Oknum Pejabat Enggan Bayar Koran di Toraja

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TORAJA

Toraja,  SNP – Segelintir oknum pejabat di Tana Toraja – Toraja Utara enggan membayar Koran yang sudah berbulan-bulan diterimanya dengan bermacam alasan.

Kerap kali dengan alasan yang dibuat-buat, tidak terima koran, ada juga yang mengaitkannya dengan Pilkada, namun lebih banyak pejabat di sana yang memahami tugas pers yang tak lepas dari keberadaan perusahaan pers.

Akan halnya yang dialami bagian sirkulasi surat kabar umum SNP biro Toraja. Menurutnya, salah seorang Kepala Dinas di Toraja Utara serta merta minta berhenti berlangganan “Tunggu selesai Pilkada”, ujarnya mengulangi perkataan sang Kadis tersebut dua pekan lalu.

Lain lagi dengan ulah salah seorang kepala kantor badan di Tana Toraja. Dalam satu percakapnnya dengan SNP beberapa waktu lalu, usai pemilukada Tana Toraja, terkesan hendak mengetahui siapa kandidat Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja yang difavoritkan SNP.

Meskipun sudah jelas-jelas, SNP dalam menjalankan tugasnya tidak berpihak dalam Pilkada, masih saja melontarkan sejumlah pertanyaan yang terasa aneh.

Entah berentah, beberapa hari berselang dia menolak membayar tagihan korannya, “Bos Kami tidak minta berlangganan koran (SNP-red) ini”, ujar salah seorang pegawai kantor badan itu yang mengaku mendapat kepercayaan dari bosnya sebagai Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di kantornya.

Lebih mencemaskan, sikap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tana Toraja – Toraja Utara, Wilson Abdullah, yang konon ketiban proyek jalan miliaran rupiah tahun lalu di Toraja Utara sebagai pemborongnya.

Sebelumnya, Wilson sudah menyatakan kesediaannya untuk membayar tagihan koran yang tak lebih dari Rp 100 ribu, dengan ketentuan menurutnya mau baca dulu berita tentang salah satu pasangan calon Bupati Toraja Utara melalui Swara Nasional Pos.

“Bila perlu dapat saya bayar melebihi jumlah yang tertera dalam kwitansi itu”, tandasnya sesumbar beberapa hari sebelum pencoblosan Pilkada Toraja Utara.

Alhasil. Wilson yang tadinya dikenal ramah, mengaku telah membayar tagihan koran itu, padahal sirkulasi SNP di Toraja merasa tidak pernah menerima pembayaran yang dimaksud. Saat diminta memperlihatkan kwitansi pembayarannya, dia katakan, tidak pakai kwitansi segala.

Memang menurut berbagai sumber di daerah itu, pertumbuhan pers di Toraja seringkali mengalami kesulitan, namun lanjut sumber tadi, lebih banyak perbaikan yang harus dilakukan ke dalam tubuh pers itu sendiri untuk menjauhkan stigma, ciri negatif dari pandangan luas.

Betapa diperlukannya wadah yang benar-benar mampu untuk melakukan restrukturisasi dalam lingkungan pers di Toraja agar semakin dicintai, dihargai lapisan masyarakat, kata sumber itu lagi.

Peranan pers amat penting, cetus Bupati Toraja Utara, Toto Ranggina, di depan komunitas pers di Hotel Indra Rantepao beberapa waktu lalu. “Pejabat tanpa pers tunggu saja runtuhnya”, kata Toto.    ARS***

 

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 9

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

Pungli di KUA Wonorejo Dikeluhkan Warga

REALITA NUSANTARA – ONLINE. WONOREJO

Wonorejo, SNP – Kasus pungli yang terjadi di kantor urusan agama (KUA) Wonorejo tampaknya dibiarkan. Padahal warga yang berurusan dengan KUA merasa sangat dirugikan atas pungutan yang jauh dari ketentuan resmi.

Menurut pantauan wartawan koran ini, sampai sejauh ini, tidak ada tindakan yang diambil Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan atas tindakan Kepala KUA Wonorejo yang nyata-nyata merugikan masyarakat dengan memungut uang pernikahan atau lainnya.

Salah seorang warga, misalnya, kepada Swara Nasional Pos mengatakan, sebenarnya biaya administrasi yang diberlakukan di KUA ini sangat memberatkan warga. Namun, kata warga, mau bagaimana lagi. “Kalau tidak kita serahkan uang yang diminta, kita pasti dipersulit,” kata beberapa warga.

Hal yang sama dialami seorang wartawan yang bermaksud mengurus duplikat akta pernikahannya. Wartawan bersangkutan diminta uang Rp 50.000,- oleh staf KUA, ketika disebut bahwa uang sebesar itu terlalu besar, Kepala KUA Wonorejo, Drs Bakrie mengatakan, itu sudah murah dibandingkan KUA lainnya yang memberlakukan tarif Rp 100.000,-    JL/IL/ES***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 9

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

Pembangunan DAK Perpus SD Cibungur Salahi Bestek

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BOGOR

Bogor, SNP – Pembangunan gedung perpustakaan Sekolah Dasar Cibungur Kecamatan Tanjung Sari Kab. Bogor pelaksanaannya diduga salahi bestek hal tersebut terlihat dari gambar spek rencana pembangunan dengan realitas yang dikerjakan oleh para tukang, terutama pemasangan besi tulang dinding hanya menggunakan besi 1/8 mm yang seharusnya digambar tertera 2/10 mm.

Pengerjaan pemasangan dindingnya pun seolah asal-asalan, terlihat dinding sebelah selatan tidak digali padahal tebing tanah lebih tinggi sehingga ketika pasang bata merah keadaannya sudah melengkung hal ini dibenarkan oleh salah seorang tukang yang bertanggung jawab dan tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kepada SNP bahwa nanti tanah tersebut akan digali dan pemasangan besi-besi behel tulang tidak akan dicor dulu karena akan diganti dan memang membenarkan bahwa ukuran besi tersebut tidak sesuai spek gambar, makanya kami tidak akan melakukan pengcoran sebelum besinya diganti, tandasnya, saat ditemui SNP pelaksana lapangan yang bertanggung jawab tidak berada ditempat, saat dihubungi melalui telepon seluler tidak dapat tersambung.

Hal tersebut dibenarkan pula oleh Kepala UPTK Kec. Tanjungsari, A. Tajudin, M.Pd, saya merasa prihatin melihat pengerjaan bangunan seperti itu bahkan saya melihat sendiri ke lokasi sekolah memang benar ketika ditanyakan kepada tukangnya, bahwa pemasangan besi tersebut tidak sesuai, imbuh Tajudin. Pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dari sumber Dana Alokasi Khusus ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya, sistemnya ditenderkan, pengerjaan bangunan yang senilai ± 90 jutaan itu ditenderkan  proyeknya kepada rekanan tidak lagi berbentuk swakelola murni yang dilakukan oleh Kep. SD dan Komite Sekolah, sampai berita ini diturunkan kami belum bisa mengkonfirmasi penanggung jawab dari CV mana pelaksananya, mengingat pekerjanya pun tidak mengetahui, nama CV nya karena proyek tersebut tidak memasang papan proyek sebagai sumber informasi untuk masyarakat luas.   AD/DI***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 5

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

Pola Pendidikan di Asahan Kurang Proporsional

REALITA NUSANTARA – ONLINE. ASAHAN – SUMATERA UTARA

Asahan, SNP – Menurut salah seorang pemantau dunia pendidikan di Kabupaten Asahan Ruslan, S.Pd yang saat ini sedang menyelesaikan S2 (Administrasi Pendidikan) di Medan, berpendapat proporsional pembagian ruang kelas antara sekolah negeri dan swasta harus dilakukan.

Hal ini dikatakannya, Senin (15/11) menanggapi adanya kecenderungan monopoli penerimaan siswa baru, untuk menghindarinya ia berpendapat bahwa dalam penerimaan siswa baru yang sebenarnya harus dihitung adalah sesuai jumlah guru yang ada, selama ini di Kabupaten Asahan terkesan dengan banyaknya jumlah ruangan maka jumlah siswa akan bertambah banyak. Akibatnya dana BOS akan bertambah besar.

Kondisi ini memungkinkan hanya sekolah negeri saja yang diuntungkan sebab jumlah lokal yang banyak hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah negeri.   US***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 5

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

Pelayanan UPPK dan BPKD Jakut Mengecewakan

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta, SNP – Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas; dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (UPPK BPKD) Jakarta Utara yang berhak melayani penagihan sejumlah penyedia barang/jasa yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, Selasa (16/11) sangat kecewa dengan sistem pelayanannya. Kepala Kantor yang diharapkan penyedia barang/jasa menandatangani berkas penagihan yang sudah dinyatakan validasi ternyata tidak berada di kantor.

Sejumlah penyedia barang/jasa (rekanan) Kota Administrasi Jakarta Utara mencak-mencak akibat pelayanan yang mengecewakan dilakukan oleh kepala kantor UPPK dan BPKD, h. Achmad Setiadi, S.Sos yang tidak mematuhi jam kerja sehingga mengakibatkan terbengkalainya proses penagihan yang sudah dinyatakan valid dan tinggal tanda tangan kepala kantor, ternyata tidak berada di tempat.

Seperti kontraktor Manurung, misalnya, mengatakan kepada SNP, dari jam 11 hingg 15 saya menunggu Kepala Kantor tidak berada di kantornya, padahal berkas penagihan saya sudah dimejanya. Seharusnya Kepala Kantor harus mengerti tugas pokoknya apa, jangan masih jam kerja sudah tidak berada di kantor sehingga kita sebagai penyedia barang/jasa kecewa. Penagihan inikan menyangkut pekerja kita di lapangan, apalagi besok (17/11) hari raya Idul Adha mereka pada pulang kampung butuh biaya agar bisa bersama keluarga merayakannya. Kalau penagihan tidak bisa hari ini kita berhadapan dengan kekecewaan mereka.

Hal yang sama juga diungkapkan beberapa rekanan lain kepada SNP, bagaimana kita menghadapi para pekerja kita di lapangan yang sudah jauh hari mereka sudah mengingatkan kita bahwa mereka akan bergabung dengan keluarga merayakan bersama hari raya idul adha 1431 H, kalau penagihan tersendat begini, merekakan sangat kecewa kalau tidak bisa merayakan hari raya tersebut.

Dalam hal ini kami berharap kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya meninjau kembali sistem pelayanan UPPK dan BPKD Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh, ujar para penyedia barang/jasa tersebut.    RBN***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 4

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

Penyaluran ADD tak Transparan

Penyaluran ADD tak Transparan

Disinyalir Kepala Desa Pete Lakukan Kebohongan Publik

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TANGERANG

Tangerang, SNP – Penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Pemkab Tangerang beberapa waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di seluruh wilayah desa terutama untuk membangun infrastruktur jalan, namun tak sedikit anggaran hibah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut penyalurannya tidak efektif sehingga banyak sekali disalahgunakan oleh oknum-oknum kepala desa.

Seperti halnya di Desa Pete Kec. Tigaraksa Kabupaten Tngerang-Banten, yang mana menurut sumber yang diperoleh media ini bahwa dana ADD tersebut hanya dibelikan sepuluh truck batu sebagai macadam jalan diantaranya, Kp Pabuaran asem kidul RT 03/02, RT 01/01; Kp Kadu RT 02/01; Kp Kadu Dalam, dan warga yang bekerja menurunkan batu dari truck pun sebagian besar upahnya belum dibayar oleh Kepala Desa.

Salah seorang warga yang ridak mau disebutkan namanya ketika dimintai komentarnya oleh media, mengatakan pihaknya merasa kecewa terhadap kepala desa tersebut, karena menurut dirinya pihak kepala desa terkesan tidak mau transparan terhadap masyarakat, pasalnya sampai saat ini tidak ada pemberitahuan oleh dirinya “Kalau waktu pengajuan pencairan kami tahu, namun setelah pencairan dana tersebut dibelanjakan kami tidak dikasih tembusan,” ujar sumber tersebut.

Pada berita edisi sebelumnya Supardi selaku Kepala Desa Pete ketika dikonfirmasi oleh media ini di kantornya dengan singkat ian mengatakan, “memang anggaran itu dibelikan batu sepuluh truck, tapi sekarang ada penambahan lima truck lagi jadi jumlahnya 15 truck,” katanya namun itu semua patut dipertanyakan karena anggaran ADD untuk desa pete Rp 92.000.000 sementara itu untuk fisik Rp 38.000.000 dan sisanya dislaurkan kemana peruntukkannya tidak jelas.??

Tetapi ketika dipertanyakan kepada warga terkait penambahan batu lima truck seperti yang dikatakan oleh Kades Pete, salah seorang warga pun angkat bicara bahwa sejauh ini belum ada penambahan jangankan lima truck sedikit pun tidak ada pak. “Kalau memang kepala desa bilang ada penambahan batu sebanyak lima truck itu pembohongan publik karena sejauh ini memang belum ada penambahan,” terang salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Ini merupakan PR bagi pemdes Kabupaten Tangerang yang karena sebelumnya Kabag Pemdes H. Uyung Mulyadi pernah menegaskan kalau ADD Tahun 2010 ini akan dikawal ketat oleh pemerintah desa supaya tidak disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa yang tidak bertanggung jawab dan kami sudah membentuk tim untuk mengawasi penyalurannya, kata Kabag Pemdesa pada waktu itu, namun kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan Kabag Pemdes tersebut karena masih banyak oknum-oknum Kepala Desa yang tidak transparan menggunakan dana tersebut, salah satu contoh kecil yang terjadi di Desa Pete yang mana penyaluran dana ADD masih saja tak transparan, pemerintah desa diminta segera menindak tegas oknum Kepala Desa supaya penyaluran dana tersebut sampai ke masyarakat.   RH***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 4

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

LSM Akan Laporkan PPTK dan Kontraktor ke Kejari Tigaraksa

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TANGERANG

Tangerang, SNP – Banyaknya pengerjaan proyek di Kabupaten Tangerang – Banten tahun anggaran 2010 yang dikerjakan asal-asalan oleh pihak pemborong/kontraktor yang juga diduga kuat ada permainan dengan oknum pejabat dinas PU Binamarga khususnya PPTK yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas proyek tersebut.

Maka dari itu LSM KIPANG dalam waktu dekat ini akan segera melaporkan semua PPTK dan kontraktor yang mengerjakan proyek asal-asalan ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa, ditemui oleh wartawan media ini di Kejaksaan Negeri Tigaraksa beberapa hari lalu Haris A.B selaku koordinator LSM KIPANG mengatakan pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PPTK dan kontraktor yang mengerjakan proyek asal-asalan di tahun 2010 ini. “Saya akan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan proyek tahun 2010 ini, dan saya akan minta pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa supaya menindak tegas oknum pejabat yang terlibat dalam penyimpangan proyek di Kabupaten Tangerang ini,” tegasnya.

Salah satu contoh pengerjaan proyek yang asal-asalan serta disinyalir banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yakni proyek rehabilitasi jalan untuk memperlancar arus lalulintas di jalan HM Mugni Tigaraksa – Kabupaten Tangerang yang berasal dari anggaran APBD th 2010 dengan menelan biaya Rp 305.902.000,- yang dikerjakan oleh CV. Jaya Sempurna dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender ini diduga tak sesuai bestek dan pengerjaannya asal-asalan, pasalnya proyek yang baru selesai dikerjakan kurang lebih satu bulan ini sekarang kondisinya sudah berlubang dan sudah hancur lagi seperti belum dikerjakan, pengerjaan proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut diduga dikerjakan asal-asalan dan tak sesuai bestek yang ada, kemungkinan besar PPTK dan pemborong bermain untuk kepentingan pribadi dan meraup keuntungan yang lebih besar, tanpa memikirkan rakyat dan kwalitas jalannya.

Suwardi BE selaku PPTK proyek tersebut, yang juga sebelumnya pernah diperiksa Kejaksaan Negeri Tigaraksa terkait pengerjaannya yang asal-asalan, namun pihaknya kini mengulang kembali, yang mana proyek yang dikerjakan oleh CV Jaya Sempurna sekarang kondisinya lebih parah bahkan pengerjaan tersebut terkesan setengah hati, pasalnya kondisi jalan tersebut sebagian hanya tambal sulam sedangkan biaya anggaran mencapai ratusan juta rupiah.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan media ini, Suwardi terkesan berkilah dan lagi-lagi pihaknya menyalahkan kondisi alam. “Kondisi jalan itu tanahnya labil pak dan sering dilewati truck-truck pengangkut tanah,” ujarnya penuh singkat.

Ini merupakan cambuk bagi Kepala Dinas PU Bina Marga H. Dedi Sutardi, SH supaya menindak tegas anak buahnya dan mem blacklist kontraktor nakal agar kedepan tidak terjadi lagi, sehingga cita-cita Dinas PU Bina Marga dalam membangun insfrastruktur jalan di Kabupaten Tangerang bisa terwujud.

Sampai berita edisi ke tiga ini diturunkan pihak kontraktor/pemborong, tidak ada kabar beritanya, dihubungi melalui pesan singkat (SMS) tidak ada jawaban lewat telpon pun lagi-lagi mailbok.   RH***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 3

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

Pekerjaan Pengaspalan Jalan Liunggunung Amburadul

REALITA NUSANTARA – ONLINE. TASIKMALAYA

Tasikmalaya, SNP – Setelah bertubi-tubi permintaan permohonan untuk perbaikan jalan menuju Kp. Liunggunung Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang, sekarang ini baru direalisasikan dan sudah dikerjakan oleh salah satu CV. Badai Virginia hasil penunjukkan langsung dari Dinas PU Bina Marga yang anggarannya dari APBD.

Namun, sangat disayangkan pihak masyarakat kepada pekerjaan pengaspalan jalan Liunggunung tersebut, sang pemborongpun tidak transparasi mengenai berapa nominal pendanaan yang dianggarkan oleh pihak Pemerintah terhadap CV tersebut.

Menyangkut pekerjaan umum termasuk pengaspalan jalan di Kp. Liunggunung yang panjangnya berkisar kurang lebih 380 m, yang lebarnya 4 m, tetapi sesudah dikerjakan oleh rekanan menjadi 2,5 m yang seharusnya sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pihak Dinas dengan lebar 4 m, tetapi sekarang menjadi sempit.

Ketika wartawan SNP meninjau ke lapangan dan mengkonfirmasi kepada pelaksana lapangan pekerjaan pengaspalan di Kp. Liunggunung dan menanyakan tentang panjang dan lebar jalan tersebut dijawab oleh  pelaksana lapangan dengan sangat singkat, dengan lebar 2,5 dan tebal 2,5 sudah cukup karena pengerjaan pengaspalan yang lebarnya 2,5 m dan tebalnya 2,5 cm. Pihak Dinas PU Bina Marga sudah memberikan instruksinya, ujarnya.

Sedangkan dilihat dari tebal aspal tersebut hanya 1,5 cm dan andai kata ada pengawas dari pihak Dinas PU Bina Marga, tentunya bisa menilai pengerjaan pengaspalan Kp. Liunggunung itu apakah sudah sempurna. Kalau dilihat oleh mata masyarakat yang tidak mengerti teknis.

Dalam rangka pengerjaan pengaspalan belum beres, karena masih ada sisa yang belum diaspal antara kiri dan kanan hampir 120 m. Jumlah seluruh yang ditinggalkan dan dikerjakan oleh pihak CV. Badai Virginia. Berarti pengerjaannya tidak beres dan diduga CV tersebut menginginkan sebongkah keuntungan dengan mengelabui pengiritan agar lebih besar keuntungannya tanpa melihat hasil dari pekerjaan yang tidak maksimal. Yang penting sudah dikerjakan. Ya begitulah di zaman sekarang. Dinas PU Bina Marga menunjuk untuk pengerjaan pengaspalan Kp. Liunggunung oleh pihak CV. Badai Virginia tidak sesuai dengan Bestek, jadi pihak PU Bina Marga kalau menunjuk CV, harus CV yang profesional bukan asal CV.

Menurut LSM, Dani Safari SH, jadi pemborong jalan tersebut hanya bermodalkan dengkul, ujarnya.   BBG***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 3

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

Nenek Zubaidah Akan Diusir

Tidak Merasa Menjual Tanah dan Bangunan Miliknya

Nenek Zubaidah Akan Diusir

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta, SNP – Nenek Zubaidah, Siti Syaleha dan Siti Maulani yang hendak digusur dari rumah yang telah ditempati bertahun-tahun melalui kuasa hukumnya dari LAW FIRM Santoso-Widodo & Partners mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terdaftar di register No: 299/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Sidang yang diketuai Majelis Hakim Masudin Nainggolan dengan tergugat I Mary Djugo, tergugat II Theresia Lusiati Rahayu (Notaris/PPAT), tergugat III Senoadji Tosentiko, tergugat IV Rachmadi Sudjud, dan tergugat V Evi Kartinah Hidayanti, penggugat memiliki bangunan rumah seluas 380 m2 dan almarhumah Hj. Anisah alias Hj. Aniseh Ibu kandung penggugat memiliki bangunan rumah seluas 220m2 masing-masing berdiri diatas tanah negara ex. Tanah sewa belanda seluas 933m2 yang terletak di jalan kalibaru timur IV No.9 Jakarta Pusat, tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa hingga saat ini masih dihuni dan dikuasai para penggugat secara turun temurun.

Tanah negara tersebut oleh tergugat III, IV dan V diakui sebagai tanah warisan dari orang tuanya Almarhum Kasipin, tergugat III, IV dan V telah mengadakan pengikatan jual beli dengan tergugat I dengan cara merekayasa tanah negara ex sewa Belanda menjadi tanah verponding Indonesia nomor 1652/79, tahun 1960 hingga 1964 seluas 933 m2 untuk melakukan pengikatan jual beli nomor 22 tertanggal 20 mei 2009 dan perjanjian pengosongan nomor 25 tertanggal 20 mei 2009, akte kuasa menjual nomor 24 tanggal 20 mei 2009 ketiga akte tersebut dibuat dihadapan tergugat II selaku Notaris PPAT, perbuatan tergugat III, IV dan V memiliki dengan cara mewaris atas tanah negara yang berasal dari ex tanah sewa Belanda menurut hukum adalah tidak sah atau bertentangan dengan hukum, dengan demikian perbuatan para tergugat jelas merugikan haknya para penggugat, perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 1365 KUHPerdata, menurut penggugat selama tanahnya sedang dalam proses pengadilan penggugat sering mendapatkan ancaman melalui telp dan selalu diintimidasi oleh oknum yang tidak jelas.   BBG***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 3

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***

PAM Jaya Terindikasi Langgar HAM

Gaji Pegawai PDAM Tidak Naik Sejak Tahun 2003

Sopiyanto, SH: PAM Jaya Terindikasi Langgar HAM

REALITA NUSANTARA – ONLINE. JAKARTA

Jakarta, SNP – Terkait tidak naiknya gaji pegawai PDAM DKI Jakarta sejak tahun 2003, menunjukkan masih berlangsungnya ketidakadilan di negeri ini.

Ketua DPH SP PDAM (Dewan Penasehat Hukum Serikat Pekerja Perusahaan Daerah Air Minum) DKI Jakarta, Sopiyanto, SH mengatakan, “Selama 7 tahun kita pegawai sudah dizolimi,” ungkapnya ketika dikonfirmasi perihal tersebut, di ruang kerja SP PDAM DKI Jakarta, di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat.

Pasalnya, gaji pegawai PDAM Jaya, yaitu PT Palyja dan PT Aetra, tidak menerima gaji yang seharusnya alias tidak naik-naik.

Bahkan Sopiyanto mengatakan: “Perihal ini sudah dapat dikategorikan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Karena para pegawai dan keluarganya selama ini hidupnya dimelaratkan,” pungkasnya menambahkan.

Padahal, yang menyerahkan para pegawai tersebut kepada 2 perusahaan mitranya, sudah tentu PDAM Jaya. Herannya, setelah para pegawai tersebut diserahkan ke kedua mitranya, nasib mereka justru sangat memperihatinkan, bahkan kebanyakan terpaksa bertahan hidup dibawah kemiskinan.

Ketika Sopiyanto ditanya, alasan berlarut-larutnya persoalan tersebut, pria yang sudah lebih 15 tahun di PDAM tersebut mengatakan: “Masalahnya ada di PDAM Jaya, PT Palyja dan PT Aetra. Tergantung komitmen mereka memandang pegawai seperti apa

Tujuh tahun kita dizolimi. Sayapun bingung. Batin atau apanya yang tertutup,” tandasnya tegas.

“Kecuali kalau ditunda-tunda. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat, nampaknya ada unsur kesengajaan tidak menaikkan gaji,” pungkas Sopiyanto menambahkan.

Menurut Sopiyanto, seluruh peraturan dari mulai PP (Peraturan Pemerintah) hingga Perda (Peraturan Daerah) soal gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) hingga soal gaji pegawai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), sudah jelas petunjuknya.

Sopiyanto mengatakan: “Semua sudah jelas dalam peraturan yang ada. Mulai dari PP No.11/2003; PP No.6/2005; PP No.66/2005; PerPres No.11/2006; PP No.9/2007; PP No.25/2010; maupun Permendagri No.2/2007 tentang organ dan Kepegawaian PDAM, pada ayat 1 mengatakan: Penyusunan gaji PDAM dapat mengacu kepada gaji PNS, sesuai kemampuan PDAM. Bahkan pada ayat 2 juga menyatakan keptusan Direksi,” ujarnya memaparkan dasar-dasar hukumyang menjadi acuan gaji pegawai.

Ditanya bagaimana gambaran gaji yang diterima para pegawai tersebut, Sopiyanto mengatakan “Pegawai pada level bawah misalnya, gaji pokok yang diterima sekarang adalah Rp 1.117.500,- Seharusnya, gaji pokok yang diterima sudah sebesar kurang lebih Rp 2.280.000,- jika sesuai peraturan yang ada.

Akan Lakukan Demo

Selama ini, sudah dilakukan upaya untuk menggugat masalah penyesuaian atau kenaikkan gaji tersebut. Bahkan pada zaman Ditut sebelumnya (Didit Haryadi) pun, sudah dilakukan upaya baik dialog maupun surat-menyurat.

“Kita sudah lakukan upaya selama ini. Zaman pak Didit-pun sudah dibicarakan, bahkan disurati. Semuanya hanya janji-janji saja,” ujar Sopiyanto menjelaskan.

Sementara di tahun 2010 ini, SP PDAM sudah 2 kali kembali melayangkan surat kepada ke-3 perusahaan (PDAM; PT. Palyja dan PT. Aetra), namun hingga kini belum ada perkembangan yang jelas untuk solusinya.

Ditanya bagaimana jika masih belum ada gelagat baik untuk merespons soal kenaikkan gaji tersebut, Sopiyanto mengatakan: “Yang jelas, sekarangpun kita sudah melakukan upaya ‘class action’, termasuk bicara dengan pihak media,” kilahnya.

Ditanya lagi, jika masih belum berhasil, Sopiyanto menyambar: “Kita akan demo besar-besaran. Itu langkah terakhir,” tandasnya.

Itupun dikatakan Sopiyanto, jika masalah tersebut tidak dapat dituntaskan PDAM Jaya, sebagai pihak yang paling bertanggungjawab. Disamping itu, jika Gubernur DKI Jakarta maupun Disnakertrans DKI Jakarta, tidak juga mampu membantu menyelesaikan masalah gaji yang tidak naik selama 7 tahun tersebut.

Tidak Resposif

Ketika masalah tersebut ingin dikonfirmasikan kepada Dirut PDAM Jaya, Ir. Maurits Napitupulu, Rabu pekan lalu, menurut stafnya, Pak Dirut belum punya waktu, karena ada rapat diluar kantor. Ketika kepada stafnya ditanyakan, apakah bisa besok, stafnya mengatakan: “Besok Bapak ada rapat di DKI,” ujar staf Dirut tersebut.

Ditanya lagi, apakah lusa bisa, stafnya mengatakan belum bisa memastikan, karena belum tahu jadwalnya. Bahkan hingga berita ini diturunkan, setelah pekan lalu wartawan meninggalkan nomor handphone, toh tidak dihubungi.

Sementara ketika dikonfirmasi ke pihak PT. Aetra, di gedung Sampoerna Strategic, lantai 28, Sudirman, Jakarta Pusat, jawaban yang diberikan pihak relation, sama sekali tidak menjawab persoalan yang ada, sekalipun ditanyakan berulang kali, bagaimana tanggung jawabnya terhadap para pegawai yang diperbantukan kepada mereka.

Bahkan, PT. Aetra terkesan berkelit dengan dalih, bahwa mengenai kenaikkan gaji pegawai PAM yang diperbantukan ke Aetra, sebaiknya ditanyakan kepada owner-nya yakni PDAM Jaya.

“Silahkan tanya ke ownernya, PAM Jaya. Operator hanya menerima dan menggunakan saja. Semua policy-nya ada disana,” ujar staf media relation PT Aetra, terkesan lepas tangan.

Bahkan ketika ditanya tanggapannya soal adanya pernyataan para pegawai PAM yang diperbantukan tersebut, menyarankan pihak PDAM Jaya mengaudit para mitranya PT. Aetra dan PT. Palyja, sang media relation tersebut malah balik bertanya kepada wartawan.

“Apakah mungkin perusahaan sebesar ini tidak pernah diaudit?,” ujarnya balik bertanya, terkesan menganggap sepele pernyataan para pegawai yang menyatakan perlunya diaudit tersebut.   DANS***

Sumber: Harian Umum SWARA NASIONAL POS; Edisi 348 Thn X 22-28 November 2010; Hal 1

Dikutip Oleh: Realita Nusantara Online***

Foto-foto: Ist***