Terkait Program Bantuan LM3 2009 – 2010 BOROK KEMENTERIAN PERTANIAN TERKUAK

REALITA NUSANTARA – ONLINE. CIREBON

Satu persatu kebobrokan para oknum Dirjenak Kementerian Pertanian Terkuak, terkait penyaluran bantuan program LM3 yang dikucurkan untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Tepatnya pada bulan Maret Tahun 2009 program ini diduga kuat keempat oknum Pegawai Dirjenak yang kala itu turun ke daerah dan mensurvei tentang kelayakan yayasan untuk mendapatkan dana LM3, yakni: Parmi, Musnah, Emi, dan Ferry, diduga sengaja memanipulasi data sekedar memuluskan keinginan sesaat seperti yang terjadi di beberapa desa, salah satunya di Desa Gegesik, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon.

Yayasan tersebut setelah disurvei kini telah mendapatkan 23 ekor sapi. Namun saat kroscek ke lokasi kandang ternak, ternyata sapi bantuan program LM3 tidak ada satu ekorpun.

Kadira, salah satu warga, yang juga mantan Kaur Ekbang, Desa Gegesik Wetan, mengatakan, “Sejak bulan Januari lalu yang saya tahu, sapi di kandang ini sudah tidak ada. Dengar-dengar katanya sudah dibawa ke Desa Kedungdalem. Kandang ini tanahnya milik saya, makanya mau saya bongkar, karena warga di sini mengeluh dengan alasan banyak nyamuk. Namun salah satu pengurus melarang untuk dibongkar.” Ujar Kadir

Kasi Ruminansia, Ir. Setyo Utomo ketika dihubungi via telephon selulernya, membenarkan bahwa di lokasi tersebut ada kurang lebih 23 ekor sapi bantuan LM3. “Saya sebagai Kasi Rumaninsia memonitor sapi tersebut setiap tri wulan.” Ujarnya

Saat ditanya bahwa sapi yang ada di Desa Gegesik Kulon sudah tidak ada, “Waduh, saya tidak tahu tuh. Nanti kalau begiru akan saya tanyakan. Jika ternyata sapinya sampai tidak ada, jelas ini tidak benar.” Jawabnya

Saat disinggung tentang tandatangan berita acara pelimpahan, Setyo Utomo mengelak bahwa dirinya tidak merasa menandatangani Berita Acara Pelimpahan Sapi sebanyak 14 ekor, sisanya dikatakan mati tanpa ada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan

Disisi lain Kasi Keswan, Ir. Hasan Tuba, saat dimintai komentar terkait dana bantuan LM3 tahun 2009-2010, mengatakan, dirinya hanya mendampingi orang Dirjenak yang saat itu survei ke beberapa desa di Kabupaten Cirebon, karena mereka tidak tahu lokasi atau wilayah yang disurvei.

Lebih jauh ia menambahkan, bahwa yang bermain segala sesuatu baik fee atau tanda terima kasih itu adalah Ishomudin, karena dia sebagai koordinator proposal LM3, ujarnya

Adapun tudingan dari berbagai penerima dari berbagai penerima dana bantuan LM3 yang ditujukan kepada dirinya, kata Hasan salah alamat. “Saya siap dipertemukan dengan Ishomudin. Jadi kalau Ishomudin mungkir itu wajar, ibarat maling tidak mungkin mengakui kesalahannya.” Lanjut Hasan Tuba

Dirinya berpesan kepada para tim survei dari Dirjenak (Pusat) sebaiknya bahwa Ponpes/Yayasan yang tidak memenuhi kriteria agar jangan diakomodir, sebab akan berdampak kepada Dinas yang ada di daerah (Dinas Pertanian Kab. Cirebon), bahkan bukan itu saja kalau memang Yayasan/Ponpes yang tidak jelas harus dicoret jangan ada bahasa dekat/titipan, karena nanti susah dipantau dan dibina serta hanya bikin kewalahan daerah, pinta Ir. Hasan Tuba.  *Khotib***

Sumber: Harian METRO INDONESIA. Edisi 346; Tahun ke-VII; Senin 28 Februari – 06 Maret 2011

PNS SELINGKUH BISA DIPECAT

Ibu Netty Heryawan

Foto: lifestyle.kompasiana.com***

REALITA NUSANTARA – ONLINE. BANDUNG

Anda pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat publik? Kalau ya, jangan coba-coba untuk berselingkuh, apalagi tak bisa membina keluarga dengan baik. Anda terancam dipecat.

Setidaknya, itulah wacana yang dikembangkan dalam diskusi di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (30/3). Tak tanggung-tanggung, wacana ancaman pemecatan itu disampaikan Netty Herywan yang tak lain adalah Istri Gubernur Jabar Ahmad Herywan. Menurut dia, aturan sanksi pemecatan bagi pejabat publik atau PNS yang berskandal itu, sangat mungkin diterapkan di Jawa Barat.

“Bisa saja. Kenapa tidak? Apalagi, keluarga merupakan pilar terkecil dalam masyarakat yang mempresentasikan sebuah pemerintahan kecil dan kepemimpinan seorang kepala keluarga,” katanya. Namun, untuk menerapkan aturan tersebut, bukanlah hal mudah. Banyak tahapan, persiapan, dan pertimbangan yang mesti dilakukan. Salah satunya adalah teknis pelaksanaan, anggaran, dan dukungan politis.

Wacana itu dipertegas Ustazah Mimin Aminah yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut. Menurut dia, kemajuan pembangunan Cina patut dicontoh, termasuk dalam penanganan tegas korupsi, serta sanksi tegas hingga pemecatan kepada para pejabat publik atau PNS (khususnya pria) yang terlibat skandal seks (perselingkuhan dan sebagainya), atau tak mampu membina keluarga dengan baik.

Menurut Mimin, jika seorang kepala keluarga tidak mampu menyelesaikan permasalahan keluarga, disangsikan pria bisa menyelesaikan permasalahan lain yang lebih besar. “Yang dilakukan Cina itu sama halnya dengan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khatab. Bagaimana seorang pejabat pemerintahan bisa mengurus rakyatnya jika mengurus istri dan anaknya saja tidak mampu,” kata Mimin.

**

Jika saja aturan pemecatan bagi PNS itu diberlakukan, agaknya para PNS di Kabupaten Bandung yang paling banyak terkena getahnya. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Bandung, angka perceraian di kalangan PNS Kabupaten Bandung rata-rata enam kasus cerai setiap bulannya yang tercatat di sana. Dalam setahun, terdapat 75 PNS cerai dari 3.576 kasus cerai pada tahun 2010 karena masalah ekonomi dan perselingkuhan.

“Perceraian tahun 2011 saja sudah mencapai delapan ratus kasus. Hanya, kasus cerai PNS belum kami pisahkan datanya. Yang jelas, setiap bulan ada saja PNS yang mengajukan cerai, baik gugatan maupun talak,” kata Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Abdul Fatah saat ditemui beberapa hari lalu.

Pada tahun 2010, Pengadilan Agama sudah menangani 3.578 kasus cerai dengan angka persentasi mencapai tujuh puluh persen kaum hawa menggugat cerai suaminya. Dari jumlah tersebut, 75 PNS mengaku pasangannya telah berselingkuh.

Tern cerai di kalangan PNS itu menunjukkan ketidakpuasan pasangannya karena tergoda rekan sekantor. Meskipun demikian, pengadilan tetap mengusahakan agar mereka tidak bercerai. Namun, karena ego dan emosi yang tak terkendali, jalan yang dibenci Tuhan itu tetap mereka tempuh. “Dalam sehari terdapat tujuh puluh orang mendaftar untuk bercerai,” kata Abdul menambahkan.

Atas dasar data itu pulalah, DPRD Kabupaten Bandung tengah mengusulkan pembuatan peraturan daerah perihal pembinaan rohani bagi PNS. “Saya prihatin dengan tingginya kasus perceraian di kalangan PNS yang diakibatkan oleh perselingkuhan. Dengan perda tersebut, diharapkan tidak terjadi lagi kasus-kasus perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Triska Hendriawan.

Perselingkuhan memang bukan masalah sepele. Jika Anda PNS dan mencoba bermain api dengan berselingkuh, siap-siap untuk kehilangan karier, jabatan, hingga penghasilan. Jadi, masih beranikah untuk berselingkuh?  (Satrya Graha/Miradin Syahbana/”PR”)***

Sumber: Harian Umum PIKIRAN RAKYAT. Bandung, Kamis 31 Maret 2011; No.08 Tahun XLVI; Hal 1***

PERUMAHAN LINGGAHARA DIDUGA KUAT BERMASALAH

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Perumahan Linggahara yang berada di Jalan Olah Raga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang dibangun sekira tahun 2006/2007, diduga bermasalah. Pasalnya, perumahan tersebut sejak dibangun hingga kini, dan telah disewa banyak orang, pemilik perumahan yang belakangan diketahui bernama DL Sitorus itu, hanya mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan ijin-ijin yang lainnya, seperti Ijin keramaian/gangguan atau HO, Ijin Pariwisata, dan juga ijin-ijin lainnya belum dimiliki. Foto-foto: Perumahan Linggahara di Jln. Olah Raga Kelurahan Karanganyar, Kec/Kab. Indramayu***.  Foto-foto: Realita Nusantara Online***

Hal ini diakui oleh pihak Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Indramayu, Jajang S, selaku petugas pengelola IMB, bahwasannya Perumahan Linggahara yang beralamat di Jalan Olah Raga Kelurahan Karanganyar Kecamatan/Kabupaten Indramayu tidak memiliki ijin secara lengkap.

“Perumahan Linggahara tersebut tidak memiliki ijin secara lengkap, dia hanya mengantongi IMB, dan ijin kost saja. Mengenai perijinan yang lain belum lengkap,” ujar Jajang, beberapa waktu lalu.

Pihak Perumahan Linggahara tersebut, juga diduga telah menyalahi status ijinnya. Karena, dalam pengajuan surat ijin ke Pemerintah Kabupaten Indramayu, konon pengajuannya, untuk kost-kost an dalam bentuk kamar. Namun dalam prakteknya, berupa rumah yang dibangun untuk dikontrakkan/dikomersialkan, dan site plannya pun layaknya sebuah komplek perumahan, yang diduga untuk mengelabui pihak perijinan Kabupaten Indramayu dalam pengajuan perijinannya.

Banyak hal yang memicu pertanyaan beberapa kalangan berkaitan dengan proses perijinan yang dilakukan pihak Perumahan Linggahara itu. “Pihak pemerintah mestinya harus selektif dan obyektif dalam memberikan ijin kepada siapa pun. Mestinya harus ada parameter ijin antara kategori kost-kostan dengan perumahan. Batasannya juga harus jelas, serta tarif ijinnya pun harus dibedakan antara kost-kostan dengan rumah-rumah yang dikontrakkan,” kata Amirudin, Ketua LSM Formasi Indramayu.     

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Perijinan Wibowo Kresnanto, dia tidak mengetahui kalau perumahan tersebut bentuknya bukan kost-kostan melainkan rumah yang dikontrakkan. “Saya tidak mengetahui kalau perumahan tersebut bentuknya rumah yang dikontrakkan, karena dalam pengajuan ijin pun, pengajuannya dipergunakan untuk kost-kostan. Dia hanya mengantongi perijinan tentang IMB, dan ijin untuk kost-kostan,” tandas wibowo, di ruang kerjanya, Senin (21/3/2011)

Hal tersebut juga diakui oleh Sartono, selaku orang kepercayaan yang ditugasi untuk mengurusi segala perijinan perumahan Linggahara. “Saya tidak mengetahui kalau di Indramayu mengenai perijinan tersebut, bukan hanya IMB dan perijinan tentang kost-kostan, tetapi ada perijinan tentang ijin HO, pariwisata dan lain sebagainya. Saya juga tidak mengerti antara perijinan kost-kostan dengan perijinan rumah untuk dikontrakkan, saya mengira bahwa perijinan tersebut juga sama saja, baik diperuntukkan untuk kost-kostan maupun ijin untuk rumah kontrakkan,” tandas Sartono, saat dikonfirmasi, Senin (28/3/2011)

Ternyata bukan hanya tentang perijinan saja yang diduga kuat bermasalah, Perumahan Linggahara, konon, kata Sartono, aset tersebut milik DL Sitorus. Dan aset yang dimiliki oleh Darianus Lungguk Sitorus atau DL Sitorus tersebut diduga hasil dari beberapa kegiatan yang dilakukannya, sedangkan dia sendiri, yang konon sedang bermasalah. Permasalahan tersebut berkaitan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.

Tetapi, Sartono membantah,  bahwa aset tersebut diduga hasil korupsi dari kelapa sawit di Sumatera Utara. Di sisi lain, Sartono, mengakui bahwa aset DL Sitorus tersebar di mana-mana. Seperti di Indramayu, Cirebon, Kuningan, bahkan di Jawa Barat juga banyak aset yang dimilikinya.

Sartono menyebutkan, aset DL Sitorus, konon, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pengembangan usahanya, saat ini banyak dialokasikan untuk pembangunan perumahan, villa, dan hotel.  

“Aset tersebut bukan hasil korupsi dari perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Utara, memang asetnya tersebar, khususnya di Wilayah III Cirebon banyak, seperti di Indramayu sendiri ada 2, di Cirebon, di Kuningan, bahkan di Jawa Barat, banyak terdapat aset yang dimiliki oleh tersebut DL Sitorus. Sekarang saja di Cilimus sedang menggarap aset miliknya,” pungkas Sartono, saat dikonfirmasi, Senin (28/3/2011).   (Realita Nusantara)***

DIRUT PDAM INDRAMAYU DISOMASI

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Darma Ayu” Kabupaten Indramayu, Suyanto, mendapat teguran tertulis atau somasi dari pengacara Mabruri Yamien SH terkait pemecatan seorang tenaga honorer bernama Fauziah (23). Foto: PDAM Tirta Darma Ayu. Realita Nusantara***

Selain soal pemecatan, somasi yang dilayangkan Selasa (22/3), mempersoalkan pula uang “pelicin” yang telah dibayar Fauziah saat hendak diterima bekerja di PDAM dua tahun lalu.

Pada hari yang sama, teguran serupa disampaikan juga kepada Kepala PDAM Cabang (Kacab) Kandanghaur, Tirnya. Sepuluh hari sebelum mendapat somasi, kepada wartawan, mantan atasan langsung Fauziah ini pernah menyatakan telah menerima uang “pelicin” Rp 40 juta dari Fauziah. Kendati diakui, dana sebanyak itu ia terima bukan secara langsung dari tangan Fauziah, melainkan melalui jasa seorang perantara yang tak lain adalah bawahannya.

Menurut Mabruri Yamien, ada dua poin di dalam somasi, baik kepada Dirut maupun Kacab. Pertama, pihaknya mempertanyakan proses pemecatan yang dinilai tidak melampaui cara-cara atau prosedur baku. Kedua, ia meminta kembali uang “pelicin” milik kliennya jika pihak PDAM bersikukuh bahwa pemecatan tersebut sudah prosedural.

Menanggapi somasi pihak Fauziah, Dirut melalui 3 orang utusan utusan dipimpin Direktur Umum (Dirum) yang ditugasi menemui Mabruri Yamien, Rabu (23/3), menjelaskan, pemecatan terhadap Fauziah dikarenakan yang bersangkutan mangkir kerja sekian lama. Sebagaimana penuturan Mabruri Yamien kepada Sinar Pagi (24/3), Dirum memperlihatkan bukti otentik absensi Fauziah. Ditegaskan pula, Fauziah telah diperingatkan sesuai aturan perusahaan sebelum diputus hubungan kerjanya.

Sementara terkait uang “pelicin”, Dirum menyatakan bahwa Dirut PDAM Indramayu, Suyanto, tidak tahu menahu soal tersebut. “Suyanto tak pernah sepeserpun menerima uang “pelicin”.”, tukas Mabruri menyitir penuturan Dirum. “Ini ulah oknum tertentu yang sengaja mencatut nama Dirut.”, kata Mabruri meniru ucapan Dirum

Jawaban pihak PDAM terhadap somasi Mabruri Yamien, dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah yang timbul akibat praktik pemungutan uang “pelicin” terhadap calon karyawan. “Praktik itu telah merugikan klien kami.”, tegas Mabruri pasalnya Fauziah telah diberhentikan sementara uang “pelicin” terlanjur ‘malayang’.

Oleh karena itu, pihak Fauziah berencana bakal mengadukan perihal nasibnya kepada pihak berwenang. Dalam tempo dekat, bersama Kuasa Hukumnya, Fauziah mempersiapkan diri untuk membuat laporan polisi.

Berdasarkan catatan yang dimiliki Sinar Pagi, kasus serupa pernah dilaporkan ke Kepolisian Resort (Polres) Indramayu sekira setahun lalu. Kasus uang “pelicin” yang membawa-bawa nama Dirut PDAM, Suyanto, dan melibatkan keponakan “orang nomor satu” di Indramayu itu hingga kini tak diketahui juntrungnya. Diduga perkara tersebut ‘selesai’ seiring dengan pengembalian uang kepada pihak pelapor.

Dalam pada itu, Kacab Kandanghaur, Tirnya, pernah mengungkapkan kepada wartawan perihal alur uang “pelicin” yang ia terima. Pengakuannya sebagian besar uang “pelicin” disampaikan kepada atasannya. Dari uang “pelicin” sebanyak Rp 40 juta yang ia terima, sebagian besarnya yakni Rp 30 juta diserahkan kepada ‘bos’nya.

Menjawab pertanyaan wartawan, Tirnya menyatakan, pengutan dana “pelicin” dilakukan atas perintah atasannya. “Saya diperintah untuk mencari orang berijasah SMA yang mau dipungut uang sebagai syarat menjadi karyawan PDAM.”, kata dia (Ayad)***

Sumber: Harian Umum SINAR PAGI. Edisi 30 Maret – 5 April 2011. Hal. 4 Hukum

Oknum Pegawai Perum Perhutani KPH Indramayu Diduga Kuat Setubuhi Seorang Janda

REALITA NUSANTARA ­­­- ONLINE. INDRAMAYU

Oknum pegawai pada Perum Perhutani KPH Indramayu yang bernama Sabar, wilayah kerja Jati Munggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu kini bermasalah, pasalnya oknum tersebut diduga kuat telah menggauli seorang Janda yang berinisial TS, beramalat di Desa Pawidean, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. 

Foto: Kantor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten*** www.optimalisasiaset.perumperhutani.com***

Awalnya Sabar dan TS berkenalan, kemudian keduanya menjalin asmara. Karena bujuk rayu dari sabar yang gombal ibarat lelaki berhidung belang dan mengiming-imingi akan menikahi menikahi TS, sehingga TS masuk ke dalam perangkap Sabar. Dan dengan mudahnya Sabar menggaulinya hingga beberapa kali.

 Kejadian tersebut sering dilakukan Sabar, bahkan saat melakukannya pun di rumah TS. Hal ini diakui oleh TS, pada saat mengadukan peristiwa tersebut kepada Realita Nusantara.

“Sabar sering kali meminta kepada saya untuk melakukan hubungan badan, karena diiming-iming atau dijanjikan akan menikahi saya, akhirnya saya pasrah dan percaya terhadap Sabar yang hendak menikahi saya,” ujarnya TS, Kamis (24/3/2011)

Menurut TS, hal itu sering dilakukan oleh Sabar dikediamannya sejak beberapa bulan yang lalu. “Kejadian tersebut sudah lama terjadi sekitar tanggal 15 Desember 2010 sampai tanggal 22 Februari 2011, dan Sabar sering meminta untuk melakukan hubungan intim di rumah saya, bahkan pernah menginap sampai beberapa hari lamanya,” ujarnya

Dengan sangat susahnya, akhirnya Tim Realita Nusantara berhasil menemui Sabar di rumahnya. Berdasarkan pengakuan Sabar bahwa dirinya sudah tidak ada hubungan apapun dengan TS. ”Saya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan TS, dan tidak ada permasalahan dengan TS,” tandasnya

Hal tersebut berbeda dengan TS. Karena Sabar berniat akan menikahi dirinya dan rencananya akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 27/2/2011, dan TS pun mendaftar ke Lebe, ke Naib (penghulu) Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu pada tanggal 22/2/2011, serta diketahui oleh Kepala Desa (Kuwu) Pawidean, bahwa Sabar berniat menikahi TS.

Dengan adanya pengakuan dari Sabar, TS pun merasa dibohongi dan ditipu oleh oknum tersebut. Menurut TS, karena dirinya percaya dengan apa yang telah dijanjikannya

“Saya merasa dibohongi dan ditipu oleh Sabar, padahal saya sudah mendaftar ke Lebe, ke Naib (penghulu) Kec. Kertasemaya, pada tanggal 22/2/2011, dan ini pun diketahui oleh Bapak Kepala Desa (Kuwu) Pawidean, bahwa saya akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 27/2/2011. Tetapi sampai saat ini (Minggu, 27/3/2011) pernikahan itu belum juga berlangsung,” tandas TS, saat dikonfirmasi kembali pada Hari Minggu tanggal 27/3/2011

Menurut TS, dirinya merasa malu kepada tetangga, saudara, bahkan kepada Bapak Kepala Desa (Kuwu) Pawidean, karena dirinya telah menyebarkan pemberitahuan. Karena perbuatan Sabar yang mengingkari janjinya, dan juga telah mencoreng namanya di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, maka TS akan mengadukan permasalahan ini kepada Kepala Administratur Perum Perhutani KPH Indramayu dan juga akan mengadukannya ke ranah hukum, karena dia seorang PNS.

“Saya akan mengadukan permasalahan ini kepada atasannya, dan kalau tidak ada keniatan baik dari Sabar, saya juga akan mengadukan ke ranah hukum, karena dia sebagai PNS yang diatur oleh undang-undang atau peraturan yang mengikatnya,” pungkas TS   (Realita Nusantara)***

 Oknum PNS pada Perum Perhutani KPH Indramayu akan dilaporkan kepada atasannya dan juga kepada ranah hukum, karena membohongi dan menipu TS, sehingga TS, merasa namanya tercoreng oleh perbuatan Oknum PNS tersebut (Realita Nusantara)***

BANJIR PERUMNAS, BAPPEDA BARU SIAPKAN MASTER PLAN

REALITA NUSANTAR – ONLINE. CIREBON

Pemkot Cirebon setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan banjir khususnya di kawasan Perumnas, namun banjir belum juga teratasi. Salah satu penyebab tidak berhasilnya penanganan banjir tersebut karena tidak ada konsep yang jelas dan konkrit dalam penanganan banjir

Berkenaan dengan hal tersebut, Kabid Fisik dan Lingkungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ir Yoyon Indrayana MT, akan membuat master plan tentang penanganan banjir secara terpadu di Kota Cirebon

“Untuk pembuatan master plan tersebut kami mendapatkan bantuan dari provinsi Jabar sebesar Rp 900 juta. Nantinya dalam pembuatan master plan akan melibatkan konsultan dan ditargetkan selesai pada tahun 2011 ini,” kata dia, Senin (14/3/2011)

Dalam kesempatan itu, dia menyatakan, dalam master plan tersebut akan disusun prioritas penanganan genangan air, kondisi drainase yang ada, lokasi genangan air, hingga memprediksi jumlah volume air yang akan mengalir di kawasan Perumnas. Nantinya master plan tersebut, Pemkot Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum, Energi Sumber Daya Mineral (DPUESDM) mengetahui prioritas mana saja yang harus dikerjakan dalam menangani persoalan banjir

“Sehingga DPUESDM harus mengacu berdasarkan master plan dalam menangani banjir di Kota Cirebon masih bersifatparsial dan belum menyeluruh,” ujarnya

Pria berkacamata ini menyatakan, selain belum menyeluruhnya penanganan bajir, bajir yang kerap melanda kawasan Perumnas disebabkan dimensi saluran air yang ada sudah tidak cukup menampung jumlah volume air sehingga meluap ke pemukiman warga. Selain itu, dengan semakin padatnya pemukiman juga mengurangi lahan terbuka hijau di masing-masing rumah karena sudah berubah menjadi aspal maupun semen.

“Seharusnya setiap rumah menyediakan 10% dari luas lahan untuk ruang terbuka hijau sebagai daerah serapan air disaat turun hujan. Dengan tidak adanya daerah serapan, maka air tidak bisa terserap ke dalam tanah dan akhirnyamenjadi tergenang serta mengakibatkan banjir,” jelas Yoyon

Selain bersiap membuat master plan penanganan banjir, Yoyon mengungkapkan Bappeda juga akan melakukan kajian terhadap rencana pembangunan embung sebagai langkah penanggulangan banjir. Berdasarkan kajian sementara, ada dua daerah yang layak untuk dibangun embung yakni kawasan Larangan yang berdekatan dengan gudang Bulog dan kawasan Kalijaga yang dekat dengan situs petilasan Sunan Kalijaga. “Kalau di daerah Larangan bisa membuat embung seluas 5 hektar dan untuk di wilayah Kalijaga hanya tersedia lahan sekitar 2 hektar,” jelas dia.

Terpisah, Kepala DPUESDM, Ir H Supriyadi mengakui bahwa untuk anggaran penanggulangan banjir yang bersumber pada APBD 2011 sangat minim karena keterbatasan anggaran yang ada. “Kondisinya memang seperti itu sehingga kita berharap bantuan dari provinsi untuk penanggulangan banjir. Tetapi mudah-mudahan nantinya ada tambahan pada anggaran perubahan,” tegas dia

Pada tahun 2011 ini bantuan dari provinsi untuk DPUESDM mencapai Rp 5o miliar dan anggaran tersebut, Rp 10 miliar dialokasikan untuk bidang Sumber Daya Air (SDA). Meski belum mengetahui peruntukkan bantuan sebesar Rp 10 miliar di bidang SDA, penanganan banjir Perumnas akan menjadi prioritas .

“Sedangkan untuk tahun 2011 ini anggaran keseluruhan untuk DPUESDM kurang lebih 13 miliar. Dengan pertimbangan bahwa bidang SDA mendapatkan bantuan dari provinsi, maka anggaran DPUESDM dialihkan untuk bidang-bidang lain seperti Bina Marga yang dialokasikan untuk memperbaiki kerusakan jalanyang jumlahnya cukup banyak,” tandas Supriyadi

Khusus untuk solusi penanggulangan banjir di kawasan Perumnas yang tidak pernah selesai, DPUESDM mewacanakan untuk membuat kolam atau tempat penampungan air sementara di sekitar RS Putra Bahagia. Sebab, dengan kondisi saluran air di depan Putra Bahagia kurang normal, maka setiap turun hujan, sungai Cikenis selalu meluap.

“Karena persoalan ini menyangkut sunagi-sunagi besar maka kami akan berkoordinasi dengan Balai Besar Cimanuk-Cisanggarung. Dengan adanya air kiriman dari mana-mana, maka penyelesaiannya tidak hanya dilakukan oleh kita tetapi juga harus melibatkan daerah di bagian hulu,” tukas da  (mam)

Sumber: Radar Cirebon, Selasa 15 Maret 2011; Hal 7 Aneka Berita

DEMO RICUH, PAGAR PERTAMINA ROBOH

RUSAK PAGAR. Pintu masuk UPMS III Balongan sepanjang 20 meter roboh dirusak massa saat unjuk rasa (14/3/2011)

Massa Blokir Pintu Masuk, Suplai BBM ke Daerah Sempat Lumpuh Total. Foto-Foto: Syarif Alwi / Radar Indramayu ***

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Ribuan warga Desa/Kecamatan Balongan dan sekitarnya yang berada di ring I PT. Pertamina Unit Pemasaran III Terminal Transit Balongan (UPMS), mengamuk dan merobohkan pintu masuk pagar besi sepanjang 20 meter. Mereka merangsek masuk ke area kilang terbesar di Asia Tenggara tersebut saat unjuk rasa, Senin (14/3/2011)

Kemarahan massa dipicu lantaran pihak Pertamina yang diharapkan keluar menemui mereka tidak kunjung datang sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Namun, aksi tersebut tidak sampai masuk ke wilayah vital, lantaran dijaga ketat aparat Brimob serta Polres Indramayu

Pantauan di lokasi, ribuan warga yang memblokir pintu masuk depot pengisian BBM tersebut di UPMS III Balongan, fatang sejak pukul 07.00. Dalam aksinya, massa menuntut pengolahan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina yang nilainya diprediksi mencapai Rp 15 miliar, tidak diserahkan ke Pemda Indramayu. Mereka juga meminta Pertamina bertanggungjawab atas aktivitasnya selama ini yang berdampak kepada masyarakatsekitar.

Namun, protes ribuan warga tersebut tidak langsung digubris oleh Pertamina. Akibatnya, warga mengamuk dan merubuhkan pagar masuk menuju kantor Pertamina. Kordinator aksi, Kholik, mengecam sikap Pertamina dan meminta secepatnya merealisasikan tanggung jawab kepada masyarakat di lingkungan sekitar kilang.

“Kami menolak jika dana CSR diberikan ke Pemda. Pasalnya dana tersebut diyakini tidak akan sampai ke masyarakat. Kami akan bertahan jika Pertaminatidak mampu merealisasikan tuntutan. Ini adalah hak warga, sejak tahun 1974 hingga saat ini belum ada tanggungjawab riil kepada masyarakat sekitar, yang ada hanya mengeruk serta merusak lingkungan,” koar Kholik di hadapan ribuan massa.

Pendemo lainnya, Muklis menegaskan, tuntutan tersebut bukan kali saja dilakukan, tapi sudah beberapa kali. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Aksi kali ini, kata dia, merupakan puncak kemarahan warga terhadap Pertamina

“Warga banyak terkena imbas dari adanya Pertamina selama ini, terutama pada masalah kesehatan. Kami juga menuntut kesehatan seperti pembagian susu. Tuntutan ini telah lama diajukan, namun belum ada tanggapan sama sekali,” tegasnya

Akhirnya, setelah 3 jam menunggu, sekitar 20 perwakilan warga dipersilahkan beraudiensi. Tampak ikut mendampingi Kapolres AKBP Rudi Setiawan, SIK; Dandim 0616 Letkol Arh H. Hindro Martono, Asda I, Asda II dan Kepala DPPKAD, serta Camat Balongan Aan Kustiawan. Sedangkan dari Pertamina hadir Kepala Depot Areal UPMS III Balongan Ahmad Duki Suryogo, dan Asisten Adm Umum UPMS III Balongan Apriyanto

Pertemuan berlangsung alot. Setelah sekitar 2 jam adu argumen, akhirnya disepakati Pertamina akan merealisasikan tuntutan pemberian susu. Yakini dimulai awal tahun 2011. Jadi 2 bulan yang sudah lewat masuk dalam hitungan dan dilanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Adapun tuntutan lainnya, Pertamina masih menampung dan belum bisa memastikan kapan, sebab harus dibicarakan lebih lanjut

“Kami baru bisa merealisasikan tuntutan berupa pemberian susu kepada warga setiap bulam. Terhitung bulan Januari 2011 hingga seterusnya, sesuai yang diharapkan warga. Untuk tuntutan lainnya, kami akan membahasnya lebih lanjut,” ungkap Ahmad Duki, yang langsung disepakati warga

Usai audiensi, ribuan warga yang awalnya akan bertahan dengan mendirikan tenda, akhirnya membubarkan diri setelah perwakilan mereka menyatakan sebagian tuntutan telah disanggupi.

Camat Balongan Aan Kustiawan, saat dikonfirmasi menyatakan, ada sekitar 6.300 warga yang akan menerima bantuan berupa susu untuk kesehatan. Pembagian susu tersebut, dihitung per jiwa setiap warganya. “Ya, hasilnya seperti itu. Semoga aja tidak ada lagi aksi seperti ini. Sebenarnya, jika warga ingin menuntut, bisa dilakukan secara audiensi, dan saya siap mengawal apa yang warga harapkan.” Tuturnya

Sementara itu, akibat aksi yang yang dilakukan ribuan warga yang memblokir pintu masuk UPMS III, pengisian BBM  keluar daerah sempat lumpuh total selama lebih dari 6 jam. Asisten Adm Umum UPMS III Balongan Apriyanto mengungkapkan, seharusnya trip 2 terminal transit utama (TTU) sudah melakukan pengisian sejak jam 7 pagi. Namun karena demo tersebut terpaksa ditunda hingga bubar.

“Sebagian armada yang mengisi dari Majalengka, Brebes serta wilayah edar lainnya sudah mengisi mengisi pada malam hari. Jadi, tidak begitu mengganggu suplai BBM. Cuma, yang kebagian pengisian pagi terpaksa harus menunggu hingga aksi ini bubar,” pungkas dia.  (alw)***

Sumber: Radar Indramayu, Selasa 15 Maret 2011, Hal 1***

OKNUM KUWU GELAPKAN EMPAT TON RASKIN

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Oknum Kuwu (Kepala Desa) Segeran Lor Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, Khubaedi terpaksa harus berurusan dengan polisi menyusul adanya laporan masyarakat mengenai dugaan penyelewengan penjualan Raskin (beras miskin) sebanyak 4 ton.

Raskin itu diduga dijual oknum kuwu tersebut kepada seorang pengusaha beras asal Junti Weden Kecamatan Juntinyuat dengan harga Rp 5.400/Kg, jauh diatas harga ketetapan pemerintah yang hanya Rp 1.600/kg untuk Raskin. Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus tersebut.

Keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber, menyebutkan, terbongkarnya kasus dugaan penjualan Raskin oleh oknum kuwu terjadi pada Desember 2010 lalu. Saat itu, Raskin yang seharusnya didistribusikan kepada warganya tiba-tiba menghilang. Setelah ditelusuri 4 ton Raski di Desa segeran Lor itu ternyata telah dijual kepada seorang pengusaha beras di desa tetangga. Keruan tindakan oknum kuwu itu mengundang kemarahan warga hingga warga melakukan protes terbuka ke kantor pemerintahan desa dan meneruskan laporannya ke Polres Indramayu.

Terungkap pula, modus penggelapan Raskin yang digunakan oleh oknum kuwu terbilang berani dan pintar. Sebelum dijual melalui seorang perantara, karung-karung Raskin diganti dengan karung biasa (tanpa logo Bulog). Selanjutnya, 4 ton Raskin yang sudah berganti kemasan dijual dengan harga berlipat-lipat dari harga ketetapan pemerintah. Keruan Raskin yang seharusnya diterima warga, berpindah ke gudang penyimpanan beras milik pengusaha beras yang menetap di Desa junti Weden Kecamatan Juntinyuat.

Dihubungi terpisah, camat Juntinyuat, Sutrisno, membenarkan soal adanya dugaan penyelewengan Raskin di wilayahnya. Menurut Sutrisno, sebelum kasus itu dilaporkan ke polisi, ia bersama muspika telah berusaha menenangkan warga. Oknum kuwu pun, imbuh dia, dipaksa untuk mengembalikan uang hasil penjualan beras agar bisa membeli kembali beras yang sudah terlanjur dijual. “Secara administrasi pembelian Raskin sudah tidak ada masalah, karena kuwu sudah membayar lunas. Namun yang dipersoalkan adalah dugaan penggelapan raskin tersebut,” tandas Sutrisno

Menurut Sutrisno, dalam kasus ini pengusaha yang membeli Raskin ini tak pantas disalahkan karena dari hasil penelusurannya diketahui bahwa pengusaha beras yang membeli Raskin itu tak tahu kalau yang dibeli adalah Raskin, karena karung yang dikemas untuk Raskin, sudah diganti dengan karung biasa.

Sementara itu, keterangan yang berhasil dihimpun dari Polres Indramayu menyebutkan kasus dugaan penjualan Raskin yang melibatkan oknum kuwu sedang ditangani serius oleh Penyidik Reskim Polres. Bahkan penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk memastikan dugaan penggelapan itu. Jika terbukti, oknum kuwu ini tentunya siap-siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik terkait jabatan hingga persoalan pidana karena dalam persoalan kasus Raskin, sudah banyak contohnya Kuwu Pengemplang Raskin di tahan (CHO/MS)***

Sumber: Inti Jaya; Edisi 2948 / 23 Pebruari – 01 Maret 2011; Tahun ke XL; Hal 1

DISDIK KOTA CIREBON SUNAT ANGGARAN PENDIDIKAN?

Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Pendidikan (AMMPP), Rabu (16/02), berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon. Mereka datang untuk menuntut agar Disdik bertanggungjawab dan menindaklanjuti soal beasiswa yang diduga dipotong pihak sekolah juga soal anak putus sekolah atau Drop Out (DO).* Foto-foto: www.gresnews.com***

REALITA NUSANTARA – ONLINE. CIREBON

Sejumlah mahasiswa dan anak jalanan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Pendidikan (AMMPP), Rabu (16/02/2011), berunjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon. Mereka datang untuk menuntut agar Disdik bertanggungjawab dan menindaklanjuti soal beasiswa yang diduga dipotong pihak sekolah juga soal anak putus sekolah atau drp out (DO).

Menurut AMMPP, pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, instansi, lembaga serta masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SISDIKNAS No.20 Tahun 2003. Namun ironisnya konsep pendidikan tidak dibarengi dengan soal keseriusan penyelenggaranya. Malah sebaliknya masih ada potongan atau penyunatan anggaran/bantuan pendidikan dengan berbagai alasan kepentingan, dan anehnya lagi ada dugaan pendistribusian bantuan pendidikan yang tidak tepat sasaran.

“Dinas Pendidikan Kota Cirebon diharapkan peka terhadap persoalan ini, bukan hanya menjadikan lembaga/instansi ini menjadi lembaga penonton yang hanya bisa memberikan komentar tanpa bisa berbuat apa-apa, ataukah mungkin ini merupakan skenario kinerja sebuah instansi yang memang kewenangan dalam hal pendidikan, lalu mau dibawa ke mana anak bangsa ini jika kinerja Disdik terus menerus seperti ini.” Ujar salah seorang pendemo saat berorasi.

Sementara menurut Koordinator Aksi AMMPP, Coki, banyaknya anak putus sekolah lebih diakibatkan biaya sekolah yang membumbung tinggi. Konsep gratis yang didengungkan hingga saat ini hanya isapan jempol belaka. Karena buktinya siswa SD dan SMP masih terus menanggung berbagai macam biaya.

“Terus terang kinerja dinas pendidikan sampai saat ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar buat kami, berapa jumlah anak putus sekolah, anak rawan DO, keluarga tidak mampu dalam hal pendidikan, bisakah ini dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon.” Ujarnya berapi-api

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Drs H Dedi Windiagiri MM, membantah soal yang dituduhkan mahasiswa. Pihak Dinas Pendidikan merasa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Karena semua sudah dipertanggungjawabkan kepada instansi atau lembaga yang berwenang memeriksa. Jadi tidak ada persoalan. Lagi pula, lanjut Dedi Windiagiri, anggaran yang ada lebih mendahulukan belanja pegawai baru baru kemudian belanja-belanja yang lain.

“Kalau memang memiliki data, sebaiknya faktanya lebih konkrit, jadi bukan dengan cara seperti ini, saya yakin jawaban ini pasti tidak puas tapi silahkan datang lagi dan tidak dengan cara seperti ini, yang baik adalah kita bersama-sama duduk di aula dan kita pecahkan persoalan ini, dengan data yang lebih konkrit lagi sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik.” Pintanya saat menjawab tuntutan mahasiswa dan anak jalanan.

Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan ini kemudian dibantah lagi, jika ingin data yang konkrit pada aksi ini, ujar juru bicara, pihaknya juga melibatkan anak-anak jalanan yang putus sekolah. Atau akan lebih baik jika Disdik terjun ke lapangan dan langsung menanyakan kepada tukang bakso, tukang becak atau warteg tentang soal kondisi biaya sekolah. “Ya tanya langsung mereka saja, pasti jawabannya biaya pendidikan pasti mahal dan mereka tidak mampu, demikian juga dengan program bea siswa yang tidak tepat sasaran dimana anak yang rumahnya bocor ketika hujan tapi tidak mendapatkan program beasiswa tersebut.” Jelas Coki tegas  (AR/EDI) ***

Sumber: Inti Jaya; Edisi 2948 / 23 Pebruari – 01 Maret 2011; Tahun ke XL; Hal 1

Ke Mana Masyarakat Balongan harus Menagih?

REALITA NUSANTARA – ONLINE. INDRAMAYU

Idealnya, program corporate social responsibility (CSR) lahir dari keinginan tulus perusahaan untuk menyejahterakan masyarakat, serta memberikan kontribusi kepada rakyat dalam aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Melalui program pertanggungjawaban sosial inilah, perusahaan berinteraksi secara lansung dengan masyarakat sekitar.

Namun, masyarakat sekitar PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan VI Balongan Kab. Indramayu justru mengaku kebingungan sekaligus kecewa. Entah ke mana mereka harus menagih program pertanggungjawaban sosial atas beroperasinya projek eksplorasi, pengolahan, dan Pemasaran Pertamina

Mereka mengaku, keberadaan BUMN itu tidak memberikan manfaat bagi warga sekitar. Bahkan, kerap memicu konflik dan berbagai pencemaran yang menimbulkan kecaman dan keresahan.

Padahal, kewajiban pelaksanaan CSR sudah berbingkai hukum, dengan keberadaan UU PT No.40 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam, wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1).

Namun, apa yang dirasakan warga? Aturan tinggal aturan. “Sudah berkali-kali kami menuntut, berkali-kali juga kami tidak mendapatkan kejelasan. Pertemuan sering dilakukan, tetapi tidak pernah berujung pada pelaksanaan tanggung jawab sosial mereka (Pertamina).” Ujar Abdul Kholik, seorang warga yang berunjuk rasa, beberapa waktu lalu.

Salah satu sumber di kalangan pemerintahan menegaskan, dana sebesar Rp 15 miliar yang diberikan Pertamina ke Pemkab Indramayu merupakan dana kompensasi atas Perda Pajak Pengolahan Minyak dan Gas No. 25 Tahun 2002 yang tak bisa dibayar oleh Pertamina

Menurut dia, dana itu diluar dana CSR yang seharusnya dikelola dan diimplementasikan langsung oleh Pertamina kepada masyarakat Balongan dan sekitarnya.

Tidak ada bantahan ataupun konfirmasi yang bisa didapatkan dari Pertamina Balongan karena pihak-pihak yang dihubungi bungkam. Masalah tuntutan CSR inipun sampai saat ini masih mengambang bagi masyarakat Balongan, Majakerta, dan sekitarnya yang tidak puas dengan keberadaan Pertamina Balongan.

Entah ke mana mereka harus menagih hak CSR, karena Pemkab dan Pertaminaseolah saling lempar tanggung jawab. Kondisi tak jelas ini ibarat BOM waktu yang bisa meledak kapan saja. (Arif Budi K./”PR”)

Sumber: Harian Umum PIKIRAN RAKYAT. Senin, 21 Maret 2011 No. 274 Tahun XLV – Tahun Republik LXV. Hal 17 Jawa Barat

Foto-Foto: Arif Budi K/"PR"