit, Drs Timbo Sugiharjo patut diduga telah menyewakan atau mengontrakkan tanah aset Pemda Jakarta Utara, berupa halaman rumah dinasnya kepada PT. Jacom untuk dibangun menara seluler bersama. Pasalnya, ketika PT. Jacom mulai membangun menara seluler tersebut pihak lurah tidak pernah protes apalagi melarang.

Padahal berdasarkan peraturan yang berlaku, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat jabatan struktural (lurah) itu diwajibkan menjaga serta mengamankan aset-aset pemda, baik itu tanah serta benda-benda inventaris lainnya yng terdapat di wilayah maupun lingkungan kerjanya. Karena itu merupakan tanggungjawab lurah sampai jabatannya berakhir.

Timbo Sugiharjo, saat dikonfirmasi wartawan Koran Pagi terkait dugaan menyewakan atau mengontrakkan halaman rumah dinasnya kepada PT. Jacom, membantah, bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang pembangunan menara seluler.

Sebab, bangunan berada di wilayah Pluit yang berkuasa itu PT. Jakarta Propertindo (Jakpro). “Lurah tidak punya kewenangan melarang setiap tindakan yang dilakukan PT. Jakpro”, katanya.

Katanya lagi, jangan hanya menyewakan halaman rumah dinasnya, kantor kelurahan ini saja sampai sekarang belum jelas status kepemilikannya. Sebab, sampai detik ini pihak PT. Jakpro belum menyerahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

“Dan dia sudah beberapa kali mengirim surat kepada Gubernur DKI dan Walikota Jakarta Utara untuk menanyakan izin PT. Jacom yang membangun menara seluler di halaman rumah dinasnya itu, namun sampai saat ini beluma ada jawaban baik dari gubernur maupun walikota”, ujar Timbo

Sementara itu PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) yang disebut-sebut sebagai pemberi izin dan sekaligus menyewakan kepada PT. Jacom untuk membangun menara seluler bersama di lahan rumah dinas lurah Pluit Kecamatan Penjaringan, sampai berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi.    (chaniago)***

Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 1***

Foto-Foto: Ist***

Diduga Melakukan Kekerasan Seksual

Oknum Politisi “HS”

Diduga Melakukan Kekerasan Seksual

REALITA NUSANTARA – ONLINE. OKU TIMUR

OKU Timur,  Kopi – Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap gadis bocah ingusan, sebut saja Bunga (9) yang diduga dilakukan oleh oknum politisi pimpinan salah satu partai politik di Propinsi Sumatera Selatan ‘HS’, hingga belum juga menemukan titik terang, pelaku hingga sekarang masih belum tersentuh hukum.

Korban belum lama ini (5/04), didampingi keluarganya melaporkan HS ke Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan nomor pengaduan, No: 048/KPAI/Pgdn/IV/2010. Sebelumnya keluarga korban juga sudah melaporkan ‘HS’ ke Polres Oku Timur, dengan laporan Polisi No.47/III/2010/SPK tanggal 18 Maret 2010

Dalam pengaduan ke KPAI, korban (Bunga) mengaku mendapat kekerasan seksual yang terjadi pada hari Minggu, (bulan Maret tahun 2010), di Hotel Rendra Puri BK X Gumawang Oku Timur. Dalam surat pengaduan tertulis pelapor Halimah Sardiyah alias Lina (37) warga Desa Srikaton KP IV, Kecamatan Buay Madang Timur.

Informasi dari keluarga korban, awal petaka yang menimpa Bunga, ketika HS meminta Patmawati untuk mencari jasa pemijit. Patmawati lalu mengajak Hera (Kakak kandung Bunga) untuk memijit HS yang sudah berada di sebuah hotel.

Tanpa diduga Hera, setelah memijit tubuh HS, ia mendapat perlakuan tidak senonoh. HS meremas bagian dada Hera. Setelah melakukan pelecehan itu, HS memberikan uang jasa pemijitan Rp 50.000,-.

Beberapa hari kemudian HS kembali meminta Patmawati membawa Hera ke Hotel yang sama untuk memijit tubuhnya. Namun Hera menolak dan malah menangis tersedu mengingat perlakuan tidak senonoh HS terhadapnya.

Belakangan terungkap korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan HS, bukan hanya Hera ternyata Bunga (9) juga jadi korban. Nasib gadis tanggung ini jauh lebih tragis dibanding kakaknya.
Modus HS, terhadap korban Bunga, tidak jauh berbeda dengan kakak kandungnya. HS meminta Patmawati membawa Bunga untuk menonton organ tunggal. Setelah sepakat dengan ajakan HS, Patmawati membawa Bunga menemui HS. Setelah bertemu di suatu tempat, Patmawati dan Bunga diajak ke Hotel Rendra BK X Gumawang OKU Timur. Di tempat itulah perbuatan terkutuk itu terjadi.

Kasat Reskrim Polres OKU Timur ketika dikonfirmasi Koran Pagi melalui ponselnya tidak berhasil terhubung. Begitu juga dengan HS ketika dikonfirmasi melalui HP: 081368289xxx hingga sekarang tidak aktif.

Hasil visum Rumah Sakit Umum Daerah Martapura (RSUDM) yang diperoleh Koran Pagi, visum Et Repertum No : 357/365/RSUDMPA/295b/2010, dijelaskan, pemeriksaan umum: Compos Mentis: TD : 100/70MmHg. Pols: 84 x/mnt, RR: 20x/mnt, sementara hasil pemeriksaan khususnya: Hymen utuh, Hipermis pada labia kiri dan kanan bagian sepertiga bawah, terdapat luka gores yang hampir menyembuh di sekitar Hymen pada arah pukul lima, kemerahan (+) kurang lebih 0,5 cm.

Hasil visum Et Repertum dr Arinta Atmasari dan Juwita Florentina SKM, menyimpulkan pada Labia Minora akibat benda tumpul dan pada sekitar Hymen akibat benda tajam.    (and/gun)***

Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 1***

Foto-Foto: Ist***

Mafia Kredit Bank Ala PT BHI Oknum Bank, Penyidik & Preman Terlibat

Mafia Kredit Bank Ala PT BHI

Oknum Bank, Penyidik & Preman Terlibat

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta,  KOPI – Terus memperjuangkan keadilan merupakan upaya yang tak pernah henti dilakukan Tina Lena untuk memperoleh kejelasan hukum atas aset yang dimilikinya.

Perempuan paruh baya yang dahulu cukup berbadan sehat kini harus kehilangan puluhan kilo berat tubuhnya dan sakit-sakitan akibat tiada hentinya mencari perlindungan serta keadilan hukum atas perampasan paksa rumah dan toko (ruko) empat lantai yang menjadi penopang usahanya selama ini.

Tina Lena merupakan satu dari sekian banyak nasabah Bank PT. Bank Harmoni Internasioanl (PT. BHI, red) yang bernasib ‘buruk’ lantaran terjerat dalam ‘permainan kredit Bank’.

Suatu hal yang selama ini kerap disadari atau tidak, oleh nasabah bank yang terpaksa harus berurusan dengan ‘mafia kredit bank’.

Mungkin, lantaran minimnya pengetahuan hukum perjanjian kredit bank serta rentannya posisi hukum seorang nasabah bank didalam setiap perjanjian kredit bank. Maka tak sedikit nasabah bank yang sudah terperosok ke dalam jerat ‘mafia kredit bank’ dan membiarkan dirinya tanpa perlawanan hukum.

Terjeratnya Tina Lena dengan ‘Mafia Kredit Bank’ PT. BHI diawali pada (14/09/2001), saat terjadi kesepakatan perjanjian kredit dengan PT. Bank Harmoni Internasional yang (saat itu-red) berkantor di Jalan. Balikpapan Raya No.17 ABC, Jakarta. Perjanjian kredit dihadiri pimpinan cabang, Juli Kasan, notaris Esther Setiawati Santoso SH, Direktur Andreas Danny Santoso, Lim Bek Tek, Kadiv Eddy Hasyim dan saksi lainnya.

Dalam perjanjian turut ditandatangani pula blanko kosong (10 bh) dan 30 set (rangkap 3) transfer aplikasi setoran Bank. Meski, sempat ditanyakan soal blanko kosong tersebut, katanya hanya untuk formalitas bank saja. Akhirnya pemberian kredit, dan pengakuan hutang dilaksanakan. Terdiri atas No. 027/LG/PRK/PL/IX/2001 senilai Rp 100 juta dengan bunga 21%, PRK/, No. 028/LG/PRK/PL/IX/2001 senilai Rp 200 juta DL 2 tahun 5.089.580 dan No. 029/LG/PRK/PL/IX/2001 senilai Rp 100 juta, (tertanggal 14 September 2001). Total keseluruhan Rp 400 juta.

Berdasarkan perjanjian dan/atau akte No. 12, 13 dan No. 14 yang ketiga perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 14 September 2001 antara Tina Lena sebagai debitur dan PT. Bank Harmoni Internasional sebagai kreditur dihadapan notaris Ester Setiawati Santoso SH, disepakati dan disetujui bahwa antara lain:

Pinjaman uang sebesar Rp 400 juta akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) dan 2 (dua) tahun dari tanggal 14 September 2001 hingga tanggal 21 September 2003. Bunga kredit setiap bulan antara 1% (satu persen) hingga 2% (dua persen) selama 2 tahun.

Namun kreditur (PT. Bank Harmoni Internasional) mempergunakan cara perhitungan bunga kredit lebih besar dari 2% (dua persen) perbulan dan jangka waktu perhitungan kredit bukan dalam perhitungan waktu dalam 30 hari dan/atau dalam waktu 1 (satu) bulan, namun dalam jangka waktu hari dan/atau minggu yaitu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari hingga 15 (lima belas) hari atas perhitungan jangka waktu perhitungan bunga.

Sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) bulan debitur (Tina Lena) dibebankan  membayar dan melunasi bunga kredit lebih besar dari 2% (dua persen) perbulan, yakni antara 10% (sepuluh persen) hingga 40% (empat puluh persen) perbulan tiap-tiap jenis kredit pinjaman.

AWAS !!! MAFIA KREDIT

Dua bulan berselang putera kami, Hady, dibujuk PT. BHI untuk membeli (kredit-red) mobil yang disarankan Bank Harmoni yakni New Lancer Mitsubishi, sehingga kami diikat kembali 3 akte perjanjian, fidusia dan lain-lain, dengan uang muka Rp 60 juta dan cicilan 23 giro @ Rp 7.116.679,- perbulan. Namun tidak disangka, kami dimintakan membuka 1 giro (No. 6099494 tertanggal 28 September 2001) sebesar Rp 140 juta, tapi permintaan tersebut ditolak. Karena ditolak itulah STNK asli ditahan 3 minggu sesuai prosedur Bank.

Pada 28 Mei 2002, datang surat dari PT. BHI yang menyatakan ‘kredit macet’ lantaran hutang sudah mencapai Rp 772 juta (termasuk titipan giro mobil Rp 140 juta, penyetoran tunai 2001 Rp 107 juta dan perjanjian kredit Rp 400 juta, red). Oleh karenanya sesuai surat No. 1/73/LAPD/VIII/2002 yang ditujukan kepada PT. Bank Harmoni Internasional (PT. BHI) mengenai adanya penggandaan bunga hingga mencapai 60%. Termasuk dibuatnya seolah-olah telah terjadi kredit macet. Namun tidak ada tanggapan.

Karena tidak adanya laporan PT. BHI dan merasa ditipu dan dirugikan atas penghitungan tersebut. Berdasarkan bukti rekening yang ada kami melaporkan ke Polda Metro Jaya, No. 2512/K/VIII/2002/Satga, OPS”B” tertanggal 16 Agustus 2002 serta resume 378/372/374, KUHAP. Dari hasil laporan tersebut, membuahkan hasil dengan penurunan bunga dan penahanan 2 (dua) orang Direktur PT. BHI.

Laporan Polisi terhenti dan sekaligus mohon penghapusan bunga sehingga dibuatlah perjanjian baru No.575/LG/MD/I/03, tertanggal 23 Januari 2003 sampai tanggal 23 Juni 2008, dengan 2 (dua) alternatif. Pertama membayar tunai Rp 350 juta. Kedua membayar Rp 476 selama 64 bulan (sampai 23 januari 2008) dikurangi lagi Rp 20 juta (tunai) atau Rp 19 juta (dengan dicicil 4 kali @ Rp 4.800.000,-) sehingga sisa hutang menjadi Rp 287 juta.

Perjanjian disetujui dan dengan itikad baik dilakukanlah cicilan Rp 19,4 juta plus menjual mobil Rp 140 juta plus tunai Rp 20 juta. Namun lantaran situasi dan kondisi ekonomi yang ada, kemudian memohon kebijakan PT. BHI melalui surat No. 09SM/IX/2003 tertanggal 18 September 2003 agar cicilan pembayaran ditunda dulu sampai habis Pemilu.

Dan sisa KL Rp 179 juta akan dibayar setelah aset lain-lain terjual. Tapi permohonan tersebut tidak ditanggapi, dan PT BHI tidak pernah memberikan jawaban apapun. Lalu pada Juni 2004 munculah surat teguran dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 69/2003/Eks jo No. 38/Tamansari/2001 serta surat perintah Eksekusi.

Diintimidasi

Perjanjian kredit dengan PT. BHI semakin tidak jelas meski telah ada itikad baik untuk membayarnya. Tapi lagi-lagi tidak digubris sampai terjadi peristiwa pengusiran dan desakan pembayaran hutang Rp 262 juta. Melalui pengacara dibuatlah surat bantahan. Namun berdasarkan surat bernomor 249/Pdt/G.2004/PN Jakarta Barat tertanggal 27 januari 2005, Ketua Pengadilan Jakarta Barat memutuskan untuk memenuhi hukum dengan cara lelang Ruko atas sebidang tanah  luas 91 m berlantai 4 terletak di Jalan Mangga Besar 4 i Blok Z. 14 RT. 08/01 Kel. Tamansari Jakarta Barat. Sertifikat: 1509.

Dalam sidang dan atau pelaksanaan lelang tanggal 31 Mei 2005, surat penetapan harga limit penawaran objek lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Muchtar Ritonga, SH, yang dibacakan Ketua Panitia Lelang dari Kantor Piutang Lelang Negara, KP21,K.Jak III.

Menurut Tina Lena, surat penetapan harga objek lelang yang kedua dan ketiga dari Ketua Pengadilan Jakarta Baratdalam pelaksanaan lelang, tidak pernah dibacakan pada saat pelelangan di depan peserta lelang. Meski pada sesi pelelangan ketiga Ia turut hadir di Pengadilan Jakarta Barat. Dengan kata lain hingga kini tidak pernah diperolehnya berupa salinan, foto copy dari ke-3 surat penetapan harga objek pelelangan dari Ketua Pengadilan Jakarta Barat. Sampai lelang kemudian dimenangkan di tingkat harga Rp 650 juta.

Upaya hukum terus diupayakan dengan naik banding ke tingkat Pengadilan Tinggi, tapi kembali dikalahkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan No. 381/Pdt/2005 tertanggal 15 September 2005 dimana diputusankan untuk menjalani putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Surat Teguran No. 97/2006, tertanggal 5 Januari 2006 meminta pengosongan dalam kurun waktu 81 hari.

Meski terkejut Tina Lena tak dapat berbuat apa-apa, intimidasi berupa ancaman serta teror baik di rumah atau selama berupaya hukum terus dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan PT BHI maupun orang yang ingin memanfaatkan situasi.

Bahkan, sejumlah oknum bank, penyidik maupun preman turut memperkeruh upaya hukum mempertahankan asetnya, dengan dalih ‘membantu’ menyelesaikan masalah. Demikian diungkapkan Ny. Tina Lena kepada Tabloid Mapikor Indonesia dan Koran Pagi, baru-baru ini.            (TIM KOPI)***

Sumber: Koran Pagi (Kopi); Edisi 64/Tahun IV; 10-25 Mei 2010; Hal 12***

Foto-Foto: Ist***